Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang. Dalam pasal 28 UUD 1945 disebutkan bahwa pemerintah menjamin kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, selama tiga puluh tahun lebih berada di bawah pemerintahan Orde Baru, jaminan akan kebebasan menyampaikan pendapat atau berekspresi menjadi slogan semata. Kita melihat pada masa Orde Baru, masyarakat dikekang kebebasannya dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi.Kebebasan pers yang dimulai sejak Soeharto lengser mengubah wajah media massa di Indonesia. Berita-berita yang pada era Orde Baru tabu untuk dibicarakan, menjadi hal yang biasa dibaca dan didengar oleh masyarakat awam. Pemerintah membuat peraturan yang membolehkan media elektronik swasta, antara lain radio swasta, untuk membuat dan menyiarkan berita. Maka berdirilah beberapa stasiun radio swasta yang mengklaim dirinya sebagai stasiun radio berita. Radio swasta berlomba-lomba untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat, langsung dari tempat kejadian. Bagaimana dengan stasiun radio pemerintah, yaitu Radio Republik Indonesia, yang sejak Departemen Penerangan dibubarkan menyebut dirinya sebagai stasiun radio publik? Walaupun RRI sudah berdiri sejak tahun 1945 dan memiliki pengalaman dan sumber daya manusia yang melimpah, nampaknya RRI belum bisa mengejar ketinggalannya dalam memberikan berita teraktual kepada pendengarnya.RRI memiliki cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu cabang Radio Republik Indonesia adalah Siaran Luar Negeri atau yang lebih dikenal dengan Voice of Indonesia (VOI) atau Suara Indonesia, yang mengudara dari Jakarta dalam 11 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Indonesia, Melayu, Thailand, Jerman, Perancis, Jepang, Mandarin, Arab, Spanyol dan Korea. Siaran Luar Negeri merupakan sarana penerangan luar negeri yang telah dimiliki oleh RRI sejak tahun 1945.Penelitian ini bersifat kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses produksi berita di Siaran Luar Negeri RRI Jakarta dan untuk mengetahui faktor-faktor internal apakah yang mepengaruhi proses produksi dan isi berita. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan model hirarki dari Shoemaker & Reese. Berdasarkan data yang didapat dari in-depth interview dan observasi, serta menghubungkannya dengan model hirarki dari Shoemaker & Reese, penulis menganalisis proses produksi berita dan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan isi berita pada Siaran Luar Negeri RRI Jakarta di era kebebasan pers.Hasil penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa dalam proses produksi berita di Siaran Luar Negeri RRI Jakarta level individu dan rutinitas media memiliki pengaruh yang besar dalam penentuan isi berita. Berita yang sudah dibuat oleh redaksi tidak seturuhnya disiarkan, karena hat itu tergantung pada penyiar dan staf desk bahasa yang bertugas. Proses produksi berita di Siaran Luar Negeri masih merupakan ritunitas kerja yang setiap hari dilakukan dari tahun ke tahun, sehingga kemampuan pekerja media, dalam hal ini redaksi dan editor tidak berubah.

---

News Production Process At Overseas Service (Public Radio) In The Press Freedom EraA freedom of speech and expressing an opinion is one of human rights protected by laws. In Article 28 of Indonesia's 1945 Constitutions it is written that the government guarantee a freedom to express an opinion before the public. However, for thirty years under the New Order regime, a guarantee to express an opinion was only a slogan. We can see that during the New Order regime, the people were restricted to express their opinions.

Press freedom that has begun since the fall of Suharto regime had changed the face of Indonesia's mass media. News that was considered to be a taboo has become a common news in the era of press freedom. The government has issued a regulation that allows private electronic media, including radio, to make and broadcast its own news. As a result, many private radio stations have been established and they called themselves as news radio. They try to provide fast and current news, live from the spot. How about the government-owned radio station, Radio Republik Indonesia (RRI), which has changed its status since the liquidation of Ministry of Information? RRI has also changed its service from government's voice radio to become a public service radio. Even though RRI has many human rights resources and has been established since 1945, it seems that it cannot catch up with its competitors, the private radio stations.

RRI has many branches. One of its branches is the Overseas Service or Voice of Indonesia which aims at providing information about Indonesia to foreign listeners. The Overseas Service of RRI has 11 (eleven) language services, namely English, Indonesian, Malay, Thailand, Germany, French, Japanese, Mandarin, Arabic, Spanish, and Korean languages. It has also been established since 1945.

This is a qualitative research. The aim of this research is to find out the news production process at the Overseas Service of radio Republic Indonesia and to know factors influencing the process and the news content. To answer those questions, the research uses hierarchical model of Shoemaker and Reese. Based on the data obtained from in-depth interview and observation and connecting them with the hierarchical model of Shoemaker and Reese, the researcher analyzes the news production process and factors influencing news content at the Overseas Service of Radio Republik Indonesia in the press freedom era

The result of the research shows that in the news production process at the Overseas Service of Radio Republik Indonesia, individual and routine media levels have great influences in deciding the news content. It shows that not all news item made and edited by editor desk staff are used and broadcast, since it all depends on the broadcaster of the desk staff who translate the news on duty. News production process is only a routine and daily job performed from year to year, so that the capability of the media workers, in this case, the editor staff and the broadcaster, has not improved."

"Radio Republik Indonesia (RRI) sejak tahun 2000 menyatakan sebagai radio publik (PP. 37 tahun 2000) dengan bentuk perusahaan jawatan dan sejak tahun 2005 (PP. 12 tahun 2005) menjadi Lembaga Penyiaran Publik. Perubahan ini membawa konsekwensi pada keterpaduan langkah-langkah komunikasi pemasaran RRI dalam membangun merek radio publik. Jika keterpaduan komunikasi pemasaran tidak dilakukan maka merek RRI sebagai corongnya pemerintah seperti halnya ketika era Orde Baru akan terns melekat dibenak publik.Studi ini menganalisis komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan RRI dalam membangun merek Radio Publik. Sebuah studi kualitatif yang berupaya mernahami bagaimana para narasumber penentu kebijakan dilingkungan Direktorat dan pelaku operasional di Kantor Cabang membangun merek radio publik melalui proses-proses kegiatan komunikasi pemasaran terpadu. Penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara mendalam ( indepth interview) dengan 7 orang narasumber terdiri dari kalangan Dewan Pengawas RRI, Direksi RRI, dan Senior Manajer RRI Cabang Utama Jakarta. Unit analisisnya kasus Banda dengan multi level analisis. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri (obeserver as a participant) dan kredibilitas penelitian didukung oleh penyertaan langsung beberapa pemyataan (statement) narasumber.Dengan analisis Komunikasi Pemasaran Terpadu maka akan dapat memperlihatkan secara komprihensif alur proses yang dilakukan untuk membangun merek dimana masing-masing langkah tidak ada yang kontraproduktif Merek yang sukses adalah merek yang mampu mengikat konsumen dan mendorong lahimya hubungan yang mendalam. Kemampuan mengikat konsumen ini harus dimiliki oleh perusahaan dalarn fungsional silang organisasi (cross fungsional organization) dan seluruh bagian organisasi harus memahami visi yang merupakan daya dorong dalam melakukan kegiatan membangun merek. Visi adalah esensi merek. Dalam membangun merek, kegiatan komunikasi pemasaran terpadu yang meliputi segmentasi, target pasar, positioning, diferensiasi, bauran pemasaran, dan pelayanan adalah mempakan variabel yang dilakukan secara menyeluruh. Langkah-langkah kegiatan komunikasi pemasaran terpadu yang konsisten pada visi selain mampu menentukan arah dalam membangun merek juga menjadi wahana untuk memenangkan persaingan.Penelitian ini mengamati kondisi faktor-faktor yang mendukung dalam membangun merek radio publik (pengamatan sejak September 2005 hingga April 2006) yakni fungsional silang organisasi (pemahaman personality dan antara divisilbagian dalam organisasi atas prinsip radio publik), pentingnya membangun hubungan dengan konsumen dan mitra bisnis, menentukan segmentasi dan target pasar sesuai radio publik, konsistensi muatan dan kualitas produk maupun unsur lainnya dalam bauran pemasaran yanag sesuai dengan visi sebagai radio publik, pelayanan RRI sebagai radio publik yang memuaskan keinginan serta memenuhi kebutuhan konsumen dan mitra bisnis.Dari proses kajian terhadap kegiatan pemasaran terpadu yang dilakukan RRI dalam membangun merek radio publik ditemukan bahwa budaya perusahaan dan perusahaan pembelajar yang tercermin dari bagaimana karyawan bekerja dan bagaimana karyawan berinteraksi satu sama lain termasuk kepada mitra kerja belum maksimal dilaksanakan. Kinerja karyawan LPP RRI ketika penelitian dilakukan, memiliki status Pegawai Negeri Sipil yang "belum terbiasa" menyesuaikan diri terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen_ Selain itu, kebijakan operasional dan sistem alokasi serta penggunaan anggaran yang terikat oleh aturan perundang-undangan yang berlaku menyebabkan belum maksirnalnya langkah-langkah kegiatan komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan RRI dalam membangun merek Radio Publik.Fenomena dan basil temuan ini diharapkan dapat dijadikan bukti dan masukan akademis untuk dimanfaatkan sebagai kajian yang lebih seksama terhadap penelitian komunikasi pemasaran terpadu dalam membangun merek terutama dilingkungan organisasi yang memiliki karyawan dengan status Pegawai Negeri Sipil dan alokasi serta penggunaan anggarannya tidak sesuai dengan kebutuhan bentuk organisasinya. Seperti yang terjadi di LPP RRI; alokasi dan penggunaan anggaran tidak sesuai dengan RRI sebagai media massa. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan entry point bagi peneliti lain yang akan mengkaji komunikasi pemasaran terpadu dalam membangun merek tidak hanya ditinjau dari sisi identitas nilai raja dan diharapkan penelitian ini juga memiliki masukan praktis untuk dimanfaatkan oleh RRI dalam membangun merek radio publik."