Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Strategi Politisi Muda Pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten dan Tantangan Primordialisme. Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo sebagai pemuda yang ikut dalam kontestasi pilkada di kabupaten Gowa menggunakan jalur independen, melekat unsur primordialisme dalam dirinya dan melawan Raja Gowa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (design studi kasus) yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan dokumentasi. Esensi penelitian ini adalah Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo sebagai Bupati Gowa terpilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 merupakan potret keberhasilan pemuda dalam kontestasi pemilihan Bupati dalam suatu daerah. Selain itu, Ia sebagai pemuda memiliki hubungan darah dengan bupati sebelumnya sehingga dirinya selalu dikritik sebagai calon yang dipundaknya melekat unsur primordialisme dan memiliki lawan politik yang sangat berat yaitu Raja Gowa yang terlibat dalam kontestasi tersebut. Realitas itu mengharuskan dirinya dan timnya menyiasati dan merancang strategi kampanye berupa mengandalkan seorang komunikator yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni, mengemas kampanye dalam bentuk persuasif melalui pertemuan langsung dengan masyarakat dan membuat program program zikir dan doa sebagai medium untuk menampilkan image dirinya sebagai kandidat terbaik yang religius. Ia juga menggunakan strategi pelibatan relawan yang dari berbagai kalangan untuk menaikkan popularitasnya sebagai kandidat, melibatkan berbagai media untuk menayangkan berita tentangnya secara positif dan yang sangat fenomenal yaitu Ia mampu menentukan pilihannya kepada Karaeng Kio sebagai wakilnya dengan pertimbangan pengalaman birokrasi dan popularitas. Selain itu, dalam kontestasi Pilkada di kabupaten Gowa, citra primordial dikonstruksi melalui simbol-simbol dan praktek politik sehingga kontestasi sesungguhnya hanyalah sebuah pertempuran antara klan Yasin Limpo dan Raja Gowa untuk memperebutkan ruang kekuasaan tertinggi di kabupaten Gowa yaitu menjadi seorang Bupati.

---

This study discusses about the Strategy of Young Politicians in District Head Election and Primordialism Challenges. Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo as a youth took a part in Gowa elections used an independent way, attached a primordialism to himself and stood out against Gowas King. The method used in this study is a qualitative method (case study design) that is descriptive. Collecting the data has been done by interveiew (in-depth interview) and documentation. The essence of this research is that Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo as the Gowa Regent elected in the 2015 regional head election is a portrait of the success of youth in the contestation of the Regents election in a region. In addition, Ichsan as a youth who has a blood relation with the previous regent was always criticized as candidate whose shoulder was attached to an element of primordialism and had a very heavy political opponent, namely King Gowa who was involved in the contestation. That reality requires him and his team to get around and design a campaign strategy in the form of relying on a communicator who has capable capacity and capability, packing campaigns in a persuasive manner through direct meetings with the community and making remembrance and prayer programs as a medium to present his image as the best faithful candidate. He also used the strategy of volunteer involvement from various circles to increase his popularity as a candidate, involving various media to broadcast the news about him positively and a very fantastic point from Ichsans way is that he made a big decision to choose Your Honour Kio as his vice in consideration of bureaucratic experience and popularity. Otherwise, in the regional election in Gowa district, primordial images were constructed through political symbols and practices so that the actual contestation was only a battle between the Yasin Limpo clan and the King of Gowa to fight for the highest power space in Gowa district, namely becoming a regent.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penerapan sistem merit terutama dalam konteks sosial budaya lokal dalam pelaksanaan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan seleksi terbuka. Kebijakan sistem merit pada seleksi terbuka dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 15 Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan menggunakan pendekatan penelitian post-positivis dan teknik pengumpulan data kualitatif dengan metode wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sosial budaya lokal tidak menjadi faktor determinan dalam pelaksanaan pengisian JPT di Kabupaten Manggarai Timur. Hal ini dipengaruhi oleh adanya gaya kepemimpinan transformasional dan komitmen dari manajemen tengah untuk menjalankan proses seleksi terbuka sesuai dengan prosedur dan memilih kandidat terbaik berdasarkan prinsip sistem merit. Proses seleksi dilaksanakan secara terbuka, sistematis dan kompetitif namun belum sepenuhnya transparan dan belum berdasarkan standar kompetensi jabatan serta rencana suksesi, terdapat perbedaan persyaratan administrasi dengan peraturan terkait yakni adanya penambahan beberapa berkas administrasi. Proses penelusuran rekam jejak hanya dilakukan berdasarkan dokumen dan tidak dilakukan secara langsung kepada lingkungan kerja peserta. Proses monitoring dan evaluasi atau pemetaan kembali bagi pejabat terpilih dilaksanakan secara berkala. Sedangkan pada konteks sosial budaya lokal seperti etnisitas, kekerabatan, status sosial dan adat tidak mempengaruhi dan tidak menjadi pertimbangan dalam proses seleksi. Pejabat yang terpilih merupakan kandidat dengan perolehan akumulasi nilai paling tinggi, memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan dengan latar belakang yang beragam. ......This paper discusses the application of the merit system in the implementation of open selection for high leadership positions in the context of a local socio-cultural setting with the aim of finding out the factors that influence the implementation of open selection. The merit system policy in this open selection in this research refers to the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (Permenpanrb) Number 15 of 2019. This research was conducted in the East Manggarai Regency Government utilizing a post-positivist research approach with qualitative data collection techniques using interview methods and document analysis. The research results show that local socio-cultural aspects are not a determining factor in the implementation of JPT filling in East Manggarai Regency. This is influenced by the existence of a transformational leadership style and commitment from middle management to carry out an open selection process in accordance with procedures and select the best candidates based on the principle of a merit system. The findings showed that the implementation of open selection for filling JPT in East Manggarai Regency was conducted openly, systematically, in addition to competitively, however not entirely transparent, not based on job competency standards and succession plans. there were differences in administrative requirements with relevant regulations; the addition of several administrative files. The background checking process is only carried out based document-driven and conducted indirectly to the participants’ work environment. The process of monitoring and evaluation or re-mapping for elected officials is carried out periodically. In the context of local socio-cultural aspects such as ethnicity, kinship, social status, in addition to customs, they do not influence or become considerations in the selection process. The selected officials currently are candidates with the highest cumulative scores, possessing competencies suitable for the position with diverse backgrounds.

Abstrak :
Pasca 1998, kekerasan kolektif horisontal di Indonesia meningkat, tidak hanya distribusi, tetapi juga frekuensi, dan kualitasnya. Walaupun peristiwa kekerasan kolektif lebih termotivasi oleh isu-isu primordial, tapi sebenarnya ada kepentingan ekonomi sebagai dorongan atau motivasi di baliknya. Dalam konteks yang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, khususnya di Jakarta, sebagian besar kekerasan kolektif banyak dilakukan oleh organisasi masyarakat berbasis primordial, seperti etnik atau agama. Kembang Latar, sebagai salah satu organisasi berbasis etnik Betawi, tidak dapat dipisahkan dari dinamika dan pertumbuhan Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pertumbuhan ekonomi Soliditas dan solidaritas Kembang Latar sebagai organisasi kemasyarakatan meningkat, seiring dengan kompetisi antar kelompok. Kekerasan banyak dilakukan sebagai bentuk reaksi atas ketersingkiran mereka dalam mengakses sumber-sumber ekonomi yang terbatas. Selain itu, kekerasan juga dilakukan untuk mempertahankan eksistensi organisasi serta untuk memperoleh sumber daya ekonomi yang terbatas. Kembang Latar telah berubah dari geng menjadi kejahatan terorganisasi, sejalan dengan perspektif teoritis Transisi Kontinum Geng menjadi Kejahatan Terorganisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan beberapa orang Narasumber. Untuk menjelaskan fenomena digunakan kelompok teori: (1) prosesual; (2) struktural; dan (3) konflik. Sedangkan, analisis transformasi geng menjadi kejahatan terorganisasi didasarkan pada perspektif teoritik Transisi Kontinum dari Geng menjadi Kejahatan Terorganisir. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Kembang Latar sering kali menggunakan kekerasan kolektif untuk melindungi “wilayah kekuasaan”, dan akses ke sumber daya ekonomi dengan strategi pembentukan geng menjadi organisasi kemasyarakatan. Kembang Latar telah berkembang dari geng melalui proses transformasi kontinum menjadi organized crime, yang mengambil bentuk Organisasi Kemasyarakatan. ......Post1998, horizontal collective violence in Indonesia increase, not only the distribution, but also its frequency, and its quality of hardness. Eventhough collective violence events more motivated by primordial issues, but actually there are economic interests drives or motivations behind. In the context of collective violence that occurred in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi, especially in Jakarta, most of occasions are carried out collectively by the primordial-based community organizations, such as ethnicity or religion. Kembang Latar, as one of the Betawi ethnic-based organization, can not be separated from the dynamics and growth of Jakarta as the capital city and a center of economic growth. Along with the process of urbanization of Jakarta solidity and solidarity Kembang Latar Organization intensified its competition as a result of the defeat in accessing economic resources are limited. In addition, the patterns of violence carried out to maintain the existence of the organization as well as to obtain limited economic resources. Kembang Latar has been transformed from a gang toward an organized crime as underlined by theoretical perspective of Continuum Transition of Gang into Organized Crime. The research methode used was a qualitative approach and the data collection was conducted through in-depth interviews with several resourche persons. To process the data collected using the group theory analysis: (1) the processual; (2) structural; and conflict. Analysis of the transformation of a gang toward an organized crime was based on theoretical perspective of Continuum Transition of a Gang into Organized Crime. This study resulting the conclusion that Kembang Latar oftenly using collective violence to protect solidity and solidarity, territory, and access to economic resources with gang formation strategies and community organizations. The development of Kembang Latar obviously a proccess of its transformation from a gang to be an organized crime.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan, pertama menemukan konstruksi isu kampanye politik oleh media lokal mandiri dan lokal berjejaring dan perbedaan antar dua media terkait hal tersebut. Kedua, menemukan frame primordialisme dalam kontestasi calon Gubernur yang dibangun oleh media lokal mandiri dan lokal berjejaring dan perbedaan di antara dua media terkait hal tersebut. Ketiga, menjelaskan kaitan antara frame media yang terbangun dengan karakteristik lembaga media dan proses produksi media.Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir yang berangkat dari konsep-konsep primordialisme, dihubungkan dengan konsep konstestasi politik lokal, teori model menejemen media, teori konsentrik, teori tekanan pada komunikator media. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui analisis framing model Entman, in depth interview dengan pihak yang terkait dengan proses produksi dan studi literatur untuk sumber-sumber skunder. Informan penelitian berjumlah empat belas orang..Hasil penelitian menemukan bahwa media dalam dinamika politik lokal di era reformasi memframe unsur primordialisme dalam dua bentuk: diferensiasi dan asosiatif. Frame diferensiasi, membingkai unsur primordialisme untuk memberikan penonjolan bahwa kandidat yang diberitakan memiliki karakter yang berbeda dengan kandidat lainnya. Frame asosiatif, menggunakan unsur primordialisme untuk memberikan penonjolan dengan mengasosiasikan kandidat seorang yang mempunyai kapasitas ulama. Dalam penelitian ini ditemukan konsep primordialisme digunakan dalam dua frame . Pertama, sebagai keterikatan atas dasar lsquo;domisili rsquo; dan lsquo;rekam jejak pengabdian pada publik rsquo;, sebagai inisiasi lsquo;membawa rsquo; unsur primordialisme kearah soft primordialism. Kedua, sebagai keterikatan atas dasar suku atau kelahiran yang akan cenderung akan membangkitkan loyalitas komunal, sebagai hard primordialism. Frame yang dilakukan oleh media ditemukan memiliki kaitan dengan kelembagaan media, yaitu lsquo;Kalimantan Post rsquo; cenderung menjalankan ldquo;model semi public sphere rdquo;, Media ini lebih menonjolkan isu rasional. Sedangkan lsquo;Radar Banjarmasin rsquo; menjalankan model pasar, isinya mengusung isu primordialisme sebagai komoditas

---

ABSTRACT
Purpose of this study, first to find the construction of political campaign issues by local independent media and local networking media, and the differences between each media related to this issues. Second, to find the frame of primordialism in the contestation of governor candidates that constructed by local independent media and local networking media, and the differences between each media related to this issues. Third, to explain the relationship between the media frame that constructed with the characteristics of media institutions and media production process.This study uses a framework that originates from primordial concept, related to the concept of local political contestation, media management model theory, concentric theory, pressure theory on media communicator. This study is descriptive qualitative. The data collection technique used is through Entman Model Framing Analysis, in depth interview with parties that related to production process and literature study for secondary sources. With a total of 14 informants.The result found that the media in the local political dynamics in reform era was framing primordialism element in two forms differentiation and associative. Differentiation frame, framing the elements of primordialism to provide a projection that the candidate who was preached has a different character with the other candidates. Associative frame, using elements of primordialism to provide a projection by associating a candidate who has the capacity of clerics. This study found the concept of primordialism is used in two frames. First, as an attachment on the basis of lsquo domicile rsquo and lsquo track record of public service rsquo , as the inititation of lsquo bringing rsquo primordialism element towards soft primordialism. Second, as a tribal or birth attachment that would tend to generate communal loyalty, as hard primordialism. Framing by the media have been found to be related to media institutions, which is lsquo Kalimantan Post rsquo tend to run lsquo semipublic sphere model rsquo , this media is more accentuated rational issues. While lsquo Radar Banjarmasin rsquo runs the market model, which its content carries the primordialism issues as a commodity.

Abstrak :
Disertasi ini, membahas tentang proses politik dalam perumusan dan distribusi anggaran Otsus-RESPEK yang diberlakukan Barnabas Suebu-Abraham Atururi sebagai gubernur di kedua provinsi paling Timur Indonesia. Pembagunan dari kampung/kelurahan ke kota merupakan inti gagasan dari kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK tersebut.Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran utuh tentang kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK sebagai respon terhadap fenomena daerah. Dalam mengkaji dan menganalisis proses kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK teori utama yang digunakan adalah teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf serta konflik anggaran dari Irene Rubbin. Teori lain juga digunakan sebagai penunjang yaitu teori desentralisasi fiskal dari Mano Bird danVaillancourt, politik anggaran dari Aeron Wildavky dan Naomi Caiden, elit dari Zusanne Keller, Pareto dan Organski, kubus kekuasaan dari John Gaventa, pengawasan Pusat-Daerah dari Richard C.Crook dan James Manor, politik lokal dari Brian Smith, serta teori terakhir yang digunakan adalah politik etnis dari Clifford Geertz.Metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan perspektif kualitatif dengan wawancara mendalam (data primer) dan studi kepustakaan (data sekunder). Selain itu untuk menganalisis serta mendeskripsikan gagasan kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK secara mendalam. Kesimpulan penelitian; Pertama, relasi kerja yang seimbang antara pemegang anggaran dan masyarakat tidak singkron; kedua, transparansi anggaran yang sesuai dengan regulasi manajemen kerja dan distribusi kekuasaan anggaran merupakan penghambat politik lokal di Papua dan Papua Barat. Temuan penelitian; pertama, kerjasama konstruktif dan berkesinambungan antara Pusat dan Daerah (Papua dan Papua Barat) belum maksimal terbangun sehingga menyebabkan sikap saling tidak percaya; kedua, anggaran merupakan sumber power interplay dan konsensus diantara penguasa Pusat dan Daerah saat proses politik kebijakan dirumuskan; ketiga, primordialisme tidak dapat dihindarkan dalam mengembangkan pengunaan anggaran Otsus-RESPEK. Implikasi teori dari penelitian ini mendukung teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf dan Konflik dari Irene Rubbin, yang menyatakan bahwa anggaran merupakan sumber perdebatan politik sebagaimana terlihat dalam kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK. Perdebatan politik tentang anggaran bila tidak teratasi akan mengancam keutuhan negara. Karena anggaran bukan saja menjadi sumber perdebatan tetapi juga sebagai sumber perlindungan masyarakat, wilayah, pemerintahan dan pengakuan internasional. Hal ini, yang tidak diungkapkan oleh Rauf dan Rubbin dalam penelitian disertasi ini. ...... This dissertation discusses the political process in the budget formulation and distribution of RESPEK special autonomy (Otsus-RESPEK) which was enacted by Barnabas Suebu-Abraham Atururi as the governor of Papua and West Papua, two provinces in the easternmost part of Indonesia. The construction from villagesto cities was the core idea of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics. The purpose of this study is to give a depiction of these policies as a response to the region. In reviewing and analyzing the process of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics, several theories are used. Maswadi Rauf's theory of conflict and consensus, as well as Irene Rubbin's theory of budget conflict are used as the main theory. The supporting theories are (1) Mano Bird's and Vaillancourt's theory of fiscal decentralization, (2) Aeron Wildavky's and Naomi Caiden's theory of budget politics, (3) Zusanne Keller's, Pareto's and Organski's theory of elite, (4) John Gaventa's theory of power cube, (5) Richard C. Crook's and James Manor's theory of Central-Local supervision, (5) Brian Smith's theory of local politics, (6) and Clifford Geertz's theory of ethnical politics. The method of this study is descriptive and analytical with a qualitative approach. Furthermore, this study uses in-depth interview (primary data) and literary review (secondary data) to analyze and describe thoroughly the idea of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics. This study has two conclusions. First, a balanced professional relationship between the budget holders and the people are not in sync. Second, budget transparency which is congruent to the regulations of work management and distribution of budget power hinders the local political growth in Papua and West Papua. There are three principal findings in this research. First, constructive cooperation and unity between the Central and Local (Papua and West Papua) is not yet at its maximum. As a result, doubt arose between the two. Second, budget is the source of power interplay and consensus amongst Central and Local authorities when the policies are being formulated. Third, primordialism cannot be avoided in the development of Otsus-RESPEK's budget usage. The theoretical implication supports Maswadi Rauf's theory of conflict and consensus, as well as Irene Rubbin's theory of conflict which states that budget is the source of political debates. This is evident in the policies of Otsus-RESPEK's budget politics. If a political debate on budget is not overcome, it could threaten the nation's unity. This is due to the fact that budget is not only a source of conflict, but also the source of protection for people, regions, government, and international acknowledgement. These facts are not revealed by Rauf and Rubbin in this dissertation's research.