Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mengangkat kasus kepailitan antara PT. PJI danPT. Telkomsel. Permasalahan dimulai dari adanya Perjanjian Kerja Sama – PKS antara keduapihak mengenai sebuah produk yang bernama Kartu Prima. PT. PJI menganggap bahwapenolakan atas pengiriman barang oleh PT. Telkomsel atas Purchase Order (PO) yangdiajukan oleh PT. PJI, dapat dikatakan sebagai adanya utang. Adanya utang tersebutdijadikan oleh PT. PJI sebagai dasar mengajukan permohonan kepailitan yangmengakibatkan PT. Telkomsel dinyatakan pailit dalam putusan pengadilan tingkat pertamayaitu Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun putusan tersebutdibatalkan pada tingkat Mahkamah Agung. Metode dalam penelitian ini adalah penelitianhukum normatif dengan mengkaji dokumen, hukum yang berlaku dan kamus. Di sisi lain,tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Purchase Order (PO) dapatdijadikan sebagai dasar adanya utang yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuanpermohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat danbagaimana Hukum Kepailitan mengatur mengenai pemberlakuan imbalan kurator dengandiberlakukannya Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. 01 tahun 2013.

---

ABSTRACTThis research is conducted by the researcher to raise the bankruptcy case betweenPT. PJI and PT. Telkomsel. The problem starts from the mutual agreementbetween both parties regarding a product namely Kartu Prima. PT. PJI considersthat the refusal of product delivery by PT. Telkomsel over the establishment ofPurchase Order (PO) by PT. PJI, can be considered as the existence of debt. Theexistence of debt is used as the ground of submiting the bankruptcy petition byPT. PJI which cause PT. Telkomsel declared bankrupt by Commercial Court ofCentral Jakarta District Court. However, that decision was withdrawn by SupremeCourt. The method of this research using normative legal research by examiningdocument, laws and dictionary. In the other side, the purpose of this research is todetermine whether a Purchase Order (PO) can be considered as a debt to bebrought as the basis of submiting bankruptcy petition to the Commercial Court ofCentral Jakarta District Court and how Bankruptcy Law governs the applicationof fee of curator to Telkomsel Case, regarding the establishment of Decree byMinister of Law and Human Rights No. 01 of 2013."

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) sangat berperan penting dalam proses pengadaan karena jika di dalam proses pengadaan di PBF tidak berjalan dengan baik maka akan berpengaruh kepada proses distribusi ke tempat pelayanan kefarmasian lainnya sehingga dapat menyebabkan ketersediaan obat di tempat pelayanan kefarmasian sedikit. Pedagang Besar Farmasi merupakan perusahaan yang berbentuk badan hukum yang mimiliki izin pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. PBF hanya dapat melaksanakan pengadaan obat dari industri farmasi atau sesama PBF. Namun, tidak semua PBF yang dapat melakukan pengadaan obat secara langsung di industri farmasi. PBF cabang hanya dapat melaksanakan pengadaan obat atau bahan obat dari PBF Pusat saja. Berdasarkan hasil Praktik Kerja Profesi Apoteker di KFTD cabang Bogor yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa KFTD cabang Bogor dalam melakukan perencanaan pengadaan didasarkan pada tiga metode antara lain purchase order (PO) atau stock transfer order (STO) kalkulator, forecast (marketing), dan PO outlet atau ID paket. KFTD cabang Bogor membuat surat pesanan berupa purchase order (PO) untuk produk kimia farma dan semua narkotika serta stock transfer order (STO) diperuntukkan produk non-Kimia farma serta pesanan relokasi antar cabang. KFTD cabang Bogor melakukan pengadaan kepada Unit Logistik Sentral (ULS) dan Unit Kerja Logistik (UKL) harus melalui KFTD pusat.

---

Pharmaceutical Wholesalers (PBF) play an important role in the procurement process because if the procurement process at PBF does not go well, it will affect the distribution process to other pharmaceutical service locations so that the availability of drugs in pharmaceutical service locations is low. Pharmaceutical Wholesalers are companies in the form of legal entities that have permits to procure, store, distribute drugs or medicinal substances in large quantities in accordance with statutory provisions. PBF can only procure drugs from the pharmaceutical industry or fellow PBFs. However, not all PBFs can procure drugs directly in the pharmaceutical industry. PBF branches can only procure drugs or medicinal ingredients from the central PBF. Based on the results of the Pharmacist Professional Work Practice at the KFTD Bogor branch which has been carried out by researchers, it can be concluded that the KFTD Bogor branch in carrying out procurement planning is based on three methods including purchase orders (PO) or stock transfer orders (STO) calculators, forecasts (marketing), and outlet PO or package ID. KFTD Bogor branch issues orders in the form of purchase orders (PO) for pharmaceutical chemical products and all narcotics as well as stock transfer orders (STO) for non-chemical pharmaceutical products as well as orders for relocation between branches. The KFTD Bogor branch procures to the Central Logistics Unit (ULS) and the Logistics Work Unit (UKL) must go through the central KFTD."