Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat, PT Kereta Api Indonesia (Persero) senantiasa memperbarui lokomotif-lokomotif miliknya dengan cara membeli dari General Electric (GE) Transportation secara langsung (Penunjukan Langsung). Namun, pada pengadaan lokomotif tahun 2009, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa kedua perusahaan tersebut telah melakukan persekongkolan tender. Kemudian PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan General Electric (GE) Transportation melakukan keberatan. Hasilnya, putusan KPPU tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Bandung dan pada tingkat kasasi, permohonan kasasi KPPU ditolak oleh Mahkamah Agung. Alasan dibatalkannya putusan KPPU ini berdasarkan pertimbangan majelis hakim adalah karena pengadaan lokomotif ini bukan termasuk tender sehingga tidak terikat pada Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Selain itu pengadaan lokomotif ini juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/Mbu/2008 yang memperbolehkan BUMN melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa. Penelitian ini membahas aspek hukum penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa ditinjau dari hukum persaingan usaha sehingga penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait hukum persaingan usaha seperti UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. Di akhir penelitian, Penulis berkesimpulan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan General Electric (GE) Transportation tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 karena unsur-unsur dalam pasal tersebut tidak terbukti. Selain itu, pengadaan lokomotif yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan General Electric kepada (GE) Transportation memang bukan termasuk tender serta telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

In order to improve transportation services for people, PT Kereta Api Indonesia (Persero) always renews his locomotives regularly by purchasing them from General Electric (GE) Transportation directly (Direct Procurement). However, in locomotive procurement 2009, Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) condemned that both companies have made bid rigging. Then PT Kereta Api Indonesia (Persero) and General Electric (GE) Transportation did an objection. As a result, the KPPU’s verdict was canceled by the Bandung District Court and on cassation level the KPPU’s application was rejected by the Supreme Court. The reason of this verdict’s cancellation is based on the consideration of the judges who judged that this locomotive procurement was not a tender so that it was not bound by Article 22 of Law No. 5 of 1999. In addition, the procurement was also in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.Per-05/MBU/2008 allowing SOEs perform direct appointment in the procurement of goods/services. This thesis discusses the legal aspects of procurement through direct procurement mechanism in terms of antitrust law so that the research method uses a normative juridical legislation related antitrust law such as Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Competition. At the end of this thesis, the author concludes that PT Kereta Api Indonesia (Persero) and General Electric (GE) Transportation is not proven to have violated Article 22 of Law No. 5 Year 1999 concerning bid rigging because the elements in the article is not proven. Furthermore, the locomotive procurement conducted by PT Kereta Api Indonesia (Persero) and General Electric (GE) Transportation cannot be termed as a tender and was also peformed in accordance with the legislation.

Abstrak :
Pasal 1365KUHPerdata tidak membedakan berlakunya pasal perbuatan melawan hukum bagi perseorangan maupun badan hukum, juga tidak membedakan antara badan hukum publik maupun privat Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa atau Onrechtmatige Overheidsdaad dalam praktek, khususnya mengenai perbuatan lembaga eksekutif terjadi sebagai konsekuensi kekuasaan eksekutif yang kerap kali berbenturan dengan hak-hak pribadi para warga. Dalam hal ini, Kejaksaan Republik Indonesia yang telah ditetapkan kedudukan dan perannya sebagai suatu lembaga pemerintahan yang berikan kewenangan khusus oleh undang-undang dapat dikategorikan sebagai Penguasa dalam konsep Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa. Karena pemerintah dengan organ-organnya sebagai Penguasa dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan Negara melakukan tindakan-tindakan berdasarkan wewenang khusus ...... Article 1365 of Indonesian Civil Code does not distinguish the enactment of Article against the law for individuals and legal entities, also it does not distinguish between legal entities of public and private Unlawful Act by the Ruler or onrechtmatige Overheidsdaad in practice, in particular concerning actions of the executive occur as a consequence of executive powers which often collide with personal rights of the citizen. In this case, the Attorney General of the Republic of Indonesia with predetermined position and its role as a government agency given special authority by the law may be categorized as Ruler in the concept of Unlawful Act by the Ruler. Since the government with its organs as Ruler in their duties to achieve the goals of the State to perform actions based on specific authorization.

Abstrak :
ABSTRAK
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (untuk selanjutnya disebut "RKAT") dalam perseroan terbatas adalah instrumen yang penting sebagai dasar dan arah dalam pengurusan perseroan. Tetapi pengaturan RKAT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak rinci. Pembuatan RKAT juga tidak diwajibkan dalam undang-undang tersebut. Tesis ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan RKAT tersebut: perihal pembuatan RKAT menjadi dokumentasi hukum yang mengikat dan isinya, perihal perubahan RKAT dan syarat-syaratnya. Hal-hal tersebut tidak diakomodir dalam peraturan perundang-undangan, tetapi telah terdapat beberapa putusan pengadilan antara lain putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2740K/PID/2006 dan penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 169/Pdt.P/2016/PN.BDG yang mewajibkan organ perseroan membuat RKAT secara tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RKAT harus dibuat secara tertulis dan disetujui oleh dewan komisaris ataupun rapat umum pemegang saham, dan karenanya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum.

---

ABSTRACT
Annual work plan and budget in a limited liability company is an important instrument as basis and guidance in managing the company. However, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company did not provide detailed regulation on it. Annual work plan and budget is not obliged to be made under the law. This thesis reviews legal issues related to the annual work plan and budget: concerning the inception of annual work plan and budget to become a binding legal document and its content, concerning amendment and terms for amendment of annual work plan and budget. Such matter is not accommodated in laws and regulations, but there were several court decision such as Supreme Court decision No. 2740K/PID/2006 and District Court of Bandung Stipulation No. 169/Pdt.P/2016/PN.BDG that oblige company organs to make annual work plan and budget in written. This research is a normative legal research with qualitative analysis on primary and secondary data. This research shows that annual work plan and budget must be made in written and approved by board of commissioners or the general meeting of shareholders, and therefore it shall be effective and binding.