Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ruang lingkup dan Metodologi Perusahaan "P" melakukan program konservasi pendengaran sejak 1981. Untuk mengetahui efektifitas program tersebut telah dilakulan pengkajian mengenai permasalahan ketulian akibat bising dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada petugas kamar mesin kapal, sehingga dapat dilakukan usaha perbaikan. Telah dilakukan suatu studi intervensi yang terdiri dari 3 tahap: - Pengumpulan data dasar, dilakukan dengan mengukur inlensitas bising pada sebuah kapal tanker , melakukan survei pada pekerja kamar mesin kapal yang berkunjung ke poliklinik jalan Deli bulan Oktober 1998, dan wawancara dengan pihak manajemen, untuk mengetahui program konservasi pendengaran yang sudah dijalankan - Intervensi dilakukan pada pihak manajemen - Evaluasi setelah 3 bulan Hasil: Intensitas bising melampaui NAB diperkenankan (85 dBA selama 8 jam kerja) ditemukan pada kamar mesin saat berjalan dan generator tanker "P 1023" sewaktu bergerak maupun diam, yaitu 86-110 dB. Hasil penelitian pada 30 orang pekerja km mesin yang mengunjungi poliklinik jalan Deli perusahaan bulan September 1998, didapat prevalensi Tali Akibat Bising (TAB) 66,6%. Faktor-faktor yang berhubungan antara lain adalah usia pertama kali bekerja di km. mesin kapal dan sikap terhadap bising dan gunanya ear muff/plug dengan TAB. (p 0.04) Hasil intervensi pada manajemen setelah 3 bulan: telah dilakukan pemeriksaan berkala audiometri pekerja mesin kapal, menyediakan alat pelindung telinga, mutasi pekerja dengan TAB.

---

Efforts To Improve The Hearing Conservation Program To Prevent Noise Induced Hearing Loss Among Tanker's Engine Room Workers Of "P" Company , Jakarta 1998Scope & Methodology Hearing Conservation Program has been implemented in "P" company since 1981. To study the effectiveness of the program a study on NULL problem and related factors among the company's engine workers. An intervention study consisting of 3 phases was conducted, to increase the effectvvness of the program. - Data base collection, by measuring noise intensity in a tanker's engine room, a survey was conducted an engine's room workers, who were visiting the Deli's policlinic during September 1998, interview to the management to learn about the current hearing conservation program. - Intervention on the management - Evaluation after 3 months The results showed: The noise intensity was above TLV (85 dB A during 8 working hours) either during sailing or when harboured, and the range of noise intensity within the machine room was 86 - 11O dB. The human study on 30 respondents (a total sample), who were visiting Deli's policlinic owned by the company on September 1998, showed that the prevalence of Noise Induced Hearing Loss (NIHL) was 66,6%. Factors found related to NIHL were age when first entering engine room job, attitude towards noise and the use of PPD (personal protective devices). Evaluation after 3 months intervention showed that, management of hearing conservation program, has become more effective, e.g. routine audiometer's examination, ear protective devices are available, rotation among NIHL employees."

"Sejak 5 tahun terakhir terjadi fenomena baru penyebaran HIV/AIDS yang sangat cepat di kalangan pengguna NAPZA suntik. Infeksi HIV di Indonesia cenderung akan tetap meningkat pada masa 5 tahun mendatang. Hal ini berhubungan dengan bertambah banyaknya penularan virus HIV melalui jarum suntik yang tercemar pada pengguna NAPZA suntik akibat praktek penggunaan jarum suntik secara bersama/bergantian.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan praktek mencegah penularan HIV/AIDS di kalangan pengguna NAPZA suntik di Kampung Bali, Jakarta tahun 2004. Dalam menilai praktek mencegah penularan HIV/AIDS di kalangan pengguna NAPZA suntik ini, aspek penting yang menjadi perhatian meliputi adanya praktek splitting dan loading, yakni berbagi NAPZA yang telah dicampur pada satu semprit untuk dibagi dengan sesama teman pemakai, penggunaan jasa juru suntik illegal, pemakaian jarum suntik maupun peralatan secara bergantian, dan cara membersihkan jarum dan semprit.Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional, pengumpulan data primer dilakukan di wilayah Kampung Bali, Jakarta pada bulan Juni 2004, dengan jumlah sampel sebanyak 111 responden. Analisis data meliputi analisis univariat, bivariat, dan multivariat.Hasil penelitian ini menyimpulkan, proporsi pengguna NAPZA suntik yang melakukan praktek mencegah yang baik terhadap penularan HIV/AIDS sebesar 23,4%, sedangkan yang buruk sebesar 76,6%. Proporsi pengguna NAPZA suntik yang melakukan praktek penggunaan jarum secara bersama/bergantian masih cukup tinggi yakni sebesar 82,9%.Hasil uji bivariat menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan secara bermakna dengan praktek mencegah penularan HIV/AIDS di kalangan pengguna NAPZA suntik di wilayah Kampung Bali, Jakarta adalah: pendidikan, pengetahuan, sikap, dukungan kelompok sebaya, dan dukungan keluarga.Dari hasil uji analisis multivariat terdapat 2 variabel yang berhubungan bermakna dengan praktek mencegah penularan HTV/AIDS yaitu sikap (OR=4,67), dan dukungan kelompok sebaya (OR=4,91). Dari kedua variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling dominan adalah dukungan kelompok sebaya.Mengingat masih besar proporsi pengguna NAPZA suntik yang melakukan praktek mencegah yang buruk terhadap penularan HIV/AIDS, maka disarankan perlunya penerapan dan pengembangan program lain yang lebih efektif seperti program methadone untuk mengurangi praktek berbagi jarum di kalangan pengguna NAPZA suntik. Selain itu, perlunya membangun sikap positif pengguna NAPZA suntik dengan melibatkan peran pendidik kelompok sebaya maupun petugas kesehatan/lapangan.Daftar bacaan : 55 (1990 - 2004).

---

Factors Related to Prevent HIV/AIDS Infections Practice Among Injecting Drug Users in Kampung Bali, Jakarta, Year of 2004In last five years has occurred a new phenomenon of HIV/AIDS transmission which happens so fast among injecting drug users. HIV infection in Indonesia trends to increase for next five years. This is related to the increasing of using sharing injection needle.

This study objective is to find out description ang factors which related to prevent HIV/AIDS infection practice among Injecting Drug Users in Kampung Bali, Jakarta, year of 2004. In assessing this practice, the important aspects which paying attention are splitting practice and loading practice, which are sharing NAPZA which has been mixed in one container and then shared to fellow user, illegal medical aide service for injection, injection needles or tools usage by turns, and method of cleansing injection and container.

Design if this study is cross sectional, primary data collecting carried out in Kampung Bali region in June 2004, with number of sample is 111 respondents. Data has been analyzed using univariate analysis, bivariate analysis, and multivariate analysis.

Result of this study concluding, injecting drug users proportion who done good preventing to HIV/AIDS infection practice is 23,4%, while those who practice bad preventing in 76,6%. Injecting drug users who practice sharing injection needle still high which is 82,9%.

Result from bivariate analysis shows factors which related significantly to HIV/AIDS infection preventing practice among injecting drug users which are, education, knowledge, attitude, peer group support, and family support.

There are two variables in multivariate analysis which significantly related to HIV/AIDS infection preventing practice among injecting drug users, which are attitude (OR=4,67) and peer group support (OR=4,91). Among these variables, peer group support is the most dominant factor.

Consider there is still high proportion of injecting drug users who does bad prevention practice to the infection of HIV/AIDS, it is recommend the need of development and implementation effective program as methadone program to decrease needle sharing among injecting drug users. Also need to develop positive attitude of injecting drug users by involving peer group educator or health workers.

References : 55 (1990-2004)"

"Skripsi ini membahas mengenai sebuah alternatif terjadinya fenomena kodokushidi Jepang, terutama bagi para lansia. Fenomena ini diakibatkan oleh semakin merenggangnya hubungan masyarakat Jepang dengan lingkungan sosialnya, hingga menyebabkan perasaan teralienasi atau terisolir dari lingkungannya. Hubungan dan interaksi sosial amat dibutuhkan oleh setiap individu di dunia, terutama ketika sudah menjadi lansia. Tetangga merupakan orang terdekat selain keluarga yang dapat dimintai pertolongan dikala darurat. Oleh karena itu, jika tidak membangun hubungan dengan lingkungan sosial, seseorang akan mengalami kesulitan dimasa tuanya. Berangkat dari masalah itu, penulis akan membahas mengenai collective house sebagai salah satu alternatif yang dapat diterapkan oleh masyarakat Jepang untuk memperbaiki hubungan sosial dan interaksi dengan individu selain keluarga. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam collective house juga dilakukan untuk menjaga daya ingat dan membuat mereka merasa masih berguna untuk orang lain dan tidak bergantung kepada perawatan dari keluarga. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa collective house masih belum dapat menanggulangi terjadinya kodokushi pada lansia Jepang secarqa efektif.

---

This thesis is about one of an alternative to prevent kodokushi phenomenon in Japan. The phenomenon was affected by loosing enchantment between Japanese and their society, finally made an alienation or isolation between the Japanese individual from the society. Social interaction and relationship was the most important thing for everyone in the world, especially for elderly. Neighbor is the nearest person in our live after family, they are the person who we could ask for help in emergency. Thus, if there is a person who did not build a relationship with them, he or she will be in trouble in their old time. For this reason, the writer wrote about collective house as an alternative prevention for kodokushi by open an opportunity for people to connected with the others. This communication build by social activity in the collective house, the tenant should have to work with the others tenant in the housing complex. Not only for open an opportunity to make friends, those activity also made for protecting elderly's memories and make them become more independence. This thesis is used cualitative data and explain the solution in description way. The result of this thesis is collective house still cannot be an effective solution to prevent kodokushi for Japan's elderly."

"Studi dan intervensi ini bertujuan untuk mencegah perilaku mencoba merokok pada remaja melalui dukungan sosial dari pendidik sebaya. Terdapat dua macam intervensi yang dilakukan, yaitu pemberian informasi mengenai bahaya merokok terhadap kesehatan kepada siswa yang dilakukan oleh pendidik sebaya, dan intervensi social marketing berupa pembagian stiker dan gantungan kunci "be smart don`t start". Hasil intervensi oleh pendidik sebaya menemukan bahwa pengetahuan siswa meningkat 1,355 poin, uji statistik menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara pengetahuan sebelum dan sesudah intervensi (p-value < 0,05). Nilai sikap siswa meningkat 0,564 poin, hasil uji statistik menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara sikap sebelum dan sesudah intervensi (p-value > 0,05). Intensi siswa untuk tidak mencoba merokok meningkat 0,256 poin, hasil uji statistik menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara intensi sebelum dan sesudah intervensi (p-value > 0,05). Sementara pembagian stiker dan gantungan kunci berdampak positif, tidak hanya mengingatkan siswa akan bahaya merokok bagi kesehatan, namun juga digunakan oleh siswa untuk mengingatkan temannya untuk tidak mencoba merokok.

---

This studies and interventions aimed to prevent trying smoking behavioral among at risk students through social support from peer educators. There are two kinds of intervention, namely providing information for students on health risks of smoking conducted by peer educators and social marketing intervention by distribution of stickers and key chains "be smart don`t start". The intervention result by peer educators conclude that students' knowledge increased 1.355 points, the test of statistics confirmed significant difference between student knowledge before and after intervention (p-value < 0.05). Students attitudes value increased 0.564 points, however results on statistics explained no significant differences between student attitudes before and after intervention (p-value > 0.05). Students intention for not to try smoking rose 0.256 points, although results on statistics showed no significant difference between student intention before and after intervention (p-value > 0.05). Social marketing interventions trough stickers and key chains distribution have a positive impact, not only to remind students on health risks of smoking, but also used to remind them not to try smoking."

"Infeksi nosokomial merupakan masalah global yang sering terjadi di negara-negara berkembang maupun di negara industri. Kepatuhan perawat dalam upaya pencegahan infeksi nosokomial menjadi perhatian penting, sebagai salah satu upaya menjaga mutu pelayanan di rumah sakit. Pada survey pendahuluan terhadap 30 orang perawat di Lantai IV Kanan, Lantai IV Kiri IRNA B RSUP Fatmawati didapatkan 93,3% perawat tidak mencuci tangan sebelum melakukan tindakan, 20% tidak cuci tangan sesudah melakukan tindakan dan, 56,7% tidak menggunakan sarung tangan saat melakukan tindakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah belum diketahuinya tingkat kepatuhan perawat pelaksana dalam upaya pencegahan infeksi nosokomial di ruang perawatan bedah Lantai IV Kanan, Lantai IV Kiri IRNA B dan Ruang Mawar IRNA C RSUP Fatmawati Jakarta Tahun 2004.Penelitian ini termasuk penelitian jenis deskriptif korelasional yang besifat cross sectional, yang bertujuan mendapat gambaran hubungan fungsi manajemen dalam penyediaan sarana dan prasarana, pedoman kerja, pelatihan, pengawasan dan lingkungan kerja dengan kepatuhan perawat pelaksana dalam upaya pencegahan infeksi nosokomial. Sampel penelitian adalah total populasi yaitu 69 orang. Data yang diperoleh adalah data primer melalui kuesioner dan observasi.Hasil analisis bivariat dengan uji kai kuadrat, didapatkan dari 5 komponen fungsi manajemen, dengan alpha 0,05 tidak ada yang berhubungan secara signifikan dengan kepatuhan perawat pelaksana. Namun pada analisis multivariat diperoleh satu variabel utama yang berhubungan secara signifikan yaitu lingkungan kerja (p = 0,021)_ Hasil analisis multivariat dengan uji regresi logistik diketahui bahwa 82,6% variasi kepatuhan perawat pelaksana dilantai IV kanan, Lantai IV kiri dan Ruang Mawar RSUP Fatmawati secara signifikan dapat dijelaskan oleh variabel fungsi manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja dan unit kerja, dengan nilai G = 36,664 dan nilai p < 0,0005. Variabel yang paling dominan berkontribusi dengan kepatuhan perawat pelaksana adalah unit kerja, setelah dikoreksi variabel fungsi manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja.Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa faktor yang paling dominan terhadap kepatuhan perawat pelaksana adalah lingkungan kerja setelah dikoreksi oleh unit kerja sebagai confounding. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan kepala ruangan dapat mengusulkan pemenuhan kebutuhan sarung tangan sesuai kebutuhan, mensosialisasikan pedoman kerja yang sudah ada kepada perawat baru, meningkatkan pengetahuan dan sikap perawat khususnya tentang upaya pencegahan infeksi nosokomial melalui CNE (Continuous Nursing Education), meningkatkan kemampuan manajerial kepala ruangan dengan mengikuti pelatihan manajemen ruang perawatan. Kepatuhan terhadap penerapan pedoman kerja agar ditingkatkan oleh perawat melalui PSBR (Problem Solving for Better Health). Untuk melengkapi penelitian ini, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang kepatuhan perawat pelaksana, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dengan menyempumakan instrumen penelitian.Daftar Pustaka: 50 (1975 - 2004).

---

Relationship Between Management Functions and Nurse Compliance to Prevent Nosocomial Infection Occurred in Surgery Room of Fatmawati Hospital Jakarta 2004Nosocomial infection is a global problem occurred in both developing and developed countries. Nurse compliance in preventing nosocomial infection is important as a component to maintain health care quality by hospital. Preliminary survey involving 30 nurses in Floor IV Right and Left Fatmawati Hospital found 93.3% nurses who did not wash their hands before treating the patient and 20% did not wash their hands after treating patients, while 56.7% did not wear gloves during treating patients. The research problem is that no information on nurse compliance in Fatmawati Hospital was available,

The study was a descriptive correlation study with cross-sectional design aimed at obtaining information on the relationship between management functions (including facilities, work guidelines, training, monitoring, and work environment) and nurse compliance in preventing nosocomial infection take place in surgery room of Fatmawati Hospital Jakarta year 2004. Total population was included in the study, consisting of 69 nurses. Data obtained was primary data collected through questionnaire and observation. Bivariate analysis using chi-square shows that no component of management function was significantly related (at significance level of 0.05) to nurse compliance.

However, in multivariate analysis, there was one variable that significantly associated to nurse compliance, that was work environment (p=0.021). Logistic regression shows that 82.6% of variation of nurse compliance could be explained by management function in creating good work environment and work unit with G-36.664 and p'(0.0005. The most dominant variable was work unit after being corrected by management function in creating work environment.

Based on the study results, it is recommended to head of ward to add more gloves, to socialize work guidelines, to improve nurse's knowledge and attitude particularly on nosocomial infection through Continuous Nursing Education, to improve managerial skill of head of ward by management training. Compliance to work guidelines should be improved through Problem Solving for Better Health approach. To complement this study, further study is needed both qualitative and quantitative using better instrument.

References: 50 (1975-2004)"

"Tesis ini membahas mengenai Manajemen Sekuriti Fisik di PT. Gudang Garam Tbk Kediri. Manajemen Sekuriti Fisik merupakan upaya efektif (sangkil) dan efisien (mangkus) melindungi manusia dan aset-aset perusahaan supaya terhindar dari sebab apapun, yang mengakibalkan kerugian atau kehilangan.Perhatian dan fokus penelitian adalah manajemen penyelenggaraan sekuriti, khususnya sekuriti fisik di PT. Gudang Garam Tbk Kediri termasuk perlindungan aset-aset perusahaan supaya terhindar dari kerugian atau kehilangan.Penelitian tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan prinsip manajemen yaitu melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara berpedoman unluk melihat proses penyelenggaraan sekuriti fisik yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan di PT. Gudang Garam Tbk Kediri termasuk perlindungan aset dan kegiatan proses produksi yang dilaksanakan. Dengan terlindungnya aset-aset dari kerugian atau kehilangan maka akan terwujud rasa aman di Iingkungan perusahaan dan masyarakat sekitar sehingga proses produksi perusahaan dan kegiatan masyarakat dapat berjalan normal, serta beriangsung secara optimal.Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan sekuriti fisik di PT. Gudang Garam Tbk Kediri dilaksanakan oleh Satuan Pengamanan perusahaan secara swakarsa melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, peagawalan dan patroli serta kegiatan lain, dengan menggunakan pendekatan manajemen, mulai dari perencanaan sekuriti, pengorganisasian sekuriti, pelaksanaan sekuriti dan pengawasari serta pengendalian sekuriti.Namun manajemen sekuriti ini belum dilaksanakan secara optimal di PT. Gudang Garam Tbk Kediri, ternyata masih terdapat gangguan keamanan berupa pemogokan kerja dan pencurian. Gangguan keamanan tersebut telah mengakibatkan sebagian proses produksi terhenti untuk beberapa waktu yang mengakibatkan kerugian bukan saja bagi pengusaha dan pekerja, akan tetapi juga bagi pemerintah dan masyarakat sekitar.Untuk menghindari terjadinya gangguan keamanan, maka penyelenggaraan manajemen sekurti fisik di PT. Gudang Garam Tbk Kediri, diperlukan dukungan semua pihak terlibat baik Satuan Pengamanan, pemilik perusahaan, manajer perusahaan, karyawan, pemerintah dan masyarakat sekitar perusahaan. Selain itu perlu dilakukan juga, upaya-upaya taktis yang berupa pengamanan perimeter, proses penerimaan sumber daya manusia, upaya penyelamatan masa depan usaha, asuransi, tangung jawab sosial (Social Responsibility) perusahaan, pemanfaatan teknologi nenek moyang kita (supranatural), dan membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta pembinaan lingkungan masyarakat sekitar (Community Development).

---

The thesis discusses the physical security management of PT. Gudang Garam Ltd. Kediri Physical security management covers all effective and efficient efforts to protect people and assets of the company in order to avoid any kind of damages and losses on the company.The research focuses on the implementation of security management, particularly on the physical security of PT. Gudang Garam Ltd. Kediri, including the protection of the assets of the company in order to prevent damages or losses.The writer employs qualitative method with managerial approach. The research is conducted through the processes of planning, organizing, actuating and controlling. Meanwhile, the data is gathered through observation, involved observation and guided interview in order to see the process of physical security implementation conducted by the security of PT. Gudang Garam Ltd. Kediri, including the protection measures on the assets of the company and the production activity, By protecting the assets of the company from damages or losses, the company can create the feeling of secure around the company and in the community nearby. Such circumstances enable the company to run production and the community nearby to run activities at the optimal level. The result of the research reveals the implementation of physical security in PT. Gudang Garam Ltd. Kediri conducted by its security officers has run sufficiently. The security implements the physical security through some activities such as arrangement, surveillance, guarding, patrolling and others. The Company also employs a managerial approach starting from security planning, security organizing, security implementing to security controlling.However, such managerial approach has not sufficiently created the feeling of secure and orderliness around PT. Gudang Garam Ltd. Kediri in fact, the company ever faced security disturbances such as strikes and thefts still occur. Eventually, such disturbances have jeopardized a part of production activities of the company that brought about losses not only upon the management and workers, but also upon the government and community.Therefore, the implementation of physical security management in PT. Gudang Garam Ltd. Kediri needs support from all parties, among others: security officers, the owner of the company, the company's managers, the employees, the government and the community nearby. It is also necessary to pay attention on some tactical efforts such as security parameter, recruitment process, securing the future of the company, insurance, social responsibility of the company, the usage of the ancestors' technology and creating the agreement of working together, and community development."

"Ada banyak jenis badan intelijen di Indonesia yang mempunyai tujuan utama untuk mencegah negara dari berbagai ancarnan yang dapat mernbahayakan negara dan bangsa. Mereka hares menyelidiki fenomena ancaman sebelum ancaman tersebut mengancam keamanan nasional. Badan-badan intelijen tersebut adalah Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BATS), Badan Intelijen Kepolisian (BIK), Badan Intelijen Imigrasi (BIM1), Badan intelijen Bea Cukai (BIBC), dan Badan Intelijen Kejaksaan Agung (BIKA). Masing-masing badan intelijen tersebut hams melakukan tugas untuk menjaga keamanan nasional dari berbagai ancaman sesuai dengan fungsinya. Di antara badan-badan intelijen ini, BIN merupakan koordinator bagi semua badan intelijen di Indonesia. Akan tetapi, aktifitas mereka tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan tidak adanya peraturan yang mengatur kewenangan mereka untuk menyelidiki suatu kasus, khususnya orang yang menjadi saksi.Di satu pihak, badan-badan intelijen tersebut tidak dapat menyelidiki fenomena dari orang yang dituduh sebagai penjahat Dalam melaksanakan penyelidikan, badan-badan tersebut perlu menahan orang tersebut yang dalam hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Sementara penahanan yang dilakukan oleh badan-badan intelijen sangat berbeda dengan kewenangan untuk menahan yang dilakukan oleh polisi. Badan-badan intelijen tersebut perlu menahan seseorang untuk menyelidiki sejauh mans orang tersebut mempunyai hubungan dengan organisasi terorisme. Hal ini berarti bahwa badan-badan intelijen tersebut mencoba untuk menganalisis bahwa orang tersebut mempunyai jaringan komunikasi dengan anggotaangotanya di organisasi terorisme dalarn usaha mencegah orang tersebut dekat dengan jaringan mereka dan menyusun aktifitas teror. Sementara, polisi menahan orang untuk menyelidiki apakan orang tersebut bersalah dan rnengirinmya ke penjara.Di pihak lain, aktifitas organisasi terorisme terlalu samar karena mereka mempunyai jaringan maya bahwa mereka dapat menyusun setiap ak-tifitasnya secara online. Karena terorisme terrnasuk dalarn kejahatan non-tradisional, adalah sukar untuk mengenaii aktifitas mereka tanpa ada penyelidikan yang teliti. Akan tetapi, penyelidikan yang dibuat oleh Badanbadan Intelijen cenderung dituduh melanggar hak asasi manusia, seperti penahanan, memaksa orang untuk mengaku, mengancam, dan lain-lain upaya untuk mengumpulkan inforrnasi keberadaan organisasi mereka.Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang menjadi dasar dari aktifitas Badan Intelijen tersebut diperlukan. Selain itu, perlu untuk memperbaiki semua struktur badan intelijen yang kini ada Selama ini, snaktur badan intelijen cenderung menunjukkan kewenangan mereka sendiri. Contoh, Badan Intelijen Kepolisian dan Badan Intelijen Stratejik TNT. Struktur ideal hams tidak berfokus pada sektor yang khusus tetapi harus mencakup seluruh sektor. Lebih lanjut, struktur tersebut harus menunjukkan kewenangan tertinggi dan aktifitas intelijen untuk mengawasi tiap-tiap aktifitas dari semua aktifitas intelijen. Struktur ini harus ada dalam peraturan yang akan dibuat. Di masa mendatang, peraturan ini dapat menjadi perlindungan yuridis untuk aktifitas badan-badan intelijen di Indonesia dalam usaha pemberantasan kejahatan terorisme.

---

Many kind of intelligent agencies in Indonesia have main goal in prevent state from many kind of threats which can endanger the state and the nations. They should investigate phenomena of threats before it become threats for national safely. The agencies are Badan Intelijen Negara (BIN, State Intelligent Agency), Badan Intelijen Strategis TNT (BALS, Strategic Intelligent Agency Indonesian Armed Forces), Badan Intelijen Kepolisian (BIK, Police Intelligent Agency), Badan Intelijen Irnigrasi (BIMI, Immigration Intelligent Agency), Badan Intelijen Bea Cukai (BIBC, Custom Intelligent Agency), and Badan Intelijen Kejaksaan Agung (BIKA, Supreme Persecutory Intelligent Agency), Each agency should do the task to maintain national safety from many kind of threats according to their functions. Among these agencies, BIN is a coordinator for all intelligent agencies in Indonesia However, their activity could not be accomplished as it should. It is because there is no regulation to manage their authority to investigate the case, especially person who become witness.

In one hand, the agencies could not investigate the phenomena from person who have been alleged a criminal. In doing investigation, the agencies need to arrest those person and it against the human right, of course_ Actually, arresting which done by the intelligent agencies is quite different to arrest done by the police. The agencies need to arrest person to investigate that how far this person has relations to the terrorism organization. It means that the agencies try to analysis that the person has network to communicate to their members in terrorism organization in order to prevent the person close to their network and arrange the activity of terror. Meanwhile, the police arrest person to investigate whether this person is guilty and put them into detention.

On the other hand, the activity of terrorism organization is too vague because they have a virtual network that they can arrange every single activity by online. As terrorism is included in non-traditional crime, it is difficult to identify their activity without any precise investigation. However, the investigation which is made by the Intelligent Agencies tend to be alleged against human rights, such as arresting, pushing someone to confess, threatening, and so on in order to gather information of their existence. There are no regulation for the Intelligent Agencies to develop their authority for gathering information. They need regulation which can give them authority to do what they need to do.

The finding of the observation show that the regulation which become based of the activity of the Intelligent Agencies is needed. Besides that, it is needed to be fix all the structures of the Intelligent Agencies which now available. For long time, the structures of the Intelligent Agencies tended to show their own authority. For example, Police Intelligent Agency and Strategic Intelligent Agency of Indonesian Armed Forces. The ideal structures should be no to focus on specific sector but should cover all sector. Furthermore, the structures should show the highest authority of intelligent activity to control each activity from all the intelligent activity. This structure should be in the regulation that will be made. In the future, this regulation can be a legal protection for the activity of the intelligent agency in Indonesia in order to war against terrorism."

"Tesis ini tentang Pemolisian Pos Pol Duri Kepa merupakan interpretasi Kapospol dan anggotanya yang mengacu pada kebijakan dan perintah pimpinan berdasarkan aturan, norma, dan nilai yang berlaku dilingkungan Polri dan masyarakat sebagai subyek kegiatan Pemolisian.Ruang lingkup masalah penelitian dalam tesis ini, mencakup situasi dan karakteristik wilayah Pos Pol Duri Kepa, komposisi dan karakteristik suku bangsa, situasi kamtibmas kelurahan Duri Kepa, masalah-masalah sosial yang menonjol, organisasi dan pengorganisasian Pos Pol Duri Kepa, serta pemolisian diwilayah Pos Pol Duri Kepa. Fokus penelitian ini tentang tindakan-tindakan petugas Pos P0l pada tingkat operasional dalam melaksanakan pemolisian. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, dan didalam mengumpulkan data menggunakan metode pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dan kajian dokumen.Pemolisian merupakan tindakan yang dilakukan oleh Polisi sebagai institusi atau pranata adalah produk interpretasi petugas polisi terhadap perintah atau kebijakan pimpinan, seperangkat aturan, karakteristik wilayah dan budaya masyarakat setempat, untuk menghadapi, menangani berbagai gejala dan permasalahan yang dihadapinya dalam rangka memanfaatkan potensi atau sumber daya lingkungannya untuk memenuhi kebutuhannya balk secara institusi atau pribadi. Yang dilakukan secara berulang dan terus menerus dari waktu ke waktu melalui kegiatan preventif (pelayanan, penjagaan, patroli dan kunjungan warga), guna menciptakan keamanan dan mencegah timbulnya kejahatan atau kriminalitas dan masalah-masalah sosial.Wilayah Kebon Jeruk merupakan salah satu bagian kota di Jakarta dengan karakteristik wilayah yang berbeda dengan daerah diluar kota Jakarta. Wilayah ini memiliki penduduk yang padat dimana masyarakatnya terdiri dari bermacam kesukubangsaan dan kenyakinan agamanya, serta memiliki komunitas yang cukup banyak. Daerah Kebon Jeruk juga merupakan salah satu pusat perekonomian, perdagangan dan kebudayaan. Fakta ini menunjukan banyaknya permasalahan sosial dan tingkat kriminalitas yang berpengaruh terhadap situasi kamtibmas.Wilayah Duri Kepa adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Kebon Jeruk yang memiliki penduduk terpadat dan memiliki komuniti yang paling beragam diantara Kelurahan-kelurahan diwilayah Kebon Jenak. Duri Kepa merupakan pusat perekonomian dan aktivitas masyarakatnya paling padat diwilayah Kebon Jeruk, sehingga berdampak pada kompleksitas permasalahan yang timbul menjadi ancaman kamtibmas, yang pada akhimya akan berpengaruh terhadap tugas polisi setempat. Pos pol Duri Kepa sebagai kesatuan polisi terdepan memiliki fungsi dan peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diwilayahnya. Keterbatasan personil, sarana prasarana dan anggaran yang dimiliki Pos Pol akan berdampak kepada pemolisian diwilayah Duri Kepa dalam menciptakan dan memelihara kamtibmas. Kenyataan ini berpengaruh terhadap strategi Kapospol dalam menjalankan pemolisian di wilayah Pos Pol, dengan cara melakukan pendekatan pada masyarakat untuk ikut membantu atau bekerja sama dalam menciptakan kamtibmas dilingkungannya.Pemolisian Pos Pol Duri Kepa merupakan tindakan-tindakan Kapospol beserta anggotanya yang mengacu pada kebijakan dan perintah pimpinan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dimiliki Pos Pol serta masyarakat Duri kepa. Strategi pemolisian yang dilakukan oleh Kapospol berupa rencana kegiatan harian, mingguan, dan bulanan. Rencana kegiatan tersebut dijabarkan melatui kegiatan-kegiatan berupa patroli, penyuluhan dan sambang/kunjungan ke kawasan dan hunian, Belum maksimalnya hasit dari kegiatan pemolisian yang dilakukan oleh Pospol Duri Kepa dan meningkatnya ancaman kriminalitas dan permasalahan sosial maka Pos Pol dalam pemolisian di wilayah tugasnya melibatkan masyarakat setempat dalam suatu wadah yang dlnamaKan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Serta untuk keberhasilan perpolisian komuniti, di lakukan juga tindakan diskresi oleh petugas Pospol untuk membangun kepercayaan terhadap masyarakat.Kegiatan pemolisian yang telah dilakukan oleh Pospol mendapat respon yang beragam dari masyarakat Duri Kepa yang bersifat positif dan negatif. Pandangan negatif diberikan warga atas kegiatan pemolisian yang tidak merata atau masih tebang pilih. Kegiatan pemolisian yang tebang pilih dikarenakan keterbatasan kuantitas dan kualitas personal, prasarana dan anggaran yang dimiliki oleh Pospol Duri Kepa.

---

The thesis is about community policing of Duri Kepa Police Post (DKPP) conducted based on the interpretation of the Chief and staff of DKPP. Such interpretation is, of course, based on the strategies and policies of the Indonesian National Police administrator. It is also based on the regulations, rules, norms and values existing in the community as the subject of the programs.The scope of this research includes the situation and the characteristic of the area of DKPP, the compositions and characteristic of various ethnic groups living in the area, the situation of security and public orders of Duri Kepa Political District (Kelurahan), the prominent social issues, the structure and organization of DKPP as well as community policing in the area of DKPP. The research focuses on the action DKPP police officers at the level of operational in implementing community policing. The writer employs qualitative approach and ethnography. Data is collected by using several methods such as observation, involved-observation, interview and document review.Policing is an action which is conducted by the police as an institution. Policing is also a product of police officers' interpretation of order or administrators' policies, a set of regulations, the characteristic of the area and local cultures in facing and handling various phenomenon and issues in order to make use of its potential or human resources in order to create security and public order as well as to prevent crimes and other disturbing social issues.Kebon Jeruk has different characteristic from other areas located out of Jakarta It is a densely populated area Its people have various ethnic groups and various beliefs_ It is also one of the economy, business and culture centers in Jakarta It goes without saying, such reality has influenced criminal situation as well as security and public order in Kebun Jeruk It is the most densely populated area and has the most various communities. It is the center of economy and business resulting in complex problems and threatening security and public order. Lacking of personnel, facilities and infrastructures and budget are some of the problems faced by DKPP. All the problems clearly impact the community policing programs in the area in creating and maintaining public order and security.Policing strategies conducted by DKPP chief and staff include daily activity plan, weekly activity plan, and monthly activity plan that refer to their main duties and the police . ministrator's policies. The increasing criminal and social problems make DKPP involve their community to help them do their jobs by establishing an organization called Forum of Police and Community Partnership (FKPM). Policing activities conducted by DKPP officers has got either positive or negative response from their community. Those who give negative response have the opinion that policing activities are not evenly distributed. As a matter of fact, such distribution is because of DKPP personnel limitation and insufficient budget."

"ABSTRAKDi era War on Terror, terdapat metafora penyeimbangan: antara keamanan dan HAM. Jika diperhatikan, penyeimbangan yang terjadi sebenarnya adalah antara keamanan mayoritas dan hak-hak minoritas. Salah satu contoh minoritas yang dikorbankan HAM-nya demi keamanan adalah minoritas Muslim di Inggris. Prevent Duty, adalah bagian dari kebijakan kontra-terorisme Inggris yang berfokus pada pencegahan dan pendeteksian calon-calon teroris. Dalam kebijakan ini, Muslim Inggris lebih banyak menjadi sasaran pengawasan dan pelaporan, dan menjadi korban dari diskriminasi tidak langsung. Fokus ini berdampak signifikan, karena hal sederhana yang Muslim kenakan atau lakukan bisa dianggap sebagai tanda-tanda kerentanan akan menjadi teroris. Diskriminasi ini memperparah kondisi Muslim Inggris sebagai minoritas yang mengalami subordinasi dan kesenjangan sosial-ekonomi. Menggunakan metode representasi historis dan konsep orientalisme, penelitian ini menyimpulkan bahwa representasi Muslim sebagai yang rentan sekaligus ekstremis, memungkinkan diskursus perlindungan yang justru diskriminatif terhadap Muslim dalam Prevent Duty.

---

ABSTRACTIn the era of War on Terror, a rebalancing metaphor between security and human rights persist. Deeper into the metaphor, however, the rebalancing that happens in reality is between the security of majority and the rights of minority. One example of such minority is the British Muslims. As one of the UK counter terrorism strategy, Prevent Duty focuses on the eradication of future terrorists. In practice, British Muslims experience indirect discrimination, since the Duty focuses in the reporting of Muslims. The impact is significant, since every simple thing a Muslim does or say can be reported as a sign of radicalization. The discrimination alienates further the already suffering Muslims, with the inequality they face in economy and social aspects. Using the method of historical representation and orientalism, this research concludes that the vulnerable and extremist representations of Muslim enable the discriminatory lsquo safeguarding rsquo discourse in Prevent Duty."