Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Nuryani, author

Penerapan lembaga Rechtsverwerking dalam putusan pengadilan negeri : Tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan negeri Simalungun Nomor 40/Pdt.G/2008/PN.Sim = Implementation of Rechtsverwerking institution in district court decision : Legal analyze of Simalungun district court decision number 40/Pdt.G/2008/PN.SIM

Lembaga rechtsverwerking diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftran Tanah Pasal 32 ayat (2) berusaha mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif bertendensi positif demi jaminan kepastian hukum penguasaan atas tanah sebagai tujuan dari pendaftaran tanah. Swandi dan kawankawan pemegang Sertipikat-sertipikat Hak Milik digugat oleh Freddy Damanik dan Syafei...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28817

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Mochamad Fatih Satria Kasmaliputra, author

Rechtsverwerking: Studi Perbandingan Tangkisan Terhadap Gugatan Wanprestasi di Indonesia dengan Negara Singapura dan Malaysia = Rechtsverwerking: A Comparison Study of Counterclaims for Default in Indonesia with Singapore and Malaysia

Memasuki zaman global, intensitas hubungan antar subjek hukum semakin meningkat, terutama dalam hal dibutuhkannya perjanjian untuk menguntungkan kedua belah pihak. Dalam suatu perjanjian tentunya diperlukan adanya janji oleh salah satu pihak, atau kedua belah pihak, untuk melaksanakan sesuatu. Dalam hal salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melakukan apa yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kamilia Savira, author

Perlindungan Hak dan Kepastian Hukum bagi Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah yang Sebenarnya Terkait Sertipikat Ganda (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1693 K/Pdt/2018) = Protection of Rights and Legal Certainty for Holders of Certificates of Land Rights that are Actually Related to Dual Certificates (Study of Supreme Court Decision Number 1693 K/Pdt/2018)

Fokus dari penelitian ini adalah pada terbitnya sertipikat ganda yang dalam kenyataannya telah memicu terjadinya sengketa, seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung No 1693 K/Pdt/2018. Hal tersebut menjadikan pemegang hak atas tanah yang sebenarnya tidak terlindungi, walaupun sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Heri Subagyo, author

Implementasi lembaga rechsverwerking dalam sengketa tanah yang sudah bersertipikat (tinjauan yuridis putusan No 766/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL) = Implementation of rechsverwerking institutions of the land disputes that have been certified judicially review the decision the number 766/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL)

ABSTRAK
Indonesia yang pendaftaran tanahnya di dasarkan kepada filosofi hukum Adat. Sangat berakibat pada tujuan pendaftaran tanah yang didapat. Salah satu contoh dalam hal ini misalnya bahwa dalam pemberian hak atas tanah, di Negara ini tidak pernah dikenal lembaga verjaring (uit weizing procedure). Pendaftaran tanah ini hanya sekedar mengadministrasikan tanah tersebut, bukan memberikan hak itu kepada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42317

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yoelianto, author

Penerapan Lembaga Rechtsverwerking Pada Sengketa Tanah Di Wilayah Meruya Selatan Berdasarkan Putusan Kasasi NO. 570/K/Pdt/1999. = Application of Rechtsverwerking Intitution of Disputes in Meruya Selatan Based on Supreme Court Appeal’s Decision No. 570/K/Pdt/1999.

Penerapan Lembaga Rechtsverwerking Pada Sengketa Tanah Di Wilayah Meruya Selatan Berdasarkan Putusan Kasasi NO. 570/K/Pdt/1999. Lembaga Rechsverwerking merupakan salah satu asas yang dikenal dalam Hukum Adat, yaitu seseorang akan kehilangan hak menuntut atas tanahnya jika dalam jangka waktu tertentu telah membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, dan pada tanah tersebut telah dikuasai/dimliki...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Joseph Noviandri, author

Perbandingan rechtsverwerking sebagai doktrin hukum di Indonesia dan doktrin estoppel di Amerika Serikat pada bidang hukum perjanjian = The comparison of rechtsverwerking as a legal doctrine in Indonesia and the doctrine of estoppel in the United States in the field of contract law

Skripsi ini membahas mengenai ruang lingkup rechtsverwerking sebagai doktrin yang dikenal dengan doktrin “pelepasan hak” dimana pelepasan hak yang dimaksud dalam rechtsverwerking adalah ketika seseorang memiliki suatu hak namun hak tersebut tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, maka seseorang dapat kehilangan haknya, selama ini konsep pembiaran hak ini dikenal luas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ferlyn Diana, author

Tinjauan asas Rechtsverwerking dan riwayat kepemilikan dalam menentukan hak kepemilikan yang sah atas tanah : studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 29 tahun 2010 = Review in principle of waiver Rechtsverwerking and ownership history for determining the ownership of title to land : a valid case study review of the Supreme Court Decision Number 29 of 2010

Tesis ini mendalami peran asas pelepasan hak (Rechtsverwerking) dibandingkan dengan kemampuan memaparkan riwayat kepemilikan tanah dalam pembuktian di pengadilan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang tujuannya bersifat preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa asas Rechtsverwerking yang saat ini hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebaiknya segera dikuatkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T38719

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ajrina Febiani, author

Konsep daluwarsa atas tanah dan bangunan: tinjauan terhadap putusan-putusan pengadilan = Expiration concept on land and building: review of the court decision

ABSTRAK
Daluwarsa atau lewat waktu ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluwarsa diatur dalam KUHPerdata, namun dengan dikeluarkannya UUPA, terdapat beberapa pasal dalam KUHPerdata yang dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu dalam skripsi...

2017

S68146

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian