Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Using original data gathered in 2003-06,the authorss examine the prevalence and types of non-compliance with labour law in New York City.Workplace violations-or "Unregulated work"-are widespread across a range of low-wage industries and have been driven by a mix of economic factors as well as public policy....."

"Asas itikad baik dalam perjanjian jual beli merupakan faktor yang sangat penting, sehingga pembeli yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum secara wajar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlindungan disini pun diperlukan ketika obyek jual beli tersebut dijadikan jaminan pelunasan kredit dengan dibebani hak tanggungan oleh pihak penjual kepada kreditor. Berdasarkan atas ciri-ciri hak tanggungan, maka diperlukan perlindungan yang seimbang, karena hukum bukan hanya memperhatikan kepentingan kreditor. Perlindungan juga diberikan kepada debitor dan pemberi hak tanggungan, bahkan juga kepada pihak ketiga yang kepentingannya bisa terpengaruh oleh cara penyelesaian utang-piutang kreditor dan debitor. Pihak ketiga itu khususnya para kreditor yang lain dan pihak yang membeli obyek hak tanggungan. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Itikad baik dalam perjanjian jual beli merupakan asas yang sangat penting dan pihak-pihak yang beritikad baik harus dilindungi. Dari hasil analisa penelitian ini, ternyata pembeli yang beritikad baik masih kurang mendapat perlindungan hukum.......The principle of good faith in the purchase agreement is a very important factor, so the buyer is acting in good faith, will receive equal legal protection in accordance with the legislation in force, the protection is needed here, even when the object is to serve as collateral for the purchase and sale of credit with a mortgage taxed by the seller to the creditors. Based on the characteristics of the mortgage, would require a balanced protection, because the law is not only the interests of creditors. Protection is also given to the debtor and of their mortgages, even to third parties whose interests may be affected by the method of payment of the debts of debtors and creditors. The third was particularly creditors and other interested parties who bought the rights of the dependent objects. This study descriptively analyzed analytically using a normative juridical approach. Good faith in the purchase agreement is a very important principle and parties acting in good faith should be protected. From the analysis of this research, it turns out good faith purchaser still receives less legal protection."

"Salah satu bentuk bisnis yang turut meramaikan dunia perdagangan Indonesia saat ini adalah factoring, yang dalam istilah Indonesia disebut anjak piutang. Perjanjian anjak piutang tidak dikenal dalam RUH Perdata maupun KUH Dagang, tetapi dapat hidup dan berkembang karena RUH Perdata kita mengenal sistem terbuka dan azas kebebasan berkontrak yang berpangkal dari adanya kedudukan kedua belah pihak yang sama derajat. Namun, dalam praktek, perjanjian anjak piutang berbentuk kontrak baku yang isi dan syarat kontraknya telah ditentukan sepihak oleh factor, maka klien hanya berpeluang untuk menerima atau menolak syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut. Di sini nampak dominasi factor yang cukup besar sehingga kewajaran perjanjian tersebut sangat tergantung kepada factor. Faktor selalu memaksakan kehendaknya pada klien. Lemahnya posisi klien tergambar dalam Termination Clause dan syarat panghentian perjanjian sebelum saat berakhirnya perjanjian. Secara substansi hubungan hukum antara factor dengan klien tidak jelas, terutama dalam hal menentukan masalah tanggung jawab hukumnya. Dari hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah perlu membuat ketentuan yang membatasi kebebasan berkontrak dan mencegah penggunaan klausul kontrak yang tidak seimbang, yaitu dengan cara membuat ketentuan yang berisikan larangan menggunakan klausul kontrak yang dinilai dapat merugikan klien baik dari segi kepatutan, keadilan maupun berdasarkan kebebaaan dalam dunia bisnis di Indonesia sehingga pada akhirnya, tercipta kondisi bisnis anjak piutang yang saling menguntungkan baik dari segi hukum maupun dari segi bisnis yang pada akhirnya dapat merangsang pertumbuhan dan kegiatan usaha anjak piutang untuk menunjang perekonomian di Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai adalah memberikan porlindungan hukum yang seimbang kepada factor, klien, dan customer, pembatasan kebebasan berkontrak dapat dilakukan dengan dua Cara yaitu, Pertasra, menyempurnakan kaidah-kaidah dalam buku III KUH Perdata atau membuat undang-undang tentang perikatan dan undang-undang tentang hukum kontrak (termasuk kontrak baku). Kedua, membuat beberapa undang-undang yang khusus mengenai suatu aspek tertentu seperti undang-undang mengenai anjak piutang."

"Persaingan ketat di era globalisasi menuntut pengusaha untuk fokus langsung pada bisnis intinya. Penyerahaan pelaksanaan kegiatan yang bukan bisnis inti kepada pihak lain disebut dengan alih daya. Praktek alih daya seringkali menimbulkan masalah seperti pada kasus pada PT. X dengan PT. Y dan pekerja Z. Pada kasus ini, PT. Penyedia Jasa Y tidak memberikan tunjangan seperti apa yang telah disanggupinya dalam perjanjian kerjasama dengan PT. X kepada tenaga kerja. Berdasarkan kasus tersebut maka akan diuraikan mengenai pola perjanjian alih daya antara PT. X, dengan PT. Penyedia Jasa Tenaga Kerja Y ditinjau dari sudut hukum perjanjian dan hukum perburuhan serta perlindungan terhadap tenaga kerja. Pada dasarnya pola alih daya berdsasarkan hukum perjanjian adalah pemborongan pekerjaan, sedangkan dalam hukum perburuhan terdapat syarat-syarat pekerjaan yang dapat diserahkan. Perlindungan tenaga kerja dalam sudut hukum perjanjian dapat menggugat dengan PMH, sedangkan hukum perburuhan perlindungan dengan Penyelesaian Hubungan Industrial.Tight competition in globalization era requires entrepreneur to focus directly on its core business. Implementation of non-core business activities transfer to the other party is called outsourcing. The practice of outsourcing is often problematic as in the case of PT.X with PT.Service Provider Y and Z workers. In this case, PT. Y does not pay allowance such as what has been promised in agreement with PT. X to the workers. Based on these cases, will be discussed about the pattern of outsourcing agreement between PT. X, with PT. Service provider Y based on contract law and labor law, and labor protection. Basically the pattern of outsourcing in contract law is chartering a job; while in labor laws there are requirements of work that can be delivered. Labor protections in contract law can be sued by PMH, while labor law protections to the Settlement of Industrial Relations."

"Sejak tanggal 20 April 2000 yang lalu, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sebenarnya sebelum UUPK, sudah ada produk hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen, salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (UUK).Pada bidang kesehatan, pasien selaku penerima jasa layanan dapat disebut sebagai konsumen, sedangkan rumah sakit sebagai institusi pemberi layanan dapat disebut sebagai pelaku usaha. Majunya sistem informasi yang ditunjang dengan semakin tingginya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, membuat mereka semakin mengerti dan berani menuntut haknya apabila mereka dirugikan. Untuk itu, RSUP Fatmawati sebagai salah satu rumah sakit pemerintah yang akan diPERJANkan telah melakukan beberapa upaya antisipasi, diantaranya adalah penataan peraturan internal sesuai dengan jenis, jumlah dan fasilitas layanan.Instalasi Rawat Jalan (IRJ) merupakan salah satu sumber dana rumah sakit yang setiap hari melayani pasien dalam jumlah besar. Keadaan ini membuat peluang untuk terjadi gugatan semakin besar. Untuk memperkecil kemungkinan tersebut, perlu dilakukan analisa peraturan internal yang sejalan dengan ketentuan UUPK dan UUK serta peraturan perundangan lain, sehingga mutu layanan dapat diperbaiki dan ditingkatkan.Disain penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan model penelitian survey pada bulan Juni dan Juli 2001 di IRJ RSUP Fatmawati.Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa:1. Sebagian besar peraturan internal IRJ RSUP Fatmawati bagi perlindungan pasien dan rumah sakit sudah sejalan dengan ketentuan UUPK dan UUK serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.2. Semua peraturan internal IRJ RSUP Fatmawati bagi perlindungan pasien dan rumah sakit sudah dapat diterapkan walaupun pada kondisi tertentu ada beberapa peraturan yang tidak dapat diterapkan sepenuhnya.3. Masukan masyarakat terhadap peraturan IRJP RSU Fatmawati yang disampaikan melalui loket pengaduan, tata usaha IRJ RSUP Fatmawati dan kotak saran periode April 2000 sampai dengan April 2001, sebagian besar mengeluhkan pelayanan umum/askes tidak/kurang baik/profesional. Sedangkan sebagian kecil lainnya mengeluhkan akan sikap dokter/petugas tidak ramah, dokter datang terlambat dan waktu pelayanan yang lama/lambat.4. Sebagian besar saran yang diberikan oleh pelanggan adalah peningkatan pelayanan pasien umum/askes, jumlah dokter/petugas ditambah dan perbaikan perilaku dokter/petugas.5. Sebagian besar rekomendasi yang diberikan peneliti berdasarkan analisa peraturan internal IRJ RSUP Fatmawati bagi perlindungan pasien dan rumah sakit adalah berupa penambahan hak dan atau kewajiban pasien dan rumah sakit.Daftar bacaan: 54 (1986-2001)

---

Analysis on Internal Regulation of Outpatient Installation at Fatmawati Hospital, on Law of Consumer's Protections 1999 and Law of Health 1992Since 20`h April 2000, government has applied Law No. 8/1999 about Law of Consumer's Protections (ULTPK). Actually, prior to UUPK, there were law products, which provided protection to consumer, one among others is Law No. 23/1992 about Health (UUK).In health, patient as recipient of service could be considered as consumer, while hospital as institution of service provider could be considered as business doer. Advance of information system that is supported by the growth of education level and community awareness on law make them more understand and dare to fight for their rights if they are being harmed. In that sense, Fatmawati Hospital which will be being PERJAN, Service Company, has done several anticipation efforts, among others are arrangement of internal regulation according to kinds and service facilities.Outpatient Installation (IRJ) is one fund source of the hospital which everyday provides service to patients in big amount. This situation leads to bigger chance to cause of suit. To minimize such possibility, analysis of internal regulation needs to be done according to the stipulation of UUPK and UUK, and also other regulation of law, so that quality of service can be corrected and improved.Research design that was done is descriptive research with model of survey research, done in June and July 2001 at Outpatient Installation (IRJ) Fatmawati Hospital.Results from the research can be concluded that :1. Most of internal regulation at outpatient installation of Fatmawati Hospital for patient and hospital protection has run according to the stipulation of UUPK and UUK, and also other applied regulation of law.2. All of internal regulations at outpatient installation of Fatmawati Hospital for patient protection and hospital have been able to be applied even though at a certain condition there were regulation, which cannot be fully applied.3. Public input on regulation at outpatient installation of Fatmawati Hospital addressed to counter of complaint, management of outpatient installation of Fatmawati Hospital and box of suggestions for period of April 2000 up to April 2001, most of them complained that public service/health insurance (askes) did not good/less professional. While others complained about unfriendliness attitude of doctors/officers, doctors late coming and service which is longer I slower.4. Most of suggestions given by customers were improvement of service to general patient/askes, increase quantity of doctors/officers and improvement on attitude of doctors/officers.5. Most of recommendations given by researcher based on analysis of internal regulation at outpatient installation of Fatmawati Hospital for patient and hospital protection are to increase rights and or obligations of patients and hospital.Bibliography: 54 (1986-2001)"

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan bagi Pemenang Lelang ketika Putusan Pengadilan membatalkan Risalah Lelangnya. Terkadang, pelaksanaan lelang pasal 6 UU Hak Tanggungan dibatalkan oleh Putusan Pengadilan. Dampaknya adalah Risalah Lelang menjadi tidak berkekuatan hukum. Selain itu, pembatalan lelang dan risalah lelang juga menyebabkan masalah hukum bagi Pemenang Lelang yang beriktikad baik sebagaimana dalam kasus putusan pengadilan tnggi nomor 247/PDT/2018/PT.BDG Tanggal 23 Juli 2018. Oleh karena itu, Penulis menganalisis bagaimana tanggung jawab Pejabat Lelang dalam putusan pengadilan tersebut dan perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh Pemenang Lelang. Penelitian ini menggunakan metode peneltian normatif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa Pejabat Lelang tidak bisa dimintai tanggung jawab atas kerugian yang diderita Pemenang Lelang karena Pejabat Lelang telah menjalankan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pemenang Lelang seharusnya mendapatkan perlindungan berupa ganti rugi dari Penjual Lelang atas pembatalan penyelenggaraan lelang dan risalah lelang. Maka dari itu, Penulis menyarankan Pemenang Lelang mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual Lelang. Selain itu, diperlukan pula adanya peraturan yang mengatur tentang gugatan pihak ketiga dalam lelang.

---

This thesis discusses the protection of an Auction Winner when a court decision canceled his auction deeds. Occasionally, the judicial auctions of real property based on Article 6 of the Indonesian Mortgage Law were annulled by court decisions. As a result, the deed of the related auction would lost its legality. In addition, the cancellation of an auction and its auction deed also causes legal problems to the auction winner who acts in good faith as in the case of the auction winner in the Court Verdict Number: 247/PDT/2018/PT.BDG dated 23 July 2018. Therefore, the writer analyses the responsibilities of the Auctioneer in the aforementioned court verdict and the legal protections which ought to be obtained by the Auction Winner. This research utilizes a normative method with a qualitative data analysis approach. The writer concludes that the Auctioneer could not be held liable for the damages to the Auction Winner because he has implemented the auction procedures in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 27/PMK.06/2016.  The Auction Winner is supposed to obtain protection in the form of compensation from the auction seller due to the cancellation of the auction and its auction deed. Hence, the writer recommends that the Auction Winner claims damages against the Auction Seller. Besides, it is necessary to devise a regulation regarding the third parties lawsuit in the matter of auction."