Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bali merepakan salah satu pulau di Indonesia yang penduduknya masih berhasil mempertahankan corak kebudayaan warisan nenek moyang yang berasal dari periode klasik Indonesia. Diantaranya adalah pura dan puri yang dekat dengan budaya Hindhu....

Abstrak :
Purana di Bali memiliki peran yang sangat penting, karena di dalamnya memuat beberapa hal seperti awal mula terjadinya alam semesta, genealogis para Dewa, genealogis para raja dan keturunan keluarga, fungsi dan status pura Sena tradisi-tradisi yang ada. Kesemua hal-hal tersebut sangat berguna sebagai pedoman bagi generasi selanjutnya dalam melaksanakan bishama para leluhur agar tetap dapat dipertahankan. Oleh sebab itu banyak keinginan masyarakat di Bali agar memiliki purana di pura yang mereka empon (penanggungjawab). Salah satunya adalah Pura Luhur Pucak Bukit Gede yang terletak di Banjar Poyan Desa Luwus, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan yang berstatus sebagai Pura Kahyangan Jagat (pura penyungsungan umum). Pura ini berfungsi sebagai pusat religius dalam konsep catursala yang dikelilingi oleh beberapa pura sebagai sala (mahkota), diantaranya Pucak Bukit Buwung, Pucak Melangki, Pucak Sari dan Pucak Hyang Api. Berdasarkan tinggalan arkeologinya pura Luhur Pucak Bukit Gede merupakan pura peninggalan abad ke-11 sampai 12 tempat stananya Dewa Siwa Gana yang memiliki fungsi sebagai tempat memohon kekuatan (taksu) bagi masyarakat.

Abstrak :
[ABSTRAK
Akta jual beli seharusnya merupakan bukti bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah untuk selama-lamanya bukan dilakukan dengan pura-pura (schijnhandeling). Pembuktian bahwa hak atas tanah tersebut dialihkan dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh akta jual beli yang dilakukan dengan pura-pura (schijnhandeling) dalam putusan nomor 51/PDT/2014/PT/PLG. dan bagaimana peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan adanya akta jual beli yang dilakukan dengan pura-pura (schijnhandeling). Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif, mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dan hasil penelitian bersifat preskriptif analitis, karena ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang sifat-sifat hubungan hukum, keadaan atau gejala-gejala tertentu dalam suatu tindakan hukum. Akta jual beli yang dilakukan dengan pura-pura adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan jual beli atas tanah pada dasarnya adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan untuk selama-lamanya. Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini hanya menjamin kebenaran materiil dan kebenaran formil dalam setiap akta peralihan hak atas tanah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap ketidakjujuran klien dalam memberikan informasi.

---

ABSTRACT
Deed of Sale and Purchase necessarily be as an evidence that a legal act of land rights transfer has been done for permanently instead of ostensible (schijnhandeling). A verification that land rights has been transfered is evidenced by a deed which is made and before by a Land Deed Officer. Issues in this thesis are how legal consequences that made by an ostensible act (schijnhandeling) in a Deed of Sale and Purchase as in verdict number 51/PDT/2014/PT/PLG and how is the role and responsibility of Land Deed Officer with the presence of ostensible act in a Deed of Sale and Purchase. To answer those issues a normative legal research is conducted. Using secondary data gained from literature studies and a prescriptive analytic research wherefore its intended to provide a comprehensive and accurately data on attributes of legal relation, circumstances or certain symptoms in a legal act. Deed of Sale and Purchase which made with an ostensiblity is contrary to the applicable law and regulation, because a land sale and purchase is a legal act in the form of land rights submission for permanently. The Land Deed Officer regard to this issue is only ensure the material righteousness and formal righteousness in every land rights submission and could not legally accounted for dishonest clients in giving information. ;Deed of Sale and Purchase necessarily be as an evidence that a legal act of land rights transfer has been done for permanently instead of ostensible (schijnhandeling). A verification that land rights has been transfered is evidenced by a deed which is made and before by a Land Deed Officer. Issues in this thesis are how legal consequences that made by an ostensible act (schijnhandeling) in a Deed of Sale and Purchase as in verdict number 51/PDT/2014/PT/PLG and how is the role and responsibility of Land Deed Officer with the presence of ostensible act in a Deed of Sale and Purchase. To answer those issues a normative legal research is conducted. Using secondary data gained from literature studies and a prescriptive analytic research wherefore its intended to provide a comprehensive and accurately data on attributes of legal relation, circumstances or certain symptoms in a legal act. Deed of Sale and Purchase which made with an ostensiblity is contrary to the applicable law and regulation, because a land sale and purchase is a legal act in the form of land rights submission for permanently. The Land Deed Officer regard to this issue is only ensure the material righteousness and formal righteousness in every land rights submission and could not legally accounted for dishonest clients in giving information. ;Deed of Sale and Purchase necessarily be as an evidence that a legal act of land rights transfer has been done for permanently instead of ostensible (schijnhandeling). A verification that land rights has been transfered is evidenced by a deed which is made and before by a Land Deed Officer. Issues in this thesis are how legal consequences that made by an ostensible act (schijnhandeling) in a Deed of Sale and Purchase as in verdict number 51/PDT/2014/PT/PLG and how is the role and responsibility of Land Deed Officer with the presence of ostensible act in a Deed of Sale and Purchase. To answer those issues a normative legal research is conducted. Using secondary data gained from literature studies and a prescriptive analytic research wherefore its intended to provide a comprehensive and accurately data on attributes of legal relation, circumstances or certain symptoms in a legal act. Deed of Sale and Purchase which made with an ostensiblity is contrary to the applicable law and regulation, because a land sale and purchase is a legal act in the form of land rights submission for permanently. The Land Deed Officer regard to this issue is only ensure the material righteousness and formal righteousness in every land rights submission and could not legally accounted for dishonest clients in giving information. , Deed of Sale and Purchase necessarily be as an evidence that a legal act of land rights transfer has been done for permanently instead of ostensible (schijnhandeling). A verification that land rights has been transfered is evidenced by a deed which is made and before by a Land Deed Officer. Issues in this thesis are how legal consequences that made by an ostensible act (schijnhandeling) in a Deed of Sale and Purchase as in verdict number 51/PDT/2014/PT/PLG and how is the role and responsibility of Land Deed Officer with the presence of ostensible act in a Deed of Sale and Purchase. To answer those issues a normative legal research is conducted. Using secondary data gained from literature studies and a prescriptive analytic research wherefore its intended to provide a comprehensive and accurately data on attributes of legal relation, circumstances or certain symptoms in a legal act. Deed of Sale and Purchase which made with an ostensiblity is contrary to the applicable law and regulation, because a land sale and purchase is a legal act in the form of land rights submission for permanently. The Land Deed Officer regard to this issue is only ensure the material righteousness and formal righteousness in every land rights submission and could not legally accounted for dishonest clients in giving information. ]

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Perindungan Hukum Bagi Pihak Pemilik Tanah Dalam Kerjasama Pembangunan Rumah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg). Permasalahan meliputi keabsahan Akta Kerjasama dan PPJB yang dibuat dihadapan Notaris Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg, Keabsahan AJB yang dibuat PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg dan  perlindungan bagi pihak pemilik tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akta kerjasama tersebut sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun di sini disebutkan bahwa perjanjian tersebut dapat dikatakan batal atau pembatalan, tetapi yang benar adalah pembatalan saja. Akta jual beli yang dilakukan dengan pura-pura tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan salah satu unsur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu sebab yang halal. Ititkad baik yang tidak dimliki tersebut, seharusnya menjadi alasan seorang hakim untuk membatalkan perjanjian jual beli tersebut, dan seharusnya baik tergugat maupun penggugat dikembalikan seakan-akan tidak pernah terjadi jual beli maupun kerjasama.

---

This thesis discuss about Legal Protection for Landowners in Collaborative Housing Development (Case studies of Palembang City District Court Verdict Number 152/Pdt.G/2018/PN Plg). The problem includes the validity of the Cooperation Deed and PPJB made before a Notary in the Verdict of the Palembang City District Court Number 152/Pdt.G/2018/PN Plg, the validity of AJB made by PPAT in the Verdict of the Palembang City District Court Number 152/Pdt.G/2018/PN Plg and the protection for landowners in the Verdict of the Palembang City District Court Number152/Pdt.G/2018/PN Plg The research method is normative juridical research. This type of research is based on analytical descriptive. The data method is a qualitative method. The results of the study can be concluded that the cooperation deed is valid because it has fulfilled the legal requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 KUHPerdata. Although it is stated that the agreement was carried out cancellation because one of the parties could not implement the agreement. This happens as a result of the sale and purchase deed carried out with the pretense that contrary to one of the elements in Article 1320 KUHPerdata, which is a lawful cause. The good intention that is not owned, should be the reason for a judge to cancel the sale and purchase agreement, and also both the defendant and the plaintiff should be returned as if there had never been a sale or cooperation.