Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Kebijan mengenai penetapan naskah akademik sebagai prasyarat penyusunan rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah

Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan tidak mengatur mengenai kebutuhan dibuatnya naskah akademik......

INKABAP

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Arif Susandi, author

Upaya sinkronisasi rancangan peraturan daerah oleh pemerintah pusat = Efforts to synchronize regional regulation draft by central government

Pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari konteks negara kesatuan republik Indonesia, sehingga peran pemerintah pusat dalam mengontrol dan mengendalikan kebijakan daerah sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam peraturan daerah. Tesis ini membahas mengenai urgensi dan kewenangan sinkronisasi rancangan peraturan daerah oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50324

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Suci Monawati Sukma, author

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah = Authority of the Regional Representative Council in monitoring and evaluating the Draft Regional Regulation and Regional Regulation

ABSTRAK
Dibentuknya DPD merupakan salah satu solusi untuk mengatasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang fungsi dan kewenangannya telah diatur di dalam UUD NRI 1945. Namun pasca diberlakukannya Undang-Undang yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD tahun 2018, Pada Pasal 249 ayat (1) huruf J DPD diberikan kewenangan untuk...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dafa Gusti El Kareem, author

Tinjauan Kembali Harmonisasi Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Riau, dan Provinsi Sulawesi Selatan) = Review of Harmonization in Forming Draft Regional Regulations (Case Study: DKI Jakarta Province, Riau Province, and South Sulawesi Province)

Penelitian ini membahas tentang tinjauan kembali harmonisasi rancangan peraturan daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Riau berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang ditindaklanjuti oleh Peraturan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian