Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas gerakan protes sebagai bagian dari kontrol sosial dan politik masyarakat sipil kepada pemerintah India. Secara khusus yang akan diteliti adalah gerakan protes petani yang menentang kehadiran tiga undang-undang pertanian pada tahun 2020-2021. Pada September 2020, Parlemen India mengesahkan UU Pertanian yang terdiri dari RUU Perjanjian Petani (Pemberdayaan dan Perlindungan) tentang Jaminan Harga dan Undang-Undang Layanan Pertanian, 2020; RUU Perdagangan dan Niaga (Promosi dan Fasilitasi) Hasil Petani, 2020; dan RUU Komoditas Esensial (Amandemen), 2020. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan India dan juga meningkatkan kondisi ekonomi petani. Namun, para petani dan kelompok masyarakat sipil melakukan protes untuk menuntut pemerintah agar mencabut UU tersebut karena dianggap akan merugikan para petani. Sebagai akibat dari protes tersebut, pada 29 November 2021 Parlemen India mengesahkan RUU Pencabutan Hukum Pertanian untuk mencabut UU Pertanian 2020. Penelitian ini menggunakan konsep Radically Network Societies (RNS) oleh Pai & Kotasthane (2016) dan teori Struktur Peluang Politik oleh Tarrow (1998). Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya jaringan individu yang sangat terhubung, memiliki identitas, dan dimotivasi oleh penyebab langsung yang sama, serta struktur peluang politik, dalam gerakan protes petani dapat mempengaruhi pencabutan tiga undang-undang pertanian ......This study discusses the protest movement as part of the social and political control of civil society towards the Indian government. In particular, what will be examined is the farmer protest movement against the presence of three farm laws in 2020-2021. In September 2020, the Indian Parliament passed the farm laws consist of The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Act, 2020, and The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020. The main objective of these laws is to increase the economic activities of Indian household and also improve the economic conditions of farmers. However, farmers and civil society groups protested to demand the government to repeal the law because it was considered to be detrimental to the farmers. As a result of the protests, on 29 November 2021 the Indian Parliament passed the Farm Laws Repeal Bill, 2021, to repeal the Farm Laws, 2020. This research uses the concept of Radical Network Societies (RNS) by Pai & Kotastane (2016) and the theory of Political Opportunity Structure by Tarrow (1998). The results of this study found that a web of hyper-connected individuals, possessing an identity, and motivated by a common immediate cause, as well as political opportunity structures, in the farmers protest movement could influence the repealed of the three farm laws.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai aksi protes masyarakat AS terhadap McDonalds terkait penyebaran epidemi obesitas periode 2000-2013. McDonald?s menjadi target protes masyarakat karena dianggap mewakili industri restoran makanan cepat saji di AS. Fokus penelitian ini menunjukkan awal mula masyarakat mulai intens melancarkan protes terhadap McDonald?s serta bentuk-bentuk protesnya. Tesis ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif-interpretatif dan menggunakan teori pop culture, budaya makan, New Social Movement, pressure group, simbol, serta media massa dalam analisis. Dari penelitian ini didapat simpulan bahwa McDonalds memenuhi protes masyarakat sebagai upaya agar bisnis yang telah dijalankan sejak 1948 tersebut terus bertahan dan tidak kalah bersaing dengan kompetitor.

---

On 2000 -2013, McDonald's had become the target of protests against fastfoodinflicted obesity in the US. This giant restaurant chain was dubbed as the symbol of fastfood restaurants that lead to the unhealthy eating habit. This research focused on asessing the initial stage of the protests and its forms, using descriptive-interpretative method and pop culture theory, eating habbit theory, New Social Movement theory, Pressure Group Theory, Symbol, and Mass Media to analyse it. This research concludes, at present McDonald?s has successfully maintain its position as a leading, prominent fastfood corporation in the US.

Abstrak :
Tesis ini membahas kritik W.S Rendra terhadap pemerintah Orde Baru melalui puisinya (1967-1978). Pada tahun 1967-1978, kebijakan Orde Baru menyebabkan korupsi oleh aparat negara karena diberlakukannya UU PMA 1967 dan ketergantungan pada modal asing, yang kemudian menyebabkan protes dari berbagai kalangan mahasiswa. Protes ini kemudian memuncak pada 1974 di Insiden Malari. Setelah kejadian Malari, kebijakan pemerintah Orde Baru menjadi sangat anti-kritik, ini kemudian dibuktikan dengan pelarangan pers, larangan tampil bagi seniman yang dianggap mengkritik, pembatasan kebebasan berekspresi dan kemudian menimbulkan protes dari berbagai kelompok. , seperti siswa dan seniman. Salah satunya adalah W.S Rendra yang mengkritik Orde Baru melalui puisinya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya pada WS Rendra, yang lebih fokus pada biografinya, menganalisis karyanya dari sudut pandang sastra dengan studi semiotik, penelitian ini akan fokus pada puisi-puisi oleh WS Rendra, yang merupakan bentuk kritik terhadap New Memesan kebijakan pemerintah. Menulis artikel ini menggunakan metode historis menggunakan sumber-sumber tertulis seperti koran kontemporer, buku, jurnal, dan wawancara.

---

This thesis discusses W.S Rendras criticism of the New Order government through his poetry (1967-1978). In 1967-1978, the New Order policy caused corruption by the state apparatus due to the enactment of the 1967 PMA Law and dependence on foreign capital, which then led to protests from various student circles. This protest then peaked in 1974 at the Malari Incident. After the Malari incident, the New Order government policy became very anti-criticism, this was later proven by a ban on the press, a ban on appearing for artists who were considered criticizing, restrictions on freedom of expression and then led to protests from various groups, like students and artists. One of them was W.S Rendra who criticized the New Order through his poetry. In contrast to previous research on WS Rendra, which focuses more on his biography, analyzing his work from a literary point of view with semiotic studies, this research will focus on poems by WS Rendra, which is a form of criticism of New Order government policy. Writing this article uses historical methods using written sources such as contemporary newspapers, books, journals, and interviews.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji tuturan protes dalam poster partisipan yang dilihat sebagai tindak tutur dalam kegiatan protes Women`s March Jakarta 2018. Tindak tutur sebagai bagian dari situasi ujar tidak terlepas dari aspek-aspek situasi ujar lainnya yaitu konteks, tujuan, dan peserta tuturan. Strategi tindak tutur protes kemudian digunakan untuk menyelaraskan tindak tutur protes dengan aspek-aspek lainnya tersebut. Selain itu, definisi Women`s March Jakarta 2018 sebagai kegiatan interseksional atau kegiatan yang memiliki beragam situasi ujar, juga sebagai kegiatan yang berasal dari Amerika Serikat, membuat strategi tindak tutur protes diperlukan dalam kegiatan Women`s March Jakarta 2018. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Dalam pembahasannya, penelitian ini mengidentifikasi dan memaparkan strategi tindak tutur protes yang bertolak dari klasifikasi situasi ujar. Identifikasi strategi protes yang dibahas melingkupi identifikasi unsur-unsur yang membangun strategi tindak tutur yaitu kelangsungan dan ketaklangsungan tuturan, ilokusi, hingga pemarkah linguistik yang terdiri dari pilihan kata, pilihan pronomina, dan struktur sintaksis. Sementara itu, pemaparan strategi tindak tutur menjelaskan kekuatan daya ilokusi yang dihasilkan setiap strategi. Melalui identifikasi dan pemaparan strategi tindak tutur protes diketahui bahwa terdapat strategi yang memiliki daya ilokusi yang kuat sehingga strategi menjadi efektif dan membuat tindak tutur protes berhasil, dan sebaliknya. Strategi tindak tutur protes pada akhirnya juga menjelaskan eksistensi kegiatan protes Women`s March Jakarta 2018 sebagai kegiatan yang tidak terlepas dari kegiatan induk di Amerika Serikat meskipun memiliki tujuannya sendiri.

---

This research examines the speech of protest which is classified as speech act in Women`s March Jakarta 2018. The speech act is uttered in written form on the poster of participants. As speech act is embodied in speech situation, speech act is inseparable from other aspects of speech situation; context of utterance, goal of utterance, and participants of utterance. Therefore, strategy is needed for speech act to be aligned with the other aspects. Besides, the definition of Women`s March Jakarta 2018 as an intersectional protest or protest with varied speech situations, also as a protest originated from United States, makes the strategy essential for the speech act of protest in Women`s March Jakarta 2018. This research uses qualitative method. In the discussion, the strategy was identified and explained. Identification of the strategy of protest speech act encompassed elements that construct the strategy. It involved direct and indirect speech act, illocution, and sub-strategy which is comprised of the choice of words, the choice of pronouns, and syntactical structures. Then, the explanation included the degree of strength of illocutionary force since each strategy deliver varied strength of illocutionary force. Through the discussion, it is understood that there are strategies which produce strong illocutionary force and eventually contribute to the successful speech act of protest, and vice versa. Furthermore, the discussion of the strategy of speech act protest can also explain the existence of Women`s March Jakarta 2018 as a protest activity that cannot be divorced from its origin even though it also has their own goals.

Abstrak :
Sejak tahun 2014 hingga 2018, masyarakat Groningen menggencarkan aksi protes yang ditujukan kepada pemerintah Belanda dan NAM, terkait gempa bumi yang sering terjadi di Groningen. Penelitian kualitatif deskriptif ini membahas jenis, fungsi dan makna gaya bahasa yang terkandung pada 24 kalimat protes tersebut. Sumber korpus yang dipergunakan berasal dari hasil pencarian internet yang berkaitan dengan gempa bumi Groningen. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan adanya 19 jenis gaya bahasa yang digunakan. Fungsi gaya bahasa pada kalimat-kalimat protes tersebut berguna untuk memberikan penekanan gagasan pada kalimat, mengganti penggunaan kata-kata yang lebih kasar menjadi halus, mendorong masyarakat untuk ikut berpikir, memberikan nilai estetika pada kalimat, membuat kalimat menjadi lebih jenaka dan ringan, memberikan penjelasan tambahan, menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan NAM, dan untuk membenarkan situasi di Groningen terkait gempa. Makna konotatif dari kalimat-kalimat protes tersebut adalah: Masyarakat Groningen bersikeras agar ekstrasi gas dihentikan dan mendesak pemerintah serta NAM untuk bertanggung jawab atas gempa bumi Groningen. ...... Since 2014 until 2018, the residents of Groningen have intensified their protest on the earthquake issues in Groningen, addressed to the Dutch government and the NAM. This qualitative descriptive research discusses figures of speech, functions, and meanings found in these 24 sentences on demonstration banners. The source of the corpus was taken from the internet search results, related to the Groningen earthquakes. The result of this research indicates that there are 19 figures of speech. The functions of the figures of speech are: to emphasize the ideas of the sentences, to replace harsh words into pleasant or polite words, to encourage people to think, to give the aesthetic value of the sentence, to make the sentence more humorous, to provide additional explanations, to criticize the Government and the NAM, and to justify the situation in Groningen related to the earthquake. The connotative meaning of these protest sentences are namely: ­The residents of Groningen insist the gas extraction to be stopped and that the Dutch government and the NAM to be responsible for Groningen earthquake.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang tindakan kolektif yang dilakukan oleh kelompok nelayan non rumpon di komunitas nelayan Puger. Tindakan kolektif ini merupakan hasil atau bagian dari konflik rumpon yang terjadi dikomunitas nelayan Puger, yaitu konflik antara nelayan yang tidak memiliki rumpon dengan yang memiliki rumpon. Tindakan kolektif yang dilakukan oleh kelompok nelayan non rumpon ini berupa aksi protes kepada pemerintahan lokal yaitu Dinas Perikanan dan Peternakan Jember. Dalam aksi protes tersebut nelayan mengorganisir diri kemudian melakukan suatu mobilisasi dengan mengumpulkan berbagai sumber daya yang ada. Tindakan protes tersebut dipicu oleh beberapa aspek yaitu aspek kepemilikan sumber daya laut, ekonomi, alat tangkap, iklim/cuaca, personal, keluarga, kepentingan, rumpon bantuan, serta ketidaktegasan Dinas Perikanan dan Peternakan kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Maksud pemilihan pendekatan ini adalah untuk memahami, mendalami, mengambarkan dan menganalisa bagaimana aksi kolektif dari konflik rumpon antara nelayan non rumpon dengan nelayan rumpon.

---

The focus of this study is about collective action that had done by fisherman as a collective group who does not have rumpon as their tools for fishing. Those collective actions are contributed by the conflict between non rumpon and rumpon fishermen concerning rumpon that took place in the community. Among other forms of collective actions is protest organized by the non-rumpon fishermen. The protest was directed to Dinas perikanan dan peternakan (fishery and agriculture office at the government level). By the protest, the non-rumpon fishermen organized and mobilized themselves using various kinds of resources. Various factors had stimulated the protest, such as property, access to resources in the fishing field, tools for fishing, climates, personal issues and rumpon aid. This study applied a qualitative research method to gain data in the field.

Abstrak :
ABSTRAK
Krisis moneter yang ditandai dengan meiemahnya mata uang rupiah pada pertengahan tahun 1997 membawa Indonesia pada krisis ekonomi. Sejumlah masatah yakni monopoli, kolusi, korupsi dan nepotisme, yang merasuk dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, semakin membuat Indonesia terpuruk pada krisis kepercayaan, mengkristal menjadi krisis di bidang politik dan hukum. Hasii Sidang Umum (SU) DPR / MPR, terutama pemilihan Presiden dan pembentukan Kabinet VII diyakini oleh kalangan masyarakat luas sebagai indikasi kurangnya kemampuan Pemerintah melakukan reformasi yang memadai untuk memperbaiki situasi yang kian memburuk. Di tengah kondisi semacam "rtu, pada pertengahan tahun 1997, gerakan protes mahasiswa mulai marak di beberapa kampus di puiau Jawa. Dalam waktu yang relatif pendek, gerakan protes mahasiswa "rtu meiuas ke luar pulau Jawa dan merata ke kampus-kampus di seluruh Indonesia. Dari segi kuantitas, aksi-aksi protes mahasiswa ini merupakan yang terbesar selama dua dasawarsa terakhir. Isu-isu reformasi ekonomi dan politik yang diangkat pun bersifat nasional tidak seperti aksi-aksi protes yang terjadi sebelumnya yang isunya bersifat iokal dan isu ini merata pada hampir semua aksi protes mahasiswa. Adanya dukungan pada gerakan protes mahasiswa tahun 1998 yang sedemikian besar membuat mahasiswa salah tingkah dan kehilangan arah. Gerakan protes mahasiswa mulai dipertanyakan orang mulai dari kemumian gerakan sampai kepada intelektual gerakan. Apresiasi rakyat kian menurun menyusul aksi-aksi protes yang dipandang cenderung anarkis, emosional dan terkesan kurang inteiek (Republika, 15 Januari 1998). Selain itu gerakan protes mahasiswa pasca pemerintahan Soeharto mulai terpecah-belah dan memiliki penylkapan politik yang berbeda-beda. Agar individu atau masyarakat dapat memahami gerakan protes mahasiswa, maka diperlukan suatu usaha untuk menjelaskan bagaimana mahasiswa mengorganisasikan pengalaman masa lalu dan tingkah-takunya ke dalam satu pola atau bentuk tertentu. Hal ini oleh Barlett (dalam Deaux, Dane dan Wrightsman, 1993) didefinisikan sebagai Skema Sosiat {Social Schemata). Skema sosial merupakan pola dari tingkah-laku dan juga pola untuk bertingkah-taku (Neisser, dalam Aldrin, 1995). Oleh karena itu. peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai skema sosia! mengenai gerakan protes mahasiswa tahun 1998. Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran teori mahasiswa mengenai gerakan protes mahasiswa. Penetitian in! menggunakan kriteria responden yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sariito W. Sarwono (1978). Kriteria responden tersebut adalah Aktivis Pemimpin dan Aktivis Pengikut. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner, yaitu berupa item-item pertanyaan yang terdiri dari beberapa aftematif jawaban. Tiap-tiap kelompok responden boleh memilih lebih dari satu alternatif jawaban. Banyaknya respon dari tiap-tiap responden dijumfahkan dan direlaslkan dengan jumlah respon yang tidak dijawab. Prosedur statistik yang digunakan adalah prosedur aggregate (grouping) dan crosstabs. Setelah itu dilakukan perhitungan dengan menggunakan teknik analisa chi square. Ternyata dari 11 hipotesa yang dibangun, hanya ada 3 hipotesa yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan skema antara kelompok aktivis pemimpin dan pengikut. Daiam diskusi dibahas mengapa tidak ada perbedaan skema antara kedua kelompok aktivis. Selain itu juga diberikan saran-saran baik kepada responden, yaitu mengenai perbaikan beberapa skema mengenai konsep tertentu seperti pengertian mahasiswa, peran sebagai kekuatan politik dan pengertian inteiektual. Selain itu, saran-saran bagi perbaikan penelitian ini juga diberikan.

Abstrak :
ABSTRAK
Tubuh perempuan di dalam masyarakat patriarki dikonstruksikan berdasarkan keberadaan laki-laki. Objektifikasi ini kemudian melahirkan oposisi biner yang mengkonstruksikan tubuh perempuan sebagai yang lemah, inferior, dan submisif. Oposisi biner ini juga telah lama dipercaya melalui narasi budaya, agama, dan politik, serta menyebabkan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan. Namun, guna menghancurkan konstruksi ini, beberapa perempuan menggunakan tubuhnya sebagai kendaraan politik, salah satunya adalah kelompok feminis ldquo;Femen rdquo;. Guna mengeksplorasi dan memahami tubuh sebagai kendaraan politik, skripsi ini akan melibatkan teori-teori tubuh dan aksi politik dalam kaitannya dengan kekuasaan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dari Skripsi ini didapatkan gambaran bahwa tubuh dapat dijadikan media penyampaian pesan dan tuntutan. Melalui bertelanjang dada, Femen berupaya untuk menumpas patriarki dan membebaskan perempuan dari narasi budaya, agama, dan politik yang misoginis. Mereka mampu menyuarakan suara perempuan yang sebelumnya tidak terdengar di Ukraina

---

ABSTRACT
Female body has been constructed in patriarchal society in opposition to that of the male body. This objectification of female body in patriarchal culture has created a binary opposition to both male and female. Female body is constructed as weak, inferior, and submissive towards male body. This binary finds its root deep in history, perpetuated by strict narration of sexual ideologies in culture, religion, social, and politic. It also creates the oppression and exploitation of female body that still exist today. Therefore, in order to destroy this oppressive binary and subsequent vision of female body, some women have used the female body as vehicle of political action, one of them is feminist group lsquo Femen rsquo . In pursuit of exploring and understanding the body as political vehicle, this thesis would involve theoretical decomposition the body reconstruction and political action which are understood as power. This thesis used a qualitative approach and case study methods which aims to explore and understand body protest. Moreover, the body protest can be made as media of messages and demands. Through naked body, lsquo Femen rsquo is trying to quell the patriarch and freed women from narrative culture, religion, and politically misogynist. They were able to voice of women which had not heard in Ukraine.

Abstrak :
Pada abad ke-20 banyak terjadi gerakan protes di beberapa daerah terhadap pemerintah kolonial, terutama dibeberapa daerah tanah partikelir di ommelanden Batavia. Hal ini diakibatkan oleh berbagai macam persoalan, salah satunya adalah kenaikan pajak disaat taraf hidup masyarakat miskin jauh lebih banyak. Salah satu kasus terjadi di wilayah Pamanoekan dan Tjiasem yang terletak di wilayah Kabupaten Krawang pada 1901 dan Karesidenan Krawang setelah alih status wilayah pada 1925. Dalam kasus di wilayah Karesidenan Krawang, Pamanoekan dan Tjiasem menjadi tempat terjadinya gerakan protes karena masyarakat disana hidup sangat miskin dan sangat memprihatinkan. Selain itu disana masyarakatnya derajat pendidikannya rendah ditunjukkan dengan buta huruf dan tidak bisa berhitung, ditambah menyebarnya wabah kolera karena sanitasi yang buruk. Akhirnya, Masyarakat berbondong bondong ke rumah pejabat berwenang untuk mengajukan protes dalam rangka mencari keadilan atas penerapan kebijakan yang sangat merugikan bagi mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, metode ini meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana masyarakat melakukan tindakan pasca diterapkannya kebijakan yang merugikan mereka, tindakan ini cenderung terstruktur dengan baik dan mendapatkan respon pula oleh pemerintah kolonial. Selain itu menarik untuk diketahui selanjutnya bahwa kehidupan masyarakat yang sangat berbeda terlihat jelas sebelum gerakan protes dan sesudah gerakan protes berlangsung. Masyarakat menjadi cenderung lebih sejahtera terlebih setelah dampak politik etis sangat terasa di wilayah Karesidenan Krawang.

---

In the 20th century there were many protest movements in several regions against the colonial government, especially in some areas of private land in the Batavia ommelanden. This is caused by various reasons, one of which is a tax increase. This case occurred in the Pamanoekan and Tjiasem areas located in the Krawang Regency area in 1901 and the Krawang Residency after the status transfer in 1925. In the case of protest movements that took place in the Pamanoekan region and Tjiasem communities flocked to the homes of the authorities to file protests in order seek justice for the application of policies that are very detrimental to them. The method used in this study is the historical method, this method includes heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of this study are how people take action after the implementation of policies that harm them, these actions tend to be well structured and get a response from the colonial government. It is also interesting to know further that the lives of very different people were clearly seen before the protest movement and after the protest movement took place. Communities tend to be more flowing after the protest movement takes place.