Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab psikolog klinis terhadap kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi pasien dengan menganalisis kasus pengungkapan hasil konseling yang melibatkan keluarga yang dilakukan oleh seorang psikolog klinis dalam putusan Nomor 463/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini bersifat deskriptis analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan psikolog klinis hanya dapat mengungkapkan kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Psikologi Indonesia secara teliti dan hati-hati agar tidak menimbulkan konflik dan kerugian diantara pasien dan para pihak yang terlibat dalam pelayanan psikologi klinis. Kemudian untuk pengungkapan yang dilakukan dengan memberikan laporan psikologi harus dilakukan dengan metode-metode tertentu. Selain itu, informed consent dalam pelayanan psikologi klinis juga memiliki peran penting dalam menjaga kerahasiaan pasien. Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya menggunakan ketentuan-ketentuan Kode Etik Psikologi Indonesia, dalam hal ini sudah tepat. Namun Majelis Hakim seharusnya juga mempertimbangkan mengenai pelaksaaan informed consent yang terjadi dalam kasus tersebut. Dalam hal ini, diperlukan pengaturan lebih jelas mengenai kerahasiaan pasien, pembuatan laporan psikologi, serta mengenai pelaksanaan informed consent dalam pelayanan psikologi klinis.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about clinical psychologist liability regarding their duty to safeguard the psychological records and psychological notes confidentiality by discussing cases of disclosures of counseling involving families results based on court decision Number 463 Pdt.G 2013 PN.Jkt.Sel. This study is an analytical descriptive study which used normative juridical approach. The results showed that clinical psychologist can only disclose psychological record and psychological notes to specific person with specific purposes based on law and regulations along with Indonesian Ethical Code of Psychology Profession. Clinical psychologist must also do it cautiously and thoroughly so that no conflict and no loss occur to patient and the people involved in clinical psychology services. If disclosure is done by using a psychological report, clinical psychologist must ensure that the psychological report are made with the correct methods. Informed consent also has an important role to ensure patient confidentiality. It is recommended to have spesific regulations about confidentiality in clinical psychologist services, about how to make a psychological report, and about how to do informed consent in clinical psychology services.

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan ini menganalisis perbandingan pengaturan antara fasilitas pelayanan kesehatan online di Indonesia dan di Inggris, perbandingan pengaturan mengenai rahasia kedokteran di Indonesia dan di Inggris, dan perbandingan tanggung jawab hukum dokter dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan terkait rahasia kedokteran pelayanan kesehatan online di Indonesia dan di Inggris. Metode penelitian yang dilakukan berbentuk yuridis normatif, dan menggunakan tipe deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa di Indonesia belum terdapat pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan online, berbeda dengan Inggris yang telah mengatur mengenai hal tersebut, selanjutnya di Indonesia, pengaturan mengenai rahasia kedokteran tidak dikaitkan pada pengaturan mengenai perlindungan data pribadi, sebagaimana dilakukan di Inggris. Kemudian, tergambarkan pula bahwa tanggung jawab hukum dokter dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan terkait rahasia kedokteran dalam proses tindakan medis di fasilitas pelayanan kesehatan online di Indonesia terbagi atas 3 tiga aspek, yakni pidana, perdata, dan administratif. Seluruh aspek pertanggungjawaban hukum tersebut saat ini hanya diatur dalam sektor kesehatan, berbeda dengan di Inggris yang mana pengaturan mengenai hal tersebut justru diatur dan dirujuk pada peraturan mengenai perlindungan data pribadi. Berdasarkan pemaparan di atas, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia perlu melakukan perancangan regulasi dalam rangka memberi kepastian hukum perlindungan terkait rahasia kedokteran dalam proses tindakan medis di fasilitas pelayanan kesehatan online di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis analyzes the legal standing of an online health care facility in Indonesia and its comparison with England, the regulation concerning medical confidentiality in Indonesia and its comparison with England, and the legal liabilities of doctors and healthcare providers regarding the concept of medical confidentiality in online healthcare facilities in Indonesia, and its comparison with England. The method of research conducted is in the form of juridical normative, and using the descriptive type. The results of this writing illustrate that Indonesia has no legal statutory regarding specifically the provision of online healthcare facilities, unlike England that has regulated this matter. Secondly, in Indonesia, the regulation of medical secrets is not related to the arrangement of personal data protection, as conducted in England. Furthermore, it has also been illustrated that the legal liabilities of doctors and healthcare providers regarding the concept of medical confidentiality in medical treatments which are processed by online healthcare facilities in Indonesia are divided into 3 three aspects, namely criminal, civil and administrative. All aspects of legal liability are currently only regulated in the health sector, whereas in England, the regulation on such matters is specifically regulated and refereed to the rules on personal data protection. Based on the explanation written above, Indonesia rsquo s Ministry of Health needs to conduct regulatory drafting in order to provide certainty of medical confidentiality safeguard law in every medical treatment processed by online healthcare facility in Indonesia.

Abstrak :
Profesi dokter forensik merupakan profesi yang sangat erat kaitannya dengan sains hukum, khususnya hukum kesehatan dan hukum pidana dan acara pidana. Sebagai Dibagian profesi kedokteran, dokter forensik juga tak luput dari penataan mengenai persetujuan dan rahasia medis. Dalam skripsi ini, Masalah utama yang diangkat adalah tentang implementasi dan regulasi informed consent mengenai proses otopsi forensik yang dilakukan oleh dokter forensik, serta segala sesuatu yang termasuk dalam lingkup rahasia penyakit dalam proses otopsi jenazah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, dengan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan mewawancarai informan, serta pengolahan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan otopsi jenazah tidak perlu persetujuan (consent) dari keluarga korban untuk otopsi jenazah, yang dibutuhkan adalah pemberian informasi (informing) kepada keluarga korban. Ada rahasia medis yang harus dijaga oleh dokter forensik mencakup semua informasi medis mengenai jenazah, baik dari a menunjukkan tindakan kriminal atau tidak, dengan informasi medis menunjukkan bahwa semua tindak pidana harus diberikan hanya kepada penyidik polisi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Kesehatan Harus lebih disosialisasikan bahwa otopsi jenazah tidak diperlukan persetujuan keluarga korban, serta dokter forensik, harus lebih hati-hati memberikan informasi medis kepada pihak manapun. ......The forensic doctor profession is a profession that is closely related to legal science, especially health law and criminal law and criminal procedure. As part of the medical profession, forensic doctors also do not escape the arrangement regarding consents and medical secrets. In this thesis, the main problem raised is about the implementation and regulation of informed consent regarding the forensic autopsy process carried out by forensic doctors, as well as everything that is included in the scope of disease secrets in the autopsy process of a corpse. This research is a normative legal research with descriptive research type. The research data used is secondary data, with data collection methods, namely literature study and interviewing informants, as well as qualitative data processing. The results showed that in carrying out the autopsy of a corpse, consent from the victim's family did not need consent for the autopsy of a corpse, what was needed was providing information (informing) to the victim's family. There is a medical secret that must be kept by a forensic doctor including all medical information regarding the body, whether from a indicate a criminal act or not, with medical information indicates that all criminal acts must be given only to investigators Police. Ministry of Law and Human Rights and Ministry of Health It should be more socialized that an autopsy of the body is not necessary the consent of the victim's family, as well as forensic doctors, must be more careful provide medical information to any party.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengaturan mengenai prinsip kerahasiaan rekam medis di Indonesia masih bertentangan dengan prakteknya, terutama pada praktek usaha asuransi kesehatan. Di mana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008 bahwa berkas rekam medis adalah milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pasien hanya berhak atas isi rekam medis dalam bentuk resume medis. Sedangkan masih ada perusahaan asuransi yang menjadikan rekam medis sebagai salah satu syarat pengajuan klaim. Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip kerahasiaan rekam medis dalam praktek usaha asuransi kesehatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan data sekunder yang didapatkan dari bahan kepustakaan, serta didukung dengan data primer sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan lain yang dapat diaplikasikan pada rekam medis, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 tetang Rahasia Kedokteran. Menurut peraturan tersebut, rekam medis termasuk ke dalam rahasia kedokteran yang dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien berupa pembayaran asuransi. Penulis menyarankan agar peraturan mengenai rekam medis lebih diselaraskan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, seperti misalnya perusahaan asuransi.

---

ABSTRACT
The regulation on the principle of confidentiality of medical records in Indonesia is still contrary to the practice, especially in the practice of health insurance business. Where is mentioned in Minister of Health Regulation No. 269 year 2008 that medical record files belong to Healthcare Facilities and patients are only entitled to the contents of medical records in the form of medical resumes. While there are few insurance companies that still set medical records as one of the requirements for filing claims. This thesis discusses the application of the principle of confidentiality of medical records in the practice of health insurance business in Indonesia. This research uses juridical normative research method with secondary data obtained from library materials, and supported by primary data as supporting data. The results showed that there are other laws and regulations that can be applied to the medical record, namely Minister of Health Regulation No. 36 year 2012 about the Medical Confidentiality. According to the regulation, medical record is include to medical confidentiality that can be disclosed for the benefit of patients health in the form of insurance payments. The authors suggest that the regulation on medical records shall be more aligned and adjusted to the patients rsquo needs and other interested parties, such as insurance companies.