Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Kartu Prakerja merupakan program yang dianggap sebagai salah satu solusi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini diluncurkan pada Maret 2020 sebagai salah satu pencegahan akibat berkepanjangan oleh COVID-19. Namun, banyak pihak yang menilai peluncuran program ini masih terlalu dini karena belum ada dasar hukum yang jelas dari program tersebut, salah satunya adalah pemilihan Platform Digital untuk melaksanakan program ini. Proses seleksi tersebut dinilai melanggar Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Pemerintah dan juga UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Bisnis Tidak Sehat. Oleh karena itu, tesis ini diambil apakah pemilihan Platform Digital Program Kartu Prakerja telah melanggar undang-undang saat ini atau tidak.

---

The Pre-Employment Card Program is a program that is considered as one of the solutions to the Indonesia improvement in human resources quality. This program was launched in March 2020 as one of the preventions of the multiplier effects of COVID-19. Therefore, many parties have considered the launch of this program was too early as there was no clear legal basis of the program, one of which is the selection of the Digital Platforms to implement this program. The selection process was deemed to violate Perpres No. 16/2018 on Government Procurement and also UU No. 5/1999 on The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business. This thesis hence analyzes whether the selection of the Digital Platforms of the Pre-Employment Card Program has violated the current legislation or not."

"Masalah pengangguran dan kebijakan ketenagakerjaan menjadi prioritas pemerintahan melalui kebijakan pemerintah yang berorientasi pada full employment yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Konsep welfare to work (WTW) saat ini telah menjadi pembahasan sentral di banyak negara saat berbicara tentang isu pengangguran dan ketenagakerjaan. Model ini adalah salah satu oprasional dari pendekatan Active Labour Market Policy (ALMP) yang muncul sebagai kritik atas pendekatan lama yaitu Passive Labour Market Policy (PLMP). Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dikembangkan sebuah pendekatan yang secara jelas dan sistematis benar-benar mengantarkan para pencari kerja untuk dapat kembali bekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) melakukan identifikasi atas faktor-faktor penentu atas dukungan implementasi Program Kartu Prakerja; (2) Menyusun disain hubungan antar lembaga antar pemerintah pelaksana Program Kartu Prakerja dengan lembaga penyedia jasa swasta dan organisasi lokal; (3) Menyusun mekanisme insentif baik bagi pencari kerja maupun lembaga penyedia layanan WTW khususnya pada pencari kerja dari kelompok rentan; (4) Menyusun desain program peningkatan kapasitas dan profesioanalitas petugas penyedia pelayanan lapangan (frontliner-activation workers) 5) Memetakan persepsi kelompok terdampak atas keberadaan Program Kartu Prakerja di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Program Kartu Prakerja adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditengah kondisi pandemi COVID-19 sebagai suatu social safety net dan untuk melatih serta meningkatkan kompetensi angkatan kerja menghadapi bonus demografi pada tahun 2030. Sosialisasi yang digunakan oleh pihak dinas secara intensif hanya dilakukan melalui satu platform media sosial (instagram). Selain itu, interaksi yang terjadi dalam akun tersebut dapat dikatakan sangat minim dan kurang efektif."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan program kartu prakerja di DKI Jakarta dimasa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan oleh organisasi pelaksana kebijakan program kartu prakerja yaitu Deputi Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Komite Cipta Kerja, Tim Pelaksana, Manajemen Pelaksana, dan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta sebagai penyedia data ketenagakerjaan dan perantara untuk penyuluhan kepada masyarakat DKI Jakarta terkait program kartu prakerja. Hal ini menjadi permasalahan dikarenakan terdapat permasalahan ketanagerkajaan yang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik di Indonesia dan khususnya DKI Jakarta merupakan daerah pusat perekonomian di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran setelah terjadinya pandemic Covid-19 dimana permasalahan ini harus segera diselesaikan sehingga pemerintah pusat membuat kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 yang diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Di sisi lain dalam pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja menuai banyak kontrofersi dari segi struktur organisasi yang tidak memberi kewanangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan manfaat yang tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam yang menjadi data primer, studi Pustaka yang menjadi data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini penerapan kebijakan program kartu prakerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penggunaan anggaran yang efektif dan memadai, struktur organisasi yang tepat, komunikasi yang cepat jelas dan dua arah, keterlibatan stakeholder sebagai pembuat kebijakan bersama, peralatan dan teknologi yang tepat dan sesuai, dan lokasi yang tepat. Terdapat juga beberapa permasalahan dari berbagai aspek yaitu dalam struktur organisasi yang tidak memberikan kewenangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan juga manfaat yang belum terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta dalam hal peningkatan kompetensi kerja. 

---

This study aims to determine the factors that influence the performance of the implementation of the pre-employment card program policy in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic which was carried out by the implementing organization for the pre-employment card program policy, namely the Deputy for Digital Economy and MSMEs at the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the Job Creation Committee, Team Executors, Implementing Management, and Disnakertrans DKI Jakarta Province as providers of employment data and intermediaries for counseling the people of DKI Jakarta regarding the pre-employment card program. This is a problem because there are employment problems which until now have not been well resolved in Indonesia and especially DKI Jakarta is the center of the economy in Indonesia which has experienced an increase in the number of unemployed after the Covid-19 pandemic where this problem must be resolved immediately so that the central government makes policies through Presidential Regulation Number 36 of 2020 which was changed to Presidential Regulation Number 76 of 2020 concerning Improving Work Competence through the Pre-Employment Card Program. On the other hand, the implementation of the pre-employment card program policy has resulted in a lot of controversy in terms of the organizational structure which does not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and the benefits are not really felt by the people of DKI Jakarta. The method used in this research is post-positivist, with data collection techniques, namely in-depth interviews as primary data, library studies as secondary data, and the analysis used is descriptive. The results of this study The results of this study the implementation of the pre-employment card program policy is influenced by several factors, namely the use of an effective and adequate budget, the right organizational structure, clear and two-way communication, the involvement of stakeholders as joint policy makers, the right and appropriate equipment and technology, and exact location. Contained several problems from various aspects, namely in the organizational structure that did not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and also the benefits that the people of DKI Jakarta had not yet felt in terms of increasing competence work."

"Apakah bantuan tunai darurat mempengaruhi perilaku kejahatan di masyarakat yang mengalami guncangan pendapatan? Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait apakah insentif program Kartu Prakerja sebagai bantuan tunai darurat di masa pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap tingkat kejahatan di tingkat kabupaten/kota di tahun 2020 hingga tahun 2022. Insentif program merupakan bantuan tunai bersyarat sebagai peluang pendapatan yang bertujuan untuk menjaga daya beli (konsumsi) kepada pendaftar yang telah ditetapkan sebagai pendaftar eligible. Disisi lain, tingkat kejahatan di Indonesia menunjukkan peningkatan akibat guncangan pendapatan yang disebabkan adanya kebijakan pembatasan kegiatan ekonomi (PSBB) oleh pemerintah. Namun, studi empirik yang membuktikan dampak pemberian bantuan tunai darurat dimasa pandemi covid-19 terhadap tingkat kejahatan masih diperlukan penelitian lebih lanjut.Menggunakan estimasi dua arah untuk mengatasi potensi bias dalam analisis data panel akibat efek tetap dari variabel yang tidak teramati dimana penerimaan peserta program dilakukan secara acak diantara pendaftar yang eligible di tingkat kabupaten/kota, saya menemukan bahwa peningkatan 1% cakupan penerima insentif berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya tingkat kriminalitas sebesar 0,14%. Pengaruh positif tersebut konsisten terhadap kejahatan jalanan dan kejahatan kekerasan, bervariasi berdasarkan jenis kelamin, semakin melemah pada tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan signifikan pada kelompok usia angkatan kerja. Pada akhirnya, studi saya menunjukkan bahwa insentif program kartu prakerja sebagai bantuan tunai darurat di masa pandemi covid-19 bagi masyarakat yang mengalami gunjangan pendapatan meningkatkan tingkat kejahatan melalui peningkatan ketimpangan pendapatan dan pengangguran sebagai efek keseimbangan umum dari hasil interaksi kebijakan dengan kondisi sosial ekonomi yang ada. Peningkatan ketimpangan pendapatan lebih besar pada kabupaten/kota dengan cakupan insentif program yang tinggi dan kabupaten/kota di pulau jawa. Meskipun menimbulkan biaya sosial kejahatan bagi masyarakat, namun pengaruh relatif insentif program Kartu Prakerja relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terhadap program serupa di Indonesia dan negara lain.

---

Does emergency cash assistance affect criminal behavior in communities experiencing income shocks? This study aims to find empirical evidence on whether the Kartu Prakerja program's incentives as emergency cash assistance during the COVID-19 pandemic affected crime rates at the district/city level from 2020 to 2022. The program incentives, conditional cash transfers intended to maintain purchasing power (consumption) for designated eligible applicants, coincide with an increase in crime in Indonesia due to income shocks from government-imposed economic restrictions (PSBB). However, empirical studies proving the impact of emergency cash assistance during the pandemic on crime rate require further research.

Using two-way estimations to address potential biases in panel data analysis caused by unobserved fixed effects where program participant reception is randomly conducted among eligible applicants at the district/city level, I found that a 1% increase in the coverage of incentive recipients significantly affects an increase in the crime rate by 0.14%. This positive effect is consistent with property and violent crimes, varies by gender, weakens at higher education levels, and is significant in the laborforce group. Ultimately, my study shows that the Kartu Prakerja program's incentives as emergency cash aid during the COVID-19 pandemic for communities experiencing income shocks increase crime rates through rising income inequality and unemployment as a general equilibrium effect from the interaction of policy with existing socio- economic conditions. The increase in income inequality is greater in districts/cities with high program incentive coverage and in districts/cities on the island of Java. Despite the social cost of crime for the community, the effect of the Kartu Prakerja program incentives is relatively smaller compared to previous research on similar programs in Indonesia and other countries."