Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelayakan penyelenggaraan bank tanah untuk penyediaan perumahan rakyat di Kota Bandung. Penyelenggaraan bank tanah untuk kepentingan umum atau perumahan rakyat dengan inisiatif pemerintah daerah melalui badan usaha milik pemerintah dimungkinkan melalui dua pola yaitu pola pembelian atau akuisisi tanah dan/atau pola kemitraan atau kerjasama pemanfaatan lahan dengan pemilik tanah. Kedua pola ini akan diuji kelayakan prosesnya di empat kategori zona : Zona ke-1 di pusat kota; Zona ke-2 di sekeliling pusat kota; Zona ke-3 di tepian kota; dan Zona ke-4 di area pengembangan kota.Nilai NPV, IRR dan BCR yang optimum untuk kedua pola baik pola akuisisi tanah maupun pola kemitraan terdapat di Zona ke-3. Pola akuisisi lebih layak diterapkan daripada pola kemitraan pada zona dengan karakteristik area relatif jauh dari pusat kota dan memiliki harga tanah tidak setinggi di pusat kota, seperti di Zona ke-4. Di sisi lain, pola kemitraan dengan pemilik tanah menjadi pilihan optimum dibandingkan dengan pola akuisisi tanah jika diterapkan pada Zona ke-1 dan Zona ke-2 yang memiliki karakteristik di pusat atau sekeliling pusat kota dengan harga tanah relatif tinggi. Untuk produk perumahan yang optimum dikembangkan pada mayoritas zona pada kasus ini yaitu perumahan vertikal, sementara perumahan landed atau tidak bertingkat lebih sesuai dibangun pada zona pengembangan kota baru atau Zona ke-4. Kelayakan proses atau pola penyelenggaraan bank tanah bergantung pada karakteristik zona wilayah di kota. Dapat disimpulkan pula bahwa proses bank tanah untuk pemenuhan perumahan rakyat akan membangkitkan sejumlah consumer surplus sebagai manfaat publik, di samping sejumlah biaya baik finansial maupun ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

---

ABSTRACT
This study aims to identify the feasibility of the implementation of land banking for the provision of public housing in Bandung City. The implementation of land banking for the public interest or public housing by local government initiative through government enterprises is potential within two methods the land acquisition method or the land sharing method using partnership with the land owners. Both of these methods feasibility were analyzed in the situation of Bandung area, where the territory is identified into four categories of zones 1st Zone in the city center 2nd Zone around the center of town 3rd Zone at the edge of town and 4th Zone in the development area of the city. It is identified that NPV, IRR and BCR are optimum for both methods the land acquisition and the partnership one if it is conducted in the 3rd Zone. The land acquisition method is more feasible than the partnership method in the zones which are located in the area that relatively far from the city center and has lower land prices, such as in the 4th Zone. On the other hand, the partnership method with landowners become the optimum choice compared to the land acquisition method when applied in the 1st Zone 1 and the 2nd Zone, which are located in the center or around the center of town with higher land prices. It is suggested to use vertical housing design for optimum production in the major city zone, and as an alternative, the landed housing design only appropriate to be built in the new development zone or in the 4th Zone. The feasibility of land banking process depends on the characteristics of the zone in the region of the city. It is also concluded that the land banking process to accommodate public housing will generate some consumer surplus as public benefit, beside some financial and economic cost that also have to be considered by government.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebutuhan akan properti hunian di kota Jakarta terus meningkat, terutama bagi MBR Masyarakat Berpenghasilan Rendah . Keberadaan RUSUNA Rumah Susun Sederhana seharusnya dapat menjawab permasalahan itu akan tetapi beberapa RUSUNA yang sudah dibangun pemilihan lokasinya kurang tepat karena memiliki aksebilitas dan sarana transportasi yang tidak terjangkau. Pengembangan Kawasan TOD Transit-Oriented Development di kota Jakarta seharusnya dapat menjawab permasalahan tersebut. Keberadaan hunian MBR berupa RUSUNA pada Kawasan transit seharusnya menjadi perhatian karena mereka lebih membutuhkan hunian serta transportasi umum. Keberadaan mereka akan memaksimalkan penggunaan angkutan masal dan menjauhkan kawasan transit dari eklusifitas, serta keberlanjutan dari Kawasan TOD tetap terjaga. Permasalahan dari pembangunan RUSUNA TOD terletak pada mahalnya harga tanah dan biaya kosntruksi serta belum adanya peraturan atau regulasi terkait, Sehingga pengembang atau pengelola TOD enggan untuk mengembangkannya. Dari permasalahan tersebut muncullah pertanyaan penelitian Apakah keberadaan RUSUNA pada TOD diperlukan, mengingat kondisi pasar berpenghasilan rendah dan pengguna kawasan TOD mendukung adanya pengembangan RUSUNA pada kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode campuran, dimana metode kuantitatif dengan menyebar kuesioner kepada pekerja di Kawasan Lebak Bulus dan pengguna angkutan masal KRL dan Bus Transjakarta, dan metode kualitatif melalui wawancara responden, para ahli dan stakeholder terkait.

---

ABSTRACT
The need for residential property in Jakarta continues to increase, especially for MBR Low Income Society . The existence of RUSUNA Public Vertical Housing should be able to answer the problem but some RUSUNA already built the location election is inappropriate because it has accessibility and transportation facilities that are not reachable. The development of TOD Transit Oriented Development area in Jakarta should be able to answer the problem. The existence of MBR occupancy in the form of RUSUNA in transit area should be a concern because they need more occupancy and public transportation. Their existence will maximize the use of mass transport and keep the transit area from exclusivity, and the sustainability of the TOD Area is maintained. The problem of RUSUNA TOD development lies in the high price of land and the cost of construction and the absence of regulation or related regulation, so the developer or manager of TOD is reluctant to develop it. From these problems came the question of research Whether the existence of RUSUNA in TOD is necessary, given the low income market conditions and users of the TOD region in support of the development of RUSUNA in the region. This study uses a mixed method, where quantitative methods by spreading questionnaires to workers in Lebak Bulus area and mass transit users KRL and Bus Transjakarta, and qualitative methods through interview respondents, experts, and relevant stakeholders.

Abstrak :
Kawasan kumuh di Indonesia terjadi karena tingginya urbanisasi, namun tidak diimbangi oleh edukasi maupun skill para migran, disatu sisi, lapangan kerja yang terbatas, menyebabkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan begitu sulit, begitu pula dengan keuangan para migran dan akhirnya banyaknya migran yang datang, menyebabkan tingginya permintaan akan hunian, namun kemampuan keuangan migran tidak dapat menjangkaunya sehingga mereka menempati lokasi daerah marginal tanpa adanya pelayanan infrastruktur dasar yang memenuhi standart pelayanan minimum. Pembangunan Rusunawa di Marunda, Jakarta Utara adalah salah satu solusi dalam penyediaan permukiman layak huni bagi pekerja kawasan industri, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan korban gusur serta kebakaran. Rumah susun dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui upaya peremajaan, pemugaran dan relokasi. Kegiatan pembangunan rumah susun ini dinilai positif dalam mengurangi kekumuhan perkotaan karena sangat menghemat lahan. Ketepatan penerima manfaat subsidi, dapat dilihat dari penerima subsidi sudah tepat sasaran atau belum dengan menggunakan metode Benefit Incidence Analysis yang menggunakan data SUSENAS dan data primer, kemudian diperkuat dengan menganalisis permasalahan pergeseran penerima subsidi tersebut dengan menggunakan metode depth interview dan sistem sewa menyewa yang ada di dalamnya, serta komparasi fakta lapangan dengan kebijakan yang berlaku, yaitu UU no 16 tahun 1985. Dari hasil analisis BIA, secara umum ditemukan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi target sasaran program ini masih kesulitan masuk ke rumah susun karena tingginya harga hunian dan utilitas yang tidak sebanding dengan pendapatan mereka. Untuk penghuni yang mendapatkan sistem subsidi, masyarakat miskin (Q1) belum mendapatkan manfaat dari program pemerintah ini, penerima manfaat terbanyak merupakan masyarakat yang memiliki penghasilan lebih tinggi (Q4). Pergeseran penerima manfaat ini disebabkan karena tingginya biaya hidup yang sulit dipenuhi oleh penghuni, sulitnya aksesibilitas transportasi, desain yang kurang sesuai dengan kegiatan penghuni. Sedangkan untuk penghuni dengan sistem non subsidi, penerima manfaat hampir merata dan hampir tepat sasaran karena tidak ada perbedaan yang mencolok antara masyarakat miskin (Q1) dengan masyarakat terkaya (Q5). Mengacu pada UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan layanan dasar kesehatan tersebut, namun agar program tersebut berkelanjutan, harus ada peran serta dari masyarakat, yaitu ikut menanggung biaya penyediaan layanan dasar, terutama layanan dasar air bersih yang sekarang ini belum tahu berapa besaran biaya yang harus ditanggung masyarakat. Penentuan besaran biaya air bersih tersebut, menggunakan metode willingness to pay dan menggunakan data primer. Besaran biaya air bersih ini perlu dilakukan untuk menghitung biaya service hunian, yang menurut UN Habitat tidak boleh melebihi 30% dari total pengeluaran rumah tangga, dan ketika masyarakat mengeluarkan pendapatannya lebih dari 30% untuk sewa rumah dan utilitasnya, maka hunian tersebut sudah tidak dapat terjangkau lagi oleh masyarakat dan akhirnya mereka akan kembali ke daerah marginal yang minim akan pelayanan dasar. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebanyak 51% sample penghuni, mengeluarkan pendapatannya melebihi batas yang dianjurkan oleh UN Habitat, yaitu >30% untuk hunian dan utilitasnya, sehingga rumah susun tersebut sudah tidak lagi terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah ini. ......Slum areas in Indonesia occurred because of the high urbanization, but not matched by education and skills of migrants, on the one hand, employment is limited, causing the competition to get a job so difficult, so they accept law salary, high housing demand for working and less supply in housing, make they fit into the marginal areas without basic infrastructure services that meet minimum service standards. Development for Flats in Marunda, North Jakarta is one of the solutions in the supply of habitable housing for industrial workers, low income people (MBR) and evicted the victims and fire. Development for flats with the aim of improving the quality of neighborhoods through the efforts of rejuvenation, restoration and relocation. Apartment construction activity was assessed positively in reducing urban squalor because it can conserve land, encourage green open space and efficiency for development basic infrastructure. The accuracy of the beneficiaries of subsidies, subsidies can be seen from the receiver is on target or not by using a method that uses the Benefit Incidence Analysis. This analysis using data from SUSENAS and primary data, and then amplified by analyzing the problems of shifting the subsidy recipients by using the method of depth interviews and a lease system that is in therein, as well as comparative facts on the ground with the policies in force, UU Rumah Susun (UURS) No. 16 year 1985. From the analysis of BIA, in general it was found that low-income people who become the target of this program is still difficult entry into the apartment because of the high price of housing and utilities that are not proportional to their income. For residents who get a subsidy system, the poor (Q1) has not benefited from this government program, most beneficiaries are the people who have higher incomes (Q4). Beneficiaries of this shift is caused due to the high cost of living is difficult to fulfill by the occupant, the difficulty of accessibility of transportation, lack of appropriate design with the activities. As for residents with non-subsidy system, beneficiaries almost evenly and almost right on target because there was no significant difference between the poor (Q1) with the richest (Q5). Referring to the Act No. 26 of 2007 on Spatial Planning, the government is obliged to provide basic services such health, but that the program is sustainable, there must be participation from the community, which helped underwrite the cost of providing basic services, especially basic services of clean water are not currently know how much amount of cost to be borne by society. Determination of the amount of the cost of the clean water, using the method of willingness to pay and use the primary data. Cost of clean water is necessary to calculate the cost of residential service, which according to UN Habitat should not exceed 30% of total household expenditure, and when people spend more than 30% of their income for rent and utilities, then the occupancy is already out of reach again by the community and eventually they will return to marginal areas would be minimal basic services. From the result showed that as many as 51% sample of residents, to spend his income exceeds the limit recommended by the UN Habitat, which is> 30% for shelter and utilities, so the apartment is no longer affordable by low-income communities.

Abstrak :
The ups and downs in housing markets over the past two decades are withoutprecedent, and the costs-financial, psychological, and social-have beenenormous. Yet Americans overwhelmingly still aspire to homeownership, and many still view access to homeownership as an important ingredient for buildingwealth among historically disadvantaged groups. This timely volume reexamines the goals, risks, and rewards of homeownershipin the wake of the housing bubble and subprime lending crisis. Housing, real estate, and finance experts explore the role of government in supporting homeownership, deliber

Abstrak :
Permasalahan perumahan di perkotaan sudah sangat mendesak. Pertumbuhan penduduk dan arus perpindahan dari pedesaan ke perkotaan yang tidak diimbangi dengan penyediaan perumahan menyebabkan adanya daerah kumuh. Di Provinsi DKI Jakarta, lebih dari 50% rumah tangga belum memiliki tempat tinggal milik sendiri. Selain itu, backlog perumahan tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta yaitu 302.319. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan menyediakan Rumah Susun Sewa untuk masyarakat relokasi dan masyarakat umum berpenghasilan rendah. Akan tetapi, relokasi masyarakat dapat terjadi secara sukarela ataupun terpaksa. Masyarakat relokasi merupakan masyarakat yang terkena program pembangunan untuk kepentingan umum, bencana alam, dan penertiban ruang kota. Saat ini penelitian terkait efektivitas relokasi ke Rumah Susun Sewa sangat terbatas. Di Provinsi DKI Jakarta salah satu permasalahan terkait Rumah Susun Sewa yaitu tingginya tunggakan biaya sewa unit hunian. Dengan mengambil studi kasus Rumah Susun Sewa di Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan status pemilik unit hunian relokasi dengan umum, yaitu terkait tunggakan sewa unit hunian. Penelitian ini menganalisis data cross section berupa data demografi dan data tunggakan sewa unit hunian Rumah Susun Sewa Tahun 2022. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan regresi Ordinary Least Square (OLS). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa status unit hunian berpengaruh terhadap tunggakan penghuni, dimana penghuni dengan status relokasi lebih banyak yang menunggak dibandingkan penghuni dengan status umum. ......Housing problems in urban areas are very critical. The increased population growth in DKI Jakarta and the high migration rate from rural to urban areas cause slums. More than 50% of households in DKI Jakarta have not own any housing property yet. In addition, the housing backlog in DKI Jakarta reached 302.319 in 2017. One way to overcome this issue is to provide a public rental housing program for the relocated and public residents with low income. However, the relocated residents can occur voluntarily or involuntarily. The relocation residents referred to are the residents affected by development programs for the public interest, natural disasters, and controlling urban space. Previous research about the effectiveness of relocating to public rental housings is very limited. The public housings create higher rent overdue in Jakarta. Therefore, this research's objective is to compare the relocated and public residents in terms of rent overdue in DKI Jakarta public housing. This research analyzes demographic data and public housing rent overdue in 2022. The method used in this research is quantitative with Ordinary Least Square (OLS) regression. The analyzed regression shows that rental public housing status influences rent overdue, and residents with the status relocated residents are more prone to pay the rent overdue, compared to the public residents.

Abstrak :
Pesatnya pertumbuhan pembangunan perkotaan telah membawa implikasi makin terbebaninya kondisi lingkungan perkotaan. Meningkatnya laju migrasi penduduk yang mengarah ke kawasan perkotaan disebabkan kurang meratanya pembangunan antara kota dan desa di mana sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat lebih banyak terdapat di perkotaan. Lahan pekerjaan yang menjanjikan lebih tersedia di perkotaan. Banyaknya penduduk yang masuk dan menetap diperkotaan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara penyediaan kebutuhan prasarana kota dengan kebutuhan penduduk. Menurut data yang dikemukakan dalam RT/RW Palembang 1999-2009 menyebutkan bahwa dari total luas Kota Palembang yaitu 40.061 ha, dengan total luas daratan 38.253 ha dan luas perairan 1.808 ha. Kawasan daratan yang diperuntukkan sebagai kawasan budi daya pada tahun 1998 seluas 33.688 ha, sementara kawasan lindung yang ditetapkan seluas 485 ha. Pada tahun 1999 kawasan budi daya bertambah menjadi 37768 ha, sementara kawasan lindung masih dengan luasan yang sama, yaitu 485 ha. Luas kawasan yang diperuntukan sebagai lahan perumahan seluas 15522 ha. Saat ini lahan yang diperuntukan sebagai lahan perumahan baru mencapai 25% dari total kawasan peruntukannya. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian: belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk perumahan di kota Palembang. Selanjutnya pertanyaan penelitian di kemukakan sebagai berikut: Faktor-faktor apakah yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan perumahan di Kota Palembang? Bagaimana prediksi tekanan pertumbuhan penduduk terhadap ketersediaan lahan untuk perumahan? Bagaimana model dinamik yang menggambarkan rencana tata ruang Kota Palembang yang didasarkan pada pertumbuhan penduduk dan keterbatasan sumberdaya lahan perumahan? Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Mengetahui faktor-faktor apakah yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan untuk perumahan di Kota Palembang 2. Mengetahui prediksi pemanfaatan lahan untuk perumahan diKota Palembang 3. Membuat model Pemanfaatan lahan untuk perumahan di Palembang Untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode ex post facto dan metode survey. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang menggambarkan pertumbuhan penduduk dan unit perumahan di Kota Palembang. Pendekatan analisis yang digunakan disamping pendekatan deskriptif dan analisis spacial juga dilakukan pendekatan dengan model sistem dinamik, menggunakan software Powersim Versi 2.5. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pendekatan analisis yang dilakukan untuk pemecahan masalah digunakan pendekatan secara deskriptif berdasarkan output simulasi model. Pendekatan analisis ini dilakukan untuk melihat prediksi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan unit perumahan di Kota Palembang. Model yang dihasilkan disimulasikan selama kurun waktu 50 tahun simulasi yaitu 1997-2047. Berdasarkan simulasi model yang dibangun, daya dukung kola Palembang yang dapat menampung unit perumahan yang dibangun akan mencapai puncaknya pada tahun ke 37 (2033), Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: - Faktor-faktor yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan di Kota Palembang diantaranya adalah faktor ekonomi, transportasi, karateristik lahan dan fear of crime. - Lahan yang diperuntukan sebagai kawasan perumahan di Kota Palembang masih dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2033 (tahun ke 37). - Lahan dimaksud sudah termasuk lahan rawa yang diperuntukkan sebagai kawasan perumahan. Pendekatan model dinamika sistem dapat mengakomodasi dan membantu dalam menganalisis kebijakan pemanfaatan lahan perumahan yang termasuk dalam perencanaan tata ruang Kota Palembang.

---

The rapid growth of urban development has led to implication of burden on environmental condition. The increase of civilian migration to urban region is caused by the unbalanced development between urban and rural area. The great number of people migrating living in urban area results in the imbalance of infrastructure availability and civilian necessity. According to the mentioned data in The regional city planning (RTRW) in 1994-2004, the total area of Palembang city is 40. 061 acre. The total area of mainland is 38.253 acres, while the total area of sea is 1.808 acres. The total area that is used for preservation in 1998 as wide as 33.688 acres, while the conservation that was determined is 485 acres. The preservation area in 1999 increased to 37768 acre, while the conservation is still the same. The total area of open space is located at non-profitable area economically. The dependence of inhabitants on the area whose sufficient economic instrument causes the land use for housing not optimum. Based on the description that was mentioned above, the writer formulates problems as follows: - What factors that influence the land use for housing in Palembang city? - How is prediction the increase of population and land availability for housing? - Is that an existing dynamic model that describes the regional city planning in Palembang city, which is based on the increase of population and the limited resources for housing? The aim of this research is the optimum of land use for housing to achieve this aim, the researcher uses the qualitative and quantitative approach with the ex post-facto and survey method. The character of this research is descriptive method, which describes the growth of population and housing unit in Palembang city. Besides the descriptive method, which is based on output simulation model, the researcher also applies the dynamic system model using the powersim software version 2.5. The data used this study is: primary and secondary data. This analysis conducted to predict the increase of population and the growth of housing unit in Palembang city. The result of this model was simulated as long as fifty years from 1996-2033. According model simulation, the carrying capacity of Palembang city that can accommodate the housing unit will reach the peak in 2033. Based pn explanation above, the researcher draws the conclusion as follows: 1. Factors that influence land use in Palembang city are economy, transportation, Land characterization and fear of crime. 2. The natural population growth and movement or urbanization influenced the increase of population. 3. The model of dynamic system enables to direct policy of land use for housing, which is based on the increase of population growth.

Abstrak :
Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia tetapi kebutuhan akan rumah tinggal tidak sebanding dengan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan peningkatan kawasan kumuh khususnya di kota-kota besar. Untuk memeratakan pemenuhan kebutuhan pokok akan perumahan yang layak dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat sekaligus meremajakan permukiman, pemerintah mendorong pembangunan rumah susun-rumah susun murah. Pemindahan penghuni, dari rumah horizontal yang lebih individu ke rumah susun tentu diikuti permasalahan baru sehingga penghuni harus melakukan penanggulangan (coping) terhadap kondisi baru tersebut. Dalam disiplin ilmu Psikologi Lingkungan dikenal dua jenis coping, yaitu adaptasi (penyesuaian diri terhadap lingkungan) dan adjustment (penyesuaian keadaan lingkungan terhadap kondisi individu). Adjusment perlu dilakukan oleh penghuni terhadap keterbatasan ruang hunian karena melalui adaptasi saja tidak mungkin dapat menyelaraskan keterbatasan dimensi satuan rumah susun (unit) dengan kebutuhan ideal penghuninya, berupa tuntutan privacy, ruang pribadi dan teritorialitas. Tetapi ternyata adjustment yang dilakukan penghuni, membuat lingkungan menjadi tidak teratur dan kumuh kembali. Karena dilakukan dengan mengambil ruang publik, yang mengakibatkan rusak dan hilangnya ruang-ruang hijau permukiman dan ruang publik lainnya sehingga tidak dapat diakses oleh publik. Karena itu perlu diketahui karakteristik penghuni dan karakteristik hunian yang ada hubungannya dengan adjustment penghuni terhadap ruang publik. Karakteristik penghuni yang dimaksud adalah jumlah penghuni, usia penghuni. struktur keluarga, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengeluaran keluarga. Sedangkan yang dimaksud dengan karakteristik hunian adaiah tipe unit, posisi lantai dan posisi unit pada bangunan. Selain itu juga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola adjustment terhadap ruang publik yang berlangsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data, dan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi untuk melengkapi data-data tersebut. Desain penelitian adalah deskriptif, dengan teknik pengambilan sampel Stratified Random Sampling. Populasi penelitian adaiah penghuni yang bukan penyewa sehingga jumlah sampel seluruhnya adalah 70 responden atau 20% dari populasi, dan disebarkan pada seluruh blok yang ada di RSKK (8 blok). Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, didapat hasil penelitian berupa karakteristik penghuni yang ada hubungannya dengan adjustment penghuni terhadap ruang publik adalah jumlah penghuni dan struktur keluarga. Sedangkan karakteristik hunian, seluruh sub variabelnya ada hubungan dengan adjustment terhadap ruang publik, yaitu tipe unit, posisi lantai dan posisi unit pada bangunan. Jadi adjustment terhadap ruang publik lebih didorong oleh kesempatan dan potensi tata letak hunian terhadap blok RSKK. Penelitian ini juga menghasilkan gambaran pola adjustment yang ada terentang antara bentuk melakukan adjustment terhadap ruang publik dan mampu beradaptasi (maladjustment -- well adaptive), tidak melakukan adjustment tetapi mampu beradaptasi (well adjustment - well adaptive), dan melakukan adjustment terhadap ruang publik tetapi tidak beradaptasi (maladjustment-maladaptive). Jika adjustment tidak diredam dapat mendorong terjadinya konflik sosial berupa perebutan lahan dan terjadinya kekumuhan kembali di wilayah tersebut karena itu perlu diatur mengenai jumlah anggota keluarga dan struktur keluarga yang disesuaikan dengan luas unit, penegakan peraturan mengenai pemanfaatan ruang publik untuk kepentingan bersama jika perlu meremajakan kembali RSKK. Usulan bagi pihak yang terkait dengan rumah susun adalah, sebaiknya unit rumah susun tidak diperjualbelikan melainkan disewakan, sosialisasi kepada para calon penghuni mengenai seluk beluk kehidupan di rumah susun. Usulan dalam mendesain rumah susun selanjutnya adalah, sirkulasi vertikal (tangga) sebaiknya diletakkan di ujung bangunan, hal ini untuk mencegah pengambilan ruang publik di area tersebut, dan lantai dasar digunakan seluruhnya untuk kepentingan umum. Sebagai bahan diskusi, perlu adanya penelitian lanjutan mengenai persepsi penghuni terhadap ruang publik yang dikaitkan dengan kondisi hunian mereka sebelum tinggal di rumah susun. Hal ini untuk mempelajari lebih dalam lagi hal-hal yang mendorong mereka mengambil ruang publik. Sehingga diperoleh gambaran yang lebih akurat tentang pengalaman ruang penghuni sebelum menghuni rumah susun.

---

Housing is the very basic need of people's living necessity; although such need does not necessarily on the same wavelength with their purchasing power, and because of this reason, there has been diminishing quality on public space an ever-increasing worrying growth of slums on almost every corner of the city. To provide and accommodate this particular need of affordable housing and to rejuvenate public residences, the government has set in motion the concept of vertical housing. The allocation of tenants from a more individual horizontal housing will probably generate new problems as well, which requires new tenants to perform coping to new living conditions. Environmental Psychology recognize 2 categories of coping, which is adapting (individual to environment); and adjustment (modification of environment to individual condition). Adjustment is required to be acted upon by the tenants towards their living space, since adapting alone will not be suffice to harmonize the space limitation in the architectural design of the Vertical Housing Unit to match their ideal living space (such as privacy and territory). The physical alterations done by the tenants prove to have significant consequence to the disorganizing of the environment mentioned above. This occurred due to the adapting and adjusting process usually claims the public space. Therefore, this has cause the loss and diminishing of green area and makes some public space inaccessible. Therefore, the characters of tenant and housing play major role in the tenants' adjustment on public space. Tenant's characters comprises: the number of family member, age, family structure, genders, education level, expenses. In contrast, housing characters are: unit type, floor position and unit position in the building. The research is conducted to explore the pattern of ongoing adjustment on public space. The method used in this research is: the quantitative and qualitative method, and also descriptive research design. Data collection is acquired from the utilization of 70 questionnaires, interviews and observation. In which the data obtained is processed using the SPSS 14 analysis program for windows. Base on analysis results and discussions, the research provide evidence that the number of family members and family structure are the tenant's characters which have direct correlation to tenant's adjustment on public space. While the housing character with all its sub variables that provide direct correlation to the adjustment on public space are: unit type, floor position and unit position in the building. Accordingly, adjustment on public space is driven by the opportunity on the housing design potentials on RSKK block. This research also provide a clear picture on adjustment pattern that stretched into form of maladjustment - well adaptive, well adjustment - well adaptive, and maladjustment maladaptive. If these adjustments are not restrained, it will generate social conflict such as space dispute and the forming of slums on the area. Therefore, reorganization on the number of family members and family structure is required, which will adjust to the unit size and regulation enforcement on the utilization of public space based on common interest, and also to rejuvenate RSKK. The application of this idea is: to rent the unit instead of selling it. Impose the living rules and customs to new tenants. Next is the proposed ideas on design are: vertical circulation (stairs) are better to be positioned on every corner of the building, hopefully this will help prevent public space invasion on the area, and that ground floor are to be put to better use for public affairs. For discussion matters, it is necessary to have further research on tenant's perception on public space relevantly to their pre-living conditions. This way, we will be able to delve deep on the things that encourage them to invade public spaces. Therefore, we will have clearer understanding and more accurate picture on the tenant's space experience before living in RSKK.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi bisnis Bank Bukopin Syariah dalam mengelola Produk KPR Syariah. Oleh karena masih tergolong barunya jenis pembiayaan ini peniliti juga melakukan kajian literatur terhadap Produk KPR Syariah tersebut. Penelitian ini merupakan studi kasus pada Bank Bukopin Syariah dalam mengelola KPR Syariah yakni periode sejak berdirinya tahun 2001 hingga posisi Desember 2005. Penilitian meliputi juga penilaian terhadap faktor kekuatan, faktor keiemahan pada Bank Bukopin syariah serta peluang dan ancaman yang dihadapi untuk pengembangan KPR Syariah di masa yang akan datang. Untuk menganalisis faktor-faktor tersebut dan untuk menetapkan strategi yang tepat digunakan analisis SWOT dengan pendekatan Kualita1if Matriks SWOT Kearns dan pendekatan Kuantitatif Kuadran SWOT Pearce dan Robinson. Hasil penilitian diperoleh pembiayaan KPR Syariah yang dilakukan olch Bank Bukopin Syariah masih kecil jika dibanding dengan potensi dan peluang pasar yang ada, dari hash analisis diatas diperoleh kesimpulan strategi yang diusulkan diterapkan oleh Bank Bukopin Syariah dalam mengelola KPR Syariah adalah Strategi Pertumbuhan Internal dan Aliansi strategis, sehingga Bank Bukopin Syariah dapat lebih memanfaatkan potensi dan faktor kekuatan dan peluang yang dimilikinya sehingga perkembangan produk KPR Syariah akan lebih baik dan dapat memaksimalkan performance usaha.

---

This research aims to recognize business strategy of Bank Bukopin Syariah in managing KPR Syariah Product. Because it is still a new leasing type, the writer also conducts literature discussion against product of such KPR Syariah. This research represents case study at Bank Bukopin Syariah in managing KPR Syariah, namely from the period of 2001 until December 2005. this research also involves investigation on strength factor and weakness factor at Bank Bukopin Syariah as well as opportunity and threat facing for developing KPR Syariah in the future. For analyzing said factor and determining proper strategy, it is used SWOT Analysis wit Keam SWOT Matrix qualitative approach and Pearce and Robinson SWOT quadrant quantitative approach. The result of research gotten related to the leasing of KPR Syariah conducted by Bank Bukopin Syariah is still small, if it is compared to the exiting potency and opportunity. From the result of analysis's above, it is gotten strategy conclusion proposing to be applied by Bank Bukopin Syariah in managing KPR Syariah is Internal Growth Strategy and Strategic Alliance, so that Bank bukopin Syariah can more benefit potency and strength factors as well as opportunities had until development of KPR Syariah product will be better and can maximize performance.