Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konversi hutan dan lahan adalah masalah utama untuk mencapai tujuan pembangunan rendah karbon inklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis preferensi, perilaku, efek perilaku pengguna lahan, situasi prisoner’s dilemma, insentif berbasis perilaku, mengembangkan model dan merumuskan kebijakan PRK yang lebih inklusif dan efektif. Data dikumpulkan dari 740 pengguna lahan di Kabupaten Lombok Timur. Tiga metode yaitu partial least square equation modelling, game theory, dan permodelan system dynamics digunakan untuk analisis data.. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan preferensi pengguna lahan dari status quo menjadi ambivalen. Perilaku dominan pengguna lahan adalah Altruis-Mumpung (50,00%, N=740), yang meyebabkan Kapasitas Sekuestrasi hanya mencapai 0,98% dari emisi dan Intensitas Emisi meningkat 8,37% per tahun. PRK juga tidak inklusif karena terjadi prisoner’s dilemma. Insentif berbasis perilaku potensial meningkatkan inklusivitas dan efektivitas PRK. Peneliti menyimpulkan bahwa insentif berbasis perilaku berdasarkan Kategori Pilihan Hiperekuitas dan prinsip keadilan Rawlsian berhasil meningkatkan efektivitas PRK inklusif.

---

Forest conversion is a major problem for achieving inclusive, low-carbon development. This study aims to analyze land users' preferences, behaviours, behavioral effects, the prisoner's dilemma, behavior-based incentives, develop a model, and formulate more inclusive and effective low-carbon development (LCD) policies. Data for this research was collected from 740 land users in East Lombok Regency and analyzed by using partial least-square equation modelling, game theory, and system dynamics modelling. The research results indicate a shift in land users' preferences from the status quo to ambivalent. Altruist-Mumpung as a dominant behaviour (50.00%, N = 740) causes sequestration capacity 0.98% of the total emissions, and emission intensity increases by 8.37% annually. Prisoner’s dilemma observed made the LCD not inclusive. Behaviour-based interventions have potential for increasing LCD inclusiveness and effectiveness. This study concludes that the behaviour-based incentive design based on the Hiperequity Choice Category and the Rawlsian justice principle has been proven to make inclusive LCD policies effective."

"Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) telah berkembang sebagai sebuah kerangka kontemporer dalam lanskap pembangunan internasional yang diusung oleh negara-negara berkembang. Indonesia terus memperkuat kontribusinya terutama melalui pembentukan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian AID sebagai institusi khusus untuk penyaluran bantuan luar negeri. Salah satu negara tujuan utama bantuan Indonesia adalah Afghanistan, negara dengan mayoritas penduduk muslim yang tengah menghadapi konflik berkepanjangan. Situasi di Afghanistan memburuk pasca pengambilalihan Kabul oleh Taliban pada Agustus 2021. Situasi ini diikuti dengan implementasi kebijakan-kebijakan yang mengecualikan perempuan dari ruang publik, termasuk pelarangan akses terhadap pendidikan. Meskipun Indonesia tidak memberikan pengakuan resmi terhadap pemerintah de facto Taliban, Indonesia tetap melanjutkan komitmennya dalam menyalurkan bantuan luar negeri. Pada tahun 2022, Indonesia memberikan beasiswa pascasarjana kepada mahasiswa Afghanistan termasuk perempuan di tengah kebijakan pelarangan pendidikan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa Indonesia dapat merealisasikan penyaluran bantuan pendidikan kepada perempuan Afghanistan dalam situasi penuh ketidakpastian yang dikenal sebagai situasi “prisoner’s dilemma”. Dengan menggunakan kerangka kemitraan dalam rantai bantuan luar negeri serta iterated prisoner’s dilemma, studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyaluran program ini tidak lepas dari sejarah panjang hubungan diplomatik antara Indonesia dan Afghanistan sekalipun di bawah rezim pemerintahnya berbeda. Strategi tit-for-tat yang secara tidak langsung dijalankan oleh kedua negara telah menciptakan pola interaksi yang konsisten dan lebih mudah diprediksi. Selain itu, keputusan kedua negara untuk bekerja sama didasarkan pada pertimbangan keuntungan strategis yang diperoleh dari keberlangsungan program ini. Perancangan teknis program yang disesuaikan dengan realitas politik dan sosial di Afghanistan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kepercayaan pemerintah de facto Taliban. Dengan demikian, pendekatan Indonesia yang penuh kehati-hatian dan tidak konfrontatif membuka ruang bagi Indonesia dapat merealisasikan penyaluran bantuan yang menyentuh isu sensitif, bahkan di tengah konteks politik yang kompleks.

---

South-South Cooperation (SSC) has emerged as a contemporary framework in the landscape of international development, promoted by developing countries. Indonesia continues to strengthen its role most notably through the establishment of the Indonesian Agency for International Development (LDKPI) or Indonesian AID, a dedicated institution for foreign aid distribution. One of Indonesia’s main aid recipients is Afghanistan, a Muslim-majority country that has long experienced prolonged conflict. Afghanistan’s situation worsened after the Taliban took over Kabul in August 2021. This takeover was followed by policies implementation that excluded women from public spaces, including a ban on education. Despite not recognizing the Taliban’s de facto government, Indonesia continued to provide foreign aid to Afghanistan. In 2022, Indonesia granted postgraduate scholarships to Afghan students, including women, even amidst the education ban enforced by the Taliban de facto government. This study analyses why Indonesia managed to sucessfully implement such program under a context of uncertainty which can be seen as a “prisoner’s dilemma” situation. By employing the analytical framework of international aid partnerships and the iterated prisoner’s dilemma, this research reveals that the success of this aid initiative cannot be separated from the history of Indonesia-Afghanistan relations even across different regimes. A consistent pattern of cooperation shaped by a tit-for-tat strategy has made bilateral interaction more predictable and stable over time. Furthermore, both countries’ decisions to cooperate informally were influenced by the perceived strategic benefits of the program. The implementation was carefully tailored to Afghanistan’s complex reality, ensuring flexibility and trust-building with the de facto authorities. Ultimately, Indonesia’s cautious and non-confrontational approach opened a space that enabled Indonesia to deliver sensitive aid successfully, even under politically complex circumstances."