Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tanggal 25 Januari 2022 pemerintah Indonesia bersama dengan Singapura menyetujui kesepakatan penyesuaian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura yang di ratifikasi melalui Peraturan Presiden No 109 Tahun 2023. Adanya perjanjian realignment FIR penting untuk dikaji terutama dilihat melalui pertahanan dan keamanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan fakta di lapangan dengan menggunakan key informan sebagai sumber data dan data sekunder. Pada penelitian ini juga digunakan teori Kedaulatan dari Kranser dan Teori Keamanan Kompleks dari Barry Buzzan. Penelitian ini menghasilkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mengelola ruang udara yang semula di delegasikan kepada Singapura khususnya di sebagian sektor A dan B. Tetapi Indonesia tetap memiliki kontrol dan pengawasan melalui Civil-Military Cooperation In Air Traffic Control (CMAC), dimana CMAC tersebut dapat menjadi solusi dalam isu kedaulatan, pertahanan, dan keamanan. Di sisi lain perjanjian tersebut dianggap dapat menabrak UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa Indonesia harus sudah melakukan pengelolaan secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2024. Pada penelitian ini juga dihasilkan bahwa Indonesia masih dihadapkan dengan kendala pengambilalihan ruang udara tersebut, diantaranya: (1) kepercayaan; (2) diplomasi.......On January 25, 2022, the Indonesian government together with Singapore approved the realignment Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapore agreement which was ratified through Presidential Regulation Number 109 Year 2023. The existence of an FIR realignment agreement is important to be reviewed, especially seen through defense and security. This research uses qualitative descriptive methods by describing the object under study based on facts in the field using key informants as data sources and secondary data. In this study also used the theory of sovereignty from Kranser and the theory of security the complex of Barry Buzzan. This research results that Indonesia has not fully managed the airspace originally delegated to Singapore, especially in some sectors A and B. But Indonesia still has control and supervision through Civil-Military Cooperation In Air Traffic Control (CMAC), where the CMAC can be a solution in sovereignty, defense, and security issues. On the other hand, the agreement is considered to be able to violate Law of the Republic Indonesia Number 1 Year 2009 concerning Aviation which states that Indonesia must have carried out full management no later than 2024. In this study, it was also found that Indonesia is still faced with obstacles to the takeover of airspace, including: (1) trust; (2) diplomacy."

"Latar Belakang. Tatalaksana optimal diperlukan pada kasus instabilitas patella karena puncak insidensinya terjadi pada remaja usia 11 hingga 14 tahun dengan angka rekurensi yang tinggi, serta risiko instabilitas dan deformitas yang menetap. Terdapat perbedaan tatalaksana antara dislokasi patella rekuren dengan habitualis sehubungan dengan etiologi multipel yang mendasari, namun hingga saat ini belum ditemukan adanya rekomendasi tatalaksana yang memberikan luaran terbaik.Metode. Studi ini menggunakan desain systematic review berdasarkan metode Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis (PRISMA) yang dilakukan pada bulan Agustus - September 2023. Penelusuran literatur dilakukan menggunakan sumber yang dipublikasi melalui online journal dan online database (PubMed, EMBASE, Scopus, Ebsco, dan Proquest) dengan tidak membatasi waktu, namun terbatas pada artikel berbahasa Inggris.Hasil. Pencarian literatur menghasilkan 385 artikel, dengan 5 artikel memenuhi kriteria inklusi penelitian. Sebanyak 44 pasien anak (50 lutut) yang dilakukan operasi diikutsertakan dalam penelitian ini. Hampir seluruh studi yang di inklusi melaporkan tercapainya ROM lutut yang normal pasca operasi. Secara keseluruhan, ditunjukkan adanya perbaikan dari rerata skor fungsional lutut (Skor Kujala dan Lysholm) pasca operasi pada seluruh subjek studi. Dalam hal rekurensi, salah satu studi melaporkan kejadian rekurensi pada 1 (2%) pasien, sedangkan dalam hal komplikasi, nyeri pasca operasi menjadi komplikasi yang paling banyak ditemukan, yakni pada 10 (20%) lutut. Analisis statistik kemudian dilakukan pada luaran studi luaran klinis, rekurensi, dan komplikasi dimana hasil menunjukkan perbedaan yang signifikan antar studi (p <0.001) pada luaran klinis dan komplikasi. Analisis kemudian dilanjutkan dengan analisis post- hoc untuk mencari perbedaan paling signifikan antar studi. Secara keseluruhan, didapatkan perbaikan pada hasil luaran fungsional pasca operasi. Hasil analisis statistik pada luaran fungsional dan komplikasi menunjukkan perbedaan yang signifikan antar studi. Hal ini dapat diakibatkan perbedaan komorbiditas pada populasi antar studi.Kesimpulan. Studi-studi yang diinklusi merupakan studi kohort dan bersifat tidak homogen sehingga belum bisa disimpulkan teknik mana yang paling baik. Metode paling efektif masih terus dikembangkan dengan melakukan modifikasi serta kombinasi dari teknik-teknik yang sudah ada.......Introduction. Optimal management is needed in cases of patellar instability because the peak incidence occurs in adolescents aged 11 to 14 years with a high recurrence rate, as well as a risk of persistent instability and deformity. There are differences in management between recurrent and habitual patellar dislocations due to the multiple underlying etiologies, but to date there has been no recommendation for treatment that provides the best outcomes.Method. This was a systematic review conducted based on the Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis (PRISMA) method and carried out from August to September 2023. The literature search was carried out using sources published through online journals and databases (PubMed, EMBASE, Scopus, Ebsco, and Proquest) with no time limits, but limited to English language articles.Result. The literature search yielded 385 articles, with 5 articles meeting the study inclusion criteria. A total of 44 pediatric patients (50 knees) who underwent surgery were included in this study. Almost all of the included studies reported achieving normal knee ROM after surgery. Overall, there was an improvement in the mean knee functional scores (Kujala and Lysholm Scores) after surgery in all study subjects. In terms of recurrence, one study reported recurrence in 1 (2%) patients, while in terms of complications, postoperative pain was the most commoncomplication,namelyin10 (20%) knees. Statistical analysis was then performed on the study outcomes of functional outcomes, recurrence, and complications where the results showed significant differences between studies (p < 0.001) on functional outcomes and complications. The analysis was then continued with post-hoc analysis to determine the most significant differences between studies. Overall, there was an improvement in postoperative functional outcomes. The results of statistical analysis on functional outcomes, and complications showed significant differences between studies. This result could be caused by the differences in comorbidities in the population between studies.Conclusion. The included studies were cohort studies and not homogeneous so it could not be concluded which technique was best. The most effective methods are still being developed by modifying and combining existing techniques."

"Otoritas kontrol ruang udara atau FIR terkait keamanan dan keselamatan penerbangan sipil memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap berlaku penuh dan ekslusifnya suatu Negara atas kedaulatan ruang udaranya. Pada Rapat Terbatas Tingkat Menteri tanggal 8 September 2015, Presiden RI menginstrusikan kepada Menteri Perhubungan dan Panglima TNI untuk mengambil alih kontrol ruang udara sektor ABC di Kepuluan Riau dari FIR Singapura dalam tiga atau empat tahun kedepan. Dampak pendelegasian kontrol ruang udara ini adalah kerugian pada tiga gatra dari panca gatra ketahanan nasional yaitu ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan di kedaulatan udara Indonesia. Sejak tahun 2007 telah dilaksanakan audit kepatuhan keamanan dan keselamatan penerbangan oleh ICAO kepada Indonesia serta kesiapan-kesiapan dan rapat koordinasi antar kementerian dan Lembaga yang terlibat kebijakan FIR. Beberapa hal tersebut dijadikan acuan dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana penerapan strategi perencanaan dan analisis kebijakan dari kementerian dan lembaga terkait dengan metode penilitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kemampuan sumber daya penerbangan Indonesia masih berada di bawah standar rata-rata dunia serta masih adanya ego sektoral dan perbedaan persepsi antar Kementerian dan Lembaga pada urgensi kebijakan ini. Sedangkan pada strategi perencanaan dan analisis kebijakan terlihat belum adanya pelaksanaan roadmap yang komprensif dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden tersebut.

---

The airspace control authority or FIR of civil aviation security and safety has a significant role on the exclusiveness of a State especially on it airspace sovereignty. On September 8, 2015, the President of the Republic Indonesia instructed the Minister of Transport and the TNI Commander to take control of the ABC sector air space in Riau Islands from the Singapore FIR within three or four years. The impact of this delegation of airspace control is the loss of three aspects of the national security resilience such as economic, political, and defense of security in air sovereignty of Indonesia. From 2007 ICAO has conducted compliance audits on aspects of aviation safety and security in Indonesia, as well as coordination readiness and coordination meetings between Ministries and Agencies involved in this FIR policy. It`s to analyze how far the implementation of strategic planning and policy analysis. This research uses a qualitative research method. The result of this research shows that the ability of aviation resources in Indonesia is still below the world average standard as well as the existence of sectoral ego and the difference of perception. For planning strategy and policy analysis, there is no comprehensive roadmap to manifestation President`s instruction."