Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Bentuk pelayanan Priority Banking tidak hanya dipandang sebagai peluang tetapi sekaligus juga merupakan tuntutan kebutuhan kelompok nasabah dana retail prima. Sebagai peluang, pelayanan ini mempunyai beberapa keunggulan sehingga dapat dimanfaatkan oleh Bank Mandiri untuk membantu mencapai tujuannya melalui sektor pendanaan. Dari segi nasabah, pelayanan Priority Banking dibutuhkan karena pelayanan standar sudah tidak mampu memberikan kepuasan optimal kepada kelompok nasabah prima. Sebagai realisasi dari usaha untuk memberikan layanan berkualitas kepada nasabah prima, maka didirikanlah Bank Mandiri Prioritas pada bulan Agustus 2002. Konsep dasar dari Bank Mandiri Prioritas ini adalah memberikan layanan yang prima kepada segmen nasabah tertentu (total dana> Rp.500 juta).

Karya akhir ini mempunyai tiga tujuan utama, yaitu memperkenalkan pada masyarakat luas mengenai fasilitas dan produk jasa perbankan yang ditawarkan oleh unit priority banking, dengan dilakukan komparasi dan bench marking antar bank atas produk Priority Banking akan menunjukkan seberapa besar tingkat persaingan di pasar seta usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai target bisnis investasi, serta membuat sebuah kerangka berfikir dan pola pengambilan keputusan bagi bankir yang mengelola priority banking untuk dapat memenangkan persaingan di pasar. Karya akhir akan mengupas bagaimana kemampuan bersaing bank baik dari sisi peluang bisnis (ekonomi makro dan strategi bisnis), finansial serta manajemen operasional. Komparasi dengan produk sejenis di bank lain adalah upaya yang ingin diajukan dalam proyek karya akhir agar dapat diperoleh gambaran riil dan actual.

Karya akhir ini disusun berdasarkan data yang diperoleh dari akuisisi data finansial bank yang bersangkutan, bahan pustaka serta survei lapangan. Wawancara dari beberapa manajer operasional bank juga dilakukan untuk melihat bagaimana pola berfikir mereka dalam melakukan tugas memimpin unit kerja priority banking. Data yang diperoleh dan ditampilkan dalam karya akhir bersifat komparatif, tidak untuk menunjukkan gambaran kondisi finansial sebuah bank tertentu. Beberapa data akan dibuat tersamar namun tetap dapat mendukung analisis yang dibuat. Ini semua tak lain demi terjunjung tingginya kerahasiaan bank

Dalam analisa Pasar dan Pesaing, secara makro posisi Bank Mandiri pada bulan Maret 2003 apabila dibandingkan dengan 9 bank papan atas, mempunyai keunggulan dalam total aset yang dimiliki, total kredit yang disalurkan, pangsa pasar dana masyarakat setia total dana masyarakat yang berhasil dihimpun. Namun Bank Mandiri perlu terus melakukan ketja keras dari segi struktur asset, pertumbuhan dana masyarakat dan komposisinya, pencapaian fee based income, dan pengendalian biaya. Secara umum Bank Mandiri Prioritas mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam menyediakan pelayanan transaksi perbankan dan non perbankan, sedangkan kelemahan produk jika dibandingkan bank lain adalah kelengkapan pilihan produk investasi, jaringan internasional, setia fasilitas pendukung pelayanan .

Beberapa aspek penting basil analisa Sumber Daya Manusia BMP adalah : pola Recruitment dan pelatihan karyawan untuk meningkatkan kualitas SDM, hubungan baik dengan nasabah harus terus dijaga, mekanisme kontrol dan komunikasi internal perlu terus dibina, keleluasaan dalam memberikan "pricing policy" kepada nasabahnya, sistem reward dan punishment setia dukungan dalam pengambilan keputusan. Adapun basil Analisa Pengelolaan Nasabah diketahui bahwa secara teknis ada empat tahap kegiatan seorang PBO dalam melakukan pendekatan atau mengelola nasabah yang dipercayakan kepadanya yaitu Customer Contact, Consulatative Selling, Data Collection & Processing dan Customer Need Analysis. Terdapat pula prinsip kerja Priority Banking yaitu "Total Business Approach". Dengan pendekatan ini bank membina hubungan dengan nasabah atas dasar penilaian terhadap keseluruhan bisnis nasabah, bukan produk per produk. Dua alat bantu penting dari pendekatan ini adalah "package pricing" dan "Customer Profitability Analysis".

Mempergunakan Citibank sebagai benchmark, terdapat beberapa kondisi sebagai berikut : Citibank cukup inovatif dengan paket produk barunya, penggunaan metode two tier Priority Banking, penggunaan teknologi, kemampuan Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidangnya, pendekatan distribusi serta melakukan aliansi dengan pihak ketiga dalam mernenuhi komposisi produk pendanaanya.

Pengernbangan pelayanan Bank Mandiri Prioritas sebaiknya diarahkan pada two tier priority banking yang mampu menangani nasabah prima kelas atas (super rich) dan nasabah prima kelas menengah dan bawah. Untuk level atas dibangun Private Bunking dengan konsentrasi kegiatan pada financial advisory dan fund management, sedangkan untuk level bawah dikembangkan personal banking dengan fokus pada sales dan special services. Selain itu, Bank Mandiri Prioritas dapat melengkapi produk pelayanan manajemen investasi dengan dukungan SDM yang mempunyai kemampuan dan kornpetensi, perluasan kerjasarna dcngan pihak ketiga yang mernpunyai produk investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta dukungan tekhnologi dalarn pengambilan keputusan portfolio investasi.

Abstrak :
Tahap pengadaan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan operasional di PBF. Sistem pengadaan diatur sedemikan rupa dengan tujuan tidak terdapat kelebihan persediaan (overstock) yang dapat memicu adanya produk yang kadaluarsa. Salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu dilakukan pengendalian persediaan untuk menjaga kesediaan stok terutama pada pelanggan prioritas. pelanggan prioritas disini merupakan pelanggan yang memiliki kapasitas pembelian terbanyak. Analisis ABC akan digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kapasitas produk yang dipesan sehingga dapat ditentukan pelanggan prioritas yang bertujuan untuk dapat memberikan prioritas perhatian pada pelanggan dengan menjaga stok produk pareto A selalu tersedia. Berdasarkan hasil analisis perhitungan, dari 44 pelanggan terdapat 9 pelanggan yang memiliki pareto A atau menjadi pelanggan prioritas, dari total 330 produk yang terjual selama bulan Juli – September 2023 terdapat 19 jenis produk prioritas alat kesehatan di PBF Tramedifa, sehingga diperlukan perhatian khusus dalam proses perencanaan dan pengadaan karena tingginya peluang untuk meningkatkan profit perusahaan dan juga pada analisis ini terdapat 26 produk pareto A menurut panduan pengadaan yang melakukan pemesanan hanya 1 pelanggan dan merupakan pelanggan non grup PT. SamMarie, dimana hal tersebut memiliki resiko yang besar terjadinya dead stock. ...... The procurement stage is one of the most important activities in carrying out operational activities at PBF. The procurement system is regulated in such a way with the aim of not having excess inventory (overstock) which could trigger expired products. One thing that can be done is inventory control to maintain stock availability, especially for priority customers. Priority customers here are customers who have the largest purchasing capacity. ABC analysis will be used to group customers based on the capacity of the products ordered so that priority customers can be determined which aims to provide priority attention to customers by keeping stock of Pareto A products always available. Based on the results of the calculation analysis, of the 44 customers there are 9 customers who have Pareto A or are priority customers, from a total of 330 products sold during July – September 2023 there are 19 types of priority products for medical devices at PBF Tramedifa, so special attention is needed in the planning process and procurement because of the high opportunity to increase company profits and also in this analysis there are 26 Pareto A products according to the procurement guide that only 1 customer orders and is a non-PT group customer. SamMarie, where this has a big risk of dead stock.

Abstrak :
The water system of Cilincing Fisheries Port North Jakarta is the Cakung Drain river. Where domestic and industrial wastes from DKI Jakarta are being discharged, which accumulatatively add of population eitheir quantity or quality....

Abstrak :
Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah kegiatan usaha yang bertumpu dan berintikan pada kegiatan usaha eksplorasi dan kegiatan eksploitasi, dimana balk pada kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi adalah merupakan kegiatan yang penuh risiko dan dinamis, serta merupakan suatu kegiatan usaha yang menggunakan teknologi tinggi (high technology), padat modal (high capital) dan berisiko tinggi (high risk), sehingga keperluan untuk pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi baik pada kegiatan inti yang meliputi kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi maupun kegiatan usaha penunjang sangat besar. Dalam pelaksanaan pengadaaan barangljasa pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, prinsip pengutamaan barang jasa dalam negeri pada prinsipnya telah dilaksanakan dan didukung oleh peraturan perundang-undangan sejak dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sampai ke peraturan pelaksanaannya termasuk sudah diterbitkannya Pedoman Tata Kerja Nomor 007/PTKNI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kerja Sama pada Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Namun dalam pelaksanaannya selama ini ternyata apa yang diharapkan di atas masih jauh dari harapan dan tujuan yang diinginkan. Dari hasil kegiatan usaha minyak dan gas bumi selama ini belum memberikan kontribusi yang optimal pada peningkatan kapasitas dan pengembangan sektor riil khususnya dalam mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional sebagaimana tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Industri Minyak dan Gas Bumi saat ini masih tergantung pada permodalan dengan seluruh project finance dibiayai oleh lembaga keuangan asing, sumber daya manusia dan teknologi asing. Hambatan dan permasalahan dalam mengoptimalisasi penggunaan barangljasa daiam negeri pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi selama ini antara lain : 1. Lemahnya dukungan industri perbankan nasional dalam mendukung industri minyak dan gas bumi nasional khsusnya industriljasa nasional minyak dan gas bumi. 2. Adanya keberagaman penafsiran terhadap Pedoman Tata Kerja Nomor 007lPTKNIl2004 tersebut sehingga mengakibatkan inkonsistensi dalam pelaksanaan pengadaan barangljasa pada kegiatan usaha hula minyak dan gas bumi. 3. Masih adanya permasalahan dengan peraturan perundang-undangan sektor lain yang terkait. Untuk menumbuhkembangkan kemampuan nasional khususnya barangljasa dalam negeri pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diperlukan : 1. dukungan industri perbankan nasional terhadap industri minyak dan gas bumi nasional khususnya industriljasa nasional minyak dan gas bumi agar mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional. 2. penataan kembali peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barangljasa secara nasional; 3. perlunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengadaan BaranglJasa Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengingat fungsi Pemerintah c.q Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Abstrak :
Titik fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi dan kualitas sumber daya manusia di Propinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan dan menentukan skala prioritas pembangunan otonomi daerah.. Secara spesifik diuraikan karakteristik geografis, ranking dan indeks ekonomi dan kualitas sumber daya manusia menurut Kodya/Kabupaten, mengetahui dan memilih lima daerah yang mempunyai ranking dan indeks terendah, mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia dan ekonomi terhadap kondisi sektor pembangunan dan memberikan alternatif kebijakan. Penelitian ini didasarkan pada dua literatur utama yaitu Teori Faktor Analisis dan Analisis Multivariate Linier Regression. Teori Analisis Faktor ini mampu memunculkan perbedaan relatif antar wilayah dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi. Untuk memperkuat analisis maka dipergunakan Analisis Multivariate Linier Regression yang mampu menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap sembilan variabel terikat secara bersama-sama. Sehingga pada penentuan skala prioritas selain diketahui daerah dan sektor mana yang perlu diprioritaskan juga dapat diketahui variabel mana yang berpengaruh terhadap sektor pembangunan secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan data Susenas 1999, Podes 1999, PDRB 1999 dan Potensi Wilayah. Dari data Susenas diambil data-data yang berkaitan dengan karakteristik rumah tangga seperti Pendidikan, Kesehatan, dan Aktivitas Ekonomi. Dari data Podes diambil data-data yang berkaitan dengan sarana kantor pos, listrik, bank dan pasar. Dan data PDRB diambil data mengenai besarnya sumbangan sektor pembangunan terhadap PDRB. Sedangkan data potensi wilayah yang diambil dari pemerintah setempat berkaitan dengan potensi alam dan produk unggulan yang ada di daerah yang bersangkutan. Penelitian ini berhasil menguraikan perbedaan relatif antar wilayah. Secara keseluruhan daerah yang mempunyai ranking tertinggi adalah Kotamadya Bekasi dilihat dari kualitas sumber daya manusia dan ekonominya, sedangkan pada tingkat kabupaten yang mempunyai ranking tertinggi adalah kabupaten Bogor. Sedangkan untuk skala prioritas otonomi daerah diperoleh lima daerah yang mempunyai ranking terendah yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Cianjur, Sukabumi dan Garut. Bila diperhatikan berdasarkan sektor maka untuk pendidikan, Kabupaten Lebak mempunyai ranking terendah. Pada sektor kesehatan diperoleh daerah yang mempunyai ranking terendah adalah Kabupaten Garut. Pada sektor aktivitas ekonomi dan sarana perekonomian daerah yang mempunyai ranking terendah adalah Kabupaten Pandeglang. Sedangkan pada sektor pembangunan diperoleh Kabupaten Lebak yang mempunyai ranking terendah. Adanya Pengaruh dari kondisi kualitas pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi terhadap perkembangan sektor pembangunan telah terbukti dari hasil analisis yang telah dilakukan. Namun, pengaruh dan kondisi kualitas pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi tidak terjadi secara individual artinya pengaruh yang terjadi karena adanya keterkaitan satu sama lain. Dengan demikian, untuk meningkatkan sektor penyumbang PDRB harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan kualitas ekonomi secara bersama-sama dengan lebih menekankan pada peningkatan variabel aktivitas ekonomi yang mempunyai pengaruh secara langsung.

Abstrak :
Dalam sistem penjadwalan terdapat beberapa klasifikasi yang membedakan sistem penjadwalan yang satu dengan lainnya. Fungsi sasaran sistem penjadwalan dalam penelitian ini adalah ETwr (early-tardy dengan pembobotan) seperti yang sudah diterima pada studi atau penelitian untuk sistem penjadwalan mesin tunggal dengan fungsi sasaran yang bersifat non regular. Sebelum menentukan due date yang merupakan jumlah waktu/lamanya pesawat mencapai standar jumlah jam terbang pemakaian pesawat untuk tiap interval perawatan dalam penelitian ini, terlebih dahulu ditentukan jumiah pemakaian pesawat persatuan waktu (hari). Sehingga dengan demikian dapat dilakukan perhitungan standar perawatan dalam satuan jam terbang kedalam bentuk satuan hari. Berdasarkan perhitungan pemakaian pesawat untuk tiap jenis yang berbeda diperoleh jumlah pemakaian yang berbeda, maka untuk due date yang berdekatan atau bersamaan dilakukan aturan prioritas linear heuristic untuk menentukan sequence perawatannya. Dengan aturan prioritas linear heuristic pada penelitian ini didapatkan perawatan yang early serta yang rardy lebih mendekati nilai standar yang ada dibanding dengan sitem penjadwalan perawatan yang dipakai perusahaan, serta diperoleh nilai utilitas pesawat untuk tiap interval perawatan dan pemakaian fasilitas perawatan lebih optimum dengan menggunakan linear heuristic dibanding dengan sistem yang berlaku. ...... Scheduling system has some classification which differ one scheduling system from the others. In this research the objective function of the scheduling systems is the ETwr (weighted early-tardy objective) that has received by far the most study for single machine scheduling system with non regular objective function. Before determine the due date that indicate the time or duration of the aircraft to get the standard of the flight hours for every interval maintenance, first have to determine the sum of flight per day. So that can be done converse of maintenance standard unit from flight hours to time (day) unit. On the basis of calculation in using aircraft for every different type found the different sum of using aircraft, so the due date that closed can be done linear heuristic priority in examination its maintenance sequence. With linear heuristic priority procedure in this research can be found the early and the tardy jobs more closed with the standard value instead of the scheduling system that used by the company, also can be gotten the utility of the aircraft for every interval maintenance and using of the maintenance facilities more optimum then what company used.

Abstrak :
Dalam praktek pergaulan internasional, HKI telah menjadi salah satu isu panting yang selalu diperhatikan oleh kalangan negara - negara maju di dalam melakukan hubungan perdagangan dan atau hubungan ekonomi lainnya, khusus dalam kaitannya dengan Amerika Serikat misalnya, hingga scat ini status Indonesia masih tetap sebagai negara dengan status 'Priority Watch List' (PWL)' sehingga memperlemah negosiasi, globalisasi yang sangat identik dengan free market, free competition dan transparansi memberikan dampak yang cukup besar terhadap perlindungan HKI di Indonesia dimana situasi ini memberikan tantangan kepada Indonesia karena diharuskan untuk dapat memberikan perlindungan yang memadai atas HKI sehingga menciptakan persaingan yang sehat yang tentu saja dapat memberikan kepercayaan kepada investor untuk berinvestasi di Indonesia karena dengan meningkatnya kegiatan investasi yang sedikit banyak melibatkan proses transfer teknologi yang dilindungi HKI-nya supaya dapat terlaksana dengan baik, apabila terdapat perlindungan yang memadai atas HKI itu sendiri di Indonesia. Mengingat hal-hal tersebut diatas maka tanpa usaha sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat kesadaran akan keberhargaan HKI tidak akan tercipta. Sosialisasi HKI hams dilakukan pads semua kalangan terkait seperti aparat penegak hukum, pelajar, masyarakat pemakai, para pencipta dan yang tak kalah pentingnya adalah kalangan pars karena dengan kekuatan tinta kalangan jumalis upaya kesadaran akan pentingnya HKI akan relatif lebih mudah terwujud karena selama ini berbagai usaha untuk mensosialisasikan tersebut tampaknya belum cukup berhasil. Salah satu komponen HKI yang sangat diperlukan perlindungan adalah merek karena mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga bila terjadi penyalahgunaan maupun pemalsuan terhadap merek suatu produk yang sudah terdaftar akan menyebabkan kerugian secara ekonomi bagi pemilik merek tersebut. Hak atas merek merupakan hak yang konstitutif dimana siapa yang mereknya terdapat dalam Daftar Umum Kantor Merek dialah yang berhak terhadap merek tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU No 15 tahun 2001 tentang merek yang menyatakan bahwa : "Hak atas merek adalah hak khusus atau ekslusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara beramai-ramai atau badan hukum untuk menggunakannya." Merk mempunyai suatu ciri khas yang menjadi daya pembeda dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu produsen tertentu dengan produk atau jasa yang lainnya sehingga konsumen atau masyarakat dapat mengingat serta menggunakannya selain itu dapat juga menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang dan jasa basil usahanya waktu diperdagangkan dan digunakan oleh konsumen Namun diantara para pengusaha yang mempunyai jenis usaha yang sama banyak sekali terjadi persaingan yang dilakukan baik secara sehat maupun secara tidak sehat dimana salah satu bentuknya dengan menjual barang atau produk mereka dengan meniru merek dari produk yang telah didaflarkan dan dipasarkan serta mempunyai daya jual besar dan telah banyak digunakan oleh konsumen. Karena pads dasarnya setiap orang adalah konsumen3 dimana manusia sebagai konsumen tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi4 dan sepanjang sejarah manusia, manusia selalu menciptakan teknologi untuk keperluan hidupnya dan teknologi yang diciptakan manusia berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk memudahkan hidup manusia dari yang sebelumnya5 sehingga menyebabkan produsen saling berlomba dan bersaing untuk menyediakan kebutuhan - kebutuhan tersebut. Dengan adanya persaingan yang dilakukan oleh para pengusaha yang dilakukan dengan berbagai macam cara dimana salah satunya dengan melakukan peniruan terhadap merek Dari suatu produk terdapatlah pelanggaran terhadap merek sehingga peneliti tertarik mewujudkan permasalahan tersebut dalam judul: "Aspek Hukum Perlindungan Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Studi Kasus Merek Extra Joss".