Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tuberkulosis (TBC) masih menjadi ancaman serius di Indonesia, yang menempati posisi kedua secara global dalam jumlah kasus. Upaya pelaporan kasus belum optimal di semua fasilitas kesehatan. Strategi Nasional 2020-2024 menekankan kerjasama pemerintah-swasta melalui District-Based Public-Private Mix (DPPM). Penelitian ekologi menganalisis data dari 80 Kabupaten/Kota prioritas implementasi PPM menggunakan SPSS 24. Hasil menunjukkan wilayah PPM melaporkan notifikasi lebih tinggi (56%) dibanding bukan PPM (44%), meski dengan fasilitas dan alat TCM lebih sedikit. Analisis korelasi mengungkapkan hubungan kuat antara jumlah fasyankes (r=0.774), ketersediaan alat TCM (r=0.767), dan investigasi kontak (r=0.672) dengan notifikasi kasus TBC dalam implementasi PPM tahun 2023. Kesimpulannya, PPM berkontribusi signifikan terhadap peningkatan notifikasi kasus TBC di Indonesia, dengan faktor-faktor penting meliputi jumlah fasyankes, ketersediaan alat TCM, dan investigasi kontak.

---

Tuberculosis (TBC) remains a serious threat in Indonesia, which ranks second globally in the number of cases. Case reporting efforts are not yet optimal in all health facilities. The 2020 National Strategy emphasizes public-private partnerships through the District-Based Public-Private Mix (DPPM). An ecological study analyzed data from 80 priority districts/cities implementing PPM using SPSS 24. Results show that PPM areas reported higher notification rates (56%) compared to non-PPM areas (44%), despite having fewer facilities and TCM equipment. Correlation analysis revealed strong relationships between the number of health facilities (r=0.774), availability of TCM equipment (r=0.767), and contact investigations (r=0.672) with TB case notifications in the 2023 PPM implementation. In conclusion, PPM contributes significantly to increasing TB case notifications in Indonesia, with key factors including the number of health facilities, availability of TCM equipment, and contact investigations."

"

Tuberkulosis merupakan penyakit infeksius yang masih tinggi prevalensinya di dunia. Indonesia sebagai negara yang termasuk memiliki beban penyakit tinggi, menjadikannya prioritas penyelesaian masalah kesehatan. Hal ini dituangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Namun untuk menanggulangi penyakit tersebut tidak cukup hanya dari pemerintah saja. Butuh kerja sama lintas sektor yaitu pada pendekatan Public-Private Mix (PPM). Dengan metode kualitatif dan pendekatan Logic Model, penelitian ini melakukan telaah atas implementasi PPM di Kota Depok. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan sekunder dari hasil wawancara mendalam dan juga telaah dokumen. Ditemukan bahwa implementasi PPM masih pada tahapan awal dan capaiannya masih jauh dari target. Hal ini disebabkan karena pada pelaksanaannya masih belum banyak upaya untuk menjaring klinik swasta dan dokter praktik mandiri untuk bergabung dalam penanggulangan tuberkulosis di Kota Depok. Keterbatasan sumber daya manusia pun menjadi penghambat dalam implementasi ini.

---

Tuberculosis is an infectious disease with a high prevalence in the world. Indonesia as a country that includes a high disease burden, making it a priority for the resolution of health problems. This was stated in Minister of Health Regulation No. 67 of 2016 concerning Tuberculosis Management. But to tackle the disease is not enough just from the government alone. Cross-sector cooperation is needed, namely the Public-Private Mix (PPM) approach. Using a qualitative method and the Logic Model approach, this study examines the implementation of PPM in Depok City. The data collected are primary and secondary data from the results of in-depth interviews and document review. It was found that the implementation of PPM is still at an early stage and its achievements are still far from the target. This is because in practice there have not been many attempts to encompass private clinics and independent practice doctors to join in tuberculosis prevention in Depok City. Limited human resources also become obstacles in this implementation.

"