Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik swasta oleh PT PLN (Persero) serta dampak-dampak yang ditimbulkan bagi Independent Power Producer (IPP) dan PT PLN (Persero). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik swasta oleh PT PLN (Persero) belum memenuhi asas kepastian hukum. Selain itu, pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik tersebut menimbulkan beban material pada IPP dan PT PLN (Persero). ......This study aims to analyze the application of the certainty of law principle in the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity by PT PLN (Persero) and the impacts on the Independent Power Producer (IPP) and PT PLN (Persero). This research uses descriptive quantitative research approaches and data collection techniques such as depth interviews and literature reviews. The result of this research is the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity by PT PLN (Persero) does not meet the requirements of certainty of law principle. In addition, the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity raises the material costs for the IPP and PT PLN (Persero).

Abstrak :
Penelitian ini membahas pengaruh kebijakan Oorlogwinstbelasting (pajak perang) terhadap perusahaan gula di Hindia Belanda, khususnya perusahaan Oei Tiong Ham Concern. Kebijakan pajak tersebut muncul karena menyusutnya keuangan Pemerintah Belanda yang disebabkan oleh Perang Dunia I yang terjadi di Eropa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan tahap heuristik untuk mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya. Kemudian verifikasi untuk mengkritisi sumber yang telah diperoleh melalui kritik internal maupun eksternal. Selanjutnya interpretasi untuk menganalisis data yang akan menghasilkan sintesis, dan terakhir historiografi agar menghasilkan karya tulis yang relevan dan objektif. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pajak perang telah memicu pungutan pajak yang sangat tinggi bagi perusahaan gula di Hindia Belanda, termasuk perusahaan OTHC. Dalam praktiknya pun terjadi penyimpangan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, seperti pungutan pajak berganda atau pajak yang dipungut sebanyak dua kali pada tahun yang sama dan melonjaknya pungutan progresif terhadap komoditas gula. Pungutan pajak perusahaan dalam kebijakan pajak perang pun dilimpahkan kepada pemilik perusahaan yang dalam kasus ini merupaan Oei Tiong Ham. Oleh sebab itu Oei Tiong Ham memutuskan hubungannya dengan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda agar dapat menghindari beban pajak yang dikenakan kepadanya. ......This study discusses the influence of war tax policy on sugar companies in the Dutch East Indies, especially the Oei Tiong Ham Concern company. The tax policy arose because of the shrinking of the Dutch government's finances caused by World War I that occurred in Europe. The method used in this study is a historical method with a heuristic stage to collect as many sources as possible. Then verification to criticize the sources that have been obtained through internal and external criticism. Furthermore, interpretation is to analyze the data that will produce a synthesis, and the last is historiography to produce relevant and objective writings. This study finds that the war tax policy has triggered very high tax levies for sugar companies in the Dutch East Indies, including OTHC companies. In practice there were also deviations by the Dutch East Indies colonial government, such as double taxation or taxes levied twice in the same year and increasing progressive levies on sugar commodities. The corporate tax levy in the war tax policy was also delegated to the owner of the company, which in this case was Oei Tiong Ham. Therefore, Oei Tiong Ham broke his relationship with the Dutch East Indies colonial government in order to avoid the tax burden imposed on him.