"
ABSTRAKPada tahun 2007, moderenisasi hukum di Indonesia telah mengintrodusir lembaga-lembaga hukum baru, dengan melalui pembaharuan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang; Perseroan Terbatas, Penanaman Modal dan Energi. Titik persilangan atau persinggungan antara ketiga undang-undang tersebut adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perseroan. Tanggungjawab merupakan rasionalisasi dari hak dan kewajiban atas pendiri, organ perseroan dan pemegang saham yang diatur di dalam UU Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, dan Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. Selain itu hukum juga menentukan pedoman yang menuntun sekaligus membatasi bagi perseroan terbatas untuk tidak boleh melanggar ketertiban umum, dan atau kesusilaan, asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (good corporate governance). Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (P.T. P.M.A.) berbidang Usaha Energi, penentu pertanggungjawaban-nya terhadap sosial dan lingkungan di Indonesia, dapat ditarik berdasarkan logika hukum saham dan perjanjian atau kontrak, juga kaidah-kaidah, asas-asas dan lembaga-lembaga serta proses-proses yang mewujudkan kenyataan hukum dari berdirinya sampai dengan matinya suatu badan hukum, sebagai suatu personalisasi hukum (subyek hukum artifisial), dengan menggunakan pisau bedah sebagai alat dan sarana analisisnya adalah hukum perdata internasional Indonesia. Tesis ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, dengan ruang lingkupnya hukum perdata internasional Indonesia, perseron terbatas, penanaman modal asing, dan sumberdaya alam secara umumnya dan spesifiknya energi, adapun alat pengumpulan datanya yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, kemudian pengolahan, analisa dan konstruksi data dilakukan secara kualitatif dan atau kuantitatif, sesuai tipologi yang dipilih yaitu preskriptif-eksplanatoris dalam rangka problem identification, penelitian ini dilakukan terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, asas-asas hukum dan sejarah hukum. Yurisdiksi dan kompetensi hukum dan forum Indonesia merupakan indikator kedaulatan negara Indonesia terhadap sejumlah problematika yang tak terelakkan lagi pasti bermunculan ketika amanat perundangan berkonsekuensi sanksi menginginkan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan ini dilaksanakan.
ABSTRACTIn the year 2007, the modernization of law in Indonesia, have introduce contemporary legal institutions, through revitalization of law and regulation, such as the law of Limited Liability Corporation, Foreign Investment and Energy. The cross cutting or contiguity issues between these rules, is environmental and social responsibility of limited liability corporation. The responsibility represent rationalization of rights and obligations of founder, organ of limited liability corporation and share holders that set up by the law of limited liability corporation, corporation statue, related law and regulation, which determining purposes and objectives and also its business activity. Besides that, laws also determine guidance and at the same time bound to corporation not to intrude public order and or morals, principles of; good faith, proper, appropriate, and good corporate governance. Limited Liability Foreign Investment Corporation (P.T. P.M.A) in the field of business of energy, its responsibility to social and environment in Indonesia, determined by logic of the law of share and agreement or contract, also by rules, principles, institutions and process which carry out the law in reality since it's establishment to the fall of legal entity as a personalization of law (artificial subject of law), by using Indonesia international private law as a tool and media of analysis scalpel. The Thesis using research of normative law, with the scope of Indonesia's international law, limited liability corporation, foreign investment, and natural resources, specify is energy, for the tool of data collector is document study or library, then processing, analyzing, and construing the data conducted by qualitative and or qualities, stipulated by typology that chose which are prescriptive - explanatory in problem identification, the research conducted on synchronized level vertically and horizontally, law principles and law chronicle. Indonesia jurisdiction's and competency's of law and forum represent indicator Indonesia sovereignty to a number of unavoidable problems which would rise when commendation of law in Indonesia that consequential of punishment for implementation of corporate social and environmental responsibility."
