Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProgram pembangunan prasarana kota terpadu merupakan model pembangunan kota di dalam nuansa keterpaduan potensi seperti sumberdaya penopang prasarana. potensi teknologis, koordinasi terpadu kelembagaan terkait dan keterpaduan perundang-undangan, untuk menopang perwujudan penyediaan air bersih. pengendalian air kotor, pengendalian drainage, pembangunan jalan, program perbaikan kampung, penyediaan sarana sosial dan sarana umum.
Dalam proses pembangunan air bersih perkotaan. ditempuh melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan. mulai dari tingkat kebijaksanaan, tingkat institusional, tingkat organisasi sampal tingkat operasi. Secara institusi, awal pengambilan keputusan melibatkan instansi Pemerintah Daerah TK. II dan Pemerintah Tingkat I serta instansi Pemerintah Pusat.
Berlandas pada hasil penelitian pembangunan air bersih di Kota Tasikmalaya, hasilnya mencoba melihat keterpaduan pembangunan melalui untuk mencapai tujuan-tujuan keterpaduan pembangunan prasarana kota, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai pelayanan publik.
Penelitian kasus pembangunan air bersih di wilayah Kota Tasikmalaya, merupakan upaya penelitian yang menitikberatkan pada upaya melibatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan; seberapa jauh konsistensi keputusan pembangunan ditetapkan pada level kebijaksanaan, kontinum pada level Institutional, Organizational Level sampai pada Operational level dan Out-Come.
Indikator penelitian yang diperoleh dari kondisi keberadaan proyek pembangunan air bersih di lapangan (Kotatif Tasikmalaya) terdapat deviasi (penyimpangan) dilihat dari waktu penyediaan, biaya yang disediakan dan penambahan dan perubahan-perubahan teknik keenjiniringan dan bentukbentuk adendum kerja lainnya.
Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tingkat teknis proyek ternyata bisa disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tingkat kebijaksanaan. Tingkat strategic. tingkat operasional dan pada tingkat teknis.
Pada tingkat kebijaksanaan statment keuangan, statement teknis. statement non-teknis/peraturan/ketetapan berdampak pada lnstitusional Level, Organization level sampai Technicallevel di tingkat operasional.
Keputusan penetapan pinjaman dalam mata uang asing. keputusan memilih teknologi yang berasal dari luar negeri dan berhadapan dengan masalah delivery ; atau adanya keputusan-keputusan baru dilaksanakan pada tingkat kebijaksanaan.
Kesemuanya akan digambarkan dalam proses penelitian dan pada tahap selanjutnya diberikan rekomendasi untuk penyempurnaan koordinasi pembangunan dalam wahana keterpaduan, baik pada Tingkat Pusat, Pemerintah Daerah Tk. I sampai pada Pemerintah Daerah Tk. II, termasuk lingkup lembaga vertikal yang diatur melalui asas dekonsentrasi."

"Pemerintah Kota Pematangsiantar merupakan daerah hinterland sebagai pusat distribusi dan pembangunan untuk daerah disekitarnya. Pemeratan pembangunan dan pemberdayaan potensi Kota Pematangsiantar yang mantap, maju dan jaya merupakan tema RKPD kota ini. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kota Pematangsiantar adalah kurangnya kinerja apatur pemerintah dan kerjasama lintas sektoral antar pemerintah, SKPD dengan masyarakat. Hal ini berakibat pada keterlambatan pembuatan rencana strategis pembangunan dan rencana tindakan yang akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan mengetahui bagimana perencanaan strategis dan target capaian program pembangunan, serta mengetahui apa saja faktor penghambat program pembangunan di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif murni dan menggunakan wawancara mendalam dengan informan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Kota Pematangsiantar menyusun rencana strategis program pembangunan dalam tujuh prioritas strategi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi yaitu seperti kurangnya koordinasi dan kesadaran Pemerintah, SKPD dan masyarakat dalam mempersiapkan perencanaan strategis yang akan disusun sehingga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

---

Pematangsiantar City Government is a hinterland area as a distribution and development center for the surrounding area. Equalization of the development and potential empowerment of Pematangsiantar City to be great, advanced and, victorious is the theme of this city's RKPD. The problems faced in the development of Pematangsiantar City are the lack of performance of the civil servant and cross-sectoral cooperation between governments, SKPD and, the community. This results in delays in the preparation of strategic development plans and action plans to be carried out.

This research was conducted to find out how strategic planning and the target achievement of development programs, as well as knowing what are the inhibiting factors for development programs in Pematangsiantar City. This research is purely qualitative and uses in-depth interviews with informants.

The results of this study prove that Pematangsiantar City has prepared a strategic plan for its development programs in seven strategic priorities as the basis for implementing regional development. The problems faced are such as the lack of coordination and awareness of the Government, SKPD and, the community in preparing strategic planning that will be compiled so that it will affect the implementation of regional development."

"Program pembangunan yang dituangkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat kerap dipandang sebagai hal positif untuk kesejahteraan umum. Salah satu wujudnya adalah MBKM Desa Cemara, program magang di lapangan dengan konsep utamanya mahasiswa menjadi ‘aktor kolabotor’ dalam proses pembangunan, yakni menyusun, merencanakan, dan melaksanakan program intervensi di desa sasaran dengan pendekatan ‘tidak biasa’ atau pendekatan Cemara (Cerdas, Mandiri, Sejahtera). Namun, terkadang memang realita tidak selalu sesuai harapan. Pengalaman sebagai pemagang di MBKM Desa Cemara, menggugah sikap untuk berkontemplasi dan berpikir ulang bagaimana proses pembangunan sosial atau pemberdayaan masyarakat berlangsung. Terdapat paradoks dalam pembangunan yang dapat dilihat secara Antropologis, yakni proses rendering-technical yang diargumentasikan oleh Tania Li. Perspektif yang melihat bagaimana kompleksnya permasalahan sosial, manusia dan penghidupannya diupayakan dapat diselesaikan dalam suatu program yang teknis dan sistematis, dikoordinasikan sedemikian rupa agar sesuai target atau capaian tertentu, tetapi dengan standar para ahli atau di luar komunitas/masyarakat. Melalui program intervensi yang dilaksanakan, muncul gambaran proses pemberdayaan masyarakat yang mencerminkan bagaimana benang merah antara kapabilitas mahasiswa, kesiapan materi dan nonmateri, kondisi desa sasaran, serta stakeholder lainnya melewati arah yang berliku. Pada makalah ilmiah akhir ini, saya berupaya menuangkan pandangan, refleksi dan otokritik sebagai aktor kolaborator dalam mengikuti MBKM Desa Cemara batch 3 pada Januari-Juni 2023. Beberapa hal yang ditangkap adalah konsep ‘kesejahteraan’ yang cukup berbeda dalam beberapa komunitas, praktik rendering technical dalam perancangan program intervensi, konsep desa, kondisi desa sasaran, dan pelaksanaan program intervensi yang berhubungan dengan petani; local development actors; monitoring dan evaluasi; serta Antropologi tentang pembangunan.

---

Development programs held in the form of community empowerments are often seen as positive things for people's welfare. One form of this is “MBKM Desa Cemara”, a field internship program whose central concept is students becoming 'collaborative actors' in the development process: researching, designing, planning, and implementing intervention programs in a targeted village with an 'unusual' approach or called “Cemara” (Cerdas, Mandiri, Sejahtera or Smart, Independent, and Prosperous). However, sometimes reality hits expectations. My experience as an intern at “MBKM Desa Cemara” intrigued me to contemplate, rethink, and relearn how social development or community empowerment occurs. Moreover, from an Anthropological perspective, a paradox in development can be seen; it is called the “rendering-technical” process, a term presented by Tania Li. A perspective highlighting how the complexity of social problems, humans, and livelihood are sought to be resolved technically and systematically in a program, coordinated in a straight and handy way to reach certain targets, goals, or indicators, yet with the standards of experts or outside the community/society itself. Through the intervention program implementation process, a condition where the community empowerment process reflected how the thread between students' capabilities, material and non-material preparation, conditions of the targeted village, and other stakeholders considered as ‘fishing in troubled waters’. In this paper, I attempt to deliver my thoughts, perspectives, reflections, and self-criticism as a collaborator actor in participating in MBKM Desa Cemara Batch 3 in January-June 2023. Throughout the journey, I learned several things I captured such as the diversities of concepts and mindsets of 'welfare' in several communities, rendering technical practices in designing intervention programs, village conception, conditions of the targeted village, and an intervention program related to farmers; local development actors; monitoring and evaluation; Anthropology and Development"

"ABSTRAKPenelitian ini akan membahas implementasi program pembangunan jalan dan jembatan dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kota Bekasi pada tahun 2013-2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program pembangunanjalan dan jembatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di KotaBekasi pada tahun 2013-2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan post-positivis. Peneliti menggunakan teori implementasi program dari Merilee S.Grindle yang terdiri dari 2 (dua) dimensi dengan 9 (sembilan) aspek yaitu kepentingan kelompoksasaran; manfaat yang diterima; besaran perubahan; ketepatan pembuatan keputusan; rincianpelaksana program; sumberdaya yang memadai; besaran kekuasaan, kepentingan, dan strategiimplementor; karakteristik institusi dan rezim; dan tingkat kepatuhan dan responsivitaspelaksana. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan.Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait implementasi Program Pembangunan Jalandan Jembatan di Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi ProgramPembangunan Jalan dan Jembatan di Kota Bekasi telah berjalan dengan baik dilihat dariterpenuhinya sebagian besar aspek yang ada dalam implementasi program. Akan tetapi, terlihatpula bahwa masih terdapat aspek yang belum optimal terkait dengan pemenuhan jalan danjembatan yang layak, keterbukaan informasi publik, serta sumberdaya manusia dan sumberdayakeuangan. Kurangnya sumberdaya manusia yang ada tersebut pada realisasinya membuatlemahnya sisi pengawasan dan kontrol terkait pembangunan jalan dan jembatan.

---

ABSTRACTThis study will describe the implementation of road and bridge construction program in mediumterm development plan in Bekasi City. The purpose of this study was to analyze theimplementation and determine factors that inhibiting the implementation of road and bridgeconstruction program in medium term development plan in Bekasi City. The method of researchapproach used in this study was post-positivist approach. The theory of program implementationfrom Merilee S. Grindle used as a basis to measure the implementation that consists of 2 (two)dimensions with 9 (nine) aspects including interest affected; type of benefit; extent of changeenvisioned; site of decision making; program implementor; resources committed; power,interest, and strategies of actor involved; institution and regime characteristics; and complianceand responsiveness. Interviews and literature study techniques were used to collect the data. Theinterview was conducted with the relevant parties to the implementation of road and bridgeconstruction program. The results of this study showed that implementation of road and bridgeconstruction program in medium term development plan in Bekasi City have been going well,seeing through the fulfillment of the most aspects in the program implementation. However, itappears also that some aspects have not been optimally run related to the fulfillment of decentroads and bridges, public disclosure, and also human and financial resources. In reality, thelack of human resources, weaken the oversight to control the roads and bridges construction."