Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas penyelenggaraan program jaminan hari tua sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pasal 26 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Adapaun implikasi yang timbul dari pelaksanaan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu hilangnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan program jaminan hari tua karena dapat dinyatakan batal demi hukum namun untuk membatalkannya perlu pengajuan uji materiil ke Mahkamah Agung atau dapat dibatalkan, dicabut, atau diubah dengan peraturan yang setingkat atau dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini menyarankan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, serta adanya kewajiban untuk melaksanakan penjaringan partisipasi publik agar menghasilkan peraturan perundang-undangan efektif.

---

This thesis discusses the implementation of old age security program as stipulated in Government Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program and Government Regulation No. 60 of 2015 on the Amendment of Government Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program. This study is a qualitative research design analytical prescriptive. The result showed that the Article 26 and Article 22 of Government Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program contrary to Law No. 40 of 2004 on National Social Security System. There is implications arising from the implementation of Article 26 paragraph (5) of Government Regulation No. 60 of 2015 on the Amendment of Government Regulation No. 46 Year 2015 on Implementation Program Old Age Security contrary to Law No. 40 of 2004 on National Social Security System is a loss legal certainty in the administration of old age security program because it can be declared null and void but to cancel it needs to filing a judicial review to the Supreme Court or it can be canceled, revoked, or modified by the regulatory level or with legislation of higher. In this study suggest changes to Law No. 40 of 2004 on National Social Security System and Government Regulation No. 46 of 2015 on Implementation Program Old Age Security, as well as their obligation to carry out activities to gain public participation in order to produce legislation effective.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manfaat yang dapat diperoleh tenaga kerja dari penyelenggaraan program retirement security yang saat ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau yang dikenal dengan BP Jamsostek. Program retirement security yang ada di Indonesia saat ini merupakan hybrid program yang terdiri dari dua jenis program, yaitu program jaminan hari tua (JHT) dan program jaminan pensiun (JP). Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa dengan metode deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui survei kepada tenaga kerja dan wawancara kepada praktisi, sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data mengenai program jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang dipublikasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya tenaga kerja berharap bahwa program retirement security yang ada saat ini dapat menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan dasar saat tenaga kerja memasuki usia tidak produktif. Sementara itu, dari sisi perhitungan yang dihasilkan dari formula manfaat jaminan jaminan pensiun yang ada saat ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat penghasilan pensiun (TPP) yang dihasilkan oleh program jaminan pensiun saat ini belum dapat memenuhi standar replacement ratio yang ditetapkan dalam Konvensi ILO No.102 Tahun 1952. Nilai tersebut juga masih belum dapat dipenuhi meskipun telah memperhitungkan manfaat program jaminan hari tua di dalamnya. Dengan demikian, maka perlu dilakukan perbaikan penyelenggaraan program jaminan hari tua dan jaminan pensiun secara berkala dan bertahap agar skema penyelenggaraannya dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peserta tanpa memberikan beban tambahan bagi Pemerintah. ......This study aims to evaluate the benefits that can be obtained by workers from the implementation of the retirement security program which is currently managed by the Manpower Social Security Administration, known as BP Jamsostek. The current retirement security program in Indonesia is a hybrid program consisting of two types of programs, namely the old age security program and the pension security program. This research is a case study research, which uses primary data and secondary data which are then analyzed by analytical descriptive method. Primary data is obtained through surveys of workers and interviews with practitioners, while secondary data is obtained from published data on old- age insurance programs and pension benefits. The results showed that basically the workforce hopes that the current retirement security program can become the main source of income to meet basic needs when workers enter their unproductive age. Meanwhile, in terms of calculations generated from the current pension security benefit formula, it can be concluded that the level of retirement income generated by the current pension security program has not been able to meet the replacement ratio standard set out in the ILO Convention 102. This value is still not fulfilled even though it has taken into account the benefits of the old age insurance program in it. Thus, it is necessary to improve the implementation of the old age insurance program and pension insurance periodically and gradually so that the implementation scheme can provide optimal benefits for participants without imposing additional burdens on the Government.