Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proyek strategis nasional adalah program pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur agar kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dapat tercapai. BPKP ditugas melakukan Reviu Tatakelola terhadap Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional. Laporan ini bertujuan menganalisis kesesuaian pedoman langkah kerja dengan pelaksanaan reviu yang dilakukan serta menganalisis kesesuaian rekomendasi yang diberikan oleh tim reviu. Sumber data dalam pembuatan laporan ini berasal dari laporan hasil Reviu Tatakelola Triwulan III Tahun 2018 dan wawancara dengan tim reviu BPKP Perwakilan DKI Jakarta. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan reviu yang dilakukan ada yang sudah sesuai dengan pedoman langkah kerja dan ada yang tidak sesuai. Hasil reviu yang sudah sesuai dengan pedoman langkah kerja terdapat pada reviu penyediaan lahan, pendanaan proyek, perizinan dan non-perizinan, pengadaan barang/jasa, penggunaan komponen dalam negeri, pengawasan pengendalian, dan reviu atas aspek regulasi. Sedangkan hasil reviu yang tidak sesuai dengan pedoman langkah kerja terdapat pada reviu persiapan proyek dan aspek tata ruang. Untuk reviu penjaminan pemerintah dan pembangunan fisik proyek baru sebagian dari langkah kerja yang dilakukan oleh tim reviu.

---

National strategic projects are government programs to improve infrastructure development so that community welfare and equitable development can be achieved. The BPKP was tasked with conducting a Governance Review of the Acceleration of the Development of National Strategic Projects. This report aims to analyze the suitability of the work step guidelines with the implementation of the review carried out and analyze the suitability of the recommendations given by the review team. The source of data in the preparation of this report comes from reports on the results of the Quarter III Governance Review of 2018 and interviews with the DKI Jakarta Representative's BPKP review team.

From the results of the analysis it can be concluded that the implementation of the review carried out is already in accordance with the guidelines for work steps and some are not appropriate. The results of the review that are in accordance with the guidelines for work steps are in the review of land provision, project funding, licensing and non-licensing, procurement of goods / services, use of domestic components, supervision of controls, and review of regulatory aspects. While the results of the review that are not in accordance with the work step guidelines are in the review of project preparation and spatial aspects. To review government guarantees and the physical construction of new projects, part of the work steps undertaken by the review team."

"

Kepentingan pembangunan dan kedudukan lingkungan hidup harus berjalan seimbang. Demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dibutuhkan suatu instrumen perencanaan serta pengendalian pembangunan yang mempertimbangkan kedudukan lingkungan hidup. Instrumen pengendalian tersebut salah satunya tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun kedudukan RTRW tersebut berubah sejak diterbitkannya PP Nomor 13 Tahun 2017 yang mengatur adanya penerbitan izin pemanfaatan ruang mengacu pada RTRW Nasional jika belum tercantum dalam RTRW Kab/Kota demi pelaksanaan kegiatan bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya perubahan dalam proses perlindungan lingkungan hidup sejak diterbitkannya Pasal 114A PP Nomor 13 Tahun 2017. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 berimplikasi pada proses penerbitan izin pemanfaatan ruang dan jenjang rencana tata ruang wilayah. Pergeseran tersebut terlihat dari Pasal 114A PP Nomor 13 Tahun 2017 yang memungkinkan penerbitan izin pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan perencanaan ruang daerah jika kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar. Selain itu, pasca penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018, Pasal 114A memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengesampingkan atau menghapus salah satu kriteria kelayakan lingkungan hidup dalam penilaian dokumen Amdal yang merupakan dasar penerbitan izin lingkungan pada proyek- proyek berdampak besar dan/atau bernilai strategis nasional.

 

---

The interests of the development and the position of the environment must be balanced. To achieve sustainable development, a development planning and control instrument is needed that considers the position of the environment. One of the control instruments is listed in the Regional Spatial Plan (RTRW) which is compiled based on the Strategic Environmental Assessment (KLHS) document. However, the position of the Spatial Plan has changed since the issuance of Government Regulation Number 13 Year 2017 which regulates the issuance of permits for spatial utilization referring to the National RTRW if it has not been regulated in the Regency / City RTRW for the implementation of national strategic activities and / or major impacts. This study aims to explain the changes in the process of environmental protection since the issuance of Article 114A PP No. 13 of 2017. Based on this study it was found that the application of Government Regulation Number 13 of 2017 has implications for the process of issuing space utilization permits and impacts on the process of issuing environmental permits and levels spatial plans. This shift can be seen from Article 114A PP No. 13 of 2017 which allows the issuance of permits for spatial utilization not in accordance with regional spatial planning if the activities of spatial utilization are of national strategic value and / or have a large impact. In addition, after the issuance of Ministry Regulation of Environmental and Forest Number P.26/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018,  Article 114A provides an opportunity for the government to override or delete one of the environmental feasibility criteria in the assessment of Amdal documents which are the basis for issuing environmental permits on projects having a large impact and / or national strategic value.

"

"Saat ini, pemerintah sedang gencar dalam membangun Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu aspek terpenting dalam pembangunan PSN adalah ketersediaan tanahnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tanah untuk pembangunan PSN, cara utama yang digunakan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu melalui studi kepustakaan baik terhadap peraturan perundang-undangan maupun sumber literatur lainnya. Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya membawa beberapa pengaturan baru terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang memberikan dampak signifikan dalam kemudahan pembangunan PSN. Namun, pengaturan pengadaan tanah baru tersebut menimbulkan permasalahan karena terdapat pengaturan yang bertentangan dengan esensi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang seharusnya. Dalam pelaksanaannya, kemudahan yang diberikan untuk pengadaan tanah PSN tidak selamanya berjalan dengan baik. Seringkali pelaksanaan  pengadaan tanah PSN mendapatkan penolakan yang besar dari masyarakat. Hal tersebut karena kemudahan pengadaan tanah yang diberikan justru mengesampingkan hak-hak masyarakat dan bahkan mengesampingkan aspek keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pengadaan tanah PSN sudah seharusnya dilakukan dengan merujuk pada esensi pengadaan tanah seharusnya. Dengan begitu, hak-hak dari masyarakat yang terdampak dapat terjamin dan kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. 

---

Currently, the government is intensively promoting National Strategic Projects (PSN) to meet domestic infrastructure needs. One of the most critical aspects of PSN development is the availability of land. To fulfill land requirements for PSN development, the primary method employed by the government is land acquisition for public interest. This research examines the policies surrounding land acquisition for public interest in the context of National Strategic Projects (PSN), particularly after the enactment of the Omnibus Law (Job Creation Law), and evaluates the implementation of these policies. The research adopts a doctrinal method, utilizing a literature-based approach by analyzing statutory regulations and other relevant sources. The Job Creation Law and its derivative regulations introduce several new provisions related to land acquisition for public interest, significantly facilitating the development of PSN. However, these new regulations pose challenges as some provisions conflict with the fundamental principles of land acquisition for public interest. In practice, the ease provided for PSN land acquisition does not always proceed smoothly. Frequently, the implementation of PSN land acquisition faces strong resistance from the public. This resistance arises because the ease of land acquisition often disregards community rights and even neglects environmental sustainability aspects. Therefore, PSN land acquisition should adhere to the essence of proper land acquisition. By doing so, the rights of affected communities can be safeguarded, and public welfare can be improved. "

"Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kemudian pemerintah mengkategorikan beberapa proyek tersebut ke dalam proyek strategis nasional. Beberapa proyek strategis nasional terutama di sektor minyak bumi dan gas termasuk dalam kategori megaproyek. Megaproyek merupakan proyek dengan nilai lebih besar dari 1 miliar USD. Megaproyek terkenal akan kompleksitas pekerjaan dan terkenal dengan kinerja proyek yang sangat buruk. Hal ini tergambarkan dari kondisi eksekusi megaproyek saat ini yang terdapat berbagai keterlambatan, permasalahan biaya, dan permasalahan kualitas pekerjaannya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja megaproyek saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kritis yang berpengaruh terhadap kinerja megaproyek dan mengetahui hubungan sebab akibat dari masing-masing subfaktor dengan metode Decision Making Trial and Evaluation Laboratory berbasis Analytic Network Process (DANP). Hasil menunjukkan bahwa komunikasi antar tim proyek dan tingkat kompetensi tim proyek menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja megaproyek strategis nasional saat ini. Setelah itu dibuat strategi mitigasi untuk faktor-faktor tersebut.

---

Currently, the government is aggressively carrying out infrastructure development in accordance with the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019. Then the government categorized some of these projects into national strategic projects. Several national strategic projects, especially in the oil and gas sector, are included in the megaproject category. Megaprojects are projects with a value greater than 1 billion USD. Megaprojects are familiar with the complexity of their work and also very poor project performance. This is illustrated by the current state of megaproject execution, which has various delays, cost problems, and problems with the quality of the work. Therefore, it is necessary to identifying the critical factors that affect the current performance of the megaproject. This paper aims to determine the factors that influence megaproject performance and determine the relationship between each factor using Decision Making Trial and Evaluation Laboratory based on the Analytic Network Process method. The results show that communication between the project team and the level of competence of the project team are the most influencing factors for the current national strategic megaproject performance. After that mitigation strategy are made to minimize the impact of that factors."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi manajemen risiko pada Proyek Strategis Nasional (PSN) studi kasus pada section station. Latar belakang penelitian ini dilakukan karena salah satu proyeknya mengalami kenaikan cost of price serta beberapa masalah lainnya terjadi karena kurang maksimalnya manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan ISO 31000 karena proyek yang menjadi objek penelitian menggunakan kerangka tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan proses manajemen risiko proyek sebagai analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, pengolahan dengan menerapkan metode kualitatif dan akan dijelaskan melalui analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa section station belum menerapkan manajemen risiko secara maksimal pada masing-masing lini. Hal ini terjadi karena manajemen risiko dan mitigasi pada section station hanya berfokus pada biaya dan tidak melibatkan mutu, waktu dan safety

---

This study aims to evaluate risk management in the National Strategic Project (PSN) case study on the section station. The background of this research was due to one of the projects experienced an increasing cost of price and several other problems cause of the lack of optimal risk management. This study uses ISO 31000 because the project becoming the object of research uses the framework as a guidance in performing the project risk management process as an analysis. The data used in this study were obtained from interviews and observations, processing by applying qualitative methods and will be explained through descriptive analysis. The results of this study indicate that the section station has no implementation yet its risk management optimally in each line. It is cause of the risk management and mitigation of section stations only focuses on cost and not involving the quality, time, and safety."

"Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi dampak pembangunan infrastruktur pelabuhan terhadap anggota kelompok nelayan terutama dari segi sumber daya, strategi, kondisi mata pencahariannya di Desa Patimban, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan keberlanjutan mata pencaharian (Sustainable Livelihood Approach) dengan metode kualitatif. Penelitian ini berargumen bahwa pembangunan PSN berdampak pada sumber daya mata pencaharian nelayan sehingga menentukan pada strategi yang diambilnya. Penelitian ini menemukan dampak negatif yang dominan dari pembangunan pelabuhan terhadap sumber daya nelayan berupa rusaknya alat tangkap, berkurangnya daerah tangkap dan hasil tangkapan serta naiknya biaya operasional. Penguasaan sumber daya terbatas nelayan cenderung bertahan dengan strategi taktis dengan menahan keluarnya modal. Sementara penguasaan sumber daya yang cukup cenderung memaksimalkan strategi investasi dan diversifikasi pada mata pencaharian sehingga modal dapat terakumulasi. Penelitian ini merekomendasikan strategi penanganan dampak dan program pemulihan mata pencaharian berupa skema peralihan ataupun restorasi mata pencaharian.

---

This study aims to explore the impact of port infrastructure development on fishermen group members, especially in terms of resources, strategies, and livelihood conditions in Patimban Village, Subang Regency, West Java Province. This research uses a sustainable livelihood approach with qualitative methods. This research argues that the development of national strategic projects impacts fishermen's livelihood resources, which determines the strategies they take. The research found that the dominant negative impacts of port development on fishermen's resources are in the form of damaged fishing gear, reduced fishing grounds and catches, and increased operational costs. With limited resources, fishermen tend to survive with tactical strategies by holding back the release of capital. Meanwhile, those with sufficient resources tend to maximize investment strategies and diversify their livelihoods so that capital can be accumulated. This study recommends impact management strategies and livelihood recovery programs in the form of livelihood transition or restoration schemes."

"Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kemudian pemerintah mengkategorikan beberapa proyek tersebut ke dalam proyek strategis nasional. Beberapa proyek strategis nasional terutama di sektor minyak bumi dan gas termasuk dalam kategori megaproyek. Megaproyek merupakan proyek dengan nilai lebih besar dari 1 miliar USD. Megaproyek terkenal akan kompleksitas pekerjaan dan terkenal dengan kinerja proyek yang sangat buruk. Hal ini tergambarkan dari kondisi eksekusi megaproyek saat ini yang terdapat berbagai keterlambatan, permasalahan biaya, dan permasalahan kualitas pekerjaannya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja megaproyek saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kritis yang berpengaruh terhadap kinerja megaproyek dan mengetahui hubungan sebab akibat dari masing-masing subfaktor dengan metode Decision Making Trial and Evaluation Laboratory berbasis Analytic Network Process (DANP). Hasil menunjukkan bahwa komunikasi antar tim proyek dan tingkat kompetensi tim proyek menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja megaproyek strategis nasional saat ini. Setelah itu dibuat strategi mitigasi untuk faktor-faktor tersebut.

---

Currently, the government is aggressively carrying out infrastructure development in accordance with the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019. Then the government categorized some of these projects into national strategic projects. Several national strategic projects, especially in the oil and gas sector, are included in the megaproject category. Megaprojects are projects with a value greater than 1 billion USD. Megaprojects are familiar with the complexity of their work and also very poor project performance. This is illustrated by the current state of megaproject execution, which has various delays, cost problems, and problems with the quality of the work. Therefore, it is necessary to identifying the critical factors that affect the current performance of the megaproject. This paper aims to determine the factors that influence megaproject performance and determine the relationship between each factor using Decision Making Trial and Evaluation Laboratory based on the Analytic Network Process method. The results show that communication between the project team and the level of competence of the project team are the most influencing factors for the current national strategic megaproject performance. After that mitigation strategy are made to minimize the impact of that factors."

"Proyek Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) Semarang Barat merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek SPAM Semarang Barat memulai penyiapan Financial Business Case pada akhir tahun 2017. Pada bulan oktober 2018 PT Aetra Air Indonesia - PT Medco Energi Indonesia selaku pemenang lelang melakukan penandatanganan kontrak kerjasama, dan berhasil melakukan financial closing di bulan mei 2019. Adapun kripsi ini bertujuan untuk menggambarkan Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Skema Public Private Partnership (PPP) pada Proyek SPAM Semarang Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan Postpositivist dengan metode wawancara mendalam dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan lima variabel yang dikenalkan oleh Ameyaw dan Chan (2016) yaitu: Komitmen Partner Proyek; Kekuatan Konsorsium; Kekuatan Aset; Lingkungan Politik; dan Unit PPP Nasional. Hasil analisis mengindentifikasi terdapat 11 faktor-faktor penentu yakin Proyek SPAM Semarang Barat, yaitu: 1) Komitmen kepala daerah yang memadai; 2) Keberadaan program peningkatan kapasitas oleh pemerintah pusat; 3) Rapat koordinasi yang bersifat rutin dalam menyelesaikan permasalahan; 4) Pembagian risiko yang terkait dengan kewenangan berdasarkan kewenangan; 5) Keberadaan partner proyek yang berpengalaman; 6) Kelengkapan landasan hukum; 7) Proyek yang layak dan menguntungkan secara finansial; 8) Kemampuan konsorsium dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan; 9) Proses lelang yang kompetitif (dibuktikan dengan adanya empat konsorsium yang lolos penawaran), 10) Adanya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan 11) Indonesia memiliki Kantor Bersama KPBU Republik IndonesiaWest Semarang Drinking Water Supply is one of the National Strategic Projects under Public Private Partnership (PPP) scheme. West Semarang Drinking Water Supply started Financial Business Case (FBC) preparation at the end of 2017. In October 2018 PT Aetra Air Indonesia - PT Medco Energi Indonesia as a tender winner signed PPP agreement, and in May 2019 PT Aetra Air Indonesia - PT Medco Energi Indonesia has reached financial closing. This research aims to analyze The Critical Success Factors for PPP Drinking Water Supply Project in West Semarang. This research employes a post-positive approach by using depth interviews and literature study. Five theoretical variables derived from Ameyaw and Chan (2016), namely: Project Partners Commitment; Strength of Consortium; Quality Asset; Political Environment; and National PPP Unit, are used as an analytical framework in this study. The findings highlighted eleven success factorss: 1) Commitment from regional head; 2) Capacity building program provisions by the central government; 3) Routine coordination meetings on problem solvings; 4) Risk allocation between the related actors based on their authority; 5) experienced project partners; 6) effective regulations; 7) financially profitable water supply project; 8) Consortium ability to financial closing; 9) competitive bidding process (proven by four consortium who passed the prequalification), 10) Government support by the Central Government and Regional Governments; and 11) Indonesia has a PPP joint Office"

"Proyek food estate di Kalimantan Tengah yang dipromosikan oleh negara sebagai solusi atas krisis pangan dan perubahan iklim, dalam implementasinya justru menimbulkan berbagai permasalahan. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proyek food estate di Kalimantan Tengah sebagai bentuk kejahatan negara dan korporasi, serta memaparkan penyebab dan dampaknya. Analisis dalam skripsi ini menggunakan teori kriminologi kritis. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan studi dokumen terkait proyek food estate di Kalimantan Tengah. Penelitian ini melibatkan dua korban proyek food estate di Kalimantan Tengah serta dua perwakilan lembaga non-pemerintah, yaitu Greenpeace Indonesia dan WALHI Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi negara cenderung berpihak pada kepentingan bisnis melalui kolaborasi dengan korporasi. Negara, melalui kekuasaan dan legitimasinya, dengan bebas membentuk kebijakan yang mendukung terjadinya kejahatan yang mengorbankan kepentingan publik demi melanggengkan kepentingan bisnis. Keuntungan ekonomi diperoleh melalui eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerugian lingkungan dan penderitaan masyarakat secara luas dan dalam jangka panjang. Proyek food estate di Kalimantan Tengah menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara negara dan korporasi dapat memicu kejahatan sistematis yang mengorbankan lingkungan dan masyarakat.

---

The food estate project in Central Kalimantan, promoted by the state as a solution to the food crisis and climate change, has, in its implementation, caused various problems. This thesis aims to explain the food estate project in Central Kalimantan as a form of state and corporate crime and to elaborate on its causes and impacts. The analysis in this thesis applies critical criminology theory. The research method used is qualitative, employing in-depth interviews and document studies related to the food estate project in Central Kalimantan. This study involves two victims of the food estate project in Central Kalimantan, as well as representatives from two non-governmental organizations: Greenpeace Indonesia and WALHI Central Kalimantan. The research findings indicate that the state's orientation tends to favor business interests through collaboration with corporations. By leveraging its power and legitimacy, the state freely formulates policies that facilitate crimes, sacrificing public interests to sustain business priorities. Economic gains are achieved through the exploitation of natural resources, resulting in environmental degradation and widespread, long-term suffering for society. The food estate project in Central Kalimantan serves as a concrete example of how collaboration between the state and corporations can commit systematic crimes, causing harm to both the environment and society.

"