Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKVolume sampah di DKI Jakarta yang cukup besar sekitar 21.234: m3 per hari (1988) memerlukan pengelolaan yang lebih baik. Sedangkan sarana prasarana yang dimiliki oleh Pemda untuk mengelola sampah tersebut masih terbatas. Namun demikian Pemda tetap harus menanganinya, karena selain sampah merupakan masalah lingkungan yang cukup serius juga karena Pemda adalah pengemban fungsi "Public Service" yang harus mampu menangani kebersihan sampah secara menyeluruh. Oleh karena itu Pemda mengambil inisiatif mengadakan swastanisasi sarnpah. Keberadaan Swasta sebagai mitra Pemda dalam pengelolaan sarnpah ini sangat dibutuhkan. Dari jumlah kelurahan yang ada di DKI Jakarta sebanyak 261 kelurahan pada tahun 1988/1989 baru 8 kelurahan dan Kawasan Monas yang diswastakan, dengan dikelola oleh empat (4) Perseroan Terbatas (PT). Penambahan daerah pelayanan yang dikelola oleh Swasta kurang cepat, terbukti hingga tahun 1994/1995 baru 28 kelurahan dan Kawasan Monas sedangkan volume sampah bertambah dengan cepat dan sudah mencapai 25.715 m3 (1994/1995). Hal inilah yang antara lain mendorong Penulis memilih topik ini, bagaimanakah efektivitas pengelolaan sampah oleh Swasta ?Tujuan penelitian ini adalah ingin mendapatkan gambaran tentang efektivitas swasta dalam mengelola sarnpah. Ingin mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya pengelolaan sampah oleh Swasta. Ingin mengetahui apakah kebijaksanaan Swastanisasi pengelolaan sampah ini dapat diteruskan, ditingkatkan dan diperluas daerah pelayanannya atau justru sebaliknya. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan pada Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi kebijaksanaan tentang Penanganan Dan Penanggulangan Sampah Oleh Swasta. Bagi Swasta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rangsangan untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi kerja. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan Ilmu Lingkungan, khususnya pada perkembangan Menejemen Persampahan. Untuk maksud tersebut, dilakukan penelitian pustaka, penelitian lapangan yang difokuskan pada Swasta dan Pemda di lima Wilayah Kota, dengan jenis penelitian "Policy Research" jika dilihat dari pendekatan penelitian dan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif jika dilihat dari data yang diperoleh. Populasi penelitian ini adalah Pemda, pihak Swasta dan Rumah Tangga yang dilayani oleh Pemda maupun Swasta. Sampel ditarik dari populasi yang ada dengan Teknik "Cluster Purposif Sampling". Responden penelitian ini ditentukan dengan "Quota Random Sampling" pada karyawan PT Swasta, Pegawai Pemda dan Masyarakat yang jasa kebersihan sampahnya dilayani Swasta maupun Pemda. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi dan studi pustaka serta analisis dokumen mengenai pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Cara pengolahan dan analisis data dilakukan dengan analisis komparatif untuk membandingkan antara Swasta dengan Swasta di lima Wilayah Kota dan anatara Pemda dengan Pemda di lima Wilayah Kota dan akhirnya antara Swasta dengan Pemda. Dari hasil analisis diperoleh temuan, bahwa secara umum ternyata Swasta lebih efektif dibandingkan Pemda, dimana dari lima Wilayah Kota, empat diantaranya mendapat nilai lebih tinggi dari Pemda. Kenyataan ini dibuktikan dengan keadaan empat wilayah kota yang cukup bersih dan rapi. sementara satu wilayah kota yaitu Jakarta Utara masih terlihat sampah menumpuk di sumber sampah dan di LPS.Dengan demikian tesis ini memberikan rekomendasi agar semakin banyak kelurahan yang diswastanisasikan jasa kebersihan sampahnya, dengan peningkatan pengawasan dari Pemda, agar yang cukup efektif meningkat menjadi sangat efektif.;

---

ABSTRACT

Waste volume in DKI Jakarta is tremendous (about 21.234 m 3/day) and need better management. The infrastructure owned by the Local Government to manage the waste is limited. However, the local Government cannot evade the issue. Besides an environmental problem, the local Government function is to provide public service that must be capable of handling comprehensive cleanliness. Therefore, the local Government took the initiative in privatizing waste. The presence of private enterprises as the local Government partner in managing this waste is very much needed. From amount of 261 villages in DKI Jakarta on the year 1988/1989, only 8 villages and Monas zone are privatized, the management which is carried out by some 4 limited enterprises. Adding of services area by private management is too slow until on year 1994/1995 just 28 villages and Monas zone are proved while the volume of waste increase 25.715 m3 (1994/1995) fastly. This is, among others, that pushed the author to choose this topic, how the private enterprises to waste manage effectively.

The objectives of this study are to get a picture about the effectiveness of private enterprises in managing waste. In addition, the factors influencing the effectiveness or ineffectiveness of waste management by private enterprises, the privatization policy on waste management, could it be continued, promoted or their services extended to other areas or the reverse should be done. This study is hoped to be useful as input to the local Government in assessing its policy on handling and solving the waste problem by private enterprises.

For the enterprises, this study may be used as a stimulus to raise their work effectively and efficiency. The results of this study may contribute to the development of environmental science, especially the development of waste management.

To achieve results, literature study, field study focused on both private and government in five municipalities were undertaken. The approach taken was policy research. However, seen from the data obtained, it is a qualitative and quantitative study.

The population of this study is the local government and private enterprises and the households served by both the local government and private enterprises. The sample was taken by cluster purposive sampling technique. The respondents in this study were deter-mined by quota random sampling on personnel of PT Swasta, local government and the community whose waste cleanliness was served by either of the two.

Data collection technique was by using a questionnaire as instrument, interview, observation and literature study as well as documentary analysis on the management of waste in DKI Jakarta. The processing and analysis of data were carried out by comparative analysis to compare private and government achievements in the five municipalities and finally between the private enterprises and local government.

The findings obtained include that; in general, private enterprises are more effective compared to the local government. In the five municipalities, four have scored higher than the local government. This fact was proven that four municipalities are clean and ordered, whereas one municipality, namely North Jakarta, showed heaped of waste at the source and temporary locations. It is therefore recommended that more villages became privatized in the field of waste cleansing service. With increasing supervision from the local administration, the sufficiently effective accomplishment would eventually be fully effective."

"ABSTRAK

Negara wajib memberikan subsidi angkutan udara kargo kepada Badan Usaha Angkutan Udara berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan non-BUMN. Pemberian ini dilakukan dengan pemberlakuan kewajiban pelayanan publik. Subsidi angkutan udara kargo sebagai bagian dari program Jembatan Udara dilaksanakan oleh pemerintah melalui penugasan kepada BUMN yang bergerak di bidang angkutan udara dan/atau Badan Usaha Angkutan Udara melalui pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis permasalahan terkait penerapan pemberian subsidi angkutan udara kargo sebagai kewajiban pelayanan publik berdasarkan kerangka hukum pelayanan publik di Indonesia; perbandingan pelaksanaan subsidi angkutan udara kargo di Indonesia dengan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik di Uni Eropa, Malaysia, dan Australia; dan kaitan antara penerapan subsidi angkutan udara kargo terhadap Badan Usaha Angkutan Udara non-BUMN dengan kerangka kewajiban pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara menarik asas hukum tertulis maupun tidak tertulis dan perbandingan terhadap pelaksanaan subsidi angkutan udara kargo di Indonesia dengan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik di Uni Eropa, Malaysia, Australia. Simpulan penelitian ini yaitu subsidi angkutan udara kargo merupakan bagian dari kewajiban pelayanan publik di Indonesia sesuai dengan kerangka hukum pelayanan publik di Indonesia; terdapat perbedaan antara subsidi angkutan udara kargo di Indonesia dengan kewajiban pelayanan publik sejenis di Uni Eropa, Malaysia, dan Australia berdasarkan sistem pemilihan badan usaha angkutan udara, penyelenggara, dan bentuk subsidi yang diberikan; dan kaitan antara pemberian subsidi angkutan udara kargo terhadap badan usaha angkutan udara non-BUMN dalam Kerangka Kewajiban Pelayanan Publik di Indonesia dapat dilihat melalui pergeseran paradigma pelayanan publik di Indonesia dan berdasarkan konsep tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum administrasi negara di Indonesia.

---

ABSTRACT

---

The state is obliged to subsidize cargo air transport to Air Transport Business Entities in the form of State-Owned Enterprises (SOEs) and non-SOEs. This provision is carried out by the application of public service obligation. Cargo air transport subsidy as part of the Air Bridge program are carried out by the government through assignments to SOEs engaged in air transportation and/or Air Transport Business Entities through the selection of other service providers in accordance with statutory provisions. This study attempts to analyze the problems related to the implementation of subsidized cargo air transport as a public service obligation based on the legal framework of public services in Indonesia; comparison of the implementation of cargo air transport subsidy in Indonesia with the implementation of public service obligation in the European Union, Malaysia and Australia; and the connection between the application of cargo air transport subsidy to non-SOEs Air Transport Business Entities with the framework of public service obligations in Indonesia. This research is a normative juridical method by drawing written and unwritten legal principles and comparing the implementation of cargo air transport subsidy in Indonesia with the implementation of public service obligations in the European Union, Malaysia, and Australia. The conclusions obtained from this study are that cargo air transport subsidy are part of the public service obligation in Indonesia in accordance with the legal framework of public services in Indonesia; there is a difference between cargo air transport subsidy in Indonesia and similar public service obligation in the European Union, Malaysia and Australia based on the system of selecting air transport business entities, organizers, and the form of subsidies provided; and the link between providing air cargo air transport subsidy to non-SOEs air transport business entities in the Public Service Obligation Framework in Indonesia can be seen through the paradigm shift in public services in Indonesia and based on the concept of government legal action based on administrative law in Indonesia.

"