Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gerakan reformasi pada pertengahan tahun 1998 telah membawa dampak dan perubahan yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menyusul adanya penyesuaian struktur-struktur berbangsa dan bernegara seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan-tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketika pertama kali didirikan pada tahun 1945, struktur parlemen Indonesia diidealkan berkamar tunggal (unikameral) dan dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat dan pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.Seiring dengan adanya perubahan Undang-undang Dasar 1945, yaitu mengenai Pasal 1 (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar telah membawa konsekuensi perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara melainkan sebagai lembaga negara seperti biasa.Perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut juga diikuti dengan perubahan komposisi keanggotaan Majelis permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari DPR dan DPD yang keduanya dipilih melalui Pemilihan Umum, lahirnya Dewan Perwakilan Daerah tersebut merupakan format baru parlemen Indonesia sehingga terjadi perubahan struktur keparlemenan di Indonesia. Disamping itu perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut juga berakibat pada perubahan Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat, dimana MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden karena telah dipilih secara langsung .oleh rakyat. Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hanya bersifat insidentil tersebut akhirnya memunculkan perdebatan mengenai eksistensi kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat apakah akan terus dipertahankan atau ditiadakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia atau ditiadakan. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris secara bersamaan."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor478/Pdt.G/2018/PN.Tng dimana terdapat perbuatan PPAT yang membuat Akta KuasaMenjual atas tanah yang diketahui bahwa sebelumnya telah dilakukan proses jual beliyang tidak sesuai dengan undang-undang terhadap tanah tersebut. Akta Kuasa Menjualtersebut kemudian digunakan untuk mengalihkan hak atas tanah milik penjual kepadapihak lain. Walaupun telah membuat Akta yang mengakibatkan kerugian bagi oranglain dan melanggar ketentuan perundang-undangan, ternyata dalam Putusan PPAT tidakdijatuhkan hukuman. Permasalahan dalam tesis ini yaitu, keabsahan akta kuasa menjualyang proses jual beli sebelmunya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,keabsahan peralihan hak atas sebagian bidang tanah yang didasari pada perjanjian tanpaakta jual beli autentik dan bentuk pertanggungjawaban PPAT dalam Putusan PengadilanNegeri Tangerang Nomor 478/Pdt.G/2018/PN.Tng. Metode penelitian yang digunakandalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan padapenggunaan data sekunder dan tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitianyang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian, ditarik kesimpulan bahwa AktaKuasa Menjual dalam jual beli tanah yang proses jual beli sebelemunya tidak sesuaidengan peraturan perundang-undanganadalah tidak sah sehingga Akta tersebut bataldemi hukum. Demikian pula keabsahan peralihan hak atas sebagian bidang tanah tanpapemecahan yang didasari pada perjanjian tanpa akta jual beli autentik adalah tidak sahsehingga mengakibatkan jual beli tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Atas AktaKuasa Menjual tersebut, PPAT seharusnya dibebani sanksi berupa pemberhentiandengan tidak hormat sebagai bentuk pertanggungjawabannya walaupun mengenai halini tidak disinggung dalam Putusan Nomor 478/Pdt.G/2018/PN.Tng.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about Tangerang District Court Verdict No.478/Pdt.G/2018/PN.Tng in which theres an act of execution of Deed of Authorizationto Sell executed by PPAT which previously known that there was legal conduct whichwas not in accordance with the prevailing law. That Deed of Authorization to Sell, thusbe misused to transfer the land title from the owner to the others. For its execution ofDeed of Authorization to Sell which brought loss and disadvantages to the owner ofFreehold Title, the Court did not impose any sentence to PPAT. Problems discussed inthis thesis are validity of the Deed of Authorization to Sell, validity of the transfer ofland title without authentic land deed, and responsibility of PPAT for his action in theVerdict. The research method used in the writing of this thesis is normative juridicalresearch, which focused on the use of secondary data and the form of research isdescriptive analytic research. From the analysis it can be concluded that the validity ofthe Deed of Authorization to sell should be null and void by law. In accordance withthat, validity of the transfer of land title should also be null and void. For that Deed ofAuthorization to Sell, PPAT should be imposed with sanction in form of discharge ofduties, although it was not stated in the Court Verdict."

"Skripsi ini membahas mengenai mekanisme, akibat hukum diajukannya perlindungan hukum sementara berupa provisional relief, dan dampak dari dikabulkannya permohonan provisional relief di bawah chapter 15 US Bankruptcy Code oleh Pengadilan Niaga New York Selatan terhadap kasus PKPU Duniatex Group yang sedang berlangsung di Indonesia. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan desain deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk pemahaman lebih lanjut mengenai pengajuan provisional relief oleh Debitur asing dalam rangka proses pengakuan kepailitan asing yang dikaitkan dengan aturan dalam UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment yang diadopsi oleh beberapa negara dan salah satunya adalah Amerika Serikat, khususnya dalam Chapter 15 US Bankruptcy Code yang dikaitkan dengan kasus PKPU Duniatex Group di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai pengajuan provisional relief, terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan oleh perwakilan asing sebelum mengajukan provisional relief di bawah chapter 15 dan dikabulkannya provisional relief kepada Duniatex Group memberikan beberapa dampak hukum yang positif terhadap PKPU yang sedang berlangsung di Pengadilan Niaga Semarang, terutama mengenai eksekusi aset dan pengajuan gugatan kepailitan terhadap Debitur asing. Hasil penelitian menyarankan jika terdapat aset atau kreditur yang berada dalam wilayah yurisdiksi Amerika Serikat dan sedang dilaksanakan proses hukum kepailitan di Indonesia, sebaiknya segera diajukan permohonan pengakuan proses kepailitan dan provisional relief di bawah chapter 15 melalui perwakilan asing.......This thesis discusses the mechanism, the legal consequences of petition for provisional legal protection in the form of provisional relief, and the impact of the granting of the provisional relief application under chapter 15 of US Bankruptcy Code by the Southern District of New York against the PKPU Duniatex Group case that is currently ongoing in Indonesia. This research is in the form of normative juridicial with descriptive-analytic design, which aims to further understand the petition of provisional relief by foreign debtors in the context of the process recognition of a foreign proceeding, which is linked to the rules in the UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment adopted by several countries. One of them is the United States, especially in Chapter 15 of the US Bankruptcy Code associated with the PKPU Duniatex Group case in Indonesia. Based on the analysis that has been carried out regarding the petition of provisional relief, several steps need to be carried out by foreign representatives before applying provisional relief under chapter 15. The granting of provisional relief to Duniatex Group has had several positive legal impacts on PKPU which is taking place at the Semarang Commercial Court, especially regarding the execution against the debtor's assets and commence or continue any legal proceeding against foreign debtors. Through this thesis writer suggest that if some assets or creditors are within the jurisdiction of the United States and the bankruptcy legal proceedings are being carried out in Indonesia, it is best to apply for recognition of the bankruptcy process and provisional relief under chapter 15 through foreign representatives."

"Penyakit jantung koroner (PJK) masih menjadi penyebab utama kematian, dan hasilnya masih belum memuaskan pada kelompok pasien yang berisiko tinggi. Tindakan intervensi pada arteri koroner left main (LM) dengan strategi provisional stenting adalah salah satu skenario yang menantang dalam menangani lesi bifurkasio kompleks ini. Intervensi koroner perkutan (IKP) dengan panduan ultrasonografi intravaskular (IVUS) telah terbukti memberikan hasil klinis yang lebih unggul dibandingkan dengan IKP dengan angiografi saja. Namun, data-data penelitian sebelumnya yang tersedia tidak adekuat dalam membahas keuntungan IVUS untuk pasien dengan lesi bifurkasio left main – left anterior descending (LM-LAD) kompleks yang menjalani IKP dengan pendekatan provisional stenting. Penelitian kohort retrospektif observasional ini dilakukan di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita (PJNHK) Jakarta pada periode pengamatan Januari 2017 - Desember 2022, dengan didapatkan total sampel berjumlah 178 orang. Analisa statistik dilakukan untuk melihat perbedaan kelompok antara grup IVUS vs Angiografi pada pasien-pasien PJK dengan lesi LM-LAD yang dilakukan provisional stenting, terutama terhadap luaran klinisnya berupa KKM, serta analisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap KKM dari kedua kelompok. Dari 178 pasien yang menjalani IKP provisional stenting dengan mayoritas diagnosa pre-tindakan berupa chronic coronary syndrome (CCS) berjumlah 155 orang (86.6%), hanya didapatkan 27 orang (15.1%) yang mengalami luaran KKM tanpa adanya perbedaan signifikan antara kedua grup IVUS vs angiogafi saja (16.1% vs 14.1%, p = 0.714). Angka tindakan IKP provisional stenting didapatkan cukup berimbang antara grup IVUS vs Angiografi (48.6% vs 51.4%) selama periode pengamatan penelitian. Dari semua variabel faktor resiko yang diteliti, hanya variabel diabetes melitus (DM) yang memiliki pengaruh signifikan secara independen terhadap kejadian KKM (p = 0.016, OR 3.44, 95% CI 1.55-7.62) pada kedua grup. Dengan kesimpulan Tidak terdapat perbedaan signifikan untuk luaran klinis KKM antara ultrasonografi intravaskular dan angiografi pada pasien yang menjalani intervensi koroner perkutan (IKP) dengan provisional stenting pada lesi arteri koroner LM-LAD.

......Coronary artery disease still represents the leading cause of mortality, with the outcome still unsatisfactory in high-risk subsets of patients. Percutaneous treatment of the left main coronary artery with provisional stenting strategy is one of the most challenging scenarios in interventional cardiology for treating this complex bifurcation lesion. Intravascular ultrasound-guided percutaneous coronary intervention (PCI) has been shown to result in superior clinical outcomes compared with angiography- guided percutaneous coronary intervention. However, insufficient previous study data are available concerning the advantages of IVUS guidance for specific patients with complex left main – left anterior descending (LM-LAD) bifurcation lesion undergoing PCI with provisional stenting approach. This observational retrospective cohort study was conducted at the National Cardiovascular Center Harapan Kita (NCCHK) in the observation period between January 2017 - December 2022, with a total sample size of 178 participants. Statistical analysis was carried out to learn group differences between the IVUS vs Angiography-guided groups in CAD patients with LM-LAD lesions who underwent provisional stenting, especially regarding clinical outcomes in MACE, as well as analysis of factors that influenced the MACE from both groups. Of the 178 patients who underwent provisional stenting PCI with the majority of pre-operative diagnosis were chronic coronary syndrome (CCS) with total of 155 participants (86.6%), only 27 participants (15.1%) experienced MACE outcomes without any significant group differences between the two groups of IVUS vs Angiography-guided (16.1 % vs 14.1%, p = 0.714). There was quite balanced between the IVUS vs angiography-guided groups (48.6% vs 51.4%) for PCI imaging technique approach during the observation period. From all variables of risk factor studied, only diabetes mellitus (DM) had an independent significant impact on the incidence of MACE (p = 0.016, OR 3.44, 95% CI 1.55-7.62) in both groups. There is no significant difference in outcomes of MACE between IVUS and angiography- guided ultrasonography in patients undergoing PCI with provisional stenting in LM-LAD coronary artery lesions."