Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dikarenakan kemampuan dan sarana lain serta kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat, khususnya di negaranegara yang sedang berkembang belum sepenuhnya mamadai untuk pelaksanaan pembangunan maka keterlibatan pemerintah da lam pembangunan sangat diperlukan.

Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung yang berupa penanganan berbagai proyek dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun secara tidak lang sung dengan melalui penetapan berbagai peraturan perundangundangan dengan maksud untuk membimbing, mengarahkan bahkan membatasi kegiatan masyarakat agar tercapai tujuan yang dikehendaki,

Proyek-proyek yang dibiayai dengan Anggaran Pendapat an dan Belanja Negara dalam salah. satu kegiatannya dapat me lakukan pengadaan barang, sehingga adalah hal yang wajar ji ka keberhasilan dalam pengadaan barang-barang tersebut digunakan sebagai salah satu ukuran berhasil tidaknya suatu proyek. Untuk berhasilnya pengadaan barang-barang tersebut telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata-cara dan persyaratan untuk pembuatan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak dan Surat Perintah Ker ja (SPK).

---

Abstrak :
ABSTRAK
Proyek konstruksi sesuai dengan sifatnya merupakan sesuatu yang unik dan kompleks. Dimana faktor ketidaktentuan masih sangat berpengaruh besar, yang dapat mengarah pada timbulnya resiko yang menyebabkan kegagalan proyek. Salah satu cara dalam pengendalian resiko adalah pemilihan kontrak yang tepat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor permasalahan dalam penerapan kontrak lumpsum pada pekerjaan konstruksi proyek pemerintah berbasis Perpres 54 Tahun 2010 serta langkah penanggulangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, manajemen resiko dan analisa AHP. Hasil yang didapatkan adalah faktor masalah yang sangat berpengaruh pada kesuksesan penerapan kontrak lumpsum dan langkah penanggulangan atau strategi yang diperlukan dalam memastikan kesuksesan penggunaan kontrak lumpsum.

---

ABSTRACT
Construction projects in accordance with its nature is something unique and complex. Factors of uncertainty is still very influential, which can lead to the emergence of risks causing project failure. One out of many ways in risk management is to implement the appropriate contract. The purpose of this paper is to determine the factors of lumpsum contract issues on govermenet projects based on Perpres 54 year 2010 as well as the prevention methods. The methods that are applied to this paper are descriptive analysis, risk management analysis dan AHP analysis. The result obtained is an issue factor which influenses detailed structures and implementation of the lumpsum contract.

Abstrak :
Sebagai upaya mendukung Prioritas Nasional di bidang energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meluncurkan Program Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Skala Kecil (DAK ESK Kementerian ESDM) tahun 2018, dengan memanfaatkan potensi keenergian lokal di Daerah, di mana Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) menjadi salah satunya Daerah yang mengusulkan Program tersebut, berupa Pembangunan Instalasi Biogas Rumah Tangga 4 m3 dengan target output terbangunan 254 unit dan kapasitas total 1016 m3. Pada pelaksanaanya kemudian target output tersebut mengalami penurunan, menjadi hanya 104 unit dengan kapasitas total 416 m3, namun estimasi biayanya yang dibutuhkan tetap sama dengan rencana target output awal, hal ini diduda terjadi karena belum optimalnya perencanaan biaya yang dilakukan, tidak hanya itu penyerapan anggaran pasca tender juga belum maksimal, dari empat proyek Pembangunan Instalasi Biogas Rumah Tangga 4 m3, hanya menghasilkan total nilai kontrak sebesar 84,85% dari total alokasi, penyebab kondisi tersebut adalah rendahnya nilai penawaran pada proses tender. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian bertujuan untuk menganalisis proses dan tahapan dalam implementasi Program DAK ESK Kementerian ESDM tahun 2018, khususnya pada proses tender menggunakan teori Public Sector Project Management dari David S. Kassel. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif post postivist, dengan jenis deskriptif, sedangkan data penelitian didapatkan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan biaya pendahuluan sebagai engineering estimate Pembangunan Instalasi Biogas Rumah Tangga 4 m3 dilakukan satu tahun sebelum pelaksanaan, yang membuat estimasi biaya berbeda dengan harga pasar pada saat pelaksanaan, sedangkan pada proses tender ditemukan bahwa penggunaan metode evaluasi harga terendah yang menjadikan penawaran harga paling murah sebagai dasar penetapan pemenang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran pada implementasi Program DAK ESK Kementerian ESDM tahun 2018 di Pemprov DIY. ......To support the National Priorities in the energy sector, the Ministry of Energy and Mineral Resources launched the Special Allocation Fund Program for the Small Scale Energy Sector (DAK ESK Ministry of Energy and Mineral Resources) in 2018, by utilizing the potential for local energy in the Region, where the Provincial Government of the Special Region of Yogyakarta (Pemprov DIY) is one of the regions that proposed the program, in the form of the construction of a 4 m3 household biogas installation with a target output of 254 units and a total capacity of 1016 m3. In its implementation, the output target has decreased, to only 104 units with a total capacity of 416 m3, but the estimated cost required remains the same as the initial output target plan, this is because the cost planning has not been optimal, not only that it is posted budget absorption. The tender was also not maximal, out of the four 4 m3 Biogas Installation Construction projects, only a total contract value of 84.85% of the total allocation resulted, the cause of this condition was the low bid value in the tender process. Based on the above problems, the research aims to analyze the processes and stages in the implementation of the DAK ESK Program of the Ministry of Energy and Mineral Resources in 2018, especially in the tender process using the theory of the Public Sector Project Management from David S. Kassel. The research was conducted with a postpositivist qualitative approach, with a descriptive type, while the research data was obtained through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the preliminary cost planning as an engineering estimate for the construction of a 4 m3 Household Biogas Installation was carried out one year before the implementation, which made the cost estimate different from the market price at the time of implementation, while in the tender process it was found that the use of the lowest price evaluation method made the lowest-priced bid. cheap as the basis for determining the winner cause low budget absorption in the implementation of the 2018 ESDM Ministry of Energy and Mineral Resources DAK Program in the DIY Provincial Government.

Abstrak :
Proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri di bidang infrastruktur jalan raya merupakan salah satu proyek yang dilaksanakan pemerintah guna menunjang pembangunan berkelanjutan. Pajak menerapkan kebijakan khusus berupa insentif berupa Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah dan Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut yang timbul dari transaksi di dalam pengerjaan proyek tersebut. Prinsip equality dipilih karena perlakuan pajak berbeda dengan proses pengerjaan proyek pemerintah lainnya sehingga dengan menggunakan perbandingan apple to apple guna melihat aspek horizontal equality. Pemberian insentif pajak tersebut tidak memenuhi horizontal equality karena beban pajak yang diterima berbeda pada kondisi yang sama. ......Government projects financed with borrowed funds abroad in the field of road infrastructure is one of the projects implemented by the government to support sustainable development. Taxes implementing specific policies in the form of incentives such as income tax paid by the government and is free of Value Added Tax arising from transactions in the execution of the project. The principle of equality have been selected for the tax treatment is different from the process of other government projects that by using apple to apple comparison to see the horizontal aspect of equality. The tax incentives do not meet the horizontal equality because different tax burden acceptable under the same conditions.