Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Karya ini menggunakan data dari Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI) untuk meniliti apakah ada perbedaan antara upah pegawai sektor publik dengan pegawai sektor swasta yang memiliki karakteristik terukur yang sebanding. Penelitian ini juga memperlihatkan adanya indikasi pendapatan tak terlaporkan antar pegawai sektor publik. Ini diperlihatkan dengan cara menggunakan pegawai swasta sebagai kelompok pembanding dan melihat profil pengeluaran kedua jenis pegawai; ditemukan bahwa pegawai sektor publik cenderung mengonsumsi bagian yang lebih besar dari pendapatan terlaporkan mereka dibandingkan dengan pegawai sektor publik. Terakhir, penelitian ini melaporkan bahwa rumah tangga dengan setidaknya satu pegawai publik juga lebih mungkin melaporkan tingkat pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan mereka dibandingkan dengan rumah tangga tanpa pegawai publik. ...... This study uses data from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) to see whether there are differences between the wages of observably comparable public and private sector employees. This author also displays indications of unreported income among public sector employees. This is shown by using private sector employees as a control group and comparing the consumption profiles of both types of employees; we find that public employees consume more of their reported income than a private employee. Finally, this paper reports that households with at least one public employees are more prone to report consumption levels above their income levels compared to households without public employees.

Abstrak :
Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mentaati ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan, apabila Notaris melanggar ketentuan yang berlaku maka Notaris wajib bertanggungjawab dalam aspek individu maupun sosial. Semakin banyak akta yang dibuat oleh notaris maka akan semakin besar tanggung jawab Notaris tersebut. Notaris juga dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga seorang Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya memerlukan seorang pegawai sebagai penunjang profesional kerjanya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris atas pemalsuan tanda tangan Notaris/PPAT yang dilakukan oleh pegawai dalam Akta Jual Beli serta menganalisis kekuatan mengikat dan dampak hukum dari Akta Jual Beli yang dibubuhi tanda tangan Notaris/PPAT yang dipalsukan oleh pegawai Notaris/PPAT. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan dari data sekunder. Tipe penelitian yang digunakan bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu adanya tanggung jawab secara perdata sesuai Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Dampak hukum terhadap Akta Jual Beli tersebut adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Untuk mencegah hal itu terjadi, diharapkan Notaris dan pegawai membuat perjanjian kerja secara tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak agar tidak terjadi kasus pemalsuan tanda tangan Notaris/PPAT oleh pegawainya di kemudian hari. ......The Notary in carrying out his position is obliged to comply with the applicable provisions as regulated by legislation, if the Notary violates the applicable provisions, the Notary is obliged to be responsible for individual and social aspects. The more deeds made by a notary, the greater the responsibility of the notary. Notaries can also hold concurrent positions as Land Deed Making Officials, so that a Notary in carrying out his authority and obligations requires an employee as a professional supporter of his work. The problems raised in this study are the Notary's responsibility for falsification of Notary/PPAT signatures carried out by employees in the Sale and Purchase Deed and analyze the binding strength and legal impact of the Sale and Purchase Deed whose signatures of Notary/PPAT were falsified by Notary/PPAT employees . To answer these problems, a normative juridical research method was used which was carried out by tracing materials from secondary data. The type of research used is explanatory. The results of this study are that there is a civil liability according to Article 1367 of the Civil Code stating that people who appoint other people to represent their affairs are responsible for losses caused by their servants or subordinates in carrying out the work assigned to those people. The legal impact on the Sale and Purchase Deed is null and void because it does not meet the provisions of Article 1868 of the Civil Code. To prevent this from happening, it is expected that the Notary and the employee will make a written work agreement signed by both parties so that there are no cases of forgery of the Notary's signature/PPAT by their employees in the future.