Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perubahan yang harus dilakukan oleh BP Batam setelah ditetapkan menjadi BLU, beserta kesesuaian antara praktik kerja yang dilakukan dengan peraturan dari Pemerintah, dan kendala yang dihadapi oleh BP Batam di dalam praktiknya setelah ditetapkan menjadi BLU. Data yang diambil pada penelitian ini adalah data pada tahun 2012. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa salah satu satuan kerja Badan Layanan Umum yaitu BP Batam sudah cukup mematuhi peraturan Pemerintah terkait dengan akuntansi serta pola pengelolaan keuangannya sesuai dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

---

This research aims to examine the changes that should be made by BP Batam after set to be Public Service Bodies, along with the alignment of work practices carried out by regulation of the Government, as well as the constraints faced after BP Batam designated as Public Service Board. The data used in this study is the data in 2012. This study resulted in the conclusion that one unit of Public Service Bodies which is BP Batam sufficiently complied with government regulations related to accounting and financial management scheme in accordance with the scheme of financial management of the Public Service Bodies.

Abstrak :
Peningkatan kualitas pelayanan umum oleh aparatur pemerintah sudah merupakan tuntutan masyarakat di era reformasi sekarang ini, dimana masyarakat sudah mulai kritis dan mengerti akan haknya sebagai warga negara dan warga masyakarat. Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap Kota Bandung (Yantap) dianggap merupakan salah satu jawaban terbaik perwujudan dari reformasi pelayanan publik dan kompetensi pelayanan prima serta merupakan salah satu paradigma baru dalam pelayanan umum. Dengan adanya penerapan pola pelayanan umum terpadu satu atap, maka masyarakat telah mendapatkan kemudahan dalam mengurus sesuatu jenis pelayanan perijinan, melalui proses pelayanan yang lebih cepat, baik, murah dan transparan. Hasil penelitian terhadap 75 (tujuh puluh lima) responden yang dijadikan sampel penelitian, menunjukkan bahwa pengaruh penerapan pola pelayanan umum terpadu satu atap terhadap peningkatan kualitas pelayanan umum adalah sebesar 45,2%. Hal ini berarti peningkatan kualitas pelayanan umum di Kota Bandung dipengaruhi oleh penerapan pola pelayanan umum terpadu satu atap dan 54,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Pelaksanaan pola pelayanan umum terpadu satu atap tersebut, perlu lebih disempurnakan terutama menyangkut aspek mekanisme, sistem dan prosedur pelayanan, khususnya mengenai keberadaan loket pelayanan dari 14 (empat belas) loket pelayanan, disederhanakan menjadi 2 (dua) loket pelayanan. Kondisi ini akan memudahkan masyarakat dalam mengurus sesuatu jenis pelayanan. Dengan penyederhanaan tersebut, diharapkan kontak langsung antara petugas dan masyarakat dapat sedini mungkin dikurangi, sehingga petugas pelayanan dapat lebih berkonsentrasi terhadap proses penyelesaian berkas pelayanan melalui proses koordinasi intern antar Dinas/lnstansi terkait.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) oleh pemerintah daerah memalui pelaksanaan pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dimaksudkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pelayanan publik. Penyelenggaran pelayanan publik di lingkup pemerintah Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam implementasinya. Berdasarkan Laporan Tahunan Ombudsman Tahun 2021 dengan tema Mengawasi Kepatuhan dan Kesigapan Penyelenggara Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Ketidakpastian. Pada tahun 2021, jumlah laporan publik yang disampaikan kepada Ombudsman RI sebanyak 7.186 laporan dan instansi yang paling banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah (Pemda) sebesar 40,99%. Hal yang menjadi dasar laporan pengaduan masyarakat yaitu kualitas pelayanan publik yang masih kurang baik dan pelaksanaan pelayanan publik yang masih dirasa kurang efisien dan efektif dalam hal prosedur atau mekanisme yang berbelit-belit, belum terwujudnya transparansi, kurang informatif dan akomodatif serta tidak terjaminnya kepastian hukum akan waktu dan biaya pelayanan. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif, analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara analisis dan olah data berdasarkan pemahaman peneliti terhadap data yang diperoleh dan selanjutnya dinarasikan untuk memperoleh simpulan penelitian. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis standar pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di pemerintah daerah serta implementasi pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Provinsi Jambi. Standar Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pelayanan Publik di Daerah belum dilaksanakan secara menyeluruh. Masih terdapat instansi di daerah yang belum memiliki standar pelayanan publik dan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap standar pelayanan publik. Implementasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Provinsi Jambi pada tahun 2021 mendapatkan kategori zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi yang dinilai oleh Ombudsman RI. Ternyata zona hijau yang didapatkan oleh pemerintah provinsi Jambi tidak mencerminkan pelayanan yang berkualitas dan prima, hal ini dikarenakan bahwa penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI terbatas pada objek penilaian yaitu hanya pada atribut pelayanan publik. ......This thesis discusses the implementation of good governance by local governments through the implementation of public services in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services which is intended to provide legal protection and certainty in public services. The implementation of public services within the scope of the Indonesian government is currently still facing various challenges and obstacles in its implementation. Based on the 2021 Ombudsman Annual Report with the theme Monitoring Compliance and Alertness of Public Service Providers in Facing Uncertainty. In 2021, the number of public reports submitted to the Indonesian Ombudsman was 7,186 reports and the agencies that reported the most were the local government at 40.99%. The basis for public complaint reports is that the quality of public services is still not good and the implementation of public services is still felt to be inefficient and ineffective in terms of convoluted procedures or mechanisms, lack of transparency, lack of information and accommodation and no guarantee of legal certainty. service time and costs. The research was carried out in a normative juridical manner, qualitative data analysis was carried out by means of data analysis and processing based on the researcher's understanding of the data obtained and then narrated to obtain research conclusions. This research is used to identify and analyze public service standards and the management of public service complaints in local governments and the implementation of public services in the framework of realizing good governance in Jambi Province. Public Service Standards and Management of Public Services in the Regions have not been fully implemented. There are still agencies in the regions that do not yet have public service standards and a low level of compliance with public service standards. Implementation of Public Services in the Context of Realizing Good Governance In Jambi Province in 2021 will receive the green zone category with a high level of compliance as assessed by the Indonesian Ombudsman. It turns out that the green zone obtained by the Jambi provincial government does not reflect quality and excellent service, this is because the assessment conducted by the Ombudsman of the Republic of Indonesia is limited to the object of assessment, namely only the attributes of public services.

Abstrak :
Pemerintahan dalam hal ini meliputi seluruh institusi negara menjalankan beberapa fungsi untuk menjamin adanya keteraturan dan keadilan sosial bagi keseluruhan masyarakat. Salah satu fungsi tersebut adalah pelayanan (service) yakni menyediakan pelayanan yang secara kolektif tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, pada sisi lain ada pelayanan yang tidak mungkin diserahkan kepada pihak non pemerintah atau akan lebih baik apabila dilaksanakan oleh pemerintah sendiri (civil service). Sebuah anggapan masyarakat Kabupaten Wajo khususnya Kecamatan Tanasitolo, bahwa pegawai negeri dianggap sebagai pembuktian standar perilaku yang tinggi, sehingga terkadang pegawai negeri bersikap dan berkeinginan untuk dihormati oleh masyarakat umum, apalagi semangat aristokrasi masih mewarnai dan diyakini oleh semua lapisan masyarakat setempat, dimana aparat yang mereka sebut sebagai pamong praja mendapat posisi yang sama dengan mereka yang masuk dalam golongan "Ands, Karaeng" Tesis ini memberikan fokus perhatiannya tentang bagaimana -persepsi masyarakat terhadap 8 (delapan) aspek, yaitu: Kreatifitas (X1), Kesopanan (X2), Kepedulian (X3), Kedisiplinan (X4), Kepekaan (X5), Kepemimpinan (X6), Sikap altruistik (X7), inovatif (X8) kemampuan Individu, sementara persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan meliputi dari 9 aspek yaitu: keandalan (Y1), terjamin (Y2), bukti langsung (Y3), kepahaman (Y4), murah (Y5) bermutu (Y6), kecepatan (Y7), adil (Y8) dan tersedia ketika diperlukan (Y9) . Dengan menggunakan jenis penelitian survey kemudian berusaha menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap, kemampuan aparat dalam menyelesaikan tugasnya, sesuai dengan standar moralitas. Dari hasil penelitian dengan 96 responden dari masyarakat maka penulis menggambarkan bahwa, perilaku aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Nilai rata-rata analisis skor tersebut menunjukkan pesepsi masyarakat terhadap perilaku birokrasi termasuk dalam kategori baik (3,43), ini diperoleh dari nilai rata-rata setiap dimensi yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata dimensi kreativitas (XI) adalah sebesar 3,43, dimensi kesopanan (X2) sebesar 3,44, dimensi kepedulian (X3) sebesar 3,53, dimensi kepekaan (X5) sebesar 3,45, dimensi tanggung jawab (X6) sebesar 3,35, dimensi sikap altruistik (X7) sebesar 3,517, dimensi inovatif (X8) sebesar 3,49. Nilai ketujuh dimensi tersebut dinyatakan baik, Sedangkan untuk dimensi kedisiplinan (X4) memiliki nilai sebesar 3,04 dinyatakan cukup baik, dan sub variabel perilaku aparat yang paling besar mendukung pelayanan kepada masyarakat adalah kepemimpinan, Persepsi masyarakat terhadap pelayanan pubiik termasuk dalam kategori baik, (3,45), ini diperoleh dari rata-rata setiap dimensi menunjukkan bahwa, dimensi keandalan (Y1) memiliki nilai sebesar 3,413, dimensi terjamin (Y2) memiliki nilai sebesar 3,56, dimensi bukti langsung (Y3) sebesar 3,48, dimensi kepahaman (Y4) sebesar 3,55, dimensi kecepatan (Y7) sebesar 3,517, tersedia ketika di perlukan (Y9) sebesar 3,41, masuk kategori baik, untuk dimensi semakin murah (Y5) memiliki nilai sebesar 3,36, dimensi bermutu (Y6) sebesar 3,33, dimensi keadilan (Y8) sebesar 3,40. Nilai tersebut (Y5, Y6, dan Y8) setelah diproyeksikan terhadap kategori nilai skor, termasuk dalam kategori cukup baik. Dari hasil tersebut menunjukkan ada hal-hal tertentu yang belum optimal. yaltu peningkatan kedisiplinan aparat. Demkian pula dalam hal kwalitas pelayanan hal-hal yang perlu dioptimalkan adalah dimensi ekonomis, mutu, dan keadilan, karena dianggap belum maksimal. Penegakan disiplin pegawai pada Kecamatan Tanasitolo Kabupaten. Wajo jugs harus tetap mendapat perhatian secara serius, bahkan perlu ditingkatkan dari hari ke hari, sehingga ketaatan pegawai akan semakin terbina. Penegakan disiplin pegawai ini hanya akan terwujud dengan baik jika penerapan aturan dan hukum tentang kepegawaian dilaksanakan secara transparan, konsisten dan kontinyu serta ditunjang dengan kesinambungan. Dalam penerapannya, aturan dan hukum kepegawaian itu sering kali tidak konsisten serta cenderung bersifat subjektif, dan untuk kualitas pelayanan yang belum ekonomis, dan mutu yang masih rendah, diharapkan agar dalam penetapan anggaran pelayanan, senantiasa memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan mutu pelayanan senatiasa seimbang dengan kontribusi biaya yang dikeluarkan masyarakat.

Abstrak :
Mutu pelayanan pada sektor publik hingga saat ini masih perlu peningkatan dan berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Aparatur pemerintah daerah hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan jasa. Dalam hubungannya dengan hal tersebut peranan kantor Kecamatan Teluknaga sebagai perangkat daerah Kabupaten Tangerang merupakan organisasi pemerintah daerah yang banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat Hai utama yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemda adalah berbagai hal yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.Penelitian Analisis Tentang Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan Teluknaga merupakan penelitian deskriftif kuantitatif.Kajian utama dalam penelitian ini adalah menitikberatkan kepada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan Teluknaga . Dalam menentukan hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dengan kualitas pelayanan dilakukan analisis distribusi frekuensi,korelasi nonparametrik Spearmans rho sejumlah faktor yang diperkirakan mempengaruhinya, meliputi: Organisasi,kepemimpinan,kemampuan dan keterampilan,penghargaan dan pengakuan,.Serta dari dimensi kualitas pelayanan yang meliputi : tangibles, realibility, responsiveness, asurance, dan emphaty. Hasil penelitian berdasarkan scatterrplot. Hasil penelitian menunjukkan : terdapat hubungan sangat nyata 1 signifikan arah positif dengan tingkat hubungan sedang antara organisasi dengan kualitas pelayanan dan pengaruh organisasi terhadap kualitas pelayanan sebesar 35,5% .Terdapat hubungan sangat nyata I signifikan arch positif dengan tingkat hubungan sedang antara kepemimpinan dengan kualitas pelayanan dan pengaruh Kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan sebesar 30,2%. Terdapat korelasi sangat nyata I signifikan arah positif dengan tingkat hubungan sedang antara kemampuan dan keterampilan dengan kualitas pelayanan dan pengaruh kemampuan dan keterampilan terhadap kualitas pelayanan sebesar 35,2%. Terdapat korelasi sangat nyata I signifikan arah positif dengan tingkat hubungan sedang antara pengliargaan dan pengakuan dengan kualitas pelayanan dan pengaruh terhadap kualitas pelayanan sebesar 34,8%. Secara bersama-sama terdapat hubungan sangat nyata positif dengan tingkat hubungan sedang dan terdapat pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap kualitas pelayanan sebesar 28,2.%.Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, disarankan untuk meningkatkan dan menyempurnakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang memberi pengaruh tinggi terhadap kualitas pelayanan masyarakat serta meningkatkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat sebagai penerima layanan di Kantor Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.

---

So far public service quality still need to improve and orient to satisfaction of public apparatu of district government should give service so as well as possible which oriented to need and satisfaction of service receiver that can improve competition power in giving merit service. In relating with this matter the role of office of Teluknaga Sub district as unit of Tangerang District as region government organization which giving service to public. The main matter which needs concern from region government is any kinds of matter in giving prima service to public as representative obligation of government apparatur as government employee. Research analyze quality of public service in the office of sub district Teluknaga is descriptive quantitative research. The main study of this research is focus at any kinds of factor of analyze which influence quality of public service in the office of Teluknaga Subdistrict Tangerang District. ln identifying relation of factors which influence service quality with service quality be done analyze frequency distribution, non-parametric corellation spearmans rho, number of factors which guess influence them, involve : organization, leadership, ability and skill, respectation and validation and from service quality dimension involve tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The result of the research based on scatetterplot. The result of the research shows: there is positive significance relation middle relation level between organization with service quality and organization influence toward service quality about 35,5%. There is positive significance with middle relation level between leadership with service quality and influence leadership toward service quality is 30,2%. There is correlation positive significance with middle relation level between ability and skill with service quality and influence ability and skill toward service quality is 35,2%. There is positive significant correlation with middle relation between respectation and validation with service quality and influence to service quality is 34,8%. All of them there is positive significance relation with middle level relation and some factors which influence service quality toward service quality is 28,2%.Based on the result which get from this research suggested to improve and perfect some factors which influence service quality which give a middle influence to public quality service and improve some factors which become consideration public as receiver service at sub district Teluknaga district Tangerang.

Abstrak :
Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu produk yang dihasilkan oleh pengawasan Ombudsman adalah Rekomendasi. Namun diketahui bahwa masih ada rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang tidak dilaksanakan oleh terlapor karena banyak yang menganggap rekomendasi ombudsman tidak wajib dilaksanakan. Rekomendasi Ombudsman juga terkendala belum adanya Peraturan Pelaksana  Undang-Undang terkait tentang pelaksanaan rekomendasi Ombudsman serta sanksi-sanksi yang semestinya diterapkan. Seharusnya Pemerintah mendukung pelaksanaan rekomendasi Ombudsman agar pelaksanaan pelayanan public semakin efektif dan efisien. ...... The Ombudsman of the Republic of Indonesia is a state institution that has the authority to oversee the administration of public services carried out by state and government administrators, including those run by State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and State-Owned Legal Entities, as well as private or private bodies charged with carrying out services certain public whose part or all of the funds are sourced from the state budget and / or regional budget. One of the products produced by Ombudsman supervision is Recommendation. However, it is known that there are still recommendations made by the Ombudsman of the Republic of Indonesia that are not implemented by the reported party because many consider that the ombudsman’s recommendations are not mandatory. The recommendation of the Ombudsman is also constrained by the absence of implementing regulations relating to the implementation of the Ombudsman’s recommendations and the sanctions that should be applied. The Government should support the implementation of the Ombudsman’s recommendations so that the implementation of public services is more effective and efficient.