Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mendukung perpres no. 87 tahun 2016, tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar, rektor Universitas Andalas pada tahun 2017 yang lalu telah mengeluarkan kebijakan sistem pembayaran denda non tunai di UPT Perpustakaan Unand. Seluruh transaksi pembayaran denda dibayarkan melalui rekening rektor yang disimpan di Bank Nagari yang menjadi mitra Unand. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut dari perspektif mahasiswa sebagai pengguna utama jasa perpustakaan perguruan tinggi. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada pemustaka yang pernah melakukan pembayaran deenda di bank. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive random sampling tanpa membedakan angkatan dan jenjang studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kebijakan ini ternyata menimbulkan permasalahan baru di kalangan pengguna. Sebagian besar mahasiswa keberatan dengan sistem pembayaran denda non tunai. Mereka menilai kebijakan ini kurang efektif dan cenderung merugikan mahasiswa baik dari segi waktu maupun biaya, karena Bank Center jaraknya cukup jauh dari gedung perpustakaan. Sebenarnya penggunaan mesin EDC mampu mengatasi permasalahan tersebut, akan tetapi kartu ATM bank penyedia mesin EDC, sesuai dengan rekening penampung, di kalangan mahasiswa Unand persentasenya ternyata masih sedikit (24%). Untuk mengatasi dampak dari sistem pembayaran non tunai mayoritas mahasiswa (50,65%) menyarankan untuk mengembalikan sistem pembayaran di loket pengembalian buku, dan 31,65% menyarankan untuk menambah mesin EDC bank lain."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai pencegahan pungutan liar dengan menggunakan pendekatan multi agen atau pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh berbagai aktor. Tujuannya adalah untuk menganalisa bagaimana implementasi kebijakan terkait pungutan liar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan studi kasus pungutan liar di Pelabuhan X untuk melihat bagaimana pencegahan kejahatan multi agen diterapkan di pelabuhan. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik delphi yang meminta pendapat dari para ahli. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Differential Association Theory, Pencegahan Kejahatan Berpendekatan Multi Agen, dan Teori Aktivitas Rutin. Hasil penelitian menyarankan bahwa agar pencegahan pungutan liar berpendekatan multi agen dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan pendefinisian ulang apa yang dimaksud dengan pungutan liar melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik meningkatkan sistem pelayanan publik berbasis online melakukan penataan kembali upaya pencegahan pungutan liar berpendekatan multi agen dan menghilangkan egosentris pemerintah agar pencegahan pungutan liar berpendekatan multi agen dapat terlaksana dengan baik.

---

ABSTRACTThis research discusses about pungutan liar using multi agent approach or crime prevention by various actors. The objective is to uncover the application of pungutan liar systems that have been issued by the government. This research uses case study of pungutan liar at X Port to see how various efforts are implemented at port. This research is conducted using qualitative approach with delphi technique that uses the experts opinion. Theories in this study are Differential Association Theory, Multi Agent Approach Theory, and Routine Activity Theory. The results suggest that for the prevention of pungutan liar with multi agent approaches to work well it is necessary to redefine what is meant by pungutan liar to reform bureaucracy in public service improve the online public service system undertake the restructuring of pungutan liar with multi agent approach prevention efforts and eliminating the government 39 s egocentricism in order to prevent the of pungutan liar with multi agent approach."

"ABSTRAKTrust Building merupakan tahapan Grand Strategi Polri dalam membangun kepercayaan, dukungan dan kerjasama dengan masyarakat serta di internal Polri. Polri menerapkan penindakan berupa sidang disiplin dan sidang kode etik Polri untuk pelanggaran pungli karena termasuk penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini berfokus pada studi kasus penindakan pungli Polantas di Polda Metro Jaya periode tahun 2014 - 2016. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Teori yang terkait adalah teori Kepercayaan, Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan, Etika Deontologi dan Pendelegasian Wewenang. Terdapat solusi-solusi agar proses penyelesaian pelanggaran pungli polantas dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan perlunya mengambil keteladanan dari beberapa tokoh yang menjadi inspirasi.

---

ABSTRACTTrust Building is a stage of the Grand Strategy of the Indonesian National Police INP in building trust, support and cooperation with the community and in the internal police. INP apply the action in the form Session of discipline and Police code of ethics sessions for illegal levies as they include abuse of authority. This study focuses on the case study of the illegal levies by traffic police officer at Jakarta regional police in 2014-2016. This research applies qualitative method and descriptive analysis. Related theories are the theory of Belief, Leadership, Decision Making, Deontology Ethics and Delegation of Authority. There are solutions to the process of resolving the violation of the illegal levies to realize public confidence in the INP and the need to take exemplary from some of the inspiring figures."