Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang prosedur operational dan perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas Bank JKL. Pada skripsi ini penulis menjelaskan tentang proses operasional permohonan pembiayaan gadai emas, proses operasional pelunasan pembiayaan gadai emas, peraturan yang ditetapkan oleh Bank JKL mengenai produk pembiayaan gadai emas JKL, dan perlakuan akuntansi akad qardh dan akad ijarah produk pembiayaan gadai emas JKL. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus pada salah satu bank syariah di Indonesia, yaitu Bank JKL. Praktek operational dan perlakuan akuntansi produk pembiayaan gadai emas JKL dianalisis berdasarkan fatwa DSN, PSAK 59, PSAK 107, PAPSI 2013, dan Peraturan Bank Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa perlakuan akuntansi produk pembiayaan gadai emas JKL telah sesuai dengan PSAK 59, PSAK 107, dan PAPSI 2013, sedangkan untuk praktek operational produk pembiayaan gadai emas Bank JKL belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN. ......This study aims to explain the operational procedures and the accounting treatment of shari'a gold pawn financing in Bank JKL. This study describes the operational process of gold pawn financing, operational processes of gold pawn repayment, Bank JKL's regulations for gold pawn financing, and accounting treatment forqardh and ijarah agreement in gold pawn financing. This study is a qualitative case study of an Islamic bank in Indonesia, Bank JKL. The operational practices and accounting treatment of gold pawn financing products in Bank JKL is analysedbased on fatwa DSN, PSAK 59, PSAK 107, PAPSI 2013, and Bank Indonesia's regulation. This study found that accounting treatment of gold pawn financing products in Bank JKL are in accordance with PSAK 59, PSAK 107, and PAPSI 2013, meanwhile the operational practices of gold pawn financing products has not fully in accordance to the fatwa DSN.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) pada Bank DKI Syariah, salah satu Unit Usaha Syariah yang menyalurkan pembiayaan melalui akad IMBT di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menjadikan Fatwa DSNMUI, Peraturan Bank Indonesia, PSAK, PAPSI, FAS, dan tinjauan literatur terkait sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transaksi IMBT belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia, dan beberapa prinsip syariah. Perlakuan akuntansi pemilik yang diterapkan Bank XYZ hampir memenuhi standar PSAK 107 dan PAPSI 2013, namun terdapat ketidaksesuaian terkait pengakuan biaya pemeliharaan dan pengakuan beban penyusutan. ......This study is aimed to explain application of IMBT transaction for Home Ownership Financing (PPR) at Bank XYZ, one of Shariah Bussiness Unit that use IMBT contract in Indonesia. This study was conducted through applying Fatwa DSN-MUI, Regulation of Bank Indonesia, PSAK, PAPSI, FAS, and literature study as a benchmark. The result of this study indicates that the application of IMBT financing had not been fully held in accordance to Fatwa DSN-MUI, Regulation of Bank Indonesia, and some islamic principle. The accounting treatment for lessor mostly had been held according to PSAK and PAPSI but there was a discrepency at maintenance expense recognition and depreciation expense recognition.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan dengan akad rahn dan rahn tasjily serta perlakuan akuntansinya pada produk - produk syari'ah di PT XYZ, dan juga menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan syari'ah yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN MUI terkait, selanjutnya dengan peraturan akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Ditambahkan lagi dalam penelitan ini yaitu kesesuaian penerapan produk dengan ketentuan - ketentuan fiqh islam lainnya yang belum diatur dalam Fatwa DSN MUI. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan produk pada PT XYZ tidak sepenuhnya berseberangan dengan fatwa dan peraturan terkait, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. ...... This research purpose is to explains how the product implementations with rahn methodes and the accounting treatment on PT XYZ products, with the analysis related to Fatwa DSN MUI and with the standard of accounting treatment PSAK 107 on ijarah accounting. For further analysis, these researches also find out the product implementations with the others islamic fiqh which yet included in Fatwa DSN MUI. The result shows that the product implementations on PT XYZ not entirely opposite against the sharia regulation and accounting standard, but there are several things that PT XYZ needs to be adjusted.