Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai batasan konsep pengawasan horizontal oleh lembaga praperadilan menurut KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan konsepnya, pengawasan horizontal menurut KUHAP lebih menekankan pada kedudukan dan fungsi hakim praperadilan sebagai examining judge, dan bukan sebagai investigating judge. Belakangan prakteknya telah berkembang dimana fungsi pengawasan horizontal yang dilakukan hakim praperadilan mengarah menjadi sebagai investigating judge. Salah satunya tercermin dalam putusan perkara praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dimohonkan oleh Toto Chandra, dimana hakim praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut secara tidak langsung telah mencampuri kewenangan penyidik dalam hal penghentian penyidikan.

---

ABSTRACTThis study focuses on the limitation concept of horizontal control by praperadilan in the validity of investigation termination lawsuit according to KUHAP. To analyze the data, this research use normative juridical method. As a concept, the horizontal control conducted by KUHAP has emphasis on the position and the function of praperadilan judge as examining judge, and not as investigating judge. However lately it has been evolved in practice that horizontal control performed by praperadilan judge leads in favor to make its position close to be investigating judge. This tendency is reflected in the praperadilan verdict of Toto Chandra, where the praperadilan judge who examine and decide this case indirectly has interfered the authority of the investigator to terminate the case or not. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai proses penyelesaian perkara persaingan usaha pada tahap pemeriksaan pendahuluan di Indonesia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mengenai pengaturan pada tahap pemeriksaan pendahuluan dalam proses penyelesaian perkara persaingan usaha di Indonesia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan, serta membandingkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini penulis menyarankan kepada Pemerintah dalam hal ini KPPU untuk mengubah dan memperbaiki ketentuan mengenai pemeriksaan pendahuluan yang pada saat ini Indonesia tidak mengenal tahap proses notifikasi menjadi adanya tahap notifikasi agar proses penyelesaian perkara persaingan usaha di Indonesia dapat berjalan lebih efektif serta pengaturan terkait wewenang KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha di Indonesia tidak lagi ditemukan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

---

ABSTRACTThis research focuses on the competition dispute resolution process on the preliminary examination stage in Indonesia, Singapore, Japan and South Korea. The purpose of this research is to analyze the provisions of the preliminary examination stage in the competition dispute resolution process in Indonesia, Singapore, Japan and South Korea, as well as comparing the applicable provisions in Indonesia, Singapore, Japan and South Korea. The method used in this research is juridical normative, a research referring to the rules or legal norms contained in the legislation. The results of this research suggest the Indonesian government, in this case KPPU to amend the regulation on preliminary examination to conduct the notification process in order that competition dispute resolution process shall be more effectively and the related arrangement of KPPU 39 s authority as a competition law enforcement agency in Indonesia is no longer found uncertainty in its implementation."