"Setiap warga negara mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Oleh karenanya, pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan terutama terkait kefarmasian. Apoteker memiliki peran penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait kefarmasian di pemerintahan. Penyelenggaraan Praktik Kerja Profesi Apoteker PKPA merupakan salah satu upaya pembekalan ilmu untuk membantu calon apoteker memahami peran tersebut. Dalam praktik kerja ini juga dilaksanakan tugas khusus yaitu analisis kebijakan dan implementasi penggunaan obat rasional di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura agar menjadi pembanding bagi pemerintah indonesia untuk meningkatkan penggunaan obat rasional di Indonesia.
......
Citizens are entitled to receive safety, quality and affordability in health services. Therefore, the government holds the responsibility for planning, organizing, coaching, and supervising the implementation of equivalent and affordable health efforts. Under the regulation, the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices performs the functions of the formulation, determination and implementation of regulations in the health sector, especially in pharmaceutical field. Pharmacists have an important role in regulation and implementation of pharmaceutical policies. The internship programme is to help understand the role of pharmacists in government. It also undertakes special assignments on policy analysis and it rsquo;s implementation in rational medicine use in Indonesia, Malaysia and Singapore to make comparisons for the Indonesian government to increase rational use of medicines in Indonesia."
