Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Biaya proses penyelesaian perkara merupakan masalah terkait antara kedudukan badan peradilan dan keuangan negara sebagai akibat luasnya ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. Mahkamah Agung menganggap biaya proses penyelesaian biaya perkara pada di semua badan peradilan yang menangani perkara perdata tidak termasuk keuangan negara karena biaya tersebut adalah biaya habis pakai untuk pemanggilan dalam proses perkara pengadilan. Status hukum biaya proses penyelesaian perkara di lingkungan badan peradilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai uang pihak ketiga yang merupakan hak para pihak yang berkepentingan dan digunakan badan peradilan yang menangani perkara perdata untuk menyelenggarakan proses penyelesaian perkara, bukan uang yang timbul sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiba negara. Dengan demikian, yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab biaya proses penyelesaian perkara di lingkungan badan peradilan yang menangani perkara perdata hanyalah unit pemeriksaan internal MA, sedangkan BPK memeriksa keuangan MA yang berasal dari hak dan kewajibannya sebagai lembaga negara.

---

Judicial process fee is a problem about court position and state finance beyond impact scope of state finance regarding article 2 Law number 17, 2003. Supreme Court said judicial process fee, that handle of civil case, is not include scope of state finance because its using for judiciaal process and have been using for Supreme Court. Legal statutory judicial process fee regarding of laws is third parties, and not include scope state of finance. Audit institution for judicial process fee from civil case is internal auditor and Supreme Auditor Board or Badan Pemeriksa Keuangan just audit for Supreme’s finance from its right and obligations as a state institution."

"Laporan magang ini disusun untuk mengevaluasi proses banding dalam sengketa pajak PT OIK yang dilakukan oleh KKP FAVA. PT OIK adalah perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang menghadapi beberapa kasus sengketa pajak. Pada laporan ini, sengketa yang akan dibahas yakni terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Evaluasi difokuskan pada kesesuaian prosedur yang dilaksanakan oleh KKP FAVA dengan standar dan peraturan yang berlaku, mencakup kesesuaian linimasa selama proses penyelesaian sengketa pajak melalui upaya hukum banding, pengajuan permohonan banding melalui e-Tax Court, serta persidangan pemenuhan ketentuan formal di Pengadilan Pajak. Berdasarkan hasil evaluasi, proses yang dilakukan KKP FAVA telah sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan dan tata cara yang berlaku. Laporan ini juga menguraikan refleksi pengalaman magang penulis di KKP FAVA, termasuk penguasaan teknis dan pemahaman mendalam atas proses penyelesaian sengketa pajak.

---

This internship report is prepared to evaluate the appeal process in PT OIK's tax dispute conducted by KKP FAVA. PT OIK is a food and beverage manufacturing company that faces several tax dispute cases. In this report, the dispute that will be discussed is related to Value Added Tax (VAT). The evaluation focuses on the suitability of the procedures implemented by KKP FAVA with the applicable standards and regulations, including the suitability of the timeline during the process of resolving tax disputes through appeals, filing appeals through the e-Tax Court, as well as the trial of compliance with formal provisions in the Tax Court. Based on the evaluation results, the process carried out by KKP FAVA is in accordance with the provisions of tax law and applicable procedures. This report also outlines a reflection of the author's internship experience at KKP FAVA, including technical mastery and in-depth understanding of the tax dispute resolution process."

"Penelitian ini membahas proses penyelesaian sengketa tahapan Pemilihan Umum yang terpengaruh oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41 PHPU D VI 2008 yang berimplikasi dikesampingkannya aspek kepastian hukum dan kemanfaatan karena terdapat beberapa lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa dalam tahapan Pemilu seperti Bawaslu DKPP Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menghasilkan penelitian deskriptif analitis Hasil penelitian menyarankan pembentuk undang undang membuat suatu peraturan perundang undangan mengenai proses penyelesaian sengketa Pemilu yang mengharmonisasi kewenangan lembaga lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa dalam tahapan Pemilu dengan memberikan jangka waktu dalam penyelesaiannya serta menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan Pemilu terakhir dimana tidak ada upaya hukum maupun badan peradilan lain yang menangani perkara Pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi kecuali perkara yang berkaitan dengan pelanggaran etik maupun tindak pidana.

---

The focus of this study is the dispute resolution of stages of general election is affected by Constitutional Court Judgment No 41 PHPU D VI 2008 which has implication for ruled out legal certainty and expediency principle because there are state agencies what have the authority to adjudicate for dispute resolution of stages of general election like election supervisory board honorary of election executor board criminal court administrative court supreme court and constitutional court This study is a qualitative research for generate descriptive analytical The researcher suggest that the legislator form a regulation about dispute resolution general election process which harmonization an authority of state agencies which have an authority for adjudicate for dispute resolution of general election and the regulation gives a period of time for the resolution and constitutional court be a last court of general election which there is no other remedy or other bodies to adjudicate after constitutional court judgment except violations of ethics or criminal of general election."