Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLiberalisasi perdagangan bagi setiap negara ibarat sebuah pedang bermata dua. Di satusisi liberalisasi menjadi peluang karena adanya penurunan hambatan tarif dan non tarif yangakan meningkatkan volume dan nilai perdagangan internasional. Di sisi lain, liberalisasiperdagangan internasional dalam barang dan jasa merupakan suatu ancaman, karena terbukanyapersaingan yang semakin ketat baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional.Sehìngga seyogyanya bahwa antusiasme dalam menyambut era globalisasi tersebut diikutidengan persiapan yang terencana dalam peningkatan keunggulan daya saing melalui strateginasional yang terintegrasi. Sehubungan dengan isu strategi nasional yang terintegrasi, maka menjadi kewajiban bagiPemerintah untuk dapat menyediakan infrastruktur yang kompetitif yang merupakan salab samfaktor bagi terciptanya daya saing produk nasional. Hal tersebut dapat dilakukan melaluirestrukturisasi organisasi perusahaan public utility serta perencanaan strategi dan perusahaantersebut. Walaupun secara teoritis terlihat sederhana namun perubahan yang dapat dilakukanterhadap BUMN penyedia fasilitas publik ini pada kenyataan cukup sulit. Bagi perusahaan-perusahaa.n yang sepenuhnya berorientasi bisnis dan dijalankansepenuhnya dengan azas-azas manajernen perusahaan yang independen apalagi kepemilikannyadbniliki pihak swasta tentu tidak terlalu sukar dalam melakukan kebijakan perubahan gunameningkatkan efisiensi dan daya saing, namun untuk perusahaan-perusahaan Badan UsabaMilik Negara yang sarat dengan birokrasi dan prosedur serta memiliki misi sosial disampingmisi bisnis perubahan bukanlah hal yang mudah dilakukan Dengan adanya isu eksternaL dan kendala internal organisasi, sebagai salab satuperusahaan penyedia fasilitas umum PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang sudaliselayaknya mempersiapkan din dalarn menyongsong era globalisasi tersebut, Sifat industripendistribusian tenaga Iistrik yang merupakan suatu bisnis monopoli alamiah, menjadikan posisiPLN DìsJaya menjadi unik. Karena sifat bisnis tersebut PLN DisJaya tenlindungi dañ iklimpersaingan. Sehingga perlu dikaji upaya-upaya yang clapat memotivasi peningkatan kinerja sertapenentuan tofak ukur kinerja yang lebib baik agar supaya tujuan dan misi perusahaari sebagaisuatu perusahaan penyedia fasilitas umum yang mandini, efisien, transparafl dan terukur dapatdicapai. Untuk mencapai hal tersebut penlu kiranya diformulasikan suatu strategi yang tepat bagiPLN ÐisJaya sebagai suatu perusahaan penyedia fasilitas umum dalam menghadapi eraglobalisasi Foninulasi ini alcan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan yangmenjadi tantangan dan hamb atan bagi aktifitas PLN DisJaya, serta mengoptimalkan kekuatanorganisasi dan sumberdaya yang dimiliki baik untuk saat ini maupun kemungkinanpengembangannya dimasa yang akan datang. Dengan keterbatasan otonomi, strategi yang dapat dijalankan sut ini adalahmengoptimaikan potensi pasar dengan menjalankan strategi penetrasi pasar dan pengembanganproduk serta meLakukan efisiensi biaya dalam batasan kewenangannya. Sedangkan dalammenghadapi era globalisasi terlebih dahulu PLN Dislaya hams menjadi suatu entity yangmandiri sehingga accountable dan dapat menanggung resiko yang selayaknya dipikul oleh suatuperusahaan. Dengan demikian PLN Ðislaya dapat melakukan iangkah-langkah strategis denganpertimbangan bisnis guna menopang kelangsungan usahanya agar dapat menjadi perusahaanpenyedia fasilitas publik yang efisien dan mandiri."

"ABSTRAKAdanya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia telah mengakíbatkan banyakperusahaan gulung tikar. Salah satu penyebab kebangkrutan perusahaan-perusahaan tersebutadalah adanya hutang perusahaan yang nilainya tercantum dalam mata uang asing. Pada saatkrisis nilai rupiah terkena devaluasi sehingga mengakibatkan nilai mata uang asing naikberkali-kali lipat terhadap rupiah. Karenanya, otomatis segala hutang atau biaya yangdibebankan dalam mata uang asing nilainya akan melonjak tinggi. Perusahaan dengankeadaan keuangan yang tidak sehat Iangsung terkena dampak dan krisis ini. Bank merupakansalah satu jenis usaha yang juga merugi ditandai dengan banyaknya bank yang harusdilikuidasi. Para nasabah bank tersebut tetap menuntut agar uang mereka kembali. Untukmengatasi hal tersebut pada mulanya pemerintah berusaha untuk mencetak uang sebanyakmungkin sebagai salah satu langkah agar uang masyarakat dapat kembali. Namun tindakanini trnyata mernbawa dampak yang Iebih buruk lagi yaitu naiknya tingkat inflasi yang salahsatu akibatnya adalah melonjaknya tingkat suku bunga. Dengan adanya devaluasi nipiah dannaiknya tingkat suku bunga, perusahaan yang melakukan pinjaman baik dalam bentuk matauang asing maupun rupíah terkena dampaknya dimana mereka harus mengembalikanpinjaman yang nílainya naik beberapa kali lipat dan adanya beban bunga yang tinggi.Akibatnya perusahaan akan menderita kerugian dan tidak tertutup kemungkinan perusahaantersebut akan bangkrut. PT PLN Persero adalah salah satu perusahaan negara yang terkena dampak tersebut.Dari laporan keuangan perusahaan, dapat dilihat semakin parahnya kondisi keuanganperusahaan Nilai kewajiban perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, naikdengan jumlah yang cukup signifikan Selain itu karena adanya biaya-biaya yang tercanturndalam mata uang asing, perusahaan mengalami kerugian karena pendapatan yangdiperolehnya dalam rupiah tentu saja tidak mampu menutup biaya-biaya yang dipatok dalammata uang asing. Kerugian ini terus rnenggerogoti ekuitas perusahaan sehingga nilai ekuitasperusahaan semakin kecil, Bila dibiarkan, perusahaan akan mengalami defisiensi modal yangberujung pada kebangkrutan. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, perusahaan perlu membuat suatuperencanaan keuangan agar dapat selamat dari kebangkrutan dan agar perusahaan dapatmelunasi seluruh kewajibannya dan memperbaiki kinerja keuangannya, terutama kinerja kas.Perusahaan dalam bal ini dapat melakukan suatu restrukturisasi hutang yang tentu saja han?smendapat persetujuan dan kreditor dan pemerintah, terutama Departemen Keuangan dimanaperusahaan mendapat kan sebagian pinjamannya dan departemen tersebut Dalam melakukan penelitian yang berkenaan dengan restrukturisasi hutang ini,penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik wawancara Langsung dengan pihakperusahaan, maupun riset pustaka. Untuk menganalisa keadaan perusahaan yang sudah lalu, perangkat yang digunakanadalah analisa rasio yaltu rasio leverage dan coverage. Untuk memperkirakan keadaanperusahaan di masa datang, terutama dalam masa restrukturísasi, digunakan asumsi-asumsiyang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan. Untuk melakukan suatusimulasi berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, digunakan laporan prakiraan arus kas denganbeberapa analisa sensitvitas."

"Meningkatnya persaingan global serta krisis moneter dan ekonomi yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia saai ini menuntut PT PLN (Persero) agar BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi, lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya, disamping melaksanakan peran sosialnya.Pemberian kesempatan kepada sektor swasta untuk melakukan kegiatan di bidang kelistrikan dalam rangka privatisasi dengan mengambil bentuk "liberalisasi", ternyata telah menyebabkan kerugian, bahkan mengancam kelangsungan hidup perusahaan.Agar PT PLN (Persero) mampu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya, model "korporatisasi" atau privatisasi manajemen merupakan pilihan untuk lebih meningkatkan kinerja PT PLN (Persero). Dalam kaftan ini, berbagai langkah strategik .perlu dilakukan, baik dari segi kelembagaan maupun sumberdaya manusianya.Dari segi kelembagaan diharapkan agar perusahaan induk (Holding Company) dapat berperan terutama dalam perencanaan perusahaan dan membina hubungan dengan pemerintah, sedangkan kegiatan usaha untuk mendapatkan keuntungan diserahkan kepada unit-unit bisnis yang ada Selain .daripada itu, diupayakan pula pengembangan unit unit bisnis dan anak perusahaan, yang memungkinkan perusahaan lebih mandiri dalam pendanaannya.Visi perusahaan perlu segera dirumuskan dan disepakati bersama agar karyawan mempunyai pedoman tentang masa depan yang ingin dicapai serta cars-cars untuk mencapainya. Selain daripada itu, peningkatan profesionalisme karyawan serta pemberian pelayanan prima kepada pelanggan perlu dilakikan melatui serangkaian langkah konkrit demi masa depan cerah bagi PT PLN (Persero)."

"Listrik masih menjadi sumber energi utama bagi kehidupan masyarakat dan operasional industri, perdagangan dan jasa. Sektor industri dan rumah tangga masih merupakan sektor yang paling dominan dalam penggunaan energi listrik. Ketersediaan energi listrik bagi sektor industri menjamin keberlangsungan produksi nasional. Kondisi kemampuan listrik nasional saat ini belum mampu mendukung kebutuhan masyrakat akan energi listrik. Untuk pendistribusian energi listrik secara merata pada kondisi terbatas, PT PLN (Persero) melakukan pemadaman bergilir. Demikian pula pemadaman listrik di wilayah Tangerang terutama pada saat beban puncak disebabkan ketidakmampuan daya dihadapkan kepada bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan sektor industri.Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui proyeksi kemampuan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dalam melayani permintaan energi listrik di masa yang akan datang. Dengan meningkatnya frekuensi jumlah daftar tunggu permintaan baru dari tahun ke tahun, dapat diindikasikan bahwa ada permintaan kebutuhan pasokan listrik ke PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jakarta Raya Tangerang. Pada tahun 2003 daftar tunggu permintaan baru ada 31.685, kemudian pada tahun 2004 daftar tunggu permintaan baru naik secara signifikan yaitu menjadi 202.048 (637,67 %) Tingkat permintaan baru sebagai pelanggan energi listrik PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jakarta Raya Tangerang mengalami tingkat pertumbuhan positif.Dari analisis perhitungan tahun 1996 - 2010, maka kebutuhan energi listrik pada Tahun 2010 di Wilayah Tangerang sebesar 8.136.151.914 kWh. Apabila di buat dalam bentuk persentase maka setiap tahun rata-rata kebutuhan energi listrik naik 7 %, dan dikaitkan dengan kWh Terima yang setiap tahunnya naik 5% di prediksikan kWh terima pada tahun 2010 sebesar 7.322.536.723 kWh,. Bila tidak dilakukan perubahan pada kondisi struktur yang ada, maka secara matematis, sampai dengan tahun 2010 PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang sebagai public service tidak dapat memenuhi permintaan energi listrik di wilayah Tangerang. Penyediaan tenaga listrik dengan mutu pelayanan yang baik dan dalam jumlah yang cukup diharapkan dapat dicapai. Apabila PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tidak dapat melayani permintaan energi listrik di wilayah Tangerang sesuai kebutuhan maka akan berdampak terhadap kelancaran kelangsungan kegiatan sehari-hari sektor-sektor yang memerlukan energi listrik.Apabila kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat tersebut tidak diantisipasi sejak dini, maka dikhawatirkan akan menyebabkan ambruknya kegiatan sektor-sektor yang memerlukan energi listrik terutama sektor industri yang sangat bergantung pada ketersediaan energi listrik, yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah sosial seperti PHK, tindak pidana seperti pencurian dll dan berdampak pula kepada hasil produksi dari sektor industri yang berdampak terganggunya kesejahteraan masyarakat, ketahanan ekonomi, keamanan. Dengan kata lain ketahanan wilayah Tangerangpun akan menurun. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam hal penyediaan tenaga listrik disarankan agar PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang membangun sendiri Pembangkit. Apabila sistem pembangkit permanen ada kendala dalam hal antara lain pembebasan lahannya dapat dibuat dengan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Apung milik PLN seperti di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

---

Electricity is still as a primary energy source for daily community life, industries operation, commerce and services. Industries sector and household are the most dominant sectors in electrical energy consumption. The availability of that energy for industrial sector will support national production?s sustainability. Current national electrical capacity condition is unable to support communities? need of electrical power. In order to distribute that energy equally in a limited condition, PT PLN (Persero) performs a take turn blackout. It also happens in Tangerang, especially in a peak load condition caused by lack ability in supply against population increase and industries sector development. Therefore, an electrical energy distribution scheme is needed.The objective of this research is to know PT PLN (Persero) Jakarta Raya and Tangerang Division?s capability projection to serve future electrical energy demands. By the increase in waiting list rate of new demand of every year, it can be identified that there is a supply request to PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang to meet the request. In 2003, there was 31.165 demand?s new waiting list, then in 2004 the list increased significantly to 202.048 (637,67%). Rate of new requests for electrical energy's costumers of PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang experiences a positive growth.Through a calculation analysis to a period of 1996 - 2010, It is projected that in 2010, Tangerng Area's electrical demand will be 8.136.151.914 kWh. In a percentage, annual average electrical energy demand is increase 7%, and if connected to received kWh every year, the increase is 5%. If there is no modification on current structure condition, mathematically, in 2004 PT PLN (Persero) Divisi Jakarta Raya dan Tangerang as a public service unable to fulfill electrical energy demand in Tangerang Area. Supplying of electrical power with a good service quality and in a sufficient amount is expected to be achieved. If PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang fails to meet Tangerang Area's electrical demand, It will have an impact on that area?s daily activities smoothness.Without an earlier anticipation to this rapid increase of energy demand, it is afraid to ruin activities sectors that depends heavily on electrical energy availability, especially industry sectors, which in turns may trigger social problems such as unemployment, crimes such as robbing, and it also has an impact to production result of industry sectors that disturb communities welfare, economy resilience and security. In other words, Tangerang Area?s resilience will decrease.In effort to fulfill electrical power demand adequately in Business Unit of State Electricity Enterprice Jakarta & Tangerang Distribution and in order to upgrade their capacity in providing electrical power, it is suggested that this business unit to build their own generator. When there is a handicap in Permanent Generator System such as in owning the area, the method of the establishment of PT PLN (Persero)?s Diesel Electrical Power Generator in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) can be adopted."

"ABSTRAKSistem pembiayaan pemeliharaan kesehatan pegawai PT. PLN (Persero) adalah dengan penggantian biaya, dimana sampai saat ini masih mengacu pada Surat Edaran No. 002/PST/1975. Selama berjalan 20 tahun tidak pernah ada evaluasi biaya dan monitoring; sehingga mengakibatkan lonjakan biaya.Pada era Persero dimana perusahaan tidak dapat bergantung lagi dari dana pemerintah dan harus mancari laba, maka berbagai langkah efisiensi dilakukan.Di dalam melakukan langkah efisiensi biaya daiam pemeliharaan kesehatan perlu dipertimbangkan alternatif sistem pembiayaan lain dan menilai kembali sistem yang ada.Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dan menganalisa, juga wawancara terhadap para pemegang keputusan yang terlibat dalam masalah ini.Di dalam pemilihan alternatif diajukan sistem asuransi, kapitasi dan sistem penggantian biaya itu sendiri.Adapun pemilhan sistem bukan dari sudut biaya saja dimana akan timbul biaya efektif tapi juga dari sudut kepuasan pegawai. Karena pegawai merupakan asset perusahaan yang perlu diberikan kesejahteraan yang memadai. Jangan sampai adanya pembatasan dalam jangka panjang akan berakibat terhadap pegawai dan merugikan perusahaan dalam bentuk menurunnya produktivitas.Dari hasil analisa data, wawancara kemudian dibandingkan dengan teori dan pengalaman empiris; disimpulkan bahwa sistem pemeliharaan saat ini tetap memakai sistem penggantian biaya tetapi harus ditunjang dengan peraturan yang lebih jelas yang mencakup prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.Diharapkan dengan cara ini efisiensi secara bertahap dapat dilakukan tanpa banyak mengurangi kepuasan pegawai.Untuk jangka panjang internalisasi juga secara bertahap dapat dilakukan, dimana dapat mengurangi subsidi biaya perusahaan, bahkan diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai strategi bisnis unit.

---

ABSTRACT

Financial Alternatives of Employee Health Care System in PT PLN (Persero)Regulation no. 0021PST/1975 states that the reimbursement is the way to pay for the employee health expenses. Since there is no serious evaluation and monitoring during the last 20 years, the result is a big increase in the health care cost.

In the privatization era (Persero), PLN should be more efficient due to the finance limitation. It means that PLN needs to look for other financial alternatives of health care system and make evaluation to pick up the best one for PLN.

This study is based on primary data (interview of decision maker) and secondary data from PLN data base, followed by data analysis.

The possible alternative system includes insurance, capitation and reimbursement system.

In the making of the analysis, the employee satisfaction in medical service is an important factor beside the effective cost factor. This is so since the employee is a determining factor in the Company productivity.

Fallowing theoretical background, empirical experience and data analysis, we come to the conclusion that the best alternative in the short run is a combination of reimbursement system with a clear defined regulation of medical service procedure. In the long run internalization can both reduce health care cost along and at the same time become a profit-making unit."

"Permasalahan yang banyak dihadapi oleh perusahaaan Iistrik di dunia saat ini (tak teikecuali juga oleh PT PLN) di dalam upaya untuk memenuhi permintaan tenaga listrik adalah : 1) terbatasnya dana untuk membangun sarana penyediaan tenaga Iistrik, mengingat usaha kelistrikan merupakan usaha yang sifatnya padat modal; 2) semakin menipisnya sumber daya alam sebagai sumber energi primer untuk membangkitkan tenaga listrik; dan 3) munculnya kesadaran masyarakat akan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Salah satu alternatif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan cara memasukkan atau mempertimbangkan potensi penghematan (MW maupun MWh) yang ada pada sisi pemakai melalui aktifitas Manajemen Sisi Kebutuhan (Demand Side Management-DSM) ke dalam Perencanaan. Pengembangan Sistem Kelistrikan. Pola ini merupakan pola panyediaan tenaga Iistrik yang baru yang dikenal sebagai Perencanaan Sumber Daya Terpadu (integrated Resources Planning-|F~lP), yang tetap didasarkan pada biaya termurah. DSM yang dirancang untuk mempengaruhi pola konsumsi (waktu dan intensitas) penggunaan tenaga iistrik oleh pelanggan, akan berdampak terhadap berubahnya bentuk kurva beban sistem, dan dengan berubahnya bentuk kurva beban sistem ini maka akan berakibat terhadap perubah an lingkat keandalan sistem (1). Adanya perubahan terhadap tingkat keanclalan sistem ini yang diiadikan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Capacity Benefit (MW) untuk membedakannya dengan pengertian ?Peak Reduction" yang biasa digunakan untuk menyatakan potensi penurunan beban puncak sistem sebagai dampak dari aktifitas program DSM. Perhitungan Capacity Benefit ini dimungkinkan setelah ditemukannya suatu model kurva beban yang dikenal sebagai "VPI Load Model""2' yang merupakan fungsi dari beban puncak, beban dasar dan total konsumsi energi, sehingga ia dapat menam pung setiap perubahan bentuk kurva beban sistem yang sering terjadi karena adanya aktilitas DSM. Dalam thesis ini, penulis akan melakukan analisa Capacity Benefit terhadap sasaran program DSM di dalam Sistem Keiistrikan .Jawa-Bali, yang dikaitkan dengan Perencanaan pengembangan Sistem Kelistrikan Secara Terpadu. Selain itu, akan dihitung pula besarnya Avoided Cost berkaitan dengan adanya penurunan beban puncak sistem dan total konsumsi energi Iistrik sebagai dampak dari program DSM tersebut.Most the electric power companies in the world (including PT PLN in Indonesia), are facing many problems in providing to meet the expected demand. Some of them are : 1) the limitation of budget to build infrastructure for providing electric power that needs capital intensive; 2) natural resources as primary energy source to generate electric power gradually reduce; 3) increasing of people awareness concerning their environmental conditions. One of the alternatives to solve those problems is by considering the potency of energy that can be saved by consumers (MW and MWh) through introduction and implementation Demand Side Management (DSM) activities in the Power System Planning. This methode in considered as a new concept for providing electric power and known as integrated Resources Planning (IBP). This concept is still based on lowest system cost. DSM that is designed to influence the consumption pattern (time and intensity) of customers' energy use, will change the shapes of load system curves, and the changes of the shapes of load system curves, will affect the level of generation system reliability "". Changing in the level of generation system reliability will be used as a basic calculation for the Capacity Benefit (MW). The term of Capacity Benefit isused to differentiate with the the term of 'Peak Reduction" which is often used to representate the potency of peak load system reduction as a result of implementing DSM program activities. Calculation of Capacity Benefit is enabled after a model of load curves known as ?VPI Load Model"?2' is found. This model is a function of peak load, base load and total energy consumption. This model can also accomodate every changing in the shapes of system load curves that often happens because of DSM activities. In this thesis, it will be conducted an analysis concerning a Capacity Benefit toward (objectives of the) DSM Program in The Java-Bali Power System, that will be related to (the integrated Power System Planning). Besides that, it will also be calculated Avoided Cost as due to of peak load system reduction and the total of electric energy consumption as impacts of implementing the DSM program."

"Penelitian ini menganalisis mengenai kedudukan sub-holding company dalam perusahaan grup serta keberlakuan dari corporate charter milik PT PLN (Persero) menurut UUPT. Akan dilakukan penelitian berbentuk yuridis-normatif dengan tipologi eksploratoris, sehingga akan diperoleh keterangan dan penjelasan khususnya mengenai kedudukan sub-holding yang belum diatur dalam perundang-undangan serta keberlakuan corporate charter yang masih terbatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya sub-holding merupakan perusahaan induk sekunder dimana memiliki kedudukan sebagai holding sekaligus anak perusahaan. Keberlakuan corporate charter sebagai dokumen tata kelola yang digunakan PT PLN (Persero) kepada keempat sub-holdingnya telah menyalahi POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan, yang mengatur penggunaan corporate charter sebagai perjanjian dalam lingkup konglomerasi keuangan. Selain itu, terdapat indikasi adanya piercing the corporate veil dalam keberlakuan corporate charter karena adanya pengendalian yang berlebihan dari PT PLN (Persero) selaku holding sekaligus pemegang saham dari keempat sub-holding di bawahnya.......This study analyzes the position of the sub-holding company within a company group and the validity of the corporate charter owned by PT PLN (Persero) according to the Company Law. The research will take the form of a juridical-normative study with an exploratory typology, aiming to provide information and explanations, particularly regarding the undefined position of sub-holding in the legislation and the limited validity of the corporate charter. The results of this research indicate that the sub-holding is a secondary parent company with a dual role as both a holding and a subsidiary. The validity of the corporate charter as a governance document used by PT PLN (Persero) for its four sub-holdings violates POJK No. 45/POJK.03/2020 on Financial Conglomeration, which regulates the use of corporate charters as agreements within the scope of financial conglomerates. Additionally, there are indications of piercing the corporate veil in the validity of the corporate charter due to excessive control exerted by PT PLN (Persero) as the holding company and shareholder of the four sub-holdings beneath it."

"Skripsi ini berisi tinjauan ekonomi dan hukum terhadap kebijkan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 tahun 2009 (Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri/ DMO/ Domestic Market Obligation) dan Pertauran MEnteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 (Penetapan Patokan Harga Batubara/ Penetapan Harga Batubara) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PErtambangan Mineral dan Batubara terhadap Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Indikasi permasalahan dalam skripsi ini adalah intervensi dari pemerintah yang melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar dalam industri batubara di Indonesia. Selain itu dalam skripsi ini juga terdapat pembahasan dari pemasukan negara akibat dari adanya mekanisme tersebut. Skripsi ini juga berisi pembahasan tentang penguasaan pasokan batubara yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) sebagai akibat dari hak monopolinya. ......This thesis discusses about the economic and legal aspects from government regulation about Domestic Market Obligation as refer to Minister of Energy and Mineral Resiurces (MoEMR) Regulation No. 34 Year 2009 and Coal Price Benchmark as refer to Minister of Energy and Mineral Resources (MoEMR) Regulation No. 17 Year 2010. Both of this MoEMR are the Regulation under Law No. 4 Year 2009. This 2 MoEMR will be viewed from the perspective of Law No. 5 Year 1999 regarding prohibition on monopolistic practices an dunfair competition. The main problem of this thesis are the intervension from the government in the market of coal industry in Indonesia. Beside that, in this thesis also include cthe calculation of this nation income and also give an overviwew about the monopsony held by PT. PLN (Persero)."