Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Maria Yashinta Tri Indra MawartyNPM : 1606846024Program Studi : PascasarjanaJudul : Tinjauan Hukum Atas Penerapan Automatic Exchange of Information AEOI Dalam Perpajakan Dikaitkan Dengan Prinsip Kerahasiaan Perbankan Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, diperlukan basis data perpajakan yang memadai. Hal ini merupakan konsekuensi dari penerapan sistem self assessment, dimana basis data tersebut akan digunakan untuk membuktikan apakah penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sudah benar. Apabila diketahui masih salah, maka data tersebut akan digunakan sebagai dasar tindakan koreksi. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia telah mengikuti perjanjian internasional dimana didalamnya menyatakan komitmen untuk melakukan pertukaran informasi keuangan otomatis baik untuk dalam maupun luar negeri. Perjanjian internasional dalam rangka pertukaran informasi keuangan tersebut telah disetujui oleh pemerintah bersama DPR serta telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai penerapan Automatic Exchange of Information AEOI dalam perpajakan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keterkaitan penerapan peraturan Automatic Exchange of Information AEOI dengan prinsip kerahasiaan perbankan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penerapan Automatic Exchange of Information AEOI di Indonesia telah memberikan kepastian hukum, baik bagi pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas perpajakan maupun bagi masyarakat selaku Wajib Pajak. Hal ini diwujudkan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 23A UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam penerapannya. Dalam keterkaitannya dengan prinsip kerahasiaan perbankan, dengan diberlakukannya UU No. 9 Tahun 2017, maka kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini telah sesuai dengan asas lex posteriori derogat lege priori dan asas lex specialis derogat lege generalis. Kata kunci: Pertukaran Informasi Perpajakan, AEOI, Prinsip Kerahasiaan Perbankan

---

ABSTRACT
Name Maria Yashinta Tri Indra MawartyNPM 1606846024Study Program PostgraduateJudul Legal Review of the Implementation of Automatic Exchange of Information AEOI in Taxation Associated with Principles of Banking Secrecy Taxes are a very important source of state revenue for governance and the implementation of national development. In order to increase tax revenue, an adequate tax database is needed. This is a consequence of applying a self assessment system, which the database will be used to verify whether the tax calculation, remittance and reporting done by the Taxpayer is correct. If known to be false, the data will be used as a basis for corrective action. In connection with this, Indonesia has followed international agreements in which it states a commitment to conduct automatic financial information exchange for domestic as well as overseas. The international agreement for the exchange of financial information has been approved by the government and the Parliament and has been ratified by Law No. 9 of 2017 concerning the Determination of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for the Interests of Taxation into Law. In this research the authors examine the application of Automatic Exchange of Information AEOI in taxation in Indonesia based on the prevailing laws and regulations and the linkage of the application of Automatic Exchange of Information AEOI rules with the principle of banking secrecy. The research method used in this research is law juridical normative research. The normative juridical approach is an approach based on the main legal material by examining the theories, concepts, legal principles and legislation relating to this research. Based on the author 39 s research, the application of Automatic Exchange of Information AEOI in Indonesia has provided legal certainty, both for the government, in this case the Directorate General of Taxation as the tax authorities as well as for the community as Taxpayers. This is manifested by the fulfillment of the provisions of Article 23A of the 1945 Constitution as the constitutional basis in its application. In relation to the principle of banking secrecy, with the enactment of Law No. 9 of 2017, then banking secrecy for tax purposes is declared null and void. This is in accordance with the principle of lex posteriori derogat lege priori and lex specialis derogat legis generalist principle. Keywords Automatic Exchange of Information, AEOI, Principles of Banking Secrecy

Abstrak :
Prinsip Kerahasiaan Bank di Indonesia menganut prinsip teori relatif, artinya dalam hal kepentingan umum dan kepentingan negara masih terdapat pengecualian kerahasiaan bank. Namun dalam prakteknya, penegak hukum masih kesulitan dalam mengakses data perbankan disebabkan birokrasi dan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang hadir sebagai jembatan dalam mengatasi permasalahan penegak hukum terkait prinsip kerahasiaan bank melalui pemanfaatan informasi PPATK. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan pengecualian kerahasiaan bank di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan pengecualian kerahasiaan bank dalam pemanfaatan informasi PPATK oleh instansi penegak hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif berupa studi kepustakaan dan wawancara kepada narasumber. Hasil dari penelitian tersebut adalah prinsip kerahasiaan bank sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan nasabah, namun dalam prakteknya prinsip kerahasiaan bank seringkali menyulitkan proses penegakan hukum. Pemanfaatan informasi PPATK oleh penegak hukum merupakan salah satu solusi untuk menembus kerahasiaan bank, namun dalam prakteknya masih terdapat hambatan bagi penegak hukum terutama terkait efektivitas pemanfaatannya. Sehingga dibutuhkan usulan untuk dapat merevisi undang-undang perbankan yang berlaku saat ini dan memaksimalkan pemanfaatan informasi PPATK oleh penegak hukum. ......The principle of Bank Secrecy in Indonesia has a relative theory principle, this means that in terms of public interest and state interest, there are some exceptions to bank secrecy. However, in practice, law enforcers find it difficult to access banking information due to bureaucracy and requirements in the Banking Law. Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering is present as a solution in overcoming law enforcement problems related to the principle of bank secrecy through the utilization of INTRAC information. The problem in this research are how the provisions for exceptions to bank secrecy in Indonesia and how the implementation of the exceptions bank secrecy in the utilization of INTRAC information by law enforcement agencies. To answer these problems, this research uses normative juridical research methods in the form of literature studies and interviews with experts. The result of this research are the principle of bank secrecy is needed to maintain customer trust, but in practice the principle of bank secrecy often complicates the law enforcement process. The utilization of INTRAC information by law enforcement is one of solution to penetrate bank secrecy, but in practice there are still obstacles for law enforcement, especially regarding the effectiveness. Therefore, a proposal is needed to revise the current banking law and maximizing the use of PPATK information in law enforcerment.

Abstrak :
Sebagai bagian dari ketentuan khusus atas ketentuan kerahasiaan di dalam UU Perbankan pada rezim anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT), terdapat kewajiban bagi bank untuk merahasiakan informasi terkait transaksi keuangan mencurigakan, melalui ketentuan anti-tipping off yang diatur di dalam Pasal 12 UU TPPU. Ketentuan tersebut sendiri diatur di dalam UU TPPU sebagai manifestasi kongkrit atas kepatuhan Indonesia terhadap FATF Recommendations. Yang mana ketentuan anti-tipping off dikualifisir melalui Rekomendasi 21 FATF Recommendations. Sayangnya, oleh penulis masih ditemukan beberapa hal yang menunjukkan ketidaksesuaian antara FATF Recommendations dengan ketentuan anti-tipping off di dalam UU TPPU. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif yang dalam pengolahan dan analisis datanya menggunakan metode analisis data kualitatif, dengan disertai analisis konseptual, peraturan perundang-undangan, dan komparatif (Singapura, Swedia, Malaysia, dan Pakistan). Melalui analisis tersebut, penulis menguraikan persoalan dan fakta secara tertulis dari bahan kepustakaan serta didukung oleh wawancara narasumber sebagai penunjang, yang pada akhirnya akan ditarik sebuah kesimpulan. Melalui tesis ini, dapat disampaikan hasil penelitian berupa: (a) indikator yang diperlukan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan melanggar ketentuan anti tipping off di sektor pebankan, ditentukan di dalam norma Pasal 12 UU TPPU; (b) problematika hukum yang timbul seputar pengaturan ketentuan anti-tipping off di sektor perbankan ditimbulkan oleh adanya vage normen (ketidakjelasan norma) atau ketidakselarasan antara ketentuan FATF Recommendations terkait anti-tipping off dengan norma anti-tipping off di dalam UU TPPU; dan (c) arah pengaturan yang ideal mengenai kewajiban bank merahasiakan informasi TKM dalam perspektif anti-tipping off dapat diwujudkan melalui upaya penyelrasan norma Pasal 12 UU TPPU dengan ketentuan Rekomendasi 21 dan ketentuan information sharing pada Rekomendasi 18 FATF Recommendations sebagai standar internasional terkait ketentuan anti-tipping off ......As part of the special provisions on confidentiality provisions in the Banking Law within the anti-money laundering and countering of terrorism financing (AML-CFT) regime, there is a duty for banks to keep information related to suspicious financial transactions confidential, through anti-tipping off provisions regulated in Article 12 of the AML Law. The provisions themselves are regulated in the AML Law as a concrete manifestation of Indonesia's compliance with the FATF Recommendations. Which, anti-tipping off provisions are qualified through Recommendation 21 FATF Recommendations. Unfortunately, the authors still found a number of things that show a discrepancy between the FATF Recommendations and the anti-tipping off provisions in the AML Law. This thesis was prepared using normative research methods. Which, in processing and analyzing data using qualitative data analysis methods, accompanied by conceptual, statutory, and comparative analysis (Singapore, Sweden, Malaysia, and Pakistan). Through this analysis, the author describes the problems and facts in writing from the literature and is supported by interviews with the expert as a support, then a conclusion will be drawn. Through this thesis, research results can be conveyed in the form of: (a) the indicators needed to determine that an act violates anti-tipping off provisions in the banking sector, are specified in the norms of Article 12 of the TPPU Law; (b) legal problems that arise around the regulation of anti-tipping off provisions in the banking sector are caused by the existence of vage normen (ambiguity of legal norms) or inconsistencies between FATF Recommendations provisions related to anti-tipping off and anti-tipping off norms in the AML Law; (c) the ideal regulatory direction regarding the duty of banks to keep suspicious transaction information confidential in the perspective of anti-tipping off can be realized by aligning the norms of Article 12 of the AML Law with the provisions of Recommendation 21 and the information sharing provisions in Recommendation 18 of the FATF Recommendations as international standards regarding anti-tipping provisions off.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum untuk mengimplementasikan prinsip kerahasiaan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda benturan kepentingan di PT X Tbk. RUPS benturan kepentingan diadakan apabila terdapat transaksi yang bertentangan antara kepentingan pribadi direktur, komisaris, pemegang saham pengendali dengan kepentingan perseroan terbuka yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. RUPS diajukan untuk membahas transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, disetujui oleh direksi, kemudian agenda tersebut disampaikan kepada OJK. Penerapan rahasia jabatan notaris sesuai UUJN yang dimulai sejak awal komunikasi dengan PT X Tbk. serta dalam pelaksanaan RUPS benturan kepentingan. Metode penelitian berbentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian bersifat eksplanatoris-analitis. Berdasarkan hasil penelitian, notaris terikat dengan kode etik dan rahasia jabatan sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN atas informasi dan fakta material yang diketahuinya. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal harus memastikan RUPS berjalan sesuai prosedur. Selama RUPS benturan kepentingan, notaris harus mengimplementasikan prinsip kerahasiaan terkait informasi dan fakta material perusahaan, merahasiakan segala dokumen yang diberikan kepada notaris, dan memastikan keabsahan surat pernyataan pemegang saham independen di atas materai serta memeriksa daftar kehadiran yang sudah ditandatangani oleh pemegang saham independen atau kuasanya. Transaksi benturan kepentingan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham independen melalui keputusan RUPS benturan kepentingan. Apabila para pihak menginginkan informasi dari RUPS benturan kepentingan disampaikan secara umum maka harus mendapat persetujuan dari para pihak yang terlibat dalam RUPS benturan kepentingan. ......The thesis examines responsibility of the notary public to implement confidentiality principle on General Meeting Shareholders (GMS) in connection with conflict of interest at PT X Tbk. The GMS must be held when there is a conflict of interest transaction between individual interests of director, commissioner, major of shareholders and public company interest that potentially lead to impairment loss for the company. The GMS can be held legally to consider transaction that potentially emerged conflict of interest, approved by director, then submit the agenda of the meeting to OJK. The exercise of notarial secret to undertake confidentiality principle as ethic codes since initial communication to the company even during general meeting. The method conducts normative juridical with explanatory-analytic typology research. According to the results, the notary is bounded to ethic codes and profession based on the provisions of article 4 and article 16 paragraph (1) letter (f) UUJN in order to keep any information and material facts of notarial secret. The notary as a supporting profession of capital market presence must ensure the general meeting fits on right procedures. During the meeting, the notary has committed to keep any verbal information and materials facts of the company, protect all documents obtained from the company, and confirm the authentication of issuance letter signed and stamped by independent shareholders, also to confirm the absence list signed by independent shareholders or their authorizer. The conflict of interest transactions only can be executed as approval of the general meeting decisions. When all the parties require the information need to be announced in public, then it must be approved by all parties involved in the meeting.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengaturan mengenai prinsip kerahasiaan rekam medis di Indonesia masih bertentangan dengan prakteknya, terutama pada praktek usaha asuransi kesehatan. Di mana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008 bahwa berkas rekam medis adalah milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pasien hanya berhak atas isi rekam medis dalam bentuk resume medis. Sedangkan masih ada perusahaan asuransi yang menjadikan rekam medis sebagai salah satu syarat pengajuan klaim. Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip kerahasiaan rekam medis dalam praktek usaha asuransi kesehatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan data sekunder yang didapatkan dari bahan kepustakaan, serta didukung dengan data primer sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan lain yang dapat diaplikasikan pada rekam medis, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 tetang Rahasia Kedokteran. Menurut peraturan tersebut, rekam medis termasuk ke dalam rahasia kedokteran yang dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien berupa pembayaran asuransi. Penulis menyarankan agar peraturan mengenai rekam medis lebih diselaraskan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, seperti misalnya perusahaan asuransi.

---

ABSTRACT
The regulation on the principle of confidentiality of medical records in Indonesia is still contrary to the practice, especially in the practice of health insurance business. Where is mentioned in Minister of Health Regulation No. 269 year 2008 that medical record files belong to Healthcare Facilities and patients are only entitled to the contents of medical records in the form of medical resumes. While there are few insurance companies that still set medical records as one of the requirements for filing claims. This thesis discusses the application of the principle of confidentiality of medical records in the practice of health insurance business in Indonesia. This research uses juridical normative research method with secondary data obtained from library materials, and supported by primary data as supporting data. The results showed that there are other laws and regulations that can be applied to the medical record, namely Minister of Health Regulation No. 36 year 2012 about the Medical Confidentiality. According to the regulation, medical record is include to medical confidentiality that can be disclosed for the benefit of patients health in the form of insurance payments. The authors suggest that the regulation on medical records shall be more aligned and adjusted to the patients rsquo needs and other interested parties, such as insurance companies.