Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPraktik kerja profesi Apoteker di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru bertujuan untuk memahami peranan, tugas dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dalam bidang kesehatan masyarakat, melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker di Puskesmas, dan mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas. Tugas khusus yang diberikan berjudul Pengenalan Narkotika dan Psikotripika Kepada Guru dan Kepala Sekolah Menengah Atas di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Tujuan dari tugas khusus ini yaitu memahami dan mengetahui prosedur dan tata cara melakukan pengenalan yang baik dan benar, serta diharapkan dapat memperoleh pengetahuan terkait informasi penggunaan narkotika dan psikotropika

---

ABSTRACTIntership profession at Public Health Center of Kecamatan Kebayoran Baru aims to understand the role, duties and responsibilities of pharmacists in the practice of pharmaceutical services at puskesmas in accordance with applicable provisions, and in the field of public health, to see and learn strategies and development of pharmacist profession practice in Puskesmas; able to communicate and interact with other health that served in Puskesmas. Special assignment given entitled Introduction of Narcotics and Psychotripics to Teachers and Principals of High School in Kebayoran Baru Sub-district of South Jakarta. The purpose of this special task is to understand and know the procedures and procedures to make a good and true introduction, and is expected to obtain knowledge related to information on the use of narcotics and psychotropic"

"Segala pekerjaan dan pelayanan kefarmasian dilaksanakan oleh Apoteker. Suatu cara dalam meraih gelar Apoteker adalah dengan mengemban suatu pendidikan di program studi profesi Apoteker dan untuk mencapainya diperlukan suatu tahapan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di suatu instansi kefarmasian. Apoteker memiliki peran penting yang sangat dibutuhkan di berbagai fasilitas kefarmasian, salah satunya di suatu apotek. Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan sebagai wadah pembelajaran yang bisa menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman dan pelatihan dalam menghadapi dunia pekerjaan kefarmasian. Laporan tugas khusus merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan praktik kerja ini. Pratik Kerja Profesi Apoteker pada laporan ini dilaksanakan di Apotek Roxy Sawangan Depok pada periode Februari 2022. Penulisan laporan tugas khusus dilakukan dengan memilih secara manual resep gastritis yang disertai obat psikotropika yang ditebus oleh para pasien di Apotek Roxy Sawangan.

---

All pharmaceutical services are performed by pharmacists. One method to achieve the title of Pharmacist requires an education in the Pharmacist professional study program, where it includes internship program in some health facilities in the credit study. Pharmacists have an important role needed in various health facilities, one of which is a pharmacy. The purpose of the internship is not only gain and increase insight, knowledge, and experience, but also to prepare future pharmacists in facing the world of pharmaceutical work. Special assignment reports are an important aspect in implementing this internship. The Pharmacist Professional Work Practice in this report was completed at the Roxy Sawangan Pharmacy Depok in the February 2022 period. The report was carried out by manually selecting gastritis prescriptions accompanied by psychotropic drugs that were purchased by patients at the Roxy Sawangan Pharmacy."

"Koordinasi berbagai aspek dalam sistem informasi psikotropika membutuhkan dukungan sistem informasi manajemen psikotropika yang dapat menghasilkan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Sistem informasi ini harus mampu menyediakan laporan-laporan baik rutin maupun khusus, yang terkait dengan impor produksi dan distribusi psikotropika. Studi evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan psikotropika di Ditwas Napza Badan Pengawas Obat dan Makanan guna mengevaluasi laporan psikotropika untuk mendapatkan suatu laporan yang tepat waktu dan akurat.Pendekatan kajian dengan evaluasi sistem laporan dimana data dikumpulkan melalui, telaah dokumen, pengamatan kegiatan dan fasilitas terkait, dan wawancara dengan pengelola laporan psikotropika.Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan psikotropika belum tepat waktu dan akurat. Kurang tepat dan akuratnya laporan psikotropika disebabkan oleh mekanisme penyampaian laporan memerlukan waktu panjang sesuai dengan birokrasi yang ada dan dipengaruhi juga oleh fasilitas dan dana yang sangat terbatas.Untuk mendapatkan laporan yang tepat waktu dan akurat perlu dilakukan intervensi, faktor strategik yang perlu diintervensi adalah membuat mekanisme pengiriman baru dengan menggunakan fasilitas faximile langsung kepada Kepala Tim Pengelola Laporan dan penyediaan dana oleh Badan POM, membuat peraturan baru yang mengatur sistem pelaporan psikotropika.

---

The Evaluation on the Psychotropic Reporting and Recording System : The Study in National Agency of Drug and Food Control, 2002The coordination in the aspects of the psychotropic information system needs the supporting of the psychotropic management information system that is produced completely, accurately, and the up to date information. The information system must be able to supply routine and non-routine reporting, which is related with import, production, and distribution of psychotropic. The evaluation study on the psychotropic reporting and recording system in Directorate of Narcotics, Psychotropic and Addictive Substance Control, National Agency of Drug and Food Control, were aimed to evaluate of psychotropic report to get the up to date and accurate report.The assessment approach used reporting system evaluation, which data were collected to proceed i.e. to analyze the documents, to observer the related activities and facilities, and interviews to the psychotropic report officers.The results of research study have revealed that the psychotropic report is not be up to date and accurate yet. They are caused by the report-delivery mechanism inquired long time according the bureaucratic procedures and the report facilities and financial recourses are very limited.In order to acquire the up to date and accurate report has needed the intervention. The strategic factors are needed the intervention, which developed the new report-delivery mechanism used facsimile directly to Head of Reporting Handler Team and to supply budget by National Agency of Drug and Food Control, to establish the new regulation in the psychotropic reporting system."

"Latar belakang: Demensia adalah sindroma klinis ditandai dengan penurunan kemampuan kognitif dan defisit memori secara global. Pasien demensia 90% akan mengalami gejala perilaku dan psikologis. Pemberian obat psikotropika dipengaruhi oleh faktor dari pasien berupa gejalanya, faktor beban stres pelaku rawat, dan faktor tenaga kesehatan memberikan obat psikotropika jangka panjang.Tujuan: Mengetahui pengaruh pemberian modul psikoedukasi tentang obat psikotropika pada pelaku rawat dapat meningkatkan pengetahuan, menurunkan dan menghentikan obat psikotropika, menurunkan gejala, dan menurunkan distres pelaku rawat.Metode: Tahap persiapan dengan studi kualitatif untuk membuat modul psikoedukasi dan tahap kedua melakukan studi pre eksperimental (one grup pretes posttest study). Psikoedukasi diberikan dalam 2 minggu berturut-turut.Hasil: Terdapat 40 pelaku rawat pasien demensia dengan usia 41,3 (± 9,72) tahun. Pemberian psikoedukasi secara bermakna berhubungan dengan penurunan gejala dan penggunaan psikotropika, meningkatkan pengetahuan dan penurunan beban pelaku rawat. Pada akhir studi, 23% pasien dapat menghentikan penggunaan psikotropika dan sebanyak 62% pasien menurunkan dosis dan/atau jumlah obat psikotropika yang digunakan.Kesimpulan: Pemberian modul psikoedukasi pada pelaku rawat berhubungan dengan penurunan gejala pasien berhubungan dengan penurunan penggunaan obat psikotropika. Psikoedukasi juga meningkatkan pengetahuan pelaku rawat serta menurunkan beban pelaku rawat sehingga modul psikoedukasi ini dapat sebagai terapi tambahan pada pasien dengan demensia.

---

Background: Dementia is a clinical syndrome characterized by a decline in cognitive abilities and memory deficits globally. About 90% of patients experience behavioral and psychological symptoms. The use of psychotropic drugs is influenced by the patient symptoms, burden of the caregiver, and the habit of health workers.

Objective: To determine the effect of psychoeducation modules to caregivers to increase knowledge, decrease of psychotropic drugs, reduce symptoms and burden of caregivers.

Methods: There are 2 steps of studies. The first was a qualitative study to create psychoeducation module and the second was to conduct a pre-experimental study (one group pretest-posttest study). Psychoeducation is given in 2 consecutive weeks.

Results: Fourty caregivers of dementia patients aged 41.3 (± 9.72) years. The psychoeducation modules is associated with decreasing symptoms and the use of psychotropic drugs, increasing knowledge and decreasing the burden of caregivers. At the end, 23% of patients were able to stop using psychotropic drugs and 62% of patients reduced their dose and/or the amount of psychotropic drugs.

Conclusion: The psychoeducation modules to caregivers is associated with a decrease of patient symptoms and the use of psychotropic drugs. Psychoeducation also increases the knowledge of the caregiver and decreases the burden of the caregiver so that this psychoeducation module can be an additional therapy for patients with dementia."

"PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) merupakan salah satu PBF yang ada di Indonesia dan bertugas untuk menyalurkan produk dari industri farmasi ke fasilitas pelayanan rumah sakit seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik, dan toko obat berizin. PT KFTD sudah memiliki izin untuk penyaluran obat golongan psikotropika. Penyaluran obat golongan ini harus diawasi secara ketat karena efek samping membahayakan yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikologi. PT KFTD memiliki SPO dalam penerimaan pemesanan psikotropika untuk mengevaluasi analisis kewajaran jumlah dan frekuensi pemesanan dari suatu outlet. Evaluasi ini dilakukan oleh apoteker penanggung jawab KFTD untuk menilai kewajaran pesanan dengan cara membandingkan riwayat pemesanan sebelumnya dan kunjungan ke outlet yang bersangkutan untuk menghindari adanya indikasi penyalahgunaan. Evaluasi dilakukan berdasarkan jumlah dan frekuensi pemesanan yang dilakukan oleh suatu outlet dengan cara membandingkan riwayat pemesanan sebelumnya dan kunjungan langsung ke outlet. Berdasarkan hasil analisis, jenis psikotropika yang paling banyak disalurkan pada periode triwulan adalah alprazolam 1 mg, dan yang paling sedikit adalah fenobarbital injeksi.

---

PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) is one of the pharmaceutical distributors in Indonesia and is tasked with distributing products from the pharmaceutical industry to hospital service facilities such as pharmacies, hospitals, health centers, clinics, and licensed drugstores. PT KFTD already has a license to distribute psychotropic drugs. The distribution of this class of drugs must be closely monitored because of the dangerous side effects that can cause both physical and psychological disturbances. PT KFTD has an SPO in receiving psychotropics orders to evaluate the fairness analysis of the number and frequency of orders from an outlet. This evaluation is carried out by the pharmacist in charge of the KFTD to assess the reasonableness of orders by comparing the history of previous orders and visits to the outlets concerned to avoid indications of abuse. The evaluation is carried out based on the number and frequency of orders made by an outlet by comparing the history of previous orders and visits straight to the outlets. Based on the results of the analysis, the type of psychotropic that was distributed the most in the quarterly period was alprazolam 1 mg, and the least was phenobarbital injection."

"Analisis penyimpanan dan pelaksanaan pelaporan pengawasan penyaluran psikotropika merupakan isu krusial dalam upaya pengendalian dan pengawasan obat psikotropika. Penyalahgunaan, penyelewengan, atau pelanggaran dalam penyimpanan dan pelaporan pengawasan dapat menyebabkan risiko kesehatan dan masalah hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah yang mencakup aspek kepatuhan, serta efektivitas sistem pengawasan dan pelaporan psikotropika di KFTD Cabang Jakarta 3. Pengerjaan tugas khusus didasarkan pada Standard Operational Procedure (SOP) KFTD, laporan tugas terdahulu, dan literatur sebagai referensi dalam menyimpan dan melakukan pelaporan psikotropika. Pelaporan distribusi psikotropika dilaksanakan melalui situs e-was. Dilakukan pula observasi secara langsung terhadap gudang penyimpanan psikotropika untuk dibandingkan dengan CDOB dan SOP yang berlaku, lalu dilakukan pula praktik pelaporan psikotropika melalui e-was. Psikotropika disimpan di dalam ruangan khusus yang dilengkapi dengan jeruji besi dan CCTV. Ruangan mempunyai 2 kunci yang dipegang oleh APJ dan pegawai lain yang dikuasakan (TTK penanggung jawab logistik). Lemari penyimpanan terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan, mempunyai 2 kunci yang berbeda, dan dilengkapi dengan label.Kegiatan penyimpanan psikotropika yang dilakukan di KFTD Cabang Jakarta 3 telah menerapkan prinsip dan persyaratan CDOB, SOP KFTD, serta peraturan yang berlaku. Kegiatan pelaporan pengawasan pelaporan psikotropika dilakukan setiap 1 bulan sekali pada tanggal 10 bulan berikutnya kepada BPOM melalui situs e-was.

---

Analysis of storage and implementation of monitoring the distribution report of psychotropics is a crucial issue in efforts to control and supervise psychotropic drugs. Misuse, misappropriation, or breaches in storage and control report can lead to health risks and legal issues. Therefore, this report aims to analyze problems that include aspects of compliance, as well as the effectiveness of the psychotropic monitoring and reporting system at KFTD Jakarta Branch 3. The execution of this report is based on the KFTD Standard Operational Procedure (SOP), previous assignment reports, and literature as references in storing and reporting psychotropics. Distribution monitoring reports of psychotropics are carried out through the e-was website. Direct observations were also made of the psychotropics storage warehouses to be compared with the applicable GDP and SOPs, then the practice of reporting psychotropics through e-was was also carried out. Psychotropics are stored in a special room equipped with iron bars and CCTV. The room has 2 keys which are held by the responsible pharmacist and another authorized employee (pharmaceutical technician in charge of logistics). The storage cabinet is made of strong material, is not easily moved, has 2 different locks, and is equipped with labels. The psychotropics storage activities carried out at KFTD Jakarta Branch 3 have implemented GDP principles and requirements, KFTD SOPs, and applicable regulations. Psychotropic monitoring reports are carried out once a month on the 10th of the following month to BPOM via the e-was website."

"Dewasa ini masalah kejahatan tidak semata-mata dilihat sebagai masalah dalam hukum pidana, tetapi hal itu dikaji dalam kerangka berpikir yang lebih luas, yaitu dipadang pula sebagai masalah sosial. Hal itu menyebabkan penanggulangan kejahatan harus dikaitkan dengan persoalan-persoalan lain di luar hukum pidana, terutama dengan masalah kebijakan. Sebagai konsekuensinya aparat peradilan pidana dalam melaksanakan tugasnya mesti benar-benar memperhatikan berbagai kebijakan yang ditetapkan terhadap suatu kejahatan tertentu karena selain sebagai pedoman yang menentukan ke arah mana penegakan hukum pidana itu harus dilakukan. Hal itu juga menjadi batu ujian apakah upaya penanggulangan yang dilakukan telah benar efektif dan efesien. Adakalanya ditentukan untuk mengadakan penegakan hukum sepenuhnya terhadap suatu kejahatan, tetapi adakalanya pula kepada aparat peradilan pidana diberikan wewenang diskresi.Subsistem kepolisian sebagai "gatekeepers" sistem peradilan pidana memainkan peran sentral karena proses peradilan pidana diawali dari subsistem ini. Adanya wewenang diskresi mengakibatkan kepolisian merdeka untuk menentukan apakah suatu tindak pidana akan disidik dan akan diteruskan kepada subsistem peradilan pidana setanjutnya atau tidak. Meskipun demikian, subsistem kepolisian juga sedapat mungkin mengupayakan pencegahan terhadap terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini aparat kepolisian juga dipandang sebagai "goat prevention officers".Terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika ada beberapa kebijakan khas yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Polri. Terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika Polri dituntut untuk dapat mengadakan penegakan hukum secara tegas, untuk itu Polri "dipersenjatai" dengan berbagai wewenang tambahan agar lebih proaktif memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Bagi Polri dibuka kemungkinan kerja sama internasional dalam menghadapi masalah ini, baik bersifat bilateral, regional maupun multilateral. Terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, Polri lebih banyak melakukan pendekatan kesejahteraan mengingat karakter khas tindak pidana ini yang memandang pelaku sekaligus korban dan kecenderungan pelakunya adalah anak-anak dan remaja atau generasi muda pada umumnya."

"Trend penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang terus berkembang di masyarakat membawa resiko dan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika, berbagai macam cara telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan pembuatan undang-undang anti narkotika dan undang-undang anti psikotropika serta pembentukan beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika di seluruh Indonesia, hal tersebut sesuai dengan pasal 37 ayat 1 UU No.5 tahun1997 tentang psikotropika, bahwa pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan berkewajiban ikut serta dalam pengobatan atau perawatan, pasal 45 UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika, bahwa pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan, dan panduan umum pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan narkotika, bahwa narapidana kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika khususnya pemakai/pengguna wajib diberikan rehabilitasi, artinya perbaikan kembali kondisi fisik, psikis, dan social kemasyarakatan.Penelitian untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap para penyalah guna narkotika dan psikotropika ini menggunakan teori penbinaan ketergantungan terhadap obat-obatan dari Shadi W. Roman dengan konsep metode Therapeutic Community (TC) yang dikembangkan oleh George De Leon. Metode yang digunakan untuk melakukan perubahan adalah memakai konsep sebuah keluarga melalui pertemuan-pertemuan kelompok. Metode peneltian secara deskriptif kualitatif dan studi kasus, tujuannya untuk meneliti dan menggambarkan obyek penelitian secara mendalam terhadap kasus yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dan pengamatan terhadap subyek yang teriibat didalamnya, serta studi dokumen yang relevan dengan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melalui Metode Therapeutic Community (TC) pada dasarnya dapat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cirebon, namun karena adanya periedaan tahapan pembinaan, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana dan tidak adanya anggaran keuangan, mengakibatkan tidak semua pertemuan kelompok dan tahapan pelayanan metode TC dapat dilaksanakan sehingga pelaksanaan pembinaan narapidana melalui metode TC berjalan kurang efektif.

---

The increasing trend of narcotics and pshycotropics abuse in the society has brought some risks as well as bad effect to the society's life, Thus in order to save Indonesian from addiction to the narcotics and psychotropics, a lots of measures have been conducted by the government, such as the creation of the anti narcotics and anti pshycotropics law as well as some Narcotics Correctional Institutions (Which-so-called Lapas) all over Indonesia, which based on the article 37 (1) Law number 5 year 1997 concerning psychotropics; mentioning that the psychotropics users suffering the addiction syndrome ought to participate in the therapy or treatment program, and the article 45 Law number 22 year 1997 concerning narcotics, mentioning that the narcotics addicted should participate in a therapy and/or building process, and the general guide of the rehabilitation in the Narcotics Correctional Institution, that the prisoners of the narcotis and psycotropics abusing case, in particular the users should be given a rehabilitation, which means the process of recovering their physical, psychological as well as social condition.

The research is scrutinizing about the building and rehabilitation, towards the narcotics and psycotropics abusers by adopting the the theory of drugs addicted building/rehabilitation from shadi W. Roman, the one using the concept Therapeutic Community (TC) Method, depeloved by George de Leon. The method meant to make the change expected will be using the concept of family through some group meetings. The research-Method used here is descriptive-qualitative and case study, with purpose to scrutinize and describe the research object profoundly within the case being scrutinized. The technic used in data collecting is profound interview, and observation towards the subject involved within, as well as document study which is relevant to the research.

The research result shows that the building and rehabilitation of narcotics and psycotropics abuse prisoners through the Therapeutic Community (TC)

Method basicly can be implemented in Cirebon Narcotics Correction Institution, but due to the difference of the building/treatment steps, the limited human resources, the minimum facilities and the absence of regular budget, not all regular group meeting and the TC method steps services can be conducted well, which familiy brought cunsequence in the form of the ineffectivity of the TC method Community (TC) Method based treatment."

"Narkotika/psikotropika digunakan untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan bila tanpa pengawasan dan pengendalian yang seksama. Mengingat kerugian yang ditimbulkannya maka Narkotika/Psikotropika diawasi secara intemasional maupun nasional. Secara intemasional, narkotika diatur dalam Singe! Convention on Narcotic Drugs 1961 dan psikotropika diatur dalam Convention on Psychotropic Substances 1971, sedangkan secara nasional, narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan psikotropika diatur dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.Bahan baku untuk narkotika/ psikotropika masih harus diimpor dari beberapa negara antara lain Jarman. United Kingdom, USA, Switzerland, India, China dan Iainnya. Oleh karena itu Pemberian Surat Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika, sebagai alat yang sah masuknya narkotika/psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan serta merupakan salah satu alat pengawasan dan pengendalian narkotika/psikotropika di jalur legal.Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika merupakan suatu sistem dengan indikator Prosedur dan persyaratan, Sumber daya manusia pelaksana serta Kerjasama dan koordinasi. Dalam pelaksanaan pemberian persetujuan impor narkotika/psikotropika masih terdapat beberapa masalah antara lain Waktu penyelesaian Surat Persetujuan Impor belum sesuai dengan ketentuan, laporan realisasi setiap kali impor yang diterima dari importir belum sesuai ketentuan dan masa berlaku Surat Persetujuan Impor telah habis sebelum impor dapat terealisasi. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika dengan indikator efektiftas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan dan hubungan Sistem Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika, ditinjau dari indikator Prosedur dan persyaratan, Sumber Daya Manusia serta Kerjasama dan Koordinasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika.Populasi penelitian yaitu industri farmasi yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan dan masih aktif memproduksi obat jadi Narkotika/psikotropika. Penetapan sampel secara accidental yaitu Industri Farmasi dan pedagang besar farrnasi importir yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika pada periode 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Desember 2004, sebanyak 30 industri farmasi. Metode yang digunakan adalah Metode Survei, dengan penyebaran kuesioner yang berisi pemyataan tertutup untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel penelitian dengan menggunakan Skala Likert( Jawaban terendah dengan nilai 1 dan jawaban tertinggi dengan nilai 5).Analisis data menggunakan program SPSS 11,5. Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa variabel Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika menunjukkan hasil positif. Sistem Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika menunjukkan tingkat hubungan sangat kuat terhadap Pelaksanaan Pemberian Persetujuan impor Narkotika/Psikotropika. Dengan analisis Koefisien Determinasi dan uji regresi menunjukkan bahwa Sistem Pemberian Persetujuan Impor NarkotikatPsikotropia berpengaruh kuat terhadap Pelaksana Pemberian persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika.Dari ketiga indikator tersebut, indikator Kerjasama dan Koordinasi mempunyai kontribusi paling kecil, hal ini menjelaskan bahwa kerjasama dan koordinasi masih perlu ditingkatkan untuk mendukung peleksanaan pemberian persetujuan impor narkotika/ psikotropika dalam rangka Pengendalian Napza di jalur legal.

---

Narcotics drugs 1 psychotropic substances are used in order to medical and scientific purposes, but in other side can be misused if not accompany by comprehensive monitoring and controlling. Considering loss which generating of hence, narcotics drugs 1 psychotropic substances monitoring and controlling are conducted both nationally and internationally. Internationally, narcotics drugs are regulated on Single Convention on Narcotics Drugs 1961 and psychotropic substances are regulated in Convention on Psychotropic Substances 1971. Nationally, narcotics drugs are regulated on Law of The Republic of Indonesia No. 22 Year 1997 on Narcotics and Psychotropic substances are regulated on Law of The Republic of Indonesia No. 5 Year 1997 on Psychotropic.

In order to produce finished product contained narcotics drugs 1 psychotropic substances, raw material of narcotics drugs I psychotropic substances must be imported from other countries, like Germany, United Kingdom, USA, Switzerland, India, China, etc. Approval Import Authorization of narcotics drugs I psychotropic substances, is one of the way to monitor and control narcotics drugs J psychotropic substances in licit way, because it is a legal means in entering narcotics drugs I psychotropic substances to medical and scientific purposes. Conducting Import Authorization issue of narcotics drugs 1 psychotropic substances represent a system with indicators of procedure and conditions, human resource and also cooperation and coordination.

Problems in conducting import Authorization approval of 'narcotics drugs I psychotropic substances for example time of issuing Import Authorization yet pursuant to, report of import realization not yet according to the rule and effective period of Import Authorization have used up before import can be realized.

This research is conducted to explain the implementation of Import Authorization approval of narcotics drugs 1 psychotropic substances, in view of indicators of procedure and conditions, human resources, cooperation and coordination. Indicators of evaluation criteria are indicators of effectiveness, efficiency, sufficiency, flattening, responsiveness and accuracy and relation/link to a system of Import Authorization approval of Narcotics drugs I Psychotropic substances in view of indicators of procedure and conditions, human resources, cooperation and coordination.

The population is pharmacy industry and wholesaler that have given Import Authorization of narcotics drugs 1 psychotropic substances at period 1 January 2001 until 31 December 2004. The Using of the method is Survey Method with some questionnaires to measure perception of respondents to variable of research by Likert Scale (lowest answer is 1 and highest answer is 5).

Data is analyzed by SPSS 11.5. Based on descriptive associative analysis, have gotten result as followed: Correlation between variable of the System Import Authorization approval of Narcotics drugs 1 Psychotropic substances with variable of implementation import Authorization approval of Narcotics drugs 1 Psychotropic substances is very high. Variable of the System Import Authorization approval of Narcotics drugs 1 Psychotropic substances have an effect on strength correlation to Implementation of Import Authorization approval of Narcotics drugs 1 Psychotropic substances.

Indicators of cooperation and coordination have lowest contribution, this explain cooperation and coordination must be increased to support implementation Import Authorization approval of Narcotic drugs/Psychotropic substances in order to control narcotics drugs, psychotropic substances and addictive substance in licit traffic."

"ABSTRAKPraktik kerja profesi Apoteker di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru bertujuan untuk memahami peranan, tugas dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dalam bidang kesehatan masyarakat, melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker di Puskesmas, dan mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas. Tugas khusus yang diberikan berjudul ldquo;Pengenalan Narkotika dan Psikotripika kepada Kepala Sekolah dan Guru di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan rdquo;. Tujuan dari tugas khusus ini yaitu memahami dan mengetahui prosedur dan tata cara melakukan pengenalan yang baik dan benar, serta diharapkan dapat memperoleh pengetahuan terkait informasi penggunaan narkotika dan psikotropika.

---

Intership profession at Public Health Center of Kecamatan Kebayoran Baru aims to understand the role, duties and responsibilities of pharmacists in the practice of pharmaceutical services at puskesmas in accordance with applicable provisions, and in the field of public health, to see and learn strategies and development of pharmacist profession practice in Puskesmas; able to communicate and interact with other health that served in Puskesmas. Special assignment given entitled ldquo;Introduction of Narcotic and Psychotripic to Principals and Teachers of Elementary School in Kebayoran Baru Sub-district of South Jakarta rdquo;. The purpose of this special task is to understand and know the procedures and procedures to make a good and true introduction, and is expected to obtain knowledge related to information on the use of narcotics and psychotropic. "