Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris merupakan jabatan yang rentan untuk dimanfaatkan oleh pengguna jasa dalam upaya menyembunyikan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang, oleh karena itu, notaris ditetapkan sebagai salah satu pihak pelapor yang berkewajiban menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Prinsip ini mengharuskan notaris untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan terhadap pengguna jasanya. Diwujudkan dalam mengidentifikasi melalui formulir CDD dan EDD, formulir tersebut wajib disimpan oleh notaris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kekuatan mengikat Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.UM. 01. 01-1232 sebagai panduan bagi notaris dalam penerapan PMPJ di Kota Bengkulu dan penerapan sanksi yang diberikan oleh Kementerian Hukum akibat notaris yang tidak menerapkan PMPJ guna mencegah TPPU di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris, analisis yang mengidentifikasi permasalahan secara mendalam untuk menemukan faktor yang menimbulkan isu (problem identification). Hasil penelitian yaitu, Surat Edaran No. AHU.UM.01.01-1232 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap notaris seperti peraturan perundang-undangan. Surat edaran tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi notaris untuk menerapkan PMPJ dan dikategorikan sebagai bagian dari regulasi kebijakan. Penerapan sanksi yang diberikan oleh Kementerian Hukum berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN), namun penerapan sanksi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang berlaku, mengingat dalam UUJN tidak terdapat pasal yang secara eksplisit mengatur bahwa sanksi tersebut dapat diterapkan kepada notaris yang tidak melaksanakan PMPJ.

---

Notaries are the most vulnerable positions to be exploited by service users in an effort to hide the proceeds of money laundering crimes, therefore, notaries are designated as one of the reporting parties who are obliged to implement the Principle of Identifying Service Users (PMPJ). This principle requires notaries to identify, verifying and monitoring their service users, which is realized through the use of CDD and EDD forms, these forms must be kept by notaries. The problems raised in this study are the binding force of the Circular of the Ministry of Law and Human Rights No. 01.01-1232 as a guide for notaries in implementing PMPJ in Bengkulu City and the application of sanctions given by the Ministry of Law due to notaries who do not implement PMPJ in order to prevent TPPU in Bengkulu City. The research method used in this study is Doctrinal with an explanatory research typology, an analysis that identifies problems in depth to find factors that give rise to issues (problem identification). The results of the study are that Circular Letter No. 01.01-1232 does not have binding legal force on notaries like statutory regulations. The circular serves as a guideline for notaries to implement PMPJ and is categorized as part of policy regulations. The application of sanctions imposed by the Ministry of Law based on the provions of the Law on Notary Positions (UUJN), however the application of these sanctions is not fully in line with the applicable provisions, considering that in the UUJN there is no article that explicitly regulates that these sanctions can be applied to notaries who do not implement PMPJ."

"Notaris dalam melaksanakan profesinya wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa berfungsi untuk melindungi Notaris yang rentan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian merupakan perbuatan kejahatan menghasilkan uang yang berasal dari tindak kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut yang dapat meruntuhkan sendi-sendi ekonomi negara. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia; dan implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal dengan menggunakan tipe penelitian eksplanatoris, dengan hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Bahan analisis bersumber pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, studi dokumen, dan mewawancarai narasumber untuk memperkuat hasil penelitian. Berdasarkan pengaturan yang berlaku, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu dengan mengidentifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pengawasan pengguna jasa. Notaris diperlukan dapat berperan aktif dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa untuk dapat membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia agar terwujudnya salah satu program nasional yang menjadikan Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force On Money. Laundering

---

Notaries in carrying out their profession must apply the Principles of Recognizing Service Users as stipulated in the Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. The Principle of Recognizing Service Users serves to protect Notaries who are vulnerable to perpetrators of Money Laundering Crimes. Laundering is the crime of making money derived from crime with the intention to hide or disguise the origin of the money that can collapse the joints of the country's economy. The issues raised in this study are regarding the regulation of the Principles of Recognizing Service Users for Notaries in preventing and eradicating Money Laundering in Indonesia; and implementation of the Principles of Recognizing Service Users for Notaries in preventing and eradicating Money Laundering in Indonesia. To answer these problems, doctrinal research methods are used using explanatory research types, with the results of the research analyzed qualitatively. Analysis materials are sourced from secondary data in the form of laws and regulations, document studies, and interviewing resource persons to strengthen research results. Based on applicable regulations, the Principles of Recognizing Service Users for Notaries are carried out in three stages, namely by identifying service users, verifying service users, and supervising service users. Notaries are required to play an active role in implementing the Principles of Recognizing Service Users to be able to help prevent and eradicate money laundering in Indonesia in order to realize one of the national programs that make Indonesia a member of the Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF)."

"Tulisan ini ditujukan untuk mengevaluasi tingkat risiko tindak pidana pencucian uang dari pengguna jasa kantor akuntan publik di Indonesia berdasarkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Evaluasi dilakukan dengan statistik deskriptif atas data 365 KAP di Indonesia. Data diambil dari file rekapitulasi data laporan kegiatan usaha (LKU) KAP tahun takwim 2017 dan diolah melalui Microsoft Excel. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui statistik deskriptif, dapat dikenali tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang oleh pengguna jasa KAP di Indonesia dengan kategori risiko tinggi, sedang, dan rendah.

---

This study aims to evaluate risk of money laundering of accounting firm clients by due diligent concept. Evaluation is conducted by descriptive statistic and simple linear regression on 365 accounting firms in Indonesia. Data retrieved from data recapitulation of accounting firm annual report (LKU) on 2017 and processed by Microsoft Excel. According to data processing through descriptive statistic and simple linear regression, the money laundering risk on accounting firm clients in Indonesia is classified by high, medium, and low risk."