Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Program pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial di Rumkital Dr. Mintohardjo sudah berjalan selama empat tahun. Saat ini pelaksanaan beberapa kegiatan mengalami penurunan. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program tersebut ditinjau dari manajemen dan organisasi dengan pendekatan sistem. Pengumpulan data melalui telaah dokumen, observasi, wawancara mendalam, Focus Group Discussion. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor manajemen yang terdiri dari komitmen, kepemimpinan, komunikasi dan kerjasama dalam pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial di Rumkital Dr. Mintohardjo masih rendah disebabkan program tersebut belum menjadi prioritas utama dan seringnya terjadi pergantian pimpinan yang diikuti dengan perubahan kebijakan. Organisasi pelaksana program pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial secara struktural belum melibatkan orang-orang yang mempunyai pengaruh dan belum ada pembagian tugas antara penentu kebijakan dan pelaksana kebijakan. Pelaksanaan tugas komite pencegahan dan pengendalian infeksinosokomial masih rendah terbukti dengan tidak terlaksananya kegiatan rapat, sosialisasi, pengawasan dan umpan balik. Saran yang dapat dilakukan dengan restrukturisasi organisasi dan meningkattkan kembali kegiatan sosialisasi, pertemuan, rapat dan orientasi agar informasi tentang program dapat dipahami dan dilaksanakan.

---

Programs of prevention and control of nosocomial infections in Rumkital Dr. Mintohardjo been running for four years. Currently the implementation of some activities has decreased. Descriptive qualitative study conducted to know the description of the programs in terms of management and organizational systems approach. The collection of data through document review, observation, depth interviews, focus group discussions. Based on the results of the study concluded that the factor of management commitment, leadership, communication and cooperation in the implementation of prevention and control of nosocomial infections in Rumkital Dr. Mintohardjo still low because the program has not been a top priority and the frequent change of leadership, followed by policy changes. Organizations implementing prevention and control of nosocomial infections are structurally not involve people who have influence and there is no division of tasks between policy makers and policy implementers. Implementation of prevention and control committee assignment infeksinosokomial low as evidenced by not meeting the implementation of activities, socialization, supervision and feedback. Suggestions to do with organizational restructuring and re-socialization meetings and orientation to information about the program can be understood and implemented.

Abstrak :
Kota Bogor merupakan salah satu dari17 kab./kota dengan prevalensi hipertensi lebih tinggi dari prevalensi Jawa Barat yaitu 41,0%, menempati urutan pertama di antara semua penyakit PTM di Kota Bogor. Dari 25 Puskesmas di Kota Bogor, baru 24% yang mencapai target SPM dengan rentang nilai capaian antara 23,7% hingga 126,4%. Malcolm Baldrige National Quality Award merupakan kerangka kerja sistem manajemen mutu organisasi yang mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dari semua aspek dalam organisasi terkait kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pada pelanggan, pengukuran analisis dan manajemen pengetahuan, fokus pada sumber daya manusia, dan fokus pada proses untuk melihat hubungan dengan hasil kinerja program pencegahan dan pengendalian Hipertensi di Puskesmas Kota Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kinerja program pencegahan dan pengendalian hipertensi di Puskesmas Kota berdasarkan kriteria Malcolm Baldrige serta melihat hubungan kriteria Malcolm Baldrige dengan hasil kinerja program pencegahan dan pengendalian hipertensi di Puskesmas Kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan desain potong lintang menggunakan instrumen kuesioner Malcolm Baldrige National Quality Award. Populasi penelitian adalah seluruh Puskesmas di Kota Bogor yang berjumlah 25 Puskesmas dengan responden 6 karyawan setiap Puskesmas.Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji statistik chi-square. Hasil kinerja program P2 hipertensi berdasarkan kriteria Malcolm Baldrige didapatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik dari 6 kriteria Malcolm Baldrige terhadap kinerja program P2 Hipertensi dengan nilai p value <0,05. Hasil analisis juga menunjukkan nilai OR tertinggi adalah variabel fokus pada SDM (OR = 60,0; CI 95%: 4,72-763,01). Untuk meningkatkan program P2 Hipertensi di Puskesmas Kota Bogor diharapkan dapat mengoptimalkan pembinaan Puskesmas melalui Tim Pembina Cluster Binaan secara terpadu menggunakan acuan self-assessment yang telah dibuat oleh Puskesmas dengan pendekatan Malcolm Baldrige. ......Bogor City is one of 17 regencies/cities with a prevalence of hypertension higher than the prevalence of West Java, namely 41.0%, ranks first among all PTM diseases in Bogor City. Of the 25 Puskesmas in Bogor City, only 24% achieved the Minimum Service Standards target with a range of achievement values ​​between 23.7% to 126.4%. Malcolm Baldrige National Quality Award is an organizational quality management system framework that is able to identify the strengths of all aspects of the organization related to leadership, strategic planning, customer focus, measurement analysis and knowledge management, focus on human resources, and focus on processes for see the relationship with the results of the performance of the Hypertension prevention and control program at the Bogor City Health Center. The purpose of this study was to determine the performance of the hypertension prevention and control program at the City Health Center based on the Malcolm Baldrige criteria and to see the relationship between the Malcolm Baldrige criteria and the results of the performance of the hypertension prevention and control program at the Bogor City Health Center. The research method used is a quantitative method with a cross-sectional design using the Malcolm Baldrige National Quality Award questionnaire instrument. The research population was all Public Health Centers in Bogor City, totaling 25 health centers with 6 employees in each Puskesmas. Data analysis used univariate and bivariate analysis with chi-square statistical test. The results of the performance of the P2 hypertension program based on the Malcolm Baldrige criteria found that there was a statistically significant relationship from the 6 Malcolm Baldrige criteria to the performance of the P2 Hypertension program with a p value <0.05. The results of the analysis also showed that the highest OR value was the variable focused on HR (OR = 60.0; 95% CI: 4.72-763.01). To improve the P2 Hypertension program at the City Health Center, it is hoped that it can optimize the development of the Community Health Center through the Integrated Development Cluster Development Team using the self-assessment reference that has been made by the Puskesmas with the Malcolm Baldrige approach.

Abstrak :
Program Optimalisasi Pajak Daerah merupakan salah satu pelaksanaan atas tugas dan fungsi koordinasi supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang KPK. Program dijalankan dengan mendorong perbaikan sistem administrasi perpajakan dan upaya lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi program pencegahan korupsi pada sektor penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan oleh KPK di Kota Makassar selama periode tahun 2018-2021 dan analisis terhadap faktor-faktor yang yang mempengaruhi implementasi program tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis program pencegahan korupsi pada sektor penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan oleh KPK di Kota Makassar selama periode tahun 2018-2021 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi Grindle dan model 7-C Protocol dari Cloete. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism, dengan metode pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program pencegahan korupsi pada sektor penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan oleh KPK di Kota Makassar selama periode tahun 2018-2021 telah sesuai dengan desain dan tujuan program. Penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi program pada pihak Korsupgah KPK adalah terkait variabelContent, variabel Capacity, variabel Coalition, dan variabel Coordination. Sedangkan faktor-faktor yang mendorong keberhasilan implementasi program dari pihak pelaksana dan daerah sasaran adalah pada variabel Context, variabel Communication, dan variabel Commitment ......The Regional Tax Optimization Program is one of the embodiment and implementation of the duties and functions of the KPK as mandated in the Law on the KPK. The Program is carried out by encouraging improvements to the tax administration system and other efforts that can improve taxpayer compliance in paying taxes. This study focuses on the analysis of the implementation of the corruption prevention program in the local tax revenue sector carried out by the KPK in Makassar City during the 2018-2021 period and an analysis of the factors that influence the implementation of the program. The purpose of this study is to analyze the corruption prevention program. in the regional tax revenue sector implemented by the KPK in Makassar City during the period 2018-2021 and analyzes the factors that influence the implementation of the program. The theory used in this research is the Grindle implementation model and Cloete's 7-C Protocol model. This study uses a post-positivism approach, with qualitative data collection methods through interviews and literature study. The results showed that the implementation of the corruption prevention program in the regional tax revenue sector carried out by the KPK in Makassar City during the period 2018-2021 was in accordance with the design and objectives of the program. The study found that the factors that hindered the successful implementation of the program on the Korsupgah KPK were related to the Content variable, the Capacity variable, the Coalition variable, and the Coordination variable. Meanwhile, the factors that drive the successful implementation of the program from the implementers and target areas are the Context variable, Communication variable, and Commitment variable.

Abstrak :
Kasus HIV dan AIDS di Indonesia terus meningkat. Sementara untuk penularan dari ibu ke bayi atau anak, jika tidak dilakukan intervensi program PPIA, kemungkinan penularannya akan lebih besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran penentu baik bidang kesehatan dan non kesehatan dalam pelaksanaan program PPIA. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil lokasi di Kabupaten Jayawijaya. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi sedangkan data sekunder berasal dari survei fasilitas kesehatan yang dilakukan di Papua. Jumlah informan adalah 11 orang. Hasil penelitian ini menggambarkan pelaksanaan program PPIA dilihat dari peran sistem kesehatan masih kurang memadai. Mengingat luasnya wilayah dan kesulitan akses ke pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah perlu segera melakukan perluasan layanan PPIA yang komprehensif, pemberian Obat ARV pada ibu hamil dan kebutuhan reagen, serta dukungan psikososial pada ODHA.

---

HIV and AIDS cases are increasing progressively. Especially on HIV transmission from mother to child, the possibility is greater than others if we do not apply PMTCT intervention. The objective of this research is to determine role of health system to the implementation of PMTCT. This is qualitative research located in Jayawijaya district. Primary data is collected through in depth interview, observation, and documentation, while secondary data is collected based on health facilities survey in Papua. The informant of this research is 11 people. This research is resulting insufficient PMTCT coverage due to the weak of health system. Access to health facilities is still challenging, so local government is required to provide and expand comprehensive PMTCT services, ensuring provision of HIV related commodities to people living with HIV.

Abstrak :
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2PTM ,merupakan salah satu Upaya Kesehatan Masyarakat esensial yang dilaksanakan olehPuskesmas. Akreditasi Puskesmas adalah bentuk program menjaga mutu dan bentukstandarisasi terhadap pelayanan Puskesmas agar dapat memberikan pelayananberkualitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan pada bulan April-Mei 2018, bertujuan untuk melihat pengaruh akreditasi terhadap kinerja puskesmaskhususnya pada Penyelenggaraan Program P2PTM. Hasil penelitian, secara umum Output penyelenggaraan program P2PTM pada Puskesmas terakreditasi lebih baikdibandingkan Puskesmas belum terakreditasi. Kegiatan kemitraan dan dana ygbersumber dari masyarakat belum berjalan, Skrining Iva test dan CBE dan skrining DMmasih sekitar 5 , hal ini menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangefektifnya pemberdayaan masyarakat. Komponen Input SDM, dana, sarana danpetunjuk Pelaksanaan belum memadai. Komponen Proses perencanaan P1 ,Pengorganisasian dan penggerakkan P2 pada Puskesmas terakreditasi lebih baikdibandingkan Puskesmas belum terakreditasi, P3 sudah berjalan walaupun belumoptimal di beberapa Puskesmas. Perlu meningkatkan kerjasama lintas sektor dan upayapemberdayaan masyarakat untuk mendukung Program P2PTM. Perlu mendorongPuskesmas untuk meningkatkan pennerapan Manajemen Puskesmas dan melakukanContiniously Quality Improvement untuk mencapai peningkatan kualitas sebagai tujuanutama Akreditasi Puskesmas. he Non Communicable Disease NCD`s Prevention and Control Program is one ofthe essential Community Health Efforts implemented by the Puskesmas. Puskesmasaccreditation is a form of program to maintain the quality and form of standardizationto Puskesmas services in order to provide quality services. This research usesqualitative method, conducted in April May 2018, aim to see improvement ofperformance at puskesmas especially at NCD`s Prevention and Control Program. Result of research, in general Output of program of implementation of NCD`s atPuskesmas accredited better than Puskesmas not yet accredited. Community basedpartnership and funding activities have not been implemented, Iva test and CBEscreening and DM screening are still around 5, indicating the community and thelack of effective community empowerment. Input components of human resources, facilities, funds, screening instruction implementation are not adequated. Componentsof Planning Process P1, Organizing and Moving P2 at Accredited Puskesmas betterthan Puskesmas not yet accredited, P3 has been run even though not optimal in somePuskesmas. Need to improve community empowerment to support NCD`s Preventionand Control Program. It is necessary to encourage the Puskesmas to improve theimplementation of Puskesmas Management and conduct Continuous Improvement ofQuality to achieve quality improvement as the main basis of Puskesmas Accreditation.

Abstrak :
Pertumbuhan yang cukup pesat disuatu daerah terkait dengan keberadaan sarana dan prasarana didaerah tersebut. Salah satu contohnya adalah sarana transportasi yang semakin meningkat pula baik dari segi kualitas inaupun segi kuantitasnya. Kota Depok sebagai wilayah penyangga DKI Jakarta seperti yang tertuang di dalam RDTRnya mengalami perkembangan sarana dan prasarana transportasi yang pesat pula. K-egiatan perbengkelan sebagai salah satu prasarana transportasi menempati peringkat keempat dari sepuluh besar industri yang ada di kota Depok berdasarkan jumlahnya. Kegiatan perbengkelan pada dasamya adalah kegiatan menambah guna dan nilai dari kendaraan. Namun selain manfaat yang diperoleh tersebut, kegiatan perbengkelan juga menghasilkan dampak negatif terutama dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Untuk mengatasi masalah limbah tersebut, diterapkan program pencegahan pencemaran yang memiliki prinsip mencegah timbulnya limbah seawal mungkin dan bukan mengolah limbah yang sudah terbentuk. Dengan menerapkan program pencegahan pencemaran ini selain melindungi masyarakat dari kerusakan lingkungan dan melindungi lingkungan itu sendiri, juga dapat mengurangi biaya operasional tertutama dengan melakukan efisiensi energi serta peningkatan citra di mata masyarakat karena profesional. Penerapan efisiensi energi serta penerapan minimasi biaya-biaya operasional yang lain, bengkel Hero dapat melakukan penghematan sebesar Rp. 7.357.452,-/tahun (Mei 1999).