Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"ABSTRAKHubungan Masyarakat (Humas) berperan penting dalam membantu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memanajemen, menjembatani, dan mempertahankan hubungan yang berkaitan dengan organisasi dan tujuan-tujuannya. Subjek penelitian ini adalah Yayasan Wahana Inklusif Indonesia (WII), yakni LSM yang bergerak pada isu hak pendidikan bagi siswa disabilitas melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif. Untuk memengaruhi dan mendukung implementasi kebijakan pemerintah terkait pendidikan inklusif, aktivitas dalam program advokasi WII banyak berkaitan dengan konsep public affairs yang merupakan bagian dari cabang kegiatan humas. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana aktivitas public affairs yang dilakukan oleh LSM dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pendidikan inklusif, serta peran yang diembannnya bagi organisasi (Driesch & Richard, 2016; Thomson & John, 2007). Aktivitas public affairs dan advokasi yang dilakukan oleh LSM WII juga akan dikaitkan dengan model public relations yang dikembangkan oleh Grunig dan Hunt (1984). Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme dan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan strategi penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan dua informan yang merupakan bagian internal dari WII, dan satu informan yang merupakan humas dan ahli komunikasi dari LSM lain sebagai triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WII telah melakukan aktivitas public affairs dalam program advokasinya, yakni lobbying dan relasi pemerintah (government relations). Pola advokasi positif yang digunakan oleh WII sejalan dengan prinsip model two way symmetrical public relations. Model lain seperti public information dan two way asymmetrical juga digunakan tergantung pada konteks dan kebutuhannya."

"This book presents a review of e-government success measures and e-government success factors. It also provides empirical evidence from quantitative analysis and two in-depth case studies. Although based on sound theory and rigorous empirical analysis, the book not only significantly contributes to academic knowledge, but also includes some practical recommendations for government officials and public managers. Theoretically, the book proposes a way to quantitatively operationalize Fountain’s enactment framework. Based on the institutional tradition, the technology enactment framework attempts to explain the effects of organizational forms and institutional arrangements on the information technology used by government agencies. The book proposes variables to measure each of the different constructs in this framework and also tests the relationships hypothesized by Fountain’s theory. Finally, using the advantages of the selected quantitative analysis technique (Partial Least Squares), the study also proposes some adjustments and extensions to the original framework in a theory building effort.Methodologically, the book reports on one of the first multi-method studies in the field of e-government in general and e-government success in particular. This study uses a nested research design, which combines statistical analysis with two in depth case studies. The study begins with a statistical analysis using organizational, institutional, and contextual factors as the independent variables. "