Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama, dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif maupun rehabilitatif. Di era Jaminan Kesehatan Nasional, fungsi puskesmas lebih banyak melakukan pengobatan dari pada pencegahan penyakit. Puskesmas memiliki Puskesmas Pembantu sebagai jaringan yang sebenarnya dapat memperkuat UKM dan UKP di tingkat Desa/Kelurahan jika Puskesmas Pembantu menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Namun, belum ada kebijakan tentang puskesmas pembantu dapat menjadi FKTP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Pendekatan teori proses analisis kebijakan William N. Dunn. Lokasi penelitian di Puskesmas Perkotaan (Kota Solok), Puskesmas Perdesaan (Kabupaten Tanah Datar), Puskesmas Terpencil (Kabupaten Solok Selatan), serta di Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan pada bulan juni sampai juli 2023. Penelitian dilaksanakan dengan wancara mendalam terhadap 9 orang Kepala Puskesmas, 9 orang penanggungjawab Puskesmas Pembantu, 9 orang Masyarakat, Plt. Direktur Tata Kelola Masyarakat, dan Fokus Group Discussion (FGD) terhadap 4 orang Tim Kerja Kebijakan Puskesmas dan Integrasi Layanan Primer, serta telaah dokumen. Temuan penelitian mengungkapkan, Puskesmas memiliki beban kerja yang berat dan lebih fokus pada pelayanan pengobatan, akses masyarakat terhadap FKTP belum semuanya mudah dijangkau oleh masyarakat, belum ada kebijakan yang mengatur wewenang Puskesmas Pembantu sebagai FKTP, dan sebenarnya Puskesmas Pembantu telah layak dijadikan FKTP Klinik Pratama. Diharapkan ada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas Pembantu menjadi FKTP Klinik Pratama untuk memperkuat Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan yang terintegrasi di tingkat Desa/Kelurahan. ......Based on the Regulation of the Minister of Health Number 43 of 2019 concerning Puskesmas, the Puskesmas organizes first-level Public Health Efforts (UKM) and Individual Health Efforts (UKP), with priority on promotive and preventive efforts without neglecting curative and rehabilitative efforts. In the era of the National Health Insurance, the function of the puskesmas was more to treat disease than to prevent disease. The health center has a sub-health center as a network which can actually strengthen UKM and UKP at the Village/Kelurahan level if the sub-health center becomes a First Level Health Facility (FKTP). However, there is no policy regarding how auxiliary puskesmas can become FKTPs. This study uses qualitative research methods with William N. Dunn's policy analysis process theory approach. The research locations were Urban Health Centers (Solok City), Rural Health Centers (Tanah Datar Regency), Remote Health Centers (South Solok Regency), as well as at the Ministry of Health's Directorate of Public Health Management which was conducted from June to July 2023. The research was conducted with in-depth interviews with 9 Heads of Health Centers, 9 people in charge of Supporting Health Centers, 9 people from the Community, Plt. Director of Community Governance, and Focus Group Discussion (FGD) of 4 Community Health Center Policy Work Teams and Integration of Primary Services, as well as document review. The research findings revealed that Puskesmas have a heavy workload and are more focused on medical services, not all of the community's access to FKTPs are easy for the community to reach, there is no policy that regulates the authority of Puskesmas Pembantu as FKTPs, and actually Puskesmas Pembantu are appropriate to be made Primary Clinic FKTPs. It is hoped that there will be a Regulation of the Minister of Health regarding Puskesmas Pembantu to become Primary Clinic FKTPs to strengthen Integrated Public Health Efforts and Individual Health Efforts at the Village level.

Abstrak :
Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) merupakan pendekatan yang menyeluruh, sistematis dan teringrasi antara semua program pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita, mencakup pelayanan promotif, pelayanan preventif, dan pelayanan kuratif yang untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas manajemen program maupun manajemen kasus yang mengacu pada kualitas tata laksana kasus sehingga angka kematian bayi dan balita dapat diturunkan. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran tingkat kepatuhan petugas terhadap prosedur MTBS dan faktor ? faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif menggunakan desain cross secsional dengan jumlah sampel 97 petugas pelaksana MTBS dan 291 pengamatan terhadap pelaksanaan prosedur MTBS di puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Nagan Raya. Pengumpulan data dengan pengamatan langsung saat petugas melayani balita sakit dengan menggunakan daftar tilik dan wawancara dengan petugas MTBS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan cut off point kepatuhan 80 % , rata-rata tingkat kepatuhan petugas adalah 74,96 % dengan kepatuhan tertinggi 96,9 % dan terendah 22,7 %. Hasil uji statistik secara multivariat didapatkan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan adalah beban kerja, sarana prasarana, dan komitmen pimpinan terhadap program MTBS. Sedangkan faktor pendidikan menjadi variabel konfonding dalam penelitian ini. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan adalah faktor komitmen pimpinan, dimana diperoleh nilai OR 8,684, artinya petugas puskesmas dengan komitmen pimpinan yang baik akan berpeluang patuh 8,7 kali lebih besar dibandingkan dengan petugas yang komitmen pimpinannya rendah terhadap program MTBS setelah dikontrol oleh variabel beban kerja, sarana prasarana dan pendidikan. Bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya perlu meningkatkan komitmennya terhadap program MTBS dan mendistribusikan tanggung jawab yang proporsional bagi semua staf sesuai dengan prinsip ? prinsip manajemen mutu terpadu (Total Quality Manajemen) dan selalu melakukan perbaikan kinerja secara terus menerus dalam menerapkan prosedur MTBS dengan menggunakan siklus PDCA (Plan - Do - Check - Act). ......Integrated Management of Childhood illness (IMCI) is an integrated, systematic and total approach among all of babies and children under five years old health services programme, including promotion, preventive, and curative services to improve the programme management quality as well as cases handling that refer on cases management quality so that affected to the decreasing of infant and children under five years old mortality rate. The objectives of the study are to obtain the description of Health officer obey code of conduct rate regarding IMCI and confounding factor at Nagan Raya District. The study methods utilized quantitative approach with cross sectional design, total sample are 97 health officers that conducted IMCI and 291 observations regarding IMCI code of conduct at public health centre and sub-public health centre in Nagan Raya District. The data collected by direct observation during health officer serving the illness baby with using check list and interviewing the health officer that doing IMCI. The study output showed that obey cut off point is 80 %, the average obey rate of health officer is 74, 96 % with highest obey rate is 96, 9 % and the lowest is 22, 7 %. The output of statistical tested by multi variant found the factors that have relation to the obey code of conduct are working load, facilities of IMCI, and managerial commitment regarding IMCI Programme. The education level factor becomes a confounding variable in the study. The most dominant factor that influent the obey code of conduct is managerial commitment which is the OR value 8,684, that?s mean the health officer with managerial commitment that higher commitment affected to health officer IMCI to have 8,7 times more obey than the managerial commitment that has lower after controlled by working load, facilities, as well as education level variable. District Health Office and Public Health Centre in Nagan Raya District need to improve their commitment regarding IMCI programme and shall distribute proportional responsibility for whole staffs based on Total Quality Management principles and continues performance improvement in implementation of IMCI code of conduct by utilizing PDCA cycle (Plan - Do - Check - Act).

Abstrak :
Latar Belakang. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang baik sangat diperlukan guna menunjang proses manajemen program kesehatan. Buruknya sistem informasi kesehatan yang diakibatkan karena kurangnya sumberdaya pelaksana kesehatan akan mengakibatkan rendahnya kualitas data dan informasi yang dihasilkan. Puskesmas Pembantu sebagai ujung tombak pengumpulan data itu sendiri selama ini tidak pernah tersentuh oleh manajemen sistem informasi itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model laporan Puskesmas Pembantu berupa prototype aplikasi komputer yang dapat medukung manajemen pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar. Metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi kepustakaan dengan pendekatan Performance of Routine Information System Management (PRISM) terutama dengan melihat tiga faktor determinant yang mempengaruhi proses sistem informasi. Informasi yang diperoleh dipakai sebagai dasar membuat rancangan prototype dengan menggunakan pendekatan tahapan utama System Development Life Cycle (SDLC) yang meliputi tahap analisis, rancangan, dan implementasi berupa simulasi prototype aplikasi. Hasil. Penelitian ini menghasilkan prototype sistem informasi puskesmas pembantu yang dapat mempermudah proses pengolahan data sehingga akan mengurangi beban kerja petugas secara signifikan, penyimpanan data berbasis data yang akan mudah dalam proses penelusuran data. Kesimpulan. Aplikasi ini dapat dijadikan model untuk pengembangan laporan Puskesmas Pembantu diwilayah lain yang memiliki karakter yang sama dengan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Tanah Datar. Aplikasi ini akan dapat diterapkan tentu tidak terlepas dari dukungan komitmen manajemen melalui kebijakan yang mengatur implementasi sistem dengan segala komponen pendukungnya. ...... Bacground. Implementation of good health information system is needed to support program management processes - health program. Poor health information systems performance of would result poor data quality and information generated. Sub-Health center as the spearhead of the collection of the data itself has not been touched by the management of the information system itself. The objective of this study is develop a prototype of recording and reporting system at Tanah Datar District Health Office. Methods. This study used a qualitative approach is done by in-depth interviews, observations and literature studies Performance of Routine approach System Information Management (PRISM), especially by looking at three determinant factors that affect the process of information systems. The information obtained is used as a basis to design prototype by using the approach of the main stages of the System Development Life Cycle (SDLC) which includes the stages of analysis, design, simulation and implementation of a prototype application. Results. This research resulted in sub-health center information system prototype that can simplify the process of data processing that will reduce the workload significantly officer, storage-based data to be easily in the process of data retrieval. Conclusions. This application can be used as a model for the development of subhealth center reports another region that has similar characteristics to the subhealth center in Tanah Datar. This application will be applied can not be separated from the support of management commitment through policies that govern the implementation of the system with all its supporting components.

Abstrak :
Ada tiga hal dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang masih perlu diperhatikan, yaitu masalah pendidikan,pemerataan keadilan, dan pelayanan kesehatan....