Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan keberhasilan penetapan kebijakan pemindahan ibu kota Undang-undang No.3 Tahun 2022 di era pemerintahan Joko Widodo. Selain itu, itu mengetahui mengapa proses legislasi di DPR bisa berlangsung dalam waktu yang relatif singkat yakni 43 hari sejak pembentukan pansus RUU IKN hingga pengesahan RUU IKN dalam rapat paripurna DPR pada 18 Januari 2022. Teori yang digunakan adalah institusionalisme dengan menambahkan analisis aspek personal presiden yang memanfaatkan sumber daya politiknya (presidential toolbox) untuk meloloskan kebijakan IKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bersumber pada data utama yang diperoleh dari wawancara dengan para elite politik, baik yang terlibat dalam proses pembuata kajian IKN, perumusan di Pansus RUU IKN, maupun dari para pengamat. Hasil penelitian menyebutkan peran personal Jokowi menjadi kunci suksesnya kebijakan IKN diwujudkan. Selain membangun relasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, Jokowi juga memanfaatkan sumber daya politiknya mulai dari strategi dalam memilih tokoh tertentu untuk menjabat sebagai Menteri PPN/ Kepala Bappenas, memberikan kursi di kabinet dan lembaga pemerintahan untuk ketua umum partai politik, termasuk mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan IKN meskipun dalam kondisi pemerintah tengah fokus dalam penanganan pandemi. ......This study aims to determine the factors that led to the success of establishing the policy of moving the capital city of Law No. 3 of 2022 in the era of President Joko Widodo. Including to answer the question of why the legislative process in the DPR can take place in a relatively short time, only 43 days from the formation of the tim Pansus on the IKN Bill to the ratification of the IKN Bill at the DPR plenary meeting on January 18^th 2022. The theory used is institutionalism by adding an analysis of the personal aspects of the president who utilizing its political resources (presidential toolbox) to pass the IKN policy. This study used a qualitative method based on main data obtained from interviews with political elites, both those involved in the process of making the IKN study, the formulation of the IKN Draft Draft Special Committee, and observers. The results of the study stated that Jokowi's personal role was the key to the success of the IKN policy being implemented. In addition to building good relations between the executive and legislature, Jokowi also utilizes his political resources, starting from a strategy in selecting certain figures to serve as Minister of National Development Planning/Head of Bappenas, providing seats in the cabinet and government institutions for chairpersons of political parties, including allocating state budget funds for the development of IKN even though the government is currently focused on handling the pandemic.

Abstrak :
Presidential system with multiparty system has been argued as a weak combination. Having latin America countries as vigorous examples of the instability for the two mixtures, several scholars of comparative politics,including Juan Linz and Arend Lijphart,argued that presidential democracies are inherently less stable and representative than parliamentary regimes...

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang aspek poetics dalam suatu tata pamer. Aspek poetics yang dijalankan dalam penelitian ini adalah membangun aktivitasproduksi makna meaning making yang dihasilkan oleh tata pamer Galeri Kepresidenan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti MKRIBK . Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membangun aktivitasproduksi makna meaning making yang dihasilkan oleh tata pamer Galeri Kepresidenan MKRIBK dengan cara mengonsep ulang narasi melalui pemberian tema pada masing-masing galeri presiden. Hasil penelitian ini adalah MKRIBK patut didorong untuk lebih mengembangkan tata pamernya mengikuti kaidah poetics dengan cara mendesain ulang tata pamer Galeri Kepresidenan MKRIBKmelalui pendekatan konstruktivis agar tercapai meaning making.

---

ABSTRACT
This study discusses the aspect of poetics in an exhibition. The poetics used in this research are for meaning making of the exhibition in Gallery of Honor of the Presidential Museum of the Republic of Indonesia Balai Kirti PMRIBK . This research is a qualitative research which aims to build meaning making activities for the exhibition in Gallery of Honor of the PMRIBK by re conceptualizing the narratives by giving each gallery in the museum a specific theme. The results of this research show that PMRIBK should be encouraged to further develop its exhibition by following the principles of poetics by redesigning the exhibition in the Gallery of Honor ofPMRIBK through a constructivist approach in order to achieve meaning making.

Abstrak :
Disertasi ini mengkaji perubahan desain institusional melalui amandemen konstitusi dengan fokus pada pertarungan kepentingan dan kekuasaan atas perubahan kekuasaan presiden dalam konteks demokrasi presidensial. Penelitian ini menjelaskan pertanyaan berikut: 1) Bagaimana interaksi kepentingan dalam proses pembahasan dan perdebatan tentang perubahan kekuasaan Presiden dalam amandemen UUD 1945? 2) Bagaimana sistem presidensial Indonesia yang terbentuk berdasarkan hasil perubahan kekuasaan presiden dalam amandemen UUD 1945?, 3) Faktor-faktor apa saja yang membuat sistem presidensial Indonesia dapat berjalan dan berbeda dibandingkan dengan sistem presidensial di negara-negara lain? Studi ini menguji tiga teori utama: 1) teori kepentingan dari John Elster, 2) teori konsensus demokrasi dari Arent Lijphart dan Maswadi Rauf, dan 3) teori Scott Mainwaring tentang problematik sistem presidensial digabungkan dengan sistem multipartai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan penelusuran dokumen atau kepustakaan (library research) untuk memperoleh data. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pembahasan amandemen konstitusi terutama berkaitan dengan kekuasaan presiden diwarnai pertarungan kepentingan yang menghasilkan system presidensial yang tidak menegaskan fungsi masing-masing cabang pemerintahan. Temuan penelitian ini menunjukkan proses pembahasan amandemen konstitusi terkait kekuasaan presiden diwarnai oleh tarik-menarik dua kepentingan yaitu kepentingan kelompok (partai) dan kepentingan institusional (eksekutif dan legislatif). Pertarungan kepentingan tersebut mencapai konsensus dengan melahirkan sistem presidensial model Indonesia yang berbeda dengan negara-negara lain dengan ciri utama ketelibatan presiden dalam proses pembahsan rancangan undang-undang bersama DPR. Temuan penting penelitian adalah faktor konstruksi konstitusi yang dapat mengatasi deadlock antara eksekutif dan legislatif dengan mekanisme saling bypassing antara presiden dan DPR dalam proses pengambilan keputusan. Implikasi teoritis penelitian ini, menunjukkan bahwa teori kepentingan dari John Eslter tentang tiga tipe kepentingan ( kepentingan personal, kepentingan kelompok /partai politik, dan kepentingan institusional) tidak sepenuhnya berlaku. Dalam proses pembahasaan amandemen konstitusi lebih banyak terjadi pertarungan kepentingan kelompok (partai politik) dan kepentingan institusional. Sementara kepentingan personal kurang memainkan perannya. Studi ini mengkofirmasi teori konsensus demokrasi yang dikemukakan oleh Arend Lijphart dan Maswadi Rauf dimana pertarungan kepentingan para aktor bermuara pada konsensus sebagai bagian kesepakatan untuk lebih mengedepankan musyawarah ketimbang voting dalam pengambilan keputusan dan kekuatan fraksi-fraksi di MPR dalam proses pembahasana mandemen konstitusi relatif setara. Studi ini menunjukkan bahwa asumsi yang dibangun oleh Scott Mainwaring bahwa kombinasi presidensialisme dan multipartai dapat memungkinkan terjadinya deadlock yang berpotensi mengakibatkan kelumpuhan yang mengganggu kestabilan demokrasi tidak terbukti. Studi ini membuktikan sistem presidensial multipartai dapat berjalan di Indonesia dengan mengatasi masalah dalam hubungan eksekutif dan legislatif dengan konstruksi konstitusi yang, terutama, menciptakan mekanisme saling bypassing antara presiden dan DPR dalam pembahasan dan persetujuan undang-undang. ...... This study discusses the shift in institutional design resulting from a constitutional amandment that is centered on a conflict of interest and power over the change in presidential power in a presidential democracy. It aims to elaborate these three questions: first, the interaction of interests during the discussion and debate process concerning the change in the presidential power in the 1945 constitutional amendment; second, the presidential system that formed through the change in presidential power in the 1945 constitutional amendment; and third, the factors that allows Indonesia's presidential system to run and what distinguishes it with presidential systems in other countries. This study aims to corroborate three main theories: first, John Elster's theory of interest; second, Arent Lijphart's and Maswadi Rauf's theory of democratic consensus; and third, Scott Mainwaring's theory concerning problems that arise when a presidential system merges with a multiparty system. This research uses a qualitative approach, an in-depth interview with the elites of the House of Representatives regarding the issue, and library research to acquire data. This research concludes that the process of amending the constitution, specifically with regards to the presidential power, is highlighted with a conflict of interest, resulting in a presidential system that does not accentuate each of the governmental branches' function. The principal finding of this research reveals that in the process of amending the constitution, specifically the presidential power, there is a conflict of interest between the parties' interest and the institutional (executive and legislative) interest. One paramount finding of this research is the factors of constitutional construction that can overcome a deadlock between the executive and legislative using a bypassing mechanism between the president and the House of Representatives when making decisions. The theoretical implication of this research shows that John Elster's theory of interest on the three types of interest (personal, political party, and institutional) does not fully apply. The reason is that the conflict of interest between the political party and the institutional interest is dominant, while there is only a fraction of personal interest. This study confirms Arend Lijphart's and Maswadi Rauf's democratic consensus theory, where the conflict of interest of the actors amounts to the consensus of all the parties, instead of using a voting system when making decisions. This study reveals that Mainwaring's assumption that combining a presidential and multiparty system could result in a deadlock that may disrupt the democratic stability is not applicable. The reason is that Indonesia adopts such system, but has never faced a deadlock.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang menyebabkan dukungan pemilih Latino terhadap Donald Trump pada Pemilu Presiden AS tahun 2016. Pemilu AS 2016 tidak bisa dilepaskan dari hegemoni neoliberal. Masyarakat AS tersegmentasi ke dalam kelas penguasa dan subaltern, begitu juga dengan kelompok Latino. Lebih jauh, penelitian ini menjabarkan secara kualitatif dua faktor yang memengaruhi dukungan pemilih Latino terhadap Trump yaitu faktor identifikasi partai dan orientasi isu dengan mengacu kepada kerangka teori perilaku memilih oleh Hugh Bone dan Austin Ranney. Penelitian ini menemukan bahwa dalam faktor identifikasi partai, Latino Evangelikal Protestan dan Mainline menunjukkan identifikasi kuat dengan Partai Republik. Selain itu, terdapat dukungan Latino konservatif terhadap Trump pada Pemilu Presiden AS 2016. Kemudian berdasarkan segmentasi kelas ditemukan bahwa kelas elit Latino di AS adalah orang-orang Kuba yang melarikan diri ke AS dan memiliki identifikasi yang kuat dengan Partai Republik. Sedangkan masyarakat Latino kelas bawah yang mendukung Trump berasal dari daerah pedesaan dan menderita false consciousness. Kemudian dalam faktor orientasi isu, terdapat tiga isu yang secara signifikan memengaruhi dukungan Latino terhadap Trump yaitu isu ekonomi, imigrasi dan aborsi.

---

ABSTRACT
This study aims to examine the factors that led to the support of Latino voters for Donald Trump in the U.S. Presidential Election of 2016. The 2016 US election can not be separated from neo liberal hegemony. The US society is segmented into the ruling class and subaltern, as well as the Latino group. This study describes qualitatively two factors that affect latino voter support for Trump, i.e. party identification and issue orientation factors with reference to the framework of voters behavior theory by Hugh Bone and Austin Ranney. This study found that in the party identification factor, Latino Evangelical Protestant and Mainline showed strong identification with the Republican Party. In addition, there is conservative Latino support for Trump in the U.S. Presidential Election of 2016. Then based on class segmentation this study found that the elite Latino class in the US were Cubans who fled to the US and had strong identification with the Republican Party. While lower class Latino who support Trump are from rural areas and suffer from false consciousness. In the issue orientation factor, there are three issues that significantly affect Latino support for Trump economic, immigration, and abortion issues.