Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

FL. Bambang Aprianto

Dampak pengenaan pajak penjualan atas barang mewah pada produk minuman non alkohol terhadap prinsip keadilan pajak (studi kasus: Teh botol, air miniral dan minuman yang mengandung soda yang dikonsumsi oleh Masyarakat Kelurahan Gandaria Utara)

" ABSTRAK
Saat ini konsumen dihadapi dengan berbagai alternatif minuman non alkohol, seperti minuman jenis teh dalam botol, jenis air mineral dan jenis yang mengandung soda. Produk-produk ini oleh pemerintah digolongkan sebagai barang konsumsi yang bersifat mewah sehingga atas penyera hannya dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (F Pn BM) . Besarnya F Pn BM yang dikenakan atas masing-masing minuman non alkohol berbeda satu dengan lainnya. Berdasar kan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1335/KMK.04/1988 minuman ... "

1990

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Arifin

Analisis penerapan prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum pada dasar pengenaan pajak reklame (studi kasus di propinsi dki Jakarta)

" Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame yang efektif berlaku tanggal 28 Nopember 2000 Penghitungan pajak reklame adalah hasil perkalian antara tarip pajak sebesar 25 % dengan dasar pengenaan pajak yang dihitung berdasarkan variabel-variabel (1) besarnya biaya pemasangan reklame, (2) besarnya biaya pemeliharaan reklame, (3) lama pemasangan reklame, (4) nilai strategis lokasi dan (5) jenis reklame. Dasar pengenaan pajak yang dalam Peraturan Daerah disebut Nilai Sewa Reklame (NSR) ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

T309

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alfredo Joshua Bernando

Penerapan Insolvency Test sebagai wujud dari prinsip keadilan dalam hukum kepailitan di Indonesia: Studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 48/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST = Application of the Insolvency Test as a manifestation of the principles of fairness in bankruptcy law in Indonesia: Case study of Commercial Court Decision Number: 48/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST

" Penerapan hukum kepailitan di Indonesia untuk menyatakan pailitnya seseorang atau suatu perusahaan membutuhkan pembuktian sederhana, dimana hanya membutuhkan syarat mempunyi dua atau lebih kreditur dan mempunyai setidaknya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pembuktian yang sangat sederhana ini tidak menyertakan insolvency test sebagai salah satu syarat untuk mendasari pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus pailit dalam putusan pengadilan niaga. Hal ini cenderung tidak proporsional karena merugikan pihak debitur, dimana Prinsip Keadilan adalah salah ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Novi Savarianti Fahrani

Penerapan Prinsip Keadilan Keadilan dalam Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Pasal 16C Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

" ABSTRAK
Konsep pajak secara historical berasal dari Teori Negara Rechtstaat dimana dalam penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat). Berawal dari itu maka dibuatlah suatu Undang-undang Pajak sehingga dalam pemungutannya, pajak harus berdasarkan hukum. Dalam melaksanakan fungsi bugdeteir pajak maka diperlukan suatu peraturan dan kebijakan sehingga terciptalah suatu pemungutan pajak. Namun dalam pemungutan pajak dalam prakteknya terdapat suatu ketidakadilan dalam penerapannya sehingga Wajib Pajak ... "

2006

T36920

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mona Sindytia

Pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan prinsip headland terhadap pendapatan daerah Provinsi Lampung = The implementation of collecting vehicles progressive tax based on principle of justice toward the increasing of local revenue in Lampung Province

" Tesis ini membahas mengenai pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) progresif berdasarkan prinsip keadilan terhadap peningkatan pendapatan daerah Lampung. Penelitian ini merupakan penelitan hukum yuridis normatif, yang mengolah data dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan PKB progresif adalah menciptakan tertib adminstrasi kendaraan, meningkatkan PAD, menekan volume kendaraan. Pemungutan PKB progresif ternyata belum memenuhi prinsip keadilan, dikarenakan syarat pemungutan kendaraan pribadi kedua dengan nama, alamat, dan jenis kendaraan sama masih menjadi pengelakan dalam pembayaran PKB progresif. ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41594

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muchamad Rizky Arifiandi

Analisis perlakuan pajak pertambahan nilai atas transaksi sale and leaseback di Indonesia

" Kebijakan perpajakan dalam suatu negara akan mempengaruhi perilaku pasar. Dalam hal ini, kebijakan pajak dapat menjadi pendorong ekonomi suatu Negara tau mungkin dapat menurunkan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas, diperlukan suatu kebijakan perpajakan yang tepat. Akan tetapi, terdapat kejanggalan pada perlakuan pajak untuk transaksi sale and leaseback. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah surat-surat yang dikeluarkan oleh DJP itu sesuai dengan perlakuan Pajak Pertambanahn Nilai (PPN). Lalu, akan dilihat ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T-Pdf

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian