Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Praktik paradiplomasi pertama kali muncul sejak Perang Dunia Satu dan mengalami perkembangan pasca berakhirnya Perang Dunia Dua dan dan dimulainya Perang Dingin. Dalam kurun waktu singkat, praktik paradiplomasi telah menyebar secara luas di berbagai belahan dunia, seperti di Kawasan Asia, salah satunya adalah di Indonesia. Praktik paradiplomasi di Indonesia pertama kali berlangsung sejak tahun 1960-an, kemudian terus berkembang dan menjadi tren yang banyak diadopsi oleh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kerja sama sister province dengan Provinsi Kujawsko-Pomorskie sejak tahun 2018. Pada April 2019, kerja sama ini melakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI), selanjutnya, memasuki tahun 2020-2022 kerja sama ini mengalami penurunan aktivitas dan tidak menunjukkan progres yang signifikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian studi kasus, penelitian ini menelusuri mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika proses implementasi kerja sama sister province ini, dengan menggunakan teori utama yakni Paradiplomasi. Dari sini kemudian dicapai hasil yang menunjukkan dinamika proses implementasi kerja sama sister province NTB dan Kujawsko-Pomorskie dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang diklasifikasikan ke dalam dua sisi, pertama faktor eksternal yang mencakup hubungan bilateral antara Indonesia dan Polandia dan krisis Pandemi COVID-19. Kedua, faktor internal, diantaranya adalah pertama, desentralisasi, kedua, birokrasi dalam aspek manajemen kelembagaan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam birokrasi di Pemerintah Provinsi NTB, ketiga, kepemimpinan dan manajemen dalam aspek karakteristik dan demokratisasi pemimpin dari Pemerintah Provinsi NTB. Demikian, kerja sama ini menunjukkan praktik paradiplomasi yang buruk yang dipengaruhi oleh faktor keterbatasan pada sumber daya manusia dan karakteristik dari kepemimpinan Pemerintah Provinsi NTB.

---

The practice of paradiplomacy first emerged in World War One and developed after the end of World War Two and the start of the Cold War. In a short period of time, the practice of paradiplomacy has spread widely in various parts of the world, such as in the Asian Region, one of which is in Indonesia. The practice of paradiplomacy in Indonesia first took place in the 1960s, then continued to develop and became a trend that was widely adopted by local governments in Indonesia, including in this case the West Nusa Tenggara Provincial Government through sister province cooperation with Kujawsko-Pomorskie Province since 2018. In April 2019, this cooperation signed a Letter of Intent (LoI), then, entering 2020-2022 this cooperation experienced a decline in activity and did not show significant progress. Using a qualitative approach and case study research method, this research explores the factors that influence the dynamics of the implementation process of this sister province cooperation, using the main theory of Paradiplomacy. The results show that the dynamics of the implementation process of the sister province cooperation between NTB and Kujawsko-Pomorskie are influenced by a number of factors that are classified into two sides, first, external factors which include bilateral relations between Indonesia and Poland and the COVID-19 Pandemic crisis. Second, internal factors, including first, decentralization, second, bureaucracy in the aspect of institutional management and limited human resources in the bureaucracy in the NTB Provincial Government, third, leadership and management in the aspect of characteristics and democratization of leaders from the NTB Provincial Government. Thus, this cooperation shows poor paradiplomacy practices that are influenced by the limited human resources and characteristics of the leadership of the NTB Provincial Government."

"Tuntutan dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu terutama dalam penanggulangan gizi buruk merupakan tantangan yang harus dipersiapkan secara benar dan ditangani secara mendasar, terarah dan sungguh-sungguh mengingal banyaknya kasus gizi buruk dari tahun ke tahun. Hasil pernantauan status gizi diwilayah kerja dinas kesehatan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005 ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 4,3%. Kasus gizi buruk memerlukan perawatan yang intensif balk dirumah tangga, puskesmas dan rumah sakit. Untuk memenuhi tuntutan pelayanan kesehatan maka yang harus dilakukan adalah melaksanakan penanggulangan gizi buruk dengan mengikuti pedoman yang dibuat dcpkes. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gambaran kinerja tenaga pelaksana gizi (TPG) puskesmas dalam penanggulangan gizi buruk dan faktor-faktor apa yang berhubungan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan yang digunakan adalah cross sectional, dengan sampel 23 orang yang merupakan total populasi yang dilaksanakan di kabupaten Padang Pariaman pada bulan Maret sampai April 200G. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian sendiri kuesioner oleh TPG, meliputi variabel independent yaitu umur, pendidikan, pengetahuan, lama kerja, pelatihan, motivasi, sarana, beban kerja, kepemimpinan dan supervisi. Variabel dependent yaitu kinerja TPG dalam penanggulangan gizi buruk yang diperoleh dari check list dan penelusuran dokumen. Analisis data meliputi analisis univariat, bivariat (chi-square). Untuk pengayaan informasi dilakukan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalarn terhadap beberapa orang informan. Hasil penelitian ini menunjukan proporsi kinerja TPG puskesmas yang baik 52,2% dan kinerja kurang 47,8%. Hasil uji bivariat menunjukan ada 7 variabel yang berhubungan secara statistik (p-value < 0,05) yaitu pendidikan, pengetahuan, pelatihan, motivasi, sarana, beban kerja dan kepemimpinan. Faktor -faktor Iainya yaitu umur, lama kerja dan supervisi tidak berhubungan dengan kinerja TPG puskesmas dalam penanggulangan gizi buruk. Berdasarkan basil penelitian ini disarankan bagi penentu kebijakan agar menempatkan TPG dari pendidikan profesi gizi dan untuk meningkatkan pengetahuan perlu diadakan pelatihan secara berkala. Untuk pimpinan puskesmas disarankan untuk dapat memotivasi TPG agar kinerjanya lebih baik, selain itu juga diperhatikan beban kerja yang diberikan sesuai dengan kemampuan petugas.

---

Demand and requirement of quality health service especially in handling a severe malnutrition is a challenge which must be prepared correctly and handled primarily, directional an seriously considering cases number of severe malnutrition each year. Monitoring result of nutrition status at working area of health service in district of Padang Pariaman in 2005 found 4,3% cases of severe malnutrition. Severe malnutrition cases need a good intensive care in household, public health center and hospital. To fulfill demand of health service so it is important to implement on handling severe malnutrition by following a guidance which arc made by health department of RI. Therefore goal of this research is to know describing of nutrition workers performance of public health centre handling severe malnutrition and related factors.

Research used a cross sectional design with a quantitative approach. The number of samples is 23 respondent where they are a population total which are conducted in district of Padang Pariaman from March-April 2006. Data collected has been done with answering a questioner by nutrition workers, incIiuded independent variables, such as age education, knowledge, working duration, training, motivation, equipment, work loading, supervision and leadership. Dependent variables is nutrition workers performance of public health center in handling severe malnutrition which is obtained from check list and document research. Data analysis consist of univariate analysis and bivariate analysis (chi-square). For information enrichment, they had been done a qualitative approach by a deep interview to some informants.

The result of this research showed nutrition workers at public health center with good performance is 52,2% and with less performance is 47,8%. Bivariate analysis showed there are 7 related variables significant statistically to nutrition workers performance at public health center in handling severe malnutrition (p-value < 0,05), that is education, knowledge, training, motivation, equipment, work loading, and leadership. The other factor such age, working duration and supervision are not related to nutrition workers performance.

To suggested for policies makers in order to exercise non nutrition workers by periodical training to improve knowledge. For the leader of public health centre suggested to be able to motivate nutrition workers so their performance becomes better, besides it is important to give attention of work loading which is given according to officers ability."

"ABSTRAKTesis ini membahas hubungan antara pembangunan manusia danpertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Barat pada tahun 2007 – 2011.Pembangunan manusia melalui pendidikan dianggap berpengaruh dalampertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktifitas dan pendapatanperkapita. Tingkat pendapatan perkapita yang tinggi mampu meningkatkanpembangunan manusia melalui alokasi biaya pendidikan dalam porsi konsumsipenduduknya. Dalam penelitian ini pembangunan manusia diukur dengan rataratalama sekolah, pertumbuhan ekonomi diukur dengan pendapatan perkapita.Penelitian ini menggunakan data panel (26 kabupaten/kota) model fixed effectdengan estimasi 2SLS (two stage least square). Hasil penelitian adalah terdapathubungan dua arah antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi diprovinsi Jawa Barat.

---

ABSTRACTThis thesis examines the relationship between human development andeconomic growth in the province of West Java in 2007-2011. Humandevelopment through education is considered influential in economic growththrough increased productivity and income per capita. High per capita incomelevels can improve human development through the allocation of the cost ofeducation in the consumption per capita. In this study of human development ismeasured by the average years of schooling, economic growth measured by percapita income. This study uses panel data (26 districts / cities) fixed effect modelto estimate the 2SLS (two stage least squares). Results of the study is that there isa two-way relationship between human development and economic growth in theprovince of West Java"

"Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPSBK) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam bidang kesehatan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1997. Dalam rangka merespon krisis ekonomi tersebut UNICEF melalui program JPSBK melakukan kegiatan revitalisasi posyandu dengan memberikan makanan tambahan vitadele untuk balita di posyandu sebanyak lebih dari 150.000 balita.Untuk mengetahui dampak efektivitas revitalisasi posyandu dan pemberian vitadele terhadap status gizi balita maka Pusat Penelitian Kesehatan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia (PPK-UI) bekerjasama dengan UNICEF melakukan penelitian di 4 propinsi yaitu Sumatera Barat (Sumbar), Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim), yang dilakukan pada bulan Juni dan Juli tahun 2002. Data yang di analisis untuk pembuatan tesis ini adalah bagian dari penelitian yang dilaksanakan oleh PPK-UI.Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi balita yaitu karakteristik balita, karakteristik orang tua, Nitadele dan penyakit infeksi. Desain yang digunakan dalam penelitian ini cross sectional. Sampel adalah ibu balita yang mempunyai balita berumur 10-60 bulan.Dari hasil analisis dengan menggunakan indikator BB/U dan TB/U, ditemukan balita gizi kurang masing-masing sebanyak 30,7% dan 29,0%. Faktor-faktor yang mempunyai hubungan dengan status gizi balita berdasarkan indeks TB/U adalah pendidikan ibu balita (p=0,001), pendidikan bapak balita (p=0,003), pekerjaan bapak balita (p),001), pengetahuan ibu tentang pemantauan pertumbuhan balita (p=0.411) untuk TB/U. Sedangkan menurut status gizi indeks BBIU adalah pendidikan ibu balita (p=0.004) dan penyakit ISPA (p=4.001), Hasil analisis multivariat diperoleh faktor yang paling dorninan untuk terjadinya status gizi kurang berdasarkan indeks TB/U adalah pengetahuan ibu tentang pemantauan pertumbuhan balita dan menurut status gizi kurang berdasarkan indeks BB/U adalah penyakit ISPA.Ada dua Cara ibu balita untuk mendapatkan vitadele yaitu membeli dan gratis, kemudian sebanyak 19.6% ibu balita menerima vitadele tidak rutin. Persentase jumlah vitadele yang diterima selama program tidak menunjukkan adanya hubungan yang bermakna dengan status gizi balita, tetapi mempunyai kecenderungan persentase jumlah vitadele yang diterima semakin sedikit, maka jumlah balita status gizi kurang meningkat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa anggota keluarga yang ikut mengkonsumsi vitadele adalah (1) balita bukan sasaran, (2) ibu, (3) bapak, dan (4) anggota keluarga lainnya. Konsumsi vitadele terbanyak adalah balita bukan sasaran (72,5%), kemudian dua anggota keluarga (16,4%), tiga anggota keluarga (7,3%) dan semua anggota keluarga ikut mengkonsumsi (3,8%). Jarak akhir menerima vitadele sarnpai dengan saat penelitian tidak menunjukkan adanya hubungan yang bermakna. tetapi mempunyai kecenderungan balita status gizi kurang meningkat dengan jarak akhir yang semakin melebar.

---

Social Security Net (JPS BK) is one of efforts by government in health area to reduce impact of economic crisis since 1997. in order to response this crisis, UNICEF through JPSBK program conduct the revitali7a-ion program of posyandu by giving food supplement vitadele for 150.000 under fives.

To find out effectiveness posyandu revitalization and vitadele distribution to nutritional status of under five, Center of Health Research University of Indonesia (PPKUI) by cooperation with UNICEF conducting research in 4 provinces such as, West Sumatra. West Java, Center of Java and East Java, which carried out at June and July 2002. Data which analyzed by this study is part of that research.

This study objective is to find out factors that related to nutritional status of under-five such as under-five's characteristics, parent's characteristics, vitadele and infectious disease. This study used cross sectional design. Sample is mothers who have under-five aged 10-60 month.

Results of the analysis using indicator BB/U and TB/U, found there are under-fives under nutrition 30.7% and 29,0%. Factors which have relation with nutritional status of under-five based on TB/U index is mother education (p=0,041), Father Education (p=0,003), Father Occupation (p =0,401), mother knowledge about monitoring under-five's growth (p O,011). While based on index BBIU are mother education (p-0,04) and acuter respiratory disease (p=0,001), from multivariate analysis the most dominant factor of under nutrition based on index TB/U is mother knowledge and based on index BB/U is acute respiratory disease.

Mother could get vitadele free or buying, 19,6% under-fives not received vitadele routinely. Percent number vitadele accepted during program has no significant relation with under-five's nutritional status, but tend fewer accepted percent vitadele could increase under-fives with under nutrition. Result of this study showed that there are non target which consume vitadele such as, non target under-five, mother, father, and other family member. The most consumed vitadele is non target under-five (72.5%). Two family member (16.4%), three family member (7.3%) and all family member (3.8%). time range from end for accepting vitadele to starting time of this study have no significant relation, but there is increasing in under-five's nutritional status if more range of time."

"Setiap pengidap penyakit Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disebutdengan HIV berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merupakansalah satu bentuk pelayanan publik yang dijamin oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini sehubungan dengankewajiban negara untuk memenuhi hak-hak asasi dan kebutuhan dasar bagi tiaporang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis kemudian membahas mengenaipenerapan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV olehPemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dan analisis kasuspenolakan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV olehfasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Penelitiandilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan datasekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukungdengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitiankemudian menyimpulkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun ProvinsiJawa Barat telah melakukan beberapa program guna menurunkan angka pasienpengidap HIV dan bahwa setiap pasien rumah sakit termasuk bagi pasien ODHAdiberikan hak oleh undang-undang untuk memperoleh layanan yang manusiawi,adil, jujur, dan tanpa diskriminasi terdapat pada Pasal 32 huruf C UURS jo. Pasal 4huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

Every person with Human Immunodeficiency Virus, hereinafter referred to asHIV, is entitled to receive health services which is one form of public serviceguaranteed by the state based on Law Number 36 Year 2009 concerning Health.This is in connection with the states obligation to fulfill human rights and basicneeds for each person, as stipulated in Article 28 H paragraph (1) of the 1945Constitution of the Republic of Indonesia. The author then discusses the applicationof the provision of health services to patients with HIV by the ProvincialGovernments of DKI Jakarta and West Java Province and analysis of cases ofrefusal to provide health services to patients with HIV by health facilities in DKIJakarta and West Java Provinces. The study was conducted through a normativejuridical approach using secondary data, including legislation, books, and supportedby primary data in the form of interviews with related parties. The results of thestudy concluded that in the Provincial Governments of DKI Jakarta and West JavaProvinces have conducted several programs to reduce the number of HIV-infectedpatients and that every hospital patient, including PLWHA patients, is given theright by law to obtain humane, fair, honest and without discrimination contained inArticle 32 letter C UURS jo. Article 4 letter G of Law Number 8 of 1999 concerningConsumer Protection."