Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Setelah IARC (The International Agency for Research on Cancer) pada tahun 1977 menyatakan bahwa asbes putih (chrysotile) memiliki sifat carcinogenic, penggunaannya mulai dilarang di negara industri maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, Jepang, Chili, Arab Saudi dan negara lain. Sejak saat itu perdagangan asbes putih bergeser ke negara-negara berkembang. Saat ini, WHO memperkirakan sekitar 125 juta orang di seluruh dunia terpapar asbes dan 90.000 orang diantaranya akan meninggal dunia setiap tahun akibat penyakit asbestosis, kanker paru dan mesothelioma. Kanada mengekspor 98% produksi asbes putihnya ke 85 negara dan menjadikannya negara pengekspor asbes putih terbesar ke-3 di dunia. Pemerintah Kanada melalui kampanye "safe use of asbestos" telah menggagalkan perundingan Konvensi Rotterdam, memanipulasi laporan penelitian organisasi internasional, melobi pemerintah negara lain untuk mengimpor asbes putih, melawan kebijakan larangan impor asbes putih melalui WTO serta membiayai institusi pro-asbes putih. Hal ini sangat ironis mengingat Kanada telah meratifikasi Konvensi ILO no. 162/ 1986 tentang Asbes, membatasi penggunaan asbes putih di negaranya sendiri (Hazardous Product Act), serta menganggap asbes putih sebagai bahan beracun berbahaya (Undang-undang Lingkungan Hidup Kanada). Pengabaian Kanada terhadap kampanye "Ban on Asbestos" dari Serikat Buruh Internasional mengindikasikan adanya faktor-faktor domestik yang sangat kuat. Penulis menggunakan teori-teori yang berasal dari pemikiran Liberalisme seperti Complex Interdependence, Public Choice Theory dan Public Decision Making Theory dan konsep "Creeping Normalcy" untuk menjelaskan motif ekonomi-politik dari pemerintah Kanada untuk memilih kebijakan luar negeri yang mendukung penggunaan dan perdagangan internasional asbes putih. Melalui strategi penelitian kualitatif dan kategorisasi data, penelitian ini akan mengungkapkan faktor-faktor domestik yang mendorong pemerintah Kanada untuk mengambil kebijakan tersebut. Isu asbes putih ternyata sangat kompleks dan menyangkut isu-isu yang sensitif, bahkan di dalam The Canadian Minerals Yearbook, asbes putih dimasukkan ke dalam kategori "Rahasia". Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kesadaran baru bagi masyarakat khususnya yang berpotensi menjadi korban asbes di Indonesia (5,5 juta buruh sektor konstruksi dan 8 juta anggota rumah tangga pengguna asbes putih) untuk dapat mengambil pelajaran dan tindakan politik agar tidak lagi menggunakan asbes putih dan menekan pemerintah Indonesia agar segera menghentikan impor asbes putih dan tidak lagi mendukung industri asbes putih.

---

After IARC (The International Agency for Research on Cancer) in 1977 stated that chrysotile is carcinogenic, the use of chrysotile started to be banned in industrialize countries such as United States, European Union, Australia, Japan, Chile, Saudi Arabia and other countries. Since then, chrysotile trade shifted to developing countries. Nowadays, WHO estimated that around 125 million peoples around the world has been exposed by asbestos and 90.000 peoples among them will be dead every year because of asbestosis, lung cancer and mesothelioma. Canada export 98% of asbestos product to 85 countries and Canada becomes the 3rd biggest asbestos exporting country in the world. The Government of Canada through "Safe use of asbestos" campaign was veto the Rotterdam Convention, manipulating scientific research of international organization, lobbying the governmment of other countries to keep on importing asbestos, fighting for other country" policy to ban on asbestos through WTO, and giving fund to asbestos supported institutions. This is very ironic considering that Canada itself had ratify ILO Convention no. 162/ 1986 on asbestos, limiting the use of asbestos in their country through Hazardous Product Act, and treating asbestos as dangerous substances under the Canada Environment Act. Canada rejection on the "Ban on Asbestos" campaign organized by international trade union indicating that there are strong domestic factors. Writer use theories from Liberalism thought such as "Complex Interdependence", "Public Choice Theory", "Public Decision Making Theory", and "Creeping Normalcy" concept to explain political-economy motives from the Government of Canada of choosing foreign policy that support the use and trade of asbestos internationally. Through qualitative research strategy and data categorization, this research will explain domestic factors that makes Canada Government choosing that policy. The issue of chrysotile actually becomes very complex and correlated to sensitive issues, moreover in the Canadian Minerals Yearbook, chrysotile has been put under the "secret" category. Writer expect that this research can give awareness for society especially for those potential victims of asbestos in indonesia (5,5 million workers in construction sector and 8 million households that using chrysotile) to learn and take political act to stop using chrysotile and urged the government of Indonesia to stop importing chrysotile and no longer supporting asbestos industry.

Abstrak :

ABSTRAK
Penulisan skripsi di bidang fonetik Bahasa Prancis terakhir dilakukan oleh Dr.Myrna Laksman (pada waktu itu masih berstatus mahasiswa Sastra Prancis UI) sebelas tahun yang lalu. Anggapan orang bahwa ilmu fonetik kurang menarik merupakan salah satu alasan penulis untuk mengetengahkan ilmu tersebut sebagai topik skripsinya dengan spesifikasi fonetik akustik. Sebagai sumber data penelitian diangkat masalah mengenai perbedaan antara ujaran kalimat deklaratif tunggal bahasa Prancis yang diproduksi oleh beberapa orang Prancis dan Quebec.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori Pierre Leon dan Pierre Delattre untuk bidang fonetik akustik. Beberapa teori tambahan dari Philippe Martin dan Bertil Malmberg untuk bidang fonetik akustik serta Andre Martinet untuk bidang sintaksis merupakan teori yang mendukung penelitian ini.

Abstrak :
Kajian ini akan membahas bagaimana keberhasilan gerakan mahasiswa dalam perlawanan mereka terhadap pemerintah Quebec untuk mempengaruhi rencana kebijakan Rencana Pendanaan Universitas yang Adil dan Berimbang di Quebec Kanada 2011-2012. Pertandingan yang terjadi dilatarbelakangi oleh Rencana Pemerintah Quebec untuk menaikkan biaya pendidikan tinggi dengan 1.625 Dolar dalam 5 tahun. Hal ini kemudian memicu siswa Quebec untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap Pemerintah Quebec. Di dalam ada perlawanan gerakan mahasiswa Quebec mengalami penindasan dari Pemerintah Quebec melalui RUU Kebijakan 78. Kebijakan melarang Siswa Quebec untuk mendemonstrasikan yang merupakan strategi utama gerakan mahasiswa Quebec. Namun, di tengah penindasan yang terjadi Siswa Quebec berhasil mempengaruhi kebijakan Pemerintah Quebec dengan mengubah strateginya dengan berpartisipasi dalam politik elektoral dengan bekerja sama dengan Partai Quebec. Dalam menganalisis keberhasilan ini, peneliti akan menggunakan Disruptive Power Theory oleh Frances Fox Piven yang membahas tentang bagaimana mempengaruhi kebijakan pemerintah di tengah-tengah penindasan.
This study will discuss how the success of the movement students in their resistance to the Quebec government to influence the policy plan of the Fair and Balanced University Funding Plan in Quebec Canada 2011-2012. The match that took place was motivated by the Quebec Government Plan to increase the cost of higher education by 1,625 Dollars in 5 years. This then triggered Quebec students to carry out a resistance movement against the Quebec Government. Inside there was resistance the Quebec student movement experienced repression from the Quebec Government through Policy Bill 78. The policy forbidding Quebec Students from demonstrating was the main strategy of the Quebec student movement. However, in the midst of the suppression that occurred Quebec Students managed to influence the Quebec Government policy by changing its strategy by participating in electoral politics in cooperation with the Quebec Party. In analyzing this success, the researcher will use the Disruptive Power Theory by Frances Fox Piven which discusses how to influence government policies in the midst of oppressors.

Abstrak :
Inggris dan Prancis saling bersaing untuk mempertahankan hegemoninya di Kanada, salah satunya lewat bahasa. Bahasa digunakan oleh masyarakat Frankofon sebagai identitas diri dan alat untuk bertahan dari dominasi Inggris. Penelitian ini akan mengkaji usaha-usaha L’Office Québécois De La Langue Française (Lembaga Bahasa Prancis Quebec, diterjemahkan oleh penulis) untuk menyikapi fenomena Anglicisme di Quebec. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Creswell (2010), pendekatan sejarah dan studi pustaka. Penelitian menunjukkan adanya kebijakan-kebijakan bahasa yang dikeluarkan dan keputusan yang diambil oleh L’Office Québécois de la Langue Française terhadap Anglicisme. Resistensi L’Office Québécois de la Langue Français dapat dilihat melalui kebijakan-kebijakan dan sikap tegas lembaga ini dalam mempertahankan kedaulatan bahasa Prancis terhadap Anglicisme sesuai dengan isi dari la loi 101. Pembuatan program-program guna mempromosikan bahasa Prancis di Quebec dan Revisi kebijakan Politique de l'emprunt linguistique dinilai menjadi salah satu strategi yang digunakan L’Office Québécois de la Langue Française agar masyarakat kembali percaya dan tidak mencitrakan lembaga ini sebagai lembaga yang konservatif dan anti-Inggris. Seiring Anglicisme adalah sulit untuk dihindarkan. sebab bahasa akan terus berkembang dan mengalami pembaharuan mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan bahasa dan promosi bahasa Prancis untuk tetap mempertahankan kedaulatan bahasa Prancis dan menjaga nilai bilingualisme. ......Being the two main settler-colonizers of Canada, the English and the French compete with each other to maintain their hegemony in Canada in many ways, one of which is using language. Language used by the francophone community as a tool of self-identity and cultural identity against the British domination. This research aims to show L'Office Québécoise De La Langue Française's efforts to cope with Anglicism in Quebec. This study uses the qualitative research method of Creswell (2010), historical approach, and literature study by describing the language policies issued and decisions taken by L'Office Québécoise de la Langue Française regarding Anglicism. The attempts to protect the dignity of the French language can be seen through the policies and firm stance of L'Office Québécoise de la Langue Française in defending the sovereignty of the French language against Anglicism based on la Loi 101, and the creation of programs to promote French in Quebec. In the end, we will see that the revised Politique de l'emprunt Linguistique policy is considered to be one of the strategies used by L'Office Québécoise de la Langue Française to negate the popular belief that this institution is conservative and anti-British. Anglicism is inevitable, since language will continue to evolve and develop. The government creates language policies and promotes the French language in order to maintain the sovereignty of the French language and the value of bilingualism.