Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor perbankan memiliki peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan ini terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Dampak dari aktivitas intermediasi bank ini akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan sumber dana untuk pembiayaan investasi dan modal kerja kepada sektor swasta. Dengan kata lain, efek dari pembiayaan bank ini akan mendorong kegiatan sektor rill melalui interaksi berbagai pelaku ekonomi sehingga mengakibatkan peningkatan permintaan input produksi yang pada akhimya akan mendorong terjadinya peningkatan output produksi nasional.Namun fungsi intermediasi perbankan terganggu sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. Melemahnya nilai tukar rupiah yang berkepanjangan telah menimbulkan kesulitan likuiditas perbankan yang sangat besar. Depresiasi rupiah yang kemudian diikuti dengan kenaikan suku bunga sebagai konsekuensi upaya menstabilkan harga dan nilai tukar rupiah telah memperburuk kinerja debitur sehingga kredit bermasalah semakin menumpuk. Bank-bank mengaami negative spread sebagai akibat peningkatan suku bunga dana (borrowing rate) yang lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan suku bunga pinjaman (lending rate). Situasi tersebut telah menggerogoti permodalan bank sehingga banyak bank yang mengalami kekurangan modal (under capitalized).Dalam upaya menyehatkan sistem perbankan dan meningkatkan peran intermediasi bank, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan peningkatan permodalan bank atau yang dikenal dengan istilah "rekapitalisasi perbankan" yang dimulai pada tahun 1998 dan selesai tahun 2000 yang menelan biaya sebesar Rp431,1 triliun.Berdasarkan kondisi diatas, menjadi menarik untuk mengkaji fungsi intermediasi perbankan setelah program rekapitalisasi. Kajian dibatasi pada enam bank besar di Indonesia yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN , Bank BCA dan Bank Danamon (BDI) yang menerima 89% dari total dana rekapitalisasi dan menguasai lebih kurang 65% dari total aset perbankan nasional. Kajian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh rekapitalisasi terhadap intermediasi bank serta untuk melihat faktor-faktor internal dan eksternal perbankan yang mempengaruhi fungsi intermediasi perbankan.Data yang digunakan adalah laporan neraca publikasi bank dan data sekunder dari Bank Indonesia secara series bulanan dari September 2000 (setelah program rekapitalisasi berakhir) sd September 2003 dengan sampel enam bank besar tersebut diatas. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan Cara (1) menghitung rasio keuangan yang terkait dengan tujuan penulisan yaitu rasio CAR, LDR, BOPO, NPLs, pertumbuhan kredit, pertumbuhan dana, pertumbuhan aktiva produktif non kredit dan rasio kredit terhadap aktiva produktif, (2) melakukan estimasi fungsi kredit menggunakan model regresi linear berganda dengan dua persamaan tunggal (single equation) dan enam persamaan sistem (system equation) melalui metode pooled least square dan seemingly unrelated regression estimation dan (3) melakukan uji statistik Wald-test dan F-test untuk rnelihat pengaruh faktor internal dan eksternal secara bersama-sama terhadap kredit perbankan serta uji statistik T-test untuk melihat pengaruh parsial dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel terikat adalah kredit, sedangkan variabel bebas, untuk faktor internal adalah modal, dana pihak ketiga (DPK), aktiva produktif non kredit (APNK) dan non performing loans (NPLs). Sedangkan variabel bebas faktor eksternal adalah pertumbuhan produk domestik bruto, suku bunga SBI dan perubahan wholesales price index.Dari hasil pengujian statistik memperlihatkan rekapitalisasi perbankan berpengaruh dalam meningkatkan pemberian kredit. Hasil yang sama juga terIihat dari pengujian statistik secara individual (T-tets) dimana masing-masing variabel bebas juga berpengaruh terhadap pemberian kredit. Sementara dari hasil pengujian Wald-tets dan F-test, faktor internal dan faktor eksternal secara bersama-sama juga berpengaruh terhadap pemberian kredit.Untuk mendorong intermediasi perbankan, kiranya perlu dilakukan kebijakan yang dapat menjadi stimulus bagi peningkatan pemberian kredit perbankan seperti aturan yang bersifat mandatori bagi bank untuk menyalurkan UKM, menerapkan good corporate governance pada usaha bank, relaksasi aturan kualitas kredit oleh Bank Indonesia, restrukturisasi kredit dan tidak melakukan reprofiling terhadap seluruh obligasi rekap yang jatuh tempo."

"Masa-masa keemasan perbankan yang dimulai tahun 1988 menjadi kenangan yang manis ketika tanpa dinyana - nyana 10 tahun kemudian terjadilah krisis yang meluluhlantakkan Perbankan Indonesia. Tindakan pemerintah untuk membekuoperasikan 16 bank pada bulan November 1997 tanpa adanya jaminan atas simpanan, membuat kepercayaan masyarakat jatuh pada titik nadir. Kebijakan tersebut dilakukan tanpa persiapan yang memadai untuk menghindari rush atau bank run. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tersebut terlihat dari fenomena flight to quality dan flight to safety dari penabung yang memindahkan dananya ke instrumen/bank yang lebih aman baik itu di dalam maupun luar negeri. Tidak adanya lembaga deposit insurance membuat turunnya kepercayaan ini bertambah parah.Krisis yang terus berlanjut membuat kredit macet perbankan menggunung. Diiringi oleh nilai tukar rupiah yang anjlok drastis, maka modal bank menjadi negatif. Pemerintah telah memilih Program Rekapitalisasi Perbankan yang menjadi keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia awbagai salah satu solusinya.Program rekapitalisasi yang memakan biaya ratusan triliun (lDR 430,4 triliun) ternyata membawa rombongan masalah berikutnya yaitu dampak finansial yang sangat mengkhawatirkan. Kalau tidak dikatakan pemerintah telah terjebak dalam solusi bermasalah ini. Sampai saat ini belum ada solusi yang pasti mengenai masalah tersebut. Pemerintah perlu memeras otak agar tidak terjadi default (gagal bayar) atas pokok dan bunga Obligasi Rekapitulisasi yang jatuh tempo. Kemungkinan default perlu dihindari karena akan berdampak buruk terhadap perekonomian nasional. Country Risk Indonesia akan makin buruk dan akan dijauhi oleh para Kreditur.Di lain pihak Bank A sebagai salah satu bank rekap tidak tinggal diam berpartisipasi dalam pengelolaan eksposure Obligasi Rekapitalisasinya (OR). Dengan perencanaan yang matang pada saat merger didukung oleh strategi yang jitu, Tujuh puluh persen OR yang dimiliki telah berkurang 70% hingga 31 Desember 2002. Begitu pula eksposure OR telah berhasil diturunkan dari 76% menjadi 33% dibandingkan Total Aset.Pengelolaan tersebut berupa pembayaran kewajiban kepada BPPN dengan menggunakan OR, pembayaran kewajiban kepada Pihak ke-3 dengan menggunakan OR, penjualan ke pasar guna menutup rasio likuiditas dan Posisi Devisa Netto, meningkatkan hasil im estasi (enhanced yield), dan penerbitan reksadana yang dapat dijadikan ajang pemerataan pendapatan rakyat.Tentu saja Bank A tidak bisa berjalan sendirian. Bank-bank lain pun perlu dilibatkan. Oleh karenanya dibutuhkan platform bersama yang benar-benar disepakati oleh masing-masing pihak yang berwenang dalam merah birunya raport perekonomian negara ini."