Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan RUPS harus memenuhi ketentuan mengenai kuorum. Bila tidak terpenuhi, maka RUPS tidak dapat dilaksanakan. UU Perseroan Terbatas membolehkan perseroan meminta pengadilan negeri setempat menetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Permasalahannya 1) Apa yang menjadi dasar diterimanya permohonan tersebut oleh pengadilan negeri? 2) Apa yang dapat dilakukan pemegang saham, bila hasil penetapan tidak memuaskan? Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris, dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian penulis, diketahui bahwa dasar diterimanya permohonan adalah ditentukan dari jawaban termohon, terpenuhinya syarat normatif pelaksanaan RUPS, serta manfaat penetapan. Sedangkan, pemegang saham karena ikut menjadi pihak dalam permohonan maka ia juga terikat dengan hasil penetapan.......General Meeting of Shareholders (GmoS) must be performed in accordance with the provisions, concerning the quorum. When the quorum is not fulfilled, then the GMoS could not be performed. The Indonesian Company Law, allow a company to ask to the district courts for the determination, regarding the third GMoS’s quorum. The questions are 1) what are the basic reasons, therefore the request of quorum determination is granted by District Court? 2) what could be done by shareholders, when the results of such determination did not satisfy them? This is a explanatory research, using the secondary data. This research explains, that the request is accepted, depending on the respond of the defendant, normative terms and conditions, and the benefit of the determination. Meanwhile, since the shareholder is also the party of the request, then he also legally bounded with the determination from the district court."

"Kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum mengambil keputusan. Kuorum tidak terpenuhi, maka keputusan yang diambil dalam RUPS tidak sah. Penelitian ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan oleh PT. FM. Dalam RUPSLB PT. FM, kedudukan hibah wasiat atas saham digunakan untuk menghitung kuorum. Perhitungan ini tentunya mempengaruhi keabsahan RUPSLB yang diselenggarakan. Hasil keputusan RUPSLB tersebut, dituangkan Notaris dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS berdasarkan Notulen rapat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, kedudukan penerima hibah wasiat dalam kuorum RUPSLB dan, tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta dengan didasari Notulen RUPS yang cacat hukum. Metode penelitian ini yaitu, yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kedudukan penerima hibah wasiat saham tidak dihitung dalam kuorum kehadiran RUPSLB karena, saham yang dihibawasiatkan merupakan milik seluruh ahli waris. Oleh karena itu, prosedur peralihan hak atas saham yang dihibah wasiatkan dilaksanakan terlebih dahulu, sehingga penerima hibah wasiat dicatatkan dalam DPS dan Kemenkumham sebagai pemegang saham. Hasil penelitian berikutnya yaitu, tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta dengan didasari Notulen RUPSLB yang cacat hukum adalah tanggung jawab perdata, dengan sanksi ganti rugi secara tanggung renteng. Tanggung jawab berikutnya yang diberikan kepada Notaris adalah, tanggung jawab administratif dan tanggung jawab kode etik dengan sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya, sehingga Notaris mengevaluasi kinerja dalam menjalankan tugas dan jabatannya.......The quorum of attendance at the General Meeting of Shareholders (GMS) is a requirement that must be met before making a decision. If the quorum is not met, the decisions taken at the GMS are invalid. This study discusses the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held by PT. FM. In the EGMS PT. FM, the position of the testamentary grant on shares is used to calculate the quorum. This calculation certainly affects the validity of the EGMS held. The results of the EGMS decisions are stated by the Notary in the Deed of Statement of GMS Resolutions based on the Minutes of the meeting. The formulation of the problem in this research is the position of the beneficiary of the will in the quorum of the EGMS and the responsibility of the Notary for making the deed based on the legally flawed minutes of the GMS. The research method is normative juridical with explanatory research type. The data used is secondary data, which was analyzed by qualitative methods. The result of this research is that the position of the recipient of the share will not be counted in the quorum of the EGMS attendance because the shares that are inherited are the property of all the heirs. Therefore, the procedure for the transfer of rights to shares granted in a will is carried out first so that the recipient of the testament grant is registered in the DPS and the Ministry of Law and Human Rights as a shareholder. The result of the next research is that the Notary's responsibility for making the deed based on the legally flawed EGMS Minutes is a civil responsibility, with a penalty for compensation that is jointly and severally responsible. Other responsibilities given to a Notary are administrative responsibilities and code of ethics responsibilities with a temporary dismissal from his position so that the Notary evaluates performance in carrying out his duties and positions."