Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Nama: Meiske TaurisiaProgram Studi:Magister Perencanaan dan Kebijakan PublikJudul: Peran Pemerintah dalam Pengembangan Film Indonesia di Pasar Film Dunia Penelitian ini mencoba untuk memetakan kondisi perfilman Indonesia dalam konteks pasar film dunia dan mengidentifikasi kebijakan pemerintah yang tepat sasaran. Satu pijakan penting dalam penelitian ini adalah mempelajari pola penjualan film Indonesia melalui partisipasi aktif di festival film internasional. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa peran pemerintah sangatlah penting dalam upaya mengembangkan film indonesia di tingkat dunia, terutama melalui program penguatan daya saing yang berkesinambungan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif guna menggali informasi dari berbagai pihak seperti pelaku industri film dalam negeri, pegiat film internasional, dan pembuat kebijakan terkait perfilman. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam menetapkan strategi kebijakan perfilman, khususnya dalam mengembangkan film indonesia berorientasi dunia. Kata Kunci: Kebijakan Kebudayaan, Industri Kreatif, Film, Barang Publik, Subsidi

---

ABSTRACT
The Role of Government in Developing Indonesian Film in the Global Film MarketThis thesis intent to map out the current conditions and challenges facing Indonesian films within the context of accessing international film markets and to identify suitable supportive government policies. This research departs from studying sales patterns of Indonesian films through participation in international film festivals. The research outcome demonstrates that government policies may play a significant role in internationalizing Indonesian films through various programs to support its sustainable competitiveness.The research is based on qualitative interpretative methods in obtaining information and insights from both domestic and international film industry stakeholders as well as various government policymakers involved in the Indonesian film sector. The outcome of this research is expected to contribute in formulating policy strategies related to support the sustainable internationalization of Indonesian films. Keywords Cultural Policy, Creative Industries, Film, Public Goods, Subsidies

Abstrak :
ABSTRAK
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Indonesia. Namun pada pelaksanaannya, pemungutan PBB-P2 belum optimal sesuai dengan potensinya. Salah satu hal yang berperan dalam pembayaran pajak adalah kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan pembayaran pajak salah satunya dapat dilihat dari konsep hubungan timbal balik (reciprocity) antara pemerintah selaku pemungut pajak dalam menyediakan barang dan layanan publik kepada masyarakat selaku pembayar pajak. Dalam penelitian ini, digunakan jenis penyediaan barang dan layanan publik yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan jalan sebagai akses. Kualitas sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan jalan oleh pemerintah dijadikan sebagai ukuran untuk menggambarkan penyediaan barang dan layanan publik dalam menjelaskan tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2. Hasil estimasi Tobit menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penyediaan jalan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Selain itu ditemukan pula bahwa tingkat pendidikan masyarakat memiliki hubungan yang negatif dan kinerja pemungut pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Dalam hal ini, peningkatan kualitas penyediaan jalan serta kinerja pemungut pajak dapat menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB-P2.

---

ABSTRACT
Property tax or the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) has a significant contribution to the local revenue in municipalities in Indonesia. But in its implementation, PBB-P2 collection has not been optimal in accordance with its potential. One thing that plays a role in paying taxes is the compliance of the taxpayer itself. The compliance of tax payments can be seen from the concept of reciprocity between the government as the tax collector in providing public goods and services to the public as taxpayers. The type of public goods and services that is used in this study is the one which fulfill basic needs, such as education, health, and road. The quality of schools, public health center (puskesmas), hospitals and roads by the government is used as a measure to describe the provision of public goods and services in explaining the level of PBB-P2 compliance. Tobit estimation results show that there is a positive relationship between providing roads to PBB-P2 compliance. In addition, it also found that citizen education has a negative relationship toward PBB-P2 compliance and the performance of tax collectors has a positive relationship with PBB-P2 compliance. In this case, improving the quality of road provision also the performance of tax collectors can be a concern of the government as an effort to improve PBB-P2 compliance.

Abstrak :
Pemenuhan kebutuhan akan air bersih merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi perusahaan penyedia air bersih, PDAM. Sebagai bagian dari pemenuhan target nasional Millennium Development Goals (MDG), PDAM Kabupaten Bogor selalu melakukan peningkatan kapasitas pelayanan air bersih. Segala bentuk upaya peningkatan kapasitas pelayanan air bersih ini disebut investasi, yang mana harus menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan, demikian pula PDAM yang notabene adalah perusahaan public goods yang bersifat non-profit. Sehingga dalam hal ini, dibutuhkan suatu analisa kelayakan dalam tahap perencanaan investasi. Penelitian ini akan melakukan analisa kelayakan suatu investasi. Karena studi kasus yang diambil merupakan perusahaan public goods yang beorientasi sosial, tentunya akan terdapat batasan-batasan untuk pengambilan profit yang terlalu besar. Batasan-batasan inilah yang nantinya akan menjadikan keunikan dari analisa kesensitivan yang juga akan dipaparkan pada penelitian ini. Walaupun studi kasus yang diambil tertuju pada satu proyek, namun diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi penelitian-penelitian lain dalam menganalisa investasi pada perusahaan public goods. ......Fulfilling the need of clean water is a challenge for companies of water supply, PDAM. As part of the fulfillment of the national target of Millennium Development Goals (MDGs), PDAM Kabupaten Bogor will always upgrade the capacity of water services. All these kind of efforts named investment, which must generate added value for the company, so does public goods company. In this case, it is a need to evaluate the feasibility in planning of investment. This research will carry out feasibility analysis of an investment. Due to the case study is taken in a public goods company, which is social orientated, certainly there will be restrictions for making an excessive profit. These restrictions will make the uniqueness of sensitivity analysis which will also be presented in this study. Although the case focused on one project, but it is expected could be one of the references for other studies in analyzing investment of public goods company.

Abstrak :
The Law of Spatial Planning No.26/2007 obligates the local government to provide public UGS at least 20% of their area. The implementation faces several problems, such as budget orientation. UGS is not being prioritized since the cost always seems to exceed the benefit due to the condition that there is no market value for the benefits of UGS. This research tries to do a proper valuation of UGS using the Travel Cost Method. In addition to that, due to a widely use of social media, this study tries to explore the effect of social media on number of visit to the park. To perform this study, onsite and online survey were conducted using questionnaire to obtain data from visitors of Suropati Park, Jakarta. After comparing results using Poisson and Negative Binomial Regression, the final model estimates per-trip consumer surplus is Rp44,843, and total consumer surplus per year is approximately Rp 4.290 billion. Moreover, the social media variable shows that the strongest power of social media is to attract new users and the power become less and less as the number of visit increases because the decision to re-visit a park is strongly accounted on the perceived quality on the first visit.

---

Undang-Undang Penataan Ruang No.26/2007 mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan RTH (Ruang Terbuka Hijau) publik setidaknya 20% dari wilayah mereka. Implementasinya menghadapi beberapa masalah, salah satunya orientasi anggaran. Pembangunan RTH tidak diprioritaskan karena biayanya dianggap selalu melebihi manfaat. Hal ini diakibatkan oleh tidak ada nilai pasar untuk manfaat yang diberikan RTH. Oleh karena itu dibutuhkan cara khusus untuk menilai manfaat RTH. Penelitian ini mencoba melakukan valuasi RTH menggunakan Metode Biaya Perjalanan. Selain itu, karena penggunaan media sosial yang luas, penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi efek penggunaan media sosial terhadap jumlah kunjungan ke taman. Dalam penelitian ini dilakukan survei dengan menggunakan kuesioner di tempat dan juga secara online untuk mendapatkan data dari pengunjung Taman Suropati, Jakarta. Setelah membandingkan hasil menggunakan Poisson dan Regresi Binomial Negatif, model akhir memperkirakan surplus konsumen per perjalanan adalah Rp44,843, dan total surplus konsumen per tahun sekitar Rp4.290 miliar. Selain itu, variabel media sosial menunjukkan bahwa kekuatan media sosial yang terkuat adalah untuk menarik pengguna baru dan kekuatan menjadi semakin berkurang seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan karena keputusan untuk mengunjungi kembali taman sangat tergantung pada persepsi pengunjung terhadap kualitas taman pada kunjungan pertama.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis konstitusionalitas vaksin COVID-19 sebagai barang publik. Hal yang melatarbelakangi penulisan tesis ini adalah perlunya penegasan terhadap posisi atau status vaksin COVID-19 sebagai barang publik dalam kondisi pandemik yang didasarkan pada teori barang publik termasuk pelayanan publik, pelaksanaan nilai HAM dan pemberlakuan ketentuan undang-undang di Indonesia yang memiliki ciri konsep Hukum Tata Negara Darurat. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual, dihasilkan jawaban atas dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, vaksin COVID-19 dapat dikategorikan sebagai barang publik menurut teori barang publik dan pengaturan HAM (hak atas kesehatan). Kedua, kriteria dan mekanisme penetapan vaksin COVID-19 sebagai barang publik dapat ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang relevan dengan konsep Kedaruratan di Indonesia pada 2 (dua) peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Sehingga disarankan untuk optimalisasi kampanye vaksin COVID-19 sebagai barang publik oleh pemangku kepentingan terkait, sekaligus agar untuk berorientasi terhadap vaksin COVID-19 sebagai barang publik dalam penyusunan regulasi terkait. Selain itu, untuk segera merevisi regulasi yang masih berlaku atau menyusun regulasi baru yang spesifik tentang kedaruratan dalam aspek kesehatan masyarakat. ......This thesis analyzes the constitutionality of the COVID-19 vaccine as a public good. The reason behind writing this thesis is the need to affirm the position or status of the COVID-19 vaccine as a public good in pandemic conditions which is based on the theory of public goods including public services, the implementation of human rights values and the implementation of legal provisions in Indonesia which have the characteristics of the Emergency Constitutional Law concept. By using a statutory, case, and conceptual approach, answers to two problem formulations in this study are produced. First, the COVID-19 vaccine can be categorized as a public good according to the theory of public goods and the regulation of human rights (the right to health). Second, the criteria and mechanism for determining the COVID-19 vaccine as a public good can be reviewed according to Law Number 25 of 2009 concerning Public Services which is relevant to the concept of emergency in Indonesia in 2 (two) regulations, namely the Health Quarantine Law and the Disaster Management Law. So it is recommended to optimize the COVID-19 vaccine campaign as a public good by relevant stakeholders, as well as to be oriented towards the COVID-19 vaccine as a public good in the preparation of related regulations. In addition, to immediately revise the regulations that are still in force or draft new regulations that are specific to emergencies in the aspect of public health.

Abstrak :
Masyarakat pada umumnnya memiliki prefrensi dalam merespon kondisi untuk bertinggal. Namun sering kali terjadi masalah keterbatasan dalam pilihan terhadap hunian yang sesuai, khususnya pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga akan terjadi ketidakcocokan dalam hunian tersebut. Ketidakcocokan terhadap kondisi hunian dengan kebutuhan penghuninya tersebut memicu terjadinya Alterasi Ruang pada hunian. Alterasi ruang yang dimaksud merupakan alterasi secara fungsi ruang, bukan secara fisik bangunan. Tepatnya pada pemanfaatan dayaguna fungsi ruang koridor yang awalnya adalah barang publik beralih fungsi menjadi barang bersama. Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan barang publik, barang bersama dan alterasi ruang serta mengapa hal tersebut terdapat dalam konteks rusunawa. Alterasi ruang yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh kondisi hunian serta aktivitas kegiatan Masyarakat Rusunawa tidak terlepas sejauh mana jejaring yang tedapat didalam ruang koridor. Pada konteks koridor, jejaring dapat mudah terlihat sebagai wujud alterasi ruang yaitu dengan banyaknya benda mati yang ada dimana tersebar hampir diseluruh ruang koridor. Jejaring yang dihasilkan tentu beragam, tergantung tiap spontanitas hunian dalam merespon alterasi ruang. Spontanitas dalam memenuhi kebutuhan alterasi tersebut diantara terdapat otoritas yang mengontrol dari penghuni, serta aturan tidak tertulis yang pada akhirnya nya berwujud dalam kesepakatan bersama sebagai menolerir dalam menyikapi alterasi ruang tersebut. Dengan aturan tidak tertulis tersebut, Alterasi ruang yang dilakukan juga akan lebih leluasa. ......The community in general has preference in responding to conditions for leaving. However, there is often a problem of limitations in the choice of suitable housing, especially in low-income communities (MBR). So that there will be a mismatch in the occupancy. The incompatibility of residential conditions with the needs of its occupants triggers the occurrence of Space Alteration in residential areas. The space alteration in question is a function alteration of space, not a physical building. Precisely on the utilization of the function of the corridor space function which was originally a public good turned into a common good. The purpose of this thesis is to find out what is meant by public goods, shared goods and space alteration and why they are found in the context of rusunawa. The space alteration carried out is strongly influenced by the condition of the housing and activities of the Rusunawa Community, regardless of the extent of the network within the corridor space. In the context of the corridor, networking can be easily seen as a form of space alteration that is with the number of inanimate objects that are scattered almost throughout the corridor space. The resulting network is certainly diverse, depending on the spontaneity of occupancy in response to alteration of space. Spontaneity in fulfilling these alteration needs is among the controlling authorities of the occupants, as well as unwritten rules which in the end are manifested in mutual agreement as tolerating the alteration of the space. With these unwritten rules, the space allocation will also be more flexible.