Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Agen adalah seorang yang mendapat kuasa dari orang lain untuk melakukan pekerjaan tertententu dan atas nama orang tersebut. Sebagai upah dari prestasi yang telah dilakukan maka seorang agen akan menerima komisi atas pelaksanaan prestasinya. Seorang agen bertanggung jawab pada prinsipal atau pihak yang diwakilinya atas segala perbuatan atau tindakan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dikuasakan kepadanya. Agen asuransi lepas seperti juga agen pada umumnya mendapatkan upah dan bertanggung jawab atas perbuatan dan prestasi yang telah dilaksanakannya. Tetapi agen asuransi lepas memiliki kedudukan yang unik jika dilihat dari bagaimana dia bekerja dalam hubungannya dengan tertanggung dan penanggung dan ketentuan yang berlaku. Hal ini membuat penulis melakukan penelitian untuk melihat perlindungan hukum bagi tertanggung yang menggunakan jasa agen asuransi lepas. Pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah mengenai bagaimana terjadinya dan berakhirnya hubungan hukum agen asuransi lepas dengan pihak tertanggung yang diwakilinya, apa perbedaan agen asuransi lepas dengan agen asuransi kontrak, apa akibat hukum dari keterlambatan pembayaran premi asuransi dan perbedaan jaminan polis yang terjadi karena kesalahan agen asuransi lepas dan melihat faktor-faktor yang menyebabkan posisi tertanggung lemah dan perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada tertanggung yang memakai jasa asuransi lepas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dalam pengertian meneliti kaidah-kaidah atau norma-norma, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan , pendekatan konsep dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa agen asuransi lepas merupakan suatu bentuk keagenan yang unik karena berperan sebagai kuasa dari tertanggung. Kuasa tersebut dapat diberikan baik secara tegas, secara diam-diam maupun dengan pengesahan. Kuasa yang diberikan ini akan berakhir jika jangka waktu pertanggungan telah berakhir, kuasa yang diberikan dicabut oleh tertanggung, salah satu pihak meninggal, prinsipal jatuh pailit, penyakit gila yang diderita oleh agen asuransi lepas atau tertanggung serta halangan dari keagenan. Kesalahan agen asuransi lepas dalam bentuk keterlambatan pembayaran premi asuransi dapat membawa akibat hukum bagi tertanggung dimana penanggung tidak akan membayar tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tertanggung, dari hal tersebut terlihat betapa iemah kedudukan tertanggung yang menggunakan jasa agen asuransi lepas, sehingga harus mendapat perlindungan hukum dengan baik dan tepat. Faktor-faktor yang menyebabkan posisi tertanggung yang menggunakan jasa agen asuransi lepas lemah adalah karena kurangnya atau terbatasnya pengetahuan asuransi dari agen asuransi lepas, kurangnya pemahaman tertanggung mengenai status agen asuransi yang dipakainya, dan adanya penanggung yang melakukan kerjasama keagenan dengan agen asuransi lepas, serta lemahnya pengawasan dari Pemerintah."

"Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri kerap medapatkan perlakuan kasar, pengusiran, perkosaan, gaji tidak dibayar, bahkan penyiksaan fisik, hal ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap TKI di .luar negeri, padahal TKI memberikan pemasukan bagi negara berupa devisa. Pengalihan risiko atas kejadian buruk yang menimpa TKI baik selama pra dan purna penempatan maupun di luar negeri dapat dialihkan ke Perusahaan Asuransi. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah menunjuk konsorsium asuransi sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan hukum bagi para Till. Pokok permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah tata cara dan prosedur penunjukkan Konsorsium Asuransi TKI apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UUPU), apakah polis Asuransi TKI sudah memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai bagi TKI, bagaimana proses pelaksanaan penutupan dan penyelesaian klaim Asuransi TKI, masalah hukum apa saja yang timbul dalam pelaksanaan Asuransi TKI dan bagaimana penyelesaiannya. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan analisa data secara kualitatif. Dari pembahasan pokok permasalahan dapat disimpulkan bahwa tata cara dan prosedur penunjukan konsorsium Asuransi TKI tidak bertentangan dengan UUPU. Dari jenis risiko yang dijamin asuransi TKI telah memberikan jaminan yang memadai akan tetapi nilai pertanggungannya masih perlu ditingkatkan. Dalam pelaksanaan penutupan dan proses klaim yang dikoordinir oleh broker asuransi atau PJTKI masih timbul permasalahan hukum dimana harga premi dinilai tidak sesuai dengan peraturan perasuransian dan masih ada TKI yang tidak dilindungi asuransi karena kelalaian pihak PJTKI atau statusnya yang dikategorikan sebagai.illegal....... Frequently, Indonesia Workers (TKI) at abroad always have violence treatment, expulsion, rape, unpaid salary, or even physical torturing, it reflects the weakness of legal protection for TKI at abroad, in deed, they had produced foreign exchange for the country. Risk transference to anticipate a bad events of TKI either pre employment to their engagement at abroad may be turned to Insurance Company. To implement it, the government had appointed insurance consortium as service and legal' protection for TKI. The main point researched in this thesis is whether or not the appointment procedure of TKI Insurance Consortium contradicted with Laws No.5 year 1999 on both Prohibited monopoly practice and unhealthy business competition (UUPU), and had insurance policy of TKI given service and adequate protection for them, how is implementation process of covering and settling TM'sInsurance claim, whatever legal aspect will arise in implementing TKI Insurance and how to solve it. The research method used in this thesis is normative juridical research method in descriptive nature by analysing data qualitatively. Based on those problems,. it may be drawn conclusion that procedure of appointing TKI Insurance consortium is not contradicted with UUPU. From insured risk specification the TKI' s insurance had given adequate insurance, but, it should be increased more. To implement coverage and claim process coordinated by insurance broker so called PJTKI (Indonesia Workers Recruitment Company) still remain problems in which premium price having been valued is not suitable to insurance regulation and there are some TKI had not been protection/insured as result of PJTKI's negligence or its status categorized as illegal."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yangmelakukan transaksi dengan sistem elektronik (digital insurance). Sebagai suatubentuk layanan asuransi baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, di satu sisidigital insurance memberikan berbagai kemudahan baik bagi konsumen maupunperusahaan asuransi, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan mengenai jaminanakan terlindunginya hak-hak konsumen asuransi. Penelitian ini dilakukan untukmengetahui bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumenasuransi serta bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumenasuransi yang melakukan transaksi digital insurance. Penelitian ini menggunakanmetode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan danbersifat analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun saat ini belum adaperaturan yang mengatur secara khusus tentang digital insurance, tetapi peraturanperundang-undangan yang ada saat ini sudah mencakup aspek perlindungan hukumterhadap konsumen yang melakukan transaksi digital insurance. Pelaksanaanperlindungan hukum konsumen yang melakukan transaksi digital insurance terkaitaspek transparansi produk belum sepenuhnya dilakukan, terkait penggunaan klausulabaku sudah dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perasuransian namundiperlukan peningkatan sumber daya dan pengetahuan asuransi dari petugas OJK,terkait aspek keamanan teknologi informasi telah dilakukan dengan memenuhi aspekaspekkeamanan teknologi namun tetap perlu adanya upaya dari konsumen untukmelindungi dirinya sendiri, kemudian terkait aspek pembuktian telah dilakukandengan memenuhi kewajiban untuk menyampaikan ikhtisar polis secara hardcopy,sedangkan aspek upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan adanya berbagaipilihan media penyelesaian yaitu melalui pengadilan maupun luar pengadilan.Terciptanya perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan transaksidigital insurance memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik konsumen, perusahaanasuransi, OJK, pemerintah, lembaga penyelesaian sengketa, dan pihak-pihak terkaitlainnya

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal protection for customers who conducting insurancetransactions using electronic system (digital insurance). As a new form of insuranceservices utilizing technology advances, digital insurance provide various easiness forboth consumers and insurance companies, but on the other hand raises the questionabout the protection guarantee for the insurance costumers' right. This study wasconducted to determine how the arrangements of legal protection for insurancecustomers and how the implementation of legal protection for insurance customerswho conducting digital insurance transactions. This thesis research using normativejuridical research methods, the approach to legislation and analytical nature. Theresults showed that although there is no specific regulations for digital insurance, butthe existing laws already covered legal protection?s aspect for customers whoconducting digital insurance?s transactions. Implementation of legal protection forcustomers conducting digital insurance transactions related to the transparency ofinsurance products has not been fully carried out, related the use of standard clauseshas been done in compliance with the insurance provisions but need to increase theresources and insurance knowledge of the FSA officers, then related to the securityaspect of information technology has been done in compliance with the technologysecurity aspects, but remain need customer?s effort to protect themselves, verificationaspect done by fulfilling the obligation to deliver the policy schedule in hardcopy,while for the settlement of dispute carried out by various options of dispute settlementi.e. through the court or out of court. The legal protection for customer whoconducting digital insurance transactions require the involvement of many partiesincluding customers, insurance company, FSA, government, dispute resolutioninstitutions, and other relevant parties."

"Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk mutual di Indonesia. AJB Bumiputera 1912 beberapa kali mengalami permasalahan keuangan sejak Krisis Hindia Belanda pada tahun 1922 hingga saat ini. Masalah yang dialami salah satunya tidak dapat membayar klaim kepada pemegang polis, serta kurangnya pemahaman pemegang polis terhadap perjanjian atau polis yang telah disetujui. Maka perlu adanya perlindungan hukum bagi pemegang polis untuk menjamin sebagai pihak yang telah mengalihkan risiko kepada AJB Bumiputera 1912. Berdasarkan hal tersebut terdapat dua pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana akibat hukum dari bentuk usaha bersama (mutual) perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 terhadap hak dan kewajiban pemegang polis?; 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pemegang polis AJB Bumiputera 1912 yang sedang mengalami likuiditas?. Penelitian ini menghasilkan bahwa, Pengaturan terkait Usaha Bersama tidak terdapat sinkronisasi kedudukan hukum pemegang polis antara UU OJK dengan UU Perasuransian dan PP Usaha Bersama, yang menyebabkan tidak adanya kepastian mengenai perlindungan hukum pemegang polis. Selain itu diperlukannya pengaturan berbentuk undang-undang untuk menjamin kepastian hukum pemegang polis sesuai yang telah diputuskan dalam Putusan MK Nomor 32/PUU-XVIII/2020. Pengaturan dalam bentuk undang-undang ini nantinya akan membantu penyehatan dan kelanjutan AJB Bumiputera 1912 dalam menjalankan kegiatannya.......Mutual Life Insurance (AJB) Bumiputera 1912 is the only mutual insurance company in Indonesia. AJB Bumiputera 1912 has experienced financial problems several times since the Dutch East Indies Crisis in 1922 until now. One of the problems experienced is not being able to pay claims to policyholders, as well as a lack of understanding of policyholders regarding the agreement or policy that has been approved. There is a need for legal protection for policy holders to guarantee as a party that has transferred risk to AJB Bumiputera 1912. Based on this, there are two main problems, namely: 1. What are the legal consequences of the form of a joint venture (mutual) insurance company AJB Bumiputera 1912 on rights and obligations of the policyholder?; 2. How is the legal protection for AJB Bumiputera 1912 policyholders who are experiencing liquidity? This research results that, the Regulations related to Joint Ventures do not synchronize the legal position of policyholders between the OJK Law and the Insurance Law and Joint Venture Government Regulations, which causes the lack of certainty regarding the legal protection of policyholders. In addition, there is a need for regulations in the form of laws to ensure legal certainty for policyholders in accordance with what has been decided in the Constitutional Court Decision Number 32/PUU-XVIII/2020. The regulation in the form of this law will later assist the restoration and continuation of AJB Bumiputera 1912 in carrying out its activities."

"Bertumbuhnya mobilitas masyarakat menyebabkan juga perkembangan akan kebutuhan terhadap transportasi baik itu pribadi ataupun umum. Dengan bertumbuhnya angka jumlah kendaraan bermotor di jalan raya, tentu tidak dapat dihindari bahwa kemungkinan angka kecelakaan juga akan ikut naik. Sehingga diperlukan juga sebuah cara untuk melindungi seluruh masyarakat dalam hal terjadinya sebuah kecelakaan transportasi dengan menggunakan asuransi perlindungan kecelakaan transportasi. Mengingat hal itu, Undang-Undang di Indonesia yang mengatur tentang hal tersebut ialah UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964 yang mana kedua Undang-Undang tersebut sudah berumur dan juga terdapat hal-hal yang pengaturannya sudah tidak relevan maupun belum mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu penelitian ini akan membahas mengenai asuransi perlindungan kecelakaan transportasi di Indonesia dengan dibandingkan dengan Inggris melalui penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asuransi perlindungan kecelakaan transportasi di Inggris yakni Road Traffic Act 1988 memiliki cakupan yang lebih luas, menyeluruh, dan berkembang mengikuti zaman seperti dengan adanya pencakupan untuk penumpang yang berada di dalam mobil penyebab kecelakaan. Dengan itu peraturan mengenai asuransi asuransi perlindungan kecelakaan transportasi di Indonesia masih perlu diperbaharui kembali.......The growth of mobility in the community led to the development of the need for public and private transportation. With the growing number of motor vehicles on the roads, it is an inevitability that the number of accidents will also increase. Thus, there is also a need in a way to protect the community as a whole in the event of a transportation accident by using transportation accident protection insurance. In this case, the law in Indonesia that regulates such matter is Law No. 33 of 1964 and Law No. 34 of 1964 in which those two laws are obsolete and there are also things whose regulations are not relevant or have not kept up with the times. Therefore, this study will discuss transportation accident protection insurance in Indonesia compared to The United Kingdom through normative juridical research by conducting a literature study. The results of this study indicate that transportation accident protection insurance in the United Kingdom, namely the Road Traffic Act 1988, has a wide, more comprehensive, and evolving coverage as with the times, such as the coverage for passengers who were in the car causing the accident. Therefore, regulations regarding transportation accident protection insurance in Indonesia still need to be renewed."