Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian kemitraan merupakan pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan suatu hubungan kemitraan yang berisi hak dan kewajiban para pihak. Dalam suatu hubungan kemitraan yang baik diperlukan diterapkannya suatu asas proporsionalitas agar tercipta bentuk hubungan kemitraan yang berlandaskan prinsip saling memerlukan, menguntungkan, dan memperkuat. Namun dalam perjanjian kemitraan GO-RIDE, PT GO-JEK Indonesia dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa selaku perusahaan penyedia aplikasi dianggap merugikan mitra driver. Perjanjian kemitraan yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan tersebut dianggap berdampak pada ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang tidak mencerminkan keadilan dan asas proporsionalitas yang seharusnya diterapkan dalam perjanjian kemitraan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas proporsionalitas yang seharusnya diterapkan dalam perjanjian kemitraan GO-RIDE masih belum diterapkan dengan baik dalam tahap pra-kontraktual, pembentukan, isi, dan pelaksanaan kontrak.

---

Partnership agreement as the guideline for the parties in executing partnership project contains the rights and obligation of each party. In an ideal partnership agreement, it is very necessary to apply the principle of proportionality in order to create a form of partnership which is based on the mutual need, benefits of each party to create a win-win partnership. But in GO-RIDE partnership agreement, PT GO-JEK Indonesia and PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa as the application provider company is considered to be detrimental to GO-RIDE driver. The partnership agreement which is made by the company is considered to have impact on the imbalance of rights and obligations that do not reflect justice and the principle of proportionality that should be applied in the partnership agreement. The research method used is library research with juridical-normative research type. The results of the study indicate that the principle of proportionality that should be applied in the GO-RIDE partnership agreement is still not well implemented in the pre-contractual, formation, content and implementation stages of the contract."

"Skripsi ini membahas bagaimana keberlakuan asas proporsionalitas di dalam perjanjian, dalam hal ini adalah Processing Agreement, sebagai salah satu bentuk perjanjian yang berlaku di bidang pengusahaan gas bumi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara dengan seorang narasumber. Dalam keberlakuannya, asas proporsionalitas sering disamakan artinya dengan asas keseimbangan, padahal keduanya memiliki pemaknaaan yang berbeda satu dengan yang lainnya, di mana asas keseimbangan lebih menekankan pada tujuan akhirnya, yaitu untuk mencapai posisi yang sama antara para pihak, sedangkan asas proporsionalitas lebih menekankan pada proses hingga terciptanya hak dan kewajiban dari para pihak di dalam perjanjian. Selain itu skripsi ini juga membahas apakah Processing Agreement telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Hukum Perjanjian yang berlaku di Indonesia dan Amerika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Processing Agreement telah memenuhi syarat sahnya perjanjian di Indonesia dan Amerika, dan telah ditemukan pula keberlakuan dari asas proporsionalitas dalam pembentukan dan pelaksanaan Processing Agreement.

---

This thesis provides explanation the implementation of proportionality principle in an agreement, specifically in Processing Agreement as one of many contracts in oil and gas field. This thesis is a normative legal study with bibligraphical method and interviews. In the implementation, proportionality principle often given the same meaning as equality principle. Proportionality principle focuses on the process an agreement is made, while equality principle give more focus on the purpose of the principle itself, which is to create equality between parties.

This thesis also provides explanation on how Processing Agreement is said to be a legally binding agreement, based on contract law in Indonesia and in the United States of America. This thesis concludes that Processing Agreement is a legally binding agreement and there is the implementation of proportionality principle in the Processing Agreement."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam melandasi pembagian hak dan kewajiban antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dalam setiap proses perjanjian waralaba. Asas proporsionalitas ini akan dilihat dari peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara narasumber. Hasil penelitian ini adalah perjanjian waralaba yang dibuat oleh para pihak dinilai sah dan telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, masih terdapat permasalahan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan perjanjian yang kurang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai waralaba. Permasalahan tersebut berpengaruh terhadap kurang tercapainya penerapan asas proporsionalitas yang baik dan fair. Penulis menyarankan agar pemerintah sebaiknya membuat ketentuan waralaba yang lebih spesifik dan terarah, serta lebih berorientasi pada prinsip proporsionalitas.

---

This thesis provides explanation regarding the implementation of principle of proportionality in distributing the rights and obligations for franchisor and franchisee in each process of franchise agreement, which will be observed from the perspective of law and doctrines. This thesis applies a normative legal study with bibligraphical method and interviews. Subsequently, it has discovered that the agreement made by the parties is valid and appropriate in accordance with the Indonesian Civil Code. However, there are considerable amount of matters in the process of formation and implementation of this agreement which do not comply with the current franchising law. These matters affect on how the principle of proportionality on this agreement cannot be achieved properly and fairly. The writer suggests that the government should provide more specific, direct and proportionality oriented provision on the franchising law."

"Penelitian ini membahas tentang penjatuhan pidana denda dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, mengingat undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai indikator yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tatkala menjatuhkan pidana denda dalam tindak pidana lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini membahas permasalahan yang dituangkan dalama tiga pertanyaan penelitian: Pertama, bagaimana pengaturan mengenai sanksi pidana denda dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia; Kedua, apa saja indikator yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan penjatuhan pidana denda yang proporsional dalam pemidanaan atas tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia; dan Ketiga, bagaimana penerapan penjatuhan sanksi pidana denda tindak pidana lingkungan hidup dalam praktik peradilan di Indonesia. Penelitian ini turut membandingkan ketentuan, pedoman pemidanaan, dan penerapannya di Inggris dan Singapura terkait tindak pidana lingkungan hidup. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemidanaan dalam kasus pada akhirnya dijatuhkan dengan pemenuhan unsur-unsur pasal semata, ditambah dengan faktor memberatkan dan meringankan yang dikaitkan dengan fakta dalam persidangan. Putusan Hakim juga tidak mencantumkan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana besaran pidana denda itu ditentukan. Oleh karena itu, terdapat suatu urgensi bagi Mahkamah Agung untuk menyusun suatu pedoman pemidanaan khusus untuk penanganan tindak pidana lingkungan hidup. Pedoman pemidanaan ini harus mencakup ketentuan tentang indikator apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana beserta tahapan yang perlu dilalui dalam hal pemidanaan.

---

This study discusses the imposition of fines for cases of environmental crimes in Indonesia. Due to the absence of law, there are no further explanations regarding indicators that can be considered when imposing fines in the context of environmental crimes. Using a normative-research method, this study discusses three research questions: First, how has Indonesia regulated the application of fines for environmental crimes in Indonesia; Second, what are the indicators to be considered to determine proportional fines as sentencing for environmental crimes in Indonesia; and Third, how has Indonesia applied fines as sentencing for environmental crimes within Indonesian courts. In answering these, the study conducts a comparative analysis between the practices of the UK and Singapore regarding environmental crimes. The results of this study indicate that sentencing was ultimately imposed by fulfilling the elements required in the article, added with aggravating, and mitigating factors associated with the facts in the trial. In addition, the judgment did not provide further explanation as to how the fine was determined. Therefore, this creates urgency for the Supreme Court to formulate a special sentencing guideline for handling environmental crimes. The guideline must include provisions on what indicators and stages need to be considered by Judges while imposing fine in factual cases."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan pelaksanaan asas proporsionalitas (al musawah) dalam suatu akad Murabahah perbankan syariah. Penelitian yuridisnormatifdigunakan dalam pembahasan skripsi ini dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga tahapan penerapan klausul baku akad murabahah yaitu tahap pra-akad, penerapan, dan dispute settlement terdapat kelompok klausul yang tidak sesuai dengan asas proporsionalitas (al musawah) yaitu pada klausul tentang penyerahan barang, klausul resiko dan asuransi (risk & insurance), klausul negative covenant, dan klausul wanprestasi salah satu bank yang cenderung merugikan pihak nasabah.

---

This thesis analyzes the issue arising from application of the proportionality principle (Al Musawah) Murabaha contract in Islamic banking. Method of legal-normative research is used to write this thesis with the secondary data and literature study. Based on the analysis and discussion showed that there are the three phases ofapplication standard clause in murabaha contract are a pre-contract stage, application, and dispute settlement. Some Clauses do not comply with proportionality principle of (al musawah) they are clause about the delivery of goods, risk & insurance covenant, negative covenant, and one of bank has default clause tends to harm the client."

"Kebijakan ambang batas parlemen yang diterapkan dalam penentuan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia telah menyebabkan banyak partai politik tidak lolos ke DPR, serta banyak suara pemilih tidak terkonversi menjadi kursi dan menjadi terbuang. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya disproporsionalitas hasil pemilihan umum serta dapat mengancam kedaulatan rakyat dan asas keadilan dalam pemilihan umum. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh penerapan ambang batas parlemen terhadap proporsionalitas hasil pemilihan umum di Indonesia serta bagaimana rekomendasi dalam menentukan besaran ambang batas parlemen yang ideal untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi komparatif untuk mengetahui pengaruh penerapan ambang batas parlemen dalam beberapa pemilihan umum yang pernah diselenggarakan di Indonesia, serta untuk menemukan formula yang tepat untuk menghitung besaran ambang batas parlemen yang dapat meminimalisir disproporsionalitas hasil pemilihan umum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan indeks Loosemore-Hanby Index (LHI), didapati bahwa penerapan ambang batas parlemen dengan besaran yang tidak didesain dengan rumusan yang terukur telah mengakibatkan tingginya indeks LHI yang mengindikasikan bahwa hasil pemilihan umum DPR di Indonesia tidak proporsional. Oleh karena itu, perlu dilakukan perumusan besaran ambang batas parlemen dengan menggunakan formula matematis yang tepat. Penulis kemudian mengambil konsep dan formula ambang batas efektif yang dirumuskan oleh Rein Taagepera, dan berdasarkan hasil perhitungan, didapati bahwa besaran ambang batas parlemen efektif untuk pemilihan umum DPR di Indonesia adalah 1% dari total suara sah nasional.

---

The parliamentary threshold policy implemented in determining seats for members of the People's Representative Council (DPR) in Indonesia has caused many political parties failed to enter the DPR, and many voters' votes were not converted into seats and were wasted. This condition caused disproportionality in the general election results and could threaten the people’s sovereignty and the principle of fairness in general elections. This research analyzes how the implementation of the parliamentary threshold affects the proportionality of the general election results in Indonesia and how recommendations are made in determining the ideal parliamentary threshold to be implemented in Indonesia. This research is conducted using a normative juridical research method with a comparative study approach to determine the effect of the implementation of parliamentary threshold in several general elections that have been held in Indonesia, as well as to find the right formula for calculating the magnitude of the parliamentary threshold that can minimize the disproportionality of the general election results. Based on research conducted and based on calculations using the Loosemore-Hanby Index (LHI), it was found that the implementation of parliamentary threshold with a magnitude that was not designed with a measurable formula has resulted in a high LHI index which indicates that the results of the DPR general elections in Indonesia are not proportional. Therefore, it is necessary to formulate the magnitude of the parliamentary threshold using the right mathematical formula. The author then took the concept and formula of the effective threshold formulated by Rein Taagepera, and based on the calculation results, it was found that the magnitude of the effective parliamentary threshold for the DPR general elections in Indonesia is 1% of the total valid national votes."

"Penelitian ini membahas tentang penjatuhan pidana denda dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, mengingat undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai indikator yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tatkala menjatuhkan pidana denda dalam tindak pidana lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini membahas permasalahan yang dituangkan dalama tiga pertanyaan penelitian: Pertama, bagaimana pengaturan mengenai sanksi pidana denda dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia; Kedua, apa saja indikator yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan penjatuhan pidana denda yang proporsional dalam pemidanaan atas tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia; dan Ketiga, bagaimana penerapan penjatuhan sanksi pidana denda tindak pidana lingkungan hidup dalam praktik peradilan di Indonesia. Penelitian ini turut membandingkan ketentuan, pedoman pemidanaan, dan penerapannya di Inggris dan Singapura terkait tindak pidana lingkungan hidup. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemidanaan dalam kasus pada akhirnya dijatuhkan dengan pemenuhan unsur-unsur pasal semata, ditambah dengan faktor memberatkan dan meringankan yang dikaitkan dengan fakta dalam persidangan. Putusan Hakim juga tidak mencantumkan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana besaran pidana denda itu ditentukan. Oleh karena itu, terdapat suatu urgensi bagi Mahkamah Agung untuk menyusun suatu pedoman pemidanaan khusus untuk penanganan tindak pidana lingkungan hidup. Pedoman pemidanaan ini harus mencakup ketentuan tentang indikator apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana beserta tahapan yang perlu dilalui dalam hal pemidanaan.

---

This study discusses the imposition of fines for cases of environmental crimes in Indonesia. Due to the absence of law, there are no further explanations regarding indicators that can be considered when imposing fines in the context of environmental crimes. Using a normative-research method, this study discusses three research questions: First, how has Indonesia regulated the application of fines for environmental crimes in Indonesia; Second, what are the indicators to be considered to determine proportional fines as sentencing for environmental crimes in Indonesia; and Third, how has Indonesia applied fines as sentencing for environmental crimes within Indonesian courts. In answering these, the study conducts a comparative analysis between the practices of the UK and Singapore regarding environmental crimes. The results of this study indicate that sentencing was ultimately imposed by fulfilling the elements required in the article, added with aggravating, and mitigating factors associated with the facts in the trial. In addition, the judgment did not provide further explanation as to how the fine was determined. Therefore, this creates urgency for the Supreme Court to formulate a special sentencing guideline for handling environmental crimes. The guideline must include provisions on what indicators and stages need to be considered by Judges while imposing fine in factual cases. "

"Tesis ini membahas tanggung jawab kontraktual penjual gas bumi terhadap pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) terkait asas proporsionalitas. Penerapan asas proporsionalitas dalam pengaturan tanggungjawab kontraktual penjual gas bumi terhadap pembeli menjadi sangat penting karena penjual seolah-olah berkedudukan lebih ?tinggi? dibandingkan pembeli, dimana pada umumnya penjual gas bumi sekaligus juga mengelola lapangan gas bumi sehingga penjual mempunyai kemampuan pengendalian terhadap gas bumi yang dijualnya, sedangkan pembeli tidak. Selain itu dalam satu PJBG Penjual dapat menjual gas bumi bagiannya sendiri sekaligus bagian pihak ketiga (termasuk bagian negara).Penulis menganalisis tanggung jawab kontraktual PT Pertamina EP sebagai penjual gas bumi terhadap PT PLN Tarakan sebagai pembeli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi No. 2006/EP0000/2012-S0 Tanggal 20 Desember 2012 (PJBG PEP). Pembahasan mengacu pada peraturan perundang-undangan dibidang minyak dan gas bumi, prinsip-prinsip hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data bersumber dari studi kepustakaan yang disajikan secara deskriptif analitis.Dari hasil penelitian, Penulis menyarankan agar dalam PJBG PEP ditambahkan: (i) klausul yang menyatakan bahwa penjual wajib memberikan kepada pembeli salinan sertifikasi cadangan gas bumi yang diterbitkan oleh lembaga independen sesuai peraturan yang berlaku di bidang migas untuk memberikan gambaran yang lebih pasti kepada pembeli mengenai ketersediaan jumlah volume dan spesifikasi cadangan gas bumi yang akan disalurkan oleh penjual kepada pembeli (ii) klausul yang mengatur adanya ruang negosiasi ulang (re-negosiasi) antara penjual dan pembeli jika penjual tidak mampu atau gagal memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menyalurkan gas bumi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

---

This thesis discusses seller's contractual responsibility of natural gas to the buyer in the Gas Sales and Purchase Agreement (GSPA) related to the proportionality principle. The implementation of the proportionality principle to govern seller's contractual responsibilities to the buyer is very important because the seller as though has a "higher" position than the buyers, which generally the seller also manage the gas field therefore it has the ability to control the natural gas, while the buyer does not. In addition to the GSPA, the Seller may sell its natural gas commingled with third party's gas and the state-owned gas.The author analyzes the contractual responsibility of PT Pertamina EP as the seller of natural gas to PT PLN Tarakan as the Buyer under the Gas Sales and Purchase Agreement No. 2006/EP0000/2012-S0 Date December 20, 2012 (GSPA PEP). The discussion refers to the laws and regulations of oil and gas field, the principles of contract law, the principle of freedom of contract and the proportionality principle. This research is a normative legal perspective based on the library research and presented by descriptive analysis.Based on the results of the study, the Author suggests that in GSPA PEP shall be added: (i) a clause which stated that the Seller shall provide to the Buyer a copy of natural gas reserve certification issued by an independent agency pursuant to prevailing oil and gas law to describe a more definitife profile about the availability of the total volume and specifications of natural gas reserves which will be delivered by the Seller to the Buyer (ii) a clause that governs renegotiation between the seller and the buyer if the seller is unable or fails to fulfill its obligations and responsibilities to distribute natural gas in accordance with the terms of the agreement."

"Skripsi ini membahas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 215/G/2017/PTUN.JKT kasus pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) inisial “OE” yang telah mengakui kesalahan bahwa tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 173 hari kerja pada tahun 2015 dan 122 hari kerja pada tahun 2016 namun menolak untuk diberhentikan atas dasar asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas serta surat pernyataan dari Direktur RSUD Dr. Soemarno Sosroatmodjo No: 445/100/RSUD-I/I/2017 tertanggal 27 Januari 2017 dan disposisi Bupati Bulungan sebagai izin untuk dapat masuk kerja dalam proses banding administratif. Permasalahan penelitian ini tentang: a. pemberhentian dalam putusan tersebut; dan b. pemberhentian yang merupakan cerminan dari asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas (sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik - AAUPB). Metode penelitian berbentuk yuridis normatif, berupa deskriptif-analitis dengan tipe diagnostik. Adapun alat pengumpulan data berupa studi dokumen terhadap data sekunder. Analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: a. Pemberhentian PNS atas nama OE telah terbukti melakukan pelanggaran Disiplin PNS, yang bersangkutan mengakui ketidakhadirannya sebagai dalil gugatan pelanggaran atas asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas telah dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan; dan b. Pemberhentian PNS yang sesuai dengan AAUPB dapat menciptakan kepastian hukum bagi yang bersangkutan agar tidak menimbulkan kebingungan terhadap suatu aturan hukum dan implementasinya. Bahwa sanksi pemberhentian dijatuhkan dalam hal pelanggaran disiplin PNS. Kiranya pembinaan dan pengawasan ditingkatkan sehingga diperoleh PNS yang berkualitas baik di pusat dan daerah.

---

This undergraduate thesis discusses the Decision of the State Administrative Court No. 215/G/2017/PTUN.JKT in the case of dismissal of a Civil Servant (“PNS”) with the initials “OE” who has admitted to being absent from work without valid information for 173 working days in 2015 and 122 working days in 2016 but refused to be dismissed on the basis of the principle of legal certainty and the principle of proportionality as well as a statement from the Director of RSUD Dr. Soemarno Sosroatmodjo No: 445/100/RSUD-I/I/2017 dated 27 January 2017 and the disposition of the Bulungan Regent as a permit to enter work in the administrative appeal process. The problems of this research are about: a. dismissal in the decision; and b. dismissal which is a reflection of the principle of legal certainty and the principle of proportionality (as part of the General Principles of Good Governance - AAUPB). The research method is in the form of normative juridical, in the form of descriptive-analytical with a diagnostic type. The data collection tool is in the form of document studies on secondary data. Analysis with a qualitative approach. The results of this study are: a. The dismissal of a civil servant on behalf of OE has been proven to have violated the discipline of the civil servant, the person concerned admits his absence as the argument for a lawsuit for violation of the principle of legal certainty and the principle of proportionality has been proven and deserves to be ruled out; and b. Dismissal of civil servants in accordance with the AAUPB can create legal certainty for those concerned so as not to cause confusion over a rule of law and its implementation. That the sanction of dismissal is imposed in case of violation of civil servant discipline. It is hoped that coaching and supervision will be improved so that good quality civil servants are obtained at the center and regions."