Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Gemala Sajidah
"
ABSTRAKPekerja rumahan merupakan pekerja borongan yang dilakukan di rumah dan dibayar berdasarkan upah satuan. Kemunculan pekerja rumahan di Indonesia sejalan dengan perkembangan industrialisasi modern. Pada skripsi ini, pekerja rumahan dibahas sebagai subjek utama dengan memfokuskan pada kondisi yang dialami. Dalam rangka kepentingan pembuatan kebijakan pekerja rumahan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi kasus pekerja rumahan di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui kondisi pekerja rumahan dan peran pemerintah dalam menanggapi permasalahan pekerja rumahan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Analisis penemuan data dilakukan dengan menggunakan teori sistem dunia dan prisma kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja rumahan tanpa disadari telah mengalami eksploitasi pekerjaan berkaitan dengan upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tidak adanya jaminan sosial dan kesehatan, serta tidak memiliki kontrak kerja. Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara tidak langsung mengabaikan kondisi eksploitasi yang dialami oleh pekerja rumahan tersebut. Dengan demikian, pekerja rumahan dapat disebut sebagai korban eksploitasi karena adanya pengabaian oleh pemerintah.
ABSTRACTHome-based workers are subcontracted workers who work at home for employers or their intermediaries, usually on a piece rate basis. The emergence of home-based workers in Indonesia goes along with the growth of modern industrialization. In this thesis, home-based workers are discussed as the main subject by focusing on their conditions as workers. In order to establish home-based workers policy in Indonesia. This study used the issue of home-based workers in Karawaci subdistrict of Tangerang city using a descriptive qualitative research, and the data was collected from interviews and field observation. In addition, the study was analyzed with world system theory and crime prism. The result indicate that home-based workers, unwittingly, have undergone work exploitations related to underpayment, excessive working hours, the lack of social and health security, and the absence of working contract. It also argued that the government, especially the Ministry of Manpower, indirectly overlooked the exploitations experienced by home based workers. Thereby, this research showed that home based workers can be considered as victim of exploitation, due to the governments indifference."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fathiyyah Az Zahra
"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor kepentingan ekonomi politik Jepang dalam regulasi perlindungan hak asasi manusia dalam rantai pasok global. Konsep human rights in global political economy digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pemerintah Jepang menerbitkan Pedoman Penghormatan Hak Asasi Manusia dalam Rantai Pasokan yang Bertanggung Jawab untuk mencapai kepentingan ekonomi politik yaitu untuk melindungi industri dari ancaman bisnis terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia seperti yang terjadi pada Uniqlo dalam praktik kerja paksa Uighur di China dan untuk meraih posisi kepemimpinan di kawasan Asia dengan mewujudkan ‘tatanan internasional yang baru yang berasal dari Asia’ terkait regulasi perlindungan hak asasi manusia dalam rantai pasok global. Pemerintah Jepang mementingkan regulasi perlindungan hak asasi manusia dalam rantai pasok global karena hal tersebut akan membantu mencapai ‘diplomasi hak asasi manusia’ secara penuh di bawah pemerintahan Fumio Kishida. Kata Kunci: regulasi, bisnis dan hak asasi manusia, rantai pasok global, ekonomi politik.
This research aims to explore Japan's political economic interests in the regulation of human rights protection in global supply chains. The concept of human rights in the global political economy is used as a guideline in conducting this research. This research uses qualitative methods with data collection techniques through literature studies. The findings in this study show that the Japanese government issued the Guidelines for Respecting Human Rights in Global Supply Chains to achieve political economy interests, namely to protect industries from business threats related to potential human rights violations such as what happened to Uniqlo in the practice of forced labour of Uighurs in China and to gain a leadership position in the Asian region by realising a ‘new international order originating from Asia’ related to the regulation of human rights protection in global supply chains. The Japanese government attaches importance to the regulation of human rights protection in global supply chains because it will help achieve full-fledged ‘human rights diplomacy’ under the Fumio Kishida administration."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
