Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mutu pelayanan pada sektor publik hingga saat ini masih perlu peningkatan dan berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Aparatur pemerintah daerah hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan jasa. Dalam hubungannya dengan hal tersebut peranan kantor Kecamatan Teluknaga sebagai perangkat daerah Kabupaten Tangerang merupakan organisasi pemerintah daerah yang banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat Hai utama yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemda adalah berbagai hal yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.Penelitian Analisis Tentang Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan Teluknaga merupakan penelitian deskriftif kuantitatif.Kajian utama dalam penelitian ini adalah menitikberatkan kepada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan Teluknaga . Dalam menentukan hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dengan kualitas pelayanan dilakukan analisis distribusi frekuensi,korelasi nonparametrik Spearmans rho sejumlah faktor yang diperkirakan mempengaruhinya, meliputi: Organisasi,kepemimpinan,kemampuan dan keterampilan,penghargaan dan pengakuan,.Serta dari dimensi kualitas pelayanan yang meliputi : tangibles, realibility, responsiveness, asurance, dan emphaty. Hasil penelitian berdasarkan scatterrplot.Hasil penelitian menunjukkan : terdapat hubungan sangat nyata 1 signifikan arah positif dengan tingkat hubungan sedang antara organisasi dengan kualitas pelayanan dan pengaruh organisasi terhadap kualitas pelayanan sebesar 35,5% .Terdapat hubungan sangat nyata I signifikan arch positif dengan tingkat hubungan sedang antara kepemimpinan dengan kualitas pelayanan dan pengaruh Kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan sebesar 30,2%.Terdapat korelasi sangat nyata I signifikan arah positif dengan tingkat hubungan sedang antara kemampuan dan keterampilan dengan kualitas pelayanan dan pengaruh kemampuan dan keterampilan terhadap kualitas pelayanan sebesar 35,2%. Terdapat korelasi sangat nyata I signifikan arah positif dengan tingkat hubungan sedang antara pengliargaan dan pengakuan dengan kualitas pelayanan dan pengaruh terhadap kualitas pelayanan sebesar 34,8%. Secara bersama-sama terdapat hubungan sangat nyata positif dengan tingkat hubungan sedang dan terdapat pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap kualitas pelayanan sebesar 28,2.%.Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, disarankan untuk meningkatkan dan menyempurnakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang memberi pengaruh tinggi terhadap kualitas pelayanan masyarakat serta meningkatkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat sebagai penerima layanan di Kantor Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.

---

So far public service quality still need to improve and orient to satisfaction of public apparatu of district government should give service so as well as possible which oriented to need and satisfaction of service receiver that can improve competition power in giving merit service. In relating with this matter the role of office of Teluknaga Sub district as unit of Tangerang District as region government organization which giving service to public. The main matter which needs concern from region government is any kinds of matter in giving prima service to public as representative obligation of government apparatur as government employee. Research analyze quality of public service in the office of sub district Teluknaga is descriptive quantitative research. The main study of this research is focus at any kinds of factor of analyze which influence quality of public service in the office of Teluknaga Subdistrict Tangerang District. ln identifying relation of factors which influence service quality with service quality be done analyze frequency distribution, non-parametric corellation spearmans rho, number of factors which guess influence them, involve : organization, leadership, ability and skill, respectation and validation and from service quality dimension involve tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy.

The result of the research based on scatetterplot. The result of the research shows: there is positive significance relation middle relation level between organization with service quality and organization influence toward service quality about 35,5%. There is positive significance with middle relation level between leadership with service quality and influence leadership toward service quality is 30,2%. There is correlation positive significance with middle relation level between ability and skill with service quality and influence ability and skill toward service quality is 35,2%.

There is positive significant correlation with middle relation between respectation and validation with service quality and influence to service quality is 34,8%. All of them there is positive significance relation with middle level relation and some factors which influence service quality toward service quality is 28,2%.Based on the result which get from this research suggested to improve and perfect some factors which influence service quality which give a middle influence to public quality service and improve some factors which become consideration public as receiver service at sub district Teluknaga district Tangerang."

"Penelitian tentang kualitas pelayanan publik dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Ngada Bawah ini, berawal dari sikap dan penilaian masyarakat akan kualitas pelayanan birokrasi yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan. Rendahnya kualitas pelayanan mengakibatkan citra birokrasi sebagai personifikasi negara menjadi buruk dimata publik. Sebagai personafikasi negara maka tugas aparat birokrasi adalah sebagai public servant untuk melayani masyarakat yang pada akhirnya mengarah kepada kesejahteraan masyarakat.Dalam penelitian kualitas pelayanan publik dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk yang menjadi sasaran utama, sehingga masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kualitas pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Ngada Bawah?Kualitas pelayanan publik yang akan diteliti meliputi beberapa dimensi yang meliputi responsiveness, empathy, tangibles, reliability, serta assurance yang ditunjukkan aparat terhadap masyarakat sebagai penerima layanan KTP.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yakni kuesioner yang telah diisi oleh responder dan diolah secara manual untuk melihat prosentase dari masing indikator dan kemudian melihat secara keseluruhan dimensi yang ada. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan KTP yang diberikan petugas kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Ngada Bawah yang masih kurang baik terungkap melalui jawaban responden yang memberikan jawaban rata-rata pada skor 3 dari masing-masing indikator yang ada.Untuk meningkatkan kualitas pelayanan KTP di Kecamatan Ngada Bawah adalah dengan penanaman pemahaman kepada petugas pelayanan KTP akan kesadaran bahwa aparat merupakan pelayan yang harus melayani warga masyarakat sebagai pemilik pemerintahan dengan memperhatikan aspek-aspek responsiveness, tangibles, reliability, empathy, maupun assurance, serta perlu adanya kajian lanjutan untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan di Kecamatan Ngada Bawah."

"Peningkatan kualitas pelayanan umum oleh aparatur pemerintah sudah merupakan tuntutan masyarakat di era reformasi sekarang ini, dimana masyarakat sudah mulai kritis dan mengerti akan haknya sebagai warga negara dan warga masyakarat.Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap Kota Bandung (Yantap) dianggap merupakan salah satu jawaban terbaik perwujudan dari reformasi pelayanan publik dan kompetensi pelayanan prima serta merupakan salah satu paradigma baru dalam pelayanan umum.Dengan adanya penerapan pola pelayanan umum terpadu satu atap, maka masyarakat telah mendapatkan kemudahan dalam mengurus sesuatu jenis pelayanan perijinan, melalui proses pelayanan yang lebih cepat, baik, murah dan transparan.Hasil penelitian terhadap 75 (tujuh puluh lima) responden yang dijadikan sampel penelitian, menunjukkan bahwa pengaruh penerapan pola pelayanan umum terpadu satu atap terhadap peningkatan kualitas pelayanan umum adalah sebesar 45,2%. Hal ini berarti peningkatan kualitas pelayanan umum di Kota Bandung dipengaruhi oleh penerapan pola pelayanan umum terpadu satu atap dan 54,8% dipengaruhi oleh faktor lain.Pelaksanaan pola pelayanan umum terpadu satu atap tersebut, perlu lebih disempurnakan terutama menyangkut aspek mekanisme, sistem dan prosedur pelayanan, khususnya mengenai keberadaan loket pelayanan dari 14 (empat belas) loket pelayanan, disederhanakan menjadi 2 (dua) loket pelayanan. Kondisi ini akan memudahkan masyarakat dalam mengurus sesuatu jenis pelayanan.Dengan penyederhanaan tersebut, diharapkan kontak langsung antara petugas dan masyarakat dapat sedini mungkin dikurangi, sehingga petugas pelayanan dapat lebih berkonsentrasi terhadap proses penyelesaian berkas pelayanan melalui proses koordinasi intern antar Dinas/lnstansi terkait."

"Masyarakat Kab. Sragen terutama para pengusaha merasa kesuiltan untuk mengurus izin usaha. Para pengusaha kecil dan menengah banyak yang kemudian usahanya tidak berizin, sehingga bank atau lembaga keuangan lainnya tidak bersedia mengucurkan dananya. Demikian juga terhadap pelayanan non perizinan (akta catatan sipil) yang dibutuhkan masyarakat banyak juga mengalami kesulitan yaitu dianggap merupakan sesuatu hal yang menjadi beban. Mengingat umumnya prosedur administrasi yang harus ditempuh dianggap terlalu berbelit-belit dan tidak jelas, serta membutuhkan upaya yang tidak sedikit, baik dalam bentuk waktu maupun biaya. Sebaliknya bagi sebagian aparat pemerintah daerah, pelayanan administrasi pemerintah, baik perizinan maupun non perizinan sering dianggap sebagai obyek yang dapat dijadikan sumber sampingan penghasilan.Pada tahun 2000 Pemerintah Kab. Sragen membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT), namun kondisi ini tidak berubah justru proses birokrasi semakin panjang karena pelaksanaannya masih dilakukan di dinas-dinas teknis terkait, sehingga UPT yang ada tidak ubahnya seperti "kantor pas" bagi perizinan. Kondisi perizinan yang sulit ini menyebabkan masyarakat khususnya para pengusaha (UKM) untuk mengurus perizinan kurang kondusif masuknya investor ke Sragen.Pada tahun 2003 UPT diganti dengan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kab. Sragen. Pembentukan KPT tersebut dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima dan satu pintu dengan kemudahan-kemudahan, biaya yang transparan serta ketepatan waktu penyelesaian. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Sragen. Pembentukan tersebut mengalami hambatan internal, lebih banyak berkaitan dengan upaya merubah sikap PNS (birokrat) sesuai paradigma pelayanan yaitu dari paradigma dilayani menjadi melavani dengan tulus dan ikhlas. Mengingat birokrat tersebut direkrut dari dinas-dinas yang nota bene enggan untuk menyerahkan kewenangannya ke KPT. Hambatan dimaksud harus dihilangkan atau diminimalisir, maka dalam penelitian ini perlu menggali, mengidentifikasi berbagai komponen yang mempengaruhi budaya organisasi dan mengetahui gambaran tentang kinerja kualitas pelayanan publik.Ada delapan komponen yang cenderung mempengaruhi budaya organisasi (perilaku), yaitu leadership, senses of direction, climate, positive teamwork, value add systems, enabling structure, appropriate competences, developed individualis. Namun yang dominan komponen leadership, hat ini terbukti di KPT Kab. Sragen, yaitu adanya peran Bupati yang didukung Kepata KPT dan dinas-dinas terkait, maka kinerja (akuntabilitas, responsivitas, orientasi terhadap pelayanan dan efisiensi pelayanan) KPT Kab. Sragen berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti.Keberhasilan ini diakui oleh masyarakat pemohon (meningkatkan kesejahteraan UKM), 60 pemerintah kabupatenikota (studi banding dari Juni 2003-Mei 2005), Pemerintah Pusat (Piala Citra Pelayanan Prima) dan Asian Development Bank (kantor pelayanan publik terbaik).

---

People in Kab. Sragen, especially the entrepreneurs, face difficulties in arranging their business permission letter. Therefore, Many of low and middle-budgeted entrepreneurs doing their business illegally then, which causes to unable of tatting financial aid from banks or any financial company. And on non-permitted institution service as well, that considered as something obstacle, to the complex administration procedures and also a lot of required effort, either on time or money. On the other side, those things above, government administration service, like permitted or non-permitted, becoming beneficial sine-income for some province government employees.

In 2000, Government of Kab. Sragen established a Public Service Unit (UPT) but instead of simplify the situation above, it is getting even harder since the bureaucracy process still on its related department, so that the public service center only functioned as "post office". This condition made the uncondusive situation in arranging the permit for the public especially the entrepreneurs to access as investor to Sragen.

In 2003, UPT changed into Public Service Center (KPT) in order to make public got one-stop service center with its benefits, transparent budget, and on-time process. This is expected to the conducive situation for the investors in order to increase economic resource in Sragen.

This changing is facing internal obstacles, most of them coming from the problems of forming the behavior of civil servants based on the service paradigm that is to be served paradigm becoming serve honestly paradigm. Considering the bureaucrat recruited from on duty which its shy at delivering to KPT such resistance have to be eliminated or minimized, hence in this research need digging, identifying as component influencing organizational culture. Knowing picture about performance, quality of service of public.

There are eight component which tend to influence organizational cutter that is leadership, senses of direction, climate, positive teamwork, value add systems, enabling structure, appropriate competences, developed individuals. This open matter its role of supported regent town head and related/relevant on duty hence performance (accountabilities, responsitas, orientation to service, efficiency and services. KPT Kab. Sragen succed to improve the quality of service of public that is easy service, quickly, peaceful, transparent, cozy, friendly and surely.

This efficacy confessed by applicant society improve UKM prosperity, sixty city government transfer knowledge from June 2003 to May 2005, central government (Piala Citra Pelayanan Prima) and Asian Development Bank (the best public service office)."

"eGovernment telah diterapkan oleh banyak negara di seluruh dunia yang bertujuan untuk merampingkan proses internal dalam pemerintahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga. Pelaksanaan Sistem Informasi Penelususran Perkara (SIPP) oleh Mahkamah Agung Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta menunjukkan upaya Indonesia dalam menerapkan eGovernment untuk sektor peradilan. Kehadiran SIPP telah membawa perubahan pada bagaimana informasi kasus yang ditangani oleh pengadilan negeri disampaikan kepada warga. Dengan transformasi ini, penilaian terhadap kualitas pelayanan publik diperlukan untuk melihat apakah eGovernment memenuhi kebutuhan warga. Penilaian kualitas ini dilakukan dengan menyebarkan form survei kepada pengguna SIPP dengan pertanyaan berdasarkan model EGOVSQUAL. Hasil survei tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan Importance-Performance Map. Tesis ini mengungkapkan bahwa SIPP tidak memenuhi harapan para pengguna. Perbaikan perlu dilakukan terhadap beberapa atribut dari Interface Design Service yang merupakan salah satu dimensi dari model EGOVSQUAL.

---

eGovernment has been implemented by many countries around the world to streamline internal processes within the government and provide better service to the citizens. The implementation of the Automated Case Tracking System (CTS) by the Indonesian Supreme Court at Jakarta's District Courts shows Indonesia's efforts in eGovernment for the judicial sector. The presence of CTS has brought changes on how case information handled by the district courts is delivered to the citizens. With this transformation of service delivery, an assessment on the quality of public service delivery is needed to see if this form of eGovernment meets the citizens' needs. This quality assessment is done by distributing survey form developed based on the EGOVSQUAL model to CTS users. The results of the survey are afterwards analyzed using the Importance-Performance Map analysis. This thesis reveals that the CTS does not meet the expectations of the users. Improvements will need to be made for several attributes of the Interface Design Service Quality dimension of the EGOVSQUAL model."

"Penelitian ini mencoba untuk melihat sejauh mana hipotesis grease the wheels dapat menjelaskan fenomena suap di Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat miskin untuk dapat mengakses pelayanan publik seperti administrasi publik, kepolisian, kesehatan, dan pendidikan. Studi ini menggunakan analisis data cross-section yang didapatkan dari survei nasional tentang Tren Persepsi Publik mengenai Korupsi tahun 2018 yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indoensia (LSI). Suvei nasional tersebut memiliki 3,670 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa bahwa hipotesis grease the wheels hanya ditemukan di sektor kesehatan, menunjukkan bahwa karakteristik pelayanan publik turut menentukan kecenderungan masyarakat miskin untuk melakukan suap saat pelayanan publik kurang baik. Hasil dari regresi logit menunjukkan kelompok masyarakat miskin secara signifikan mengalami kenaikan rasio peluang untuk menyuap sebesar faktor 8,207 apabila mereka memiliki persepsi bahwa kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya buruk dibanding jika mereka memiliki persepsi bahwa kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya sudah baik. Hal ini memperlihatkan bahwa karakteristik layanan seperti tingkat rivalitas, biaya pelayanan alternatif, dan resiko ketika tidak mendapatkan pelayanan menjadi faktor yang menentukan perilaku suap dalam pelayanan publik.

---

The study attempts to find out to what extent grease the wheels hypothesis can explain the bribery phenomena in Indonesia that has been done by the poor to access public services like public administration, police, health, and education. The study used cross-section data from a national survey of the Public Perception of the Corruption Trend 2018 conducted by Lembaga Survey Indonesia (LSI). The surveys respondents are 3,670 households spread in 34 provinces in Indonesia. The study shows that the grease the wheels hypothesis is found only in health sector, confirming that the characteristics of the public services determine the likelihood of the poor to bribe when the quality of the public service is poor. The result of logit regression shows that the odds ratio of the poor people increases by a factor of 8,207 if they have a bad perception on the quality of public service compared with the one who have a good perception of public service. This shows that the characteristics of public services, such as the level of rivalry, cost of alternative services, and the risk to be excluded from the public service are the determinants of bribery in public services."

"Dihapusnya rute KRL Bogor–Kampung Bandan dan Cikarang–Jakarta Kota mengharuskan sebagian penumpang untuk transit di Stasiun Manggarai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan kereta rel listrik Jabodetabek pasca perubahan rute dan pola transit di Stasiun Manggarai. Teori yang digunakan adalah evaluation of the railway service quality oleh Eboli, Fu, & Mazulla dengan dimensi: safety, cleanliness, comfort, service, other, information, dan personnel menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mixed method melalui survei, wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Dari pengumpulan data, diperoleh sebanyak 106 responden survei, 6 narasumber wawancara. Penilaian kualitas pelayanan dalam penelitian ini terbagi dalam kategori: sangat tidak puas, puas, dan sangat puas. Kualitas pelayanan dari dimensi safety, comfort, other, dan information termasuk memuaskan. Dimensi pelayanan yang tergolong sangat memuaskan adalah cleanliness, service, dan personnel. Secara keseluruhan, kualitas pelayanan KRL dinilai memuaskan, namun masih ditemui berbagai masalah yang perlu ditindaklanjuti.

---

The elimination of the Bogor–Kampung Bandan and Cikarang–Jakarta Kota commuter line requires some passengers to transit at Manggarai Station. This study aims to determine the service quality of Jabodetabek commuter line after the shift of routes and transit patterns at Manggarai Station. The evaluation of the railway service quality by Eboli, Fu, & Mazulla is used with quantitative approach. The data collection technique used is mixed method through surveys, interviews, observations, and literature studies. From data collection, 106 survey respondents and 6 interview sources were obtained. The assessment of service quality in this study is divided into categories: very dissatisfying, satisfying, and very satisfying. The dimensions of safety, comfort, other, and information is valued as satisfying. The dimensions of service classified as very satisfying are cleanliness, service, and personnel. Overall, the quality of KRL services is considered satisfactory, but there are various problems ought to be resolved."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan parkir di Pasar Santa Kota DKI Jakarta dari perspektif pengguna, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian melibatkan penggunaan lima dimensi SERVQUAL, yaitu Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy, untuk mengevaluasi kualitas pelayanan parkir. Data diperoleh melalui kuesioner yang disebar kepada 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kualitas pelayanan parkir di Pasar Santa DKI Jakarta dapat dikategorikan sebagai baik. Analisis berdasarkan dimensi SERVQUAL mengindikasikan bahwa setiap dimensi, termasuk Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy, berada dalam kategori baik. Temuan ini menggambarkan bahwa persepsi pengguna terhadap kualitas pelayanan parkir di Pasar Santa secara umum positif. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman mendalam mengenai persepsi pengguna terhadap kualitas layanan parkir, dan hasilnya dapat menjadi landasan bagi pengelola pasar dan pihak terkait untuk meningkatkan aspek aspek tertentu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan parkir di Pasar Santa Kota DKI Jakarta.

---

This research aims to analyze the quality of parking services at Santa Market in DKI Jakarta from the users' perspective, utilizing a quantitative approach. The research methodology involves the application of the five SERVQUAL dimensions, namely Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy, to assess the parking service quality. Data were collected through questionnaires distributed to 100 respondents. The research findings indicate that overall, the quality of parking services at Santa Market DKI Jakarta can be categorized as good. Analysis based on the SERVQUAL dimensions suggests that each dimension, including Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy, falls within the good category. These results portray a generally positive user perception of the parking service quality at Santa Market. This study contributes to a deeper understanding of user perceptions regarding parking service quality, and its outcomes may serve as a foundation for market management and relevant stakeholders to enhance specific aspects in the effort to improve parking service quality at Santa Market in DKI Jakarta."

"Mulai dari tahun 2020 Masyarakat Indonesia mengalami pandemi akibat adanya Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19. Guna mencegah penyebaran virus tersebut maka pelayanan publik yang disediakan pemerintah dialihkan kepada pelayanan daring atau online. Namun, dalam implementasinya masih banyak keluhan masyarakat mengenai pelayanan publik online yang disediakan pemerintah. Terkait hal tersebut, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengukur kualitas pelayanan publik online selama masa Pandemi Covid-19. Objek penelitian yang digunakan adalah pelayanan pajak online di KPP Pratama Duren Sawit, Jakarta Timur sebagai salah satu daerah dengan tingkat positif Covid-19 yang cukup tinggi. Untuk mengukur kualitas pelayanan pajak online maka digunakan empat dimensi SERVPERF yang dikombinasikan dengan tiga dimensi dalam Tax Service Quality. Analisis yang dilakukan mengikuti konsep dari SERVPERF yang hanya menghitung kinerja pelayanan. Selain itu penelitian ini juga dianalisis dengan menggunakan Importance-Performance Analysis (IPA) untuk mengetahui atribut pelayanan publik online mana yang perlu dikembangkan. Dengan teknik analisis tersebut maka diketahui bahwa pelayanan pajak online yang disediakan KPP Pratama Duren Sawit Jakarta Timur masuk kedalam kategori baik. Berdasarkan Importance-Performance Analysis yang telah dilakukan, aspek pelayanan yang perlu dikembangkan terkait dengan respon pelayanan, kepercayaan wajib pajak, keakuratan pelayanan, bagaimana pegawai memahami kebutuhan Wajib Pajak, serta kejelasan informasi dalam pelayanan pajak online. Hambatan utama dalam penelitian ini adalah sulitnya data sekunder didapatkan. Penelitian ini merekomendasikan untuk menambah admin pelayanan online, meningkatkan komunikasi antara pegawai dan Wajib Pajak, sosialisasi fitur autentikasi, dan memperbaiki tampilan informasi pelayanan pajak online.

---

Starting in 2020, Indonesian people are experiencing a pandemic due to the Corona Virus Disease 2019 or Covid-19. To prevent the spread of the virus, the Government provided more online public services. However, there are still a lot of people complaining about online public services provided by the government. Base on that case, the purpose of this research is to measure the level of quality of online public services during the Covid-19 pandemic. The object of this research is the online tax services at KPP Pratama Duren Sawit, East Jakarta as one of the areas with a high positive rate of Covid-19. To measure the quality of online tax services, this research is using four dimensions of SERVPERF and three dimensions of Tax Service Quality. The analysis carried out follows the concept of SERVPERF which only calculates service performance. In addition, this research is also using Importance-Performance Analysis (IPA) to determine which attributes of online public services need to be developed. With this analysis technique, it is known that the online tax services provided by KPP Pratama Duren Sawit, East Jakarta are in a good category. Based on the Importance-Performance Analysis that has been carried out, the service aspects that need to be developed are related to service response, taxpayer trust, service accuracy, how the employees understand the needs of taxpayers, and information clarity in services. The main obstacle in this research is the difficulty of finding secondary data. This study recommends adding more online service admins, improving communication between employees and taxpayers, socializing authentication features, and improving the appearance of online tax service information."